Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

Menemukan 1.928 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.01/2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Tana 2. Malinau Tidung · 4. Kabupaten Malinau 279; KPP Pratama Tenggarong Tenggarong Pratama 1. Kabupaten Kutai Barat Sendawar 2. ...

Hal. 44, File: PMK Nomor 62 Tahun 2009-Lampiran.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Diubah dengan

PMK No. 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
PMK No. 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Mencabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Download file:

PMK Nomor 62 Tahun 2009.pdf

PMK Nomor 62 Tahun 2009-Lampiran.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... untuk mengurangi dampak akibat bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan pada: a. kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana ...

... Tidung, dan Kabupaten Nunukan; b. kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kota Balikpapan, ...

... Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan ...

Hal. 85, File: Peraturan Presiden No 3 Tahun 2012.pdf

... terbangun pada kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan pada: a. kawasan rawan gempa bumi di Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana ...

... Tidung, Kabupaten Nunukan, Kota Bontang, dan Kota Tarakan ...

Hal. 84, File: Peraturan Presiden No 3 Tahun 2012.pdf

... Banjar,KabupatenTanahLaut,KabupatenKotabaru,dan KabupatenTanahBumbu 3) kawasan rawan tsunami di pesisirtimur Kabupaten KutaiKartanegara,Kabupaten Kutai Timur,Kabupaten Berau,Kabupaten Bulungan,Kabupaten Tana ...

... Tidung, KabupatenNunukan,KotaBontang,dan KotaTarakan c. memanfaatkan ruangdengan mernpertirnbangkan karakteristik,jenis,dan ancaman bencana d. membatasi pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ...

Hal. 36, File: PERPRES 3-2012 LAMP12.pdf

Download file:

Peraturan Presiden No 3 Tahun 2012.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP4.pdf

PERPRES 032012-LAMP1.pdf

PERPRES 032012-LAMP2.pdf

PERPRES 032012-LAMP 3.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP5.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP6.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP7.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP9.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP10.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP11.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP12.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP13.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP14.pdf

PERPRES 032012-LAMP15.pdf

PERPRES 3-2012 LAMP8.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.07/2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

... Tana Tidung 23,357,093 14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 23,357,093 15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 23,357,093 16 Kab. Sigi 23,357,093 17 Kab. Toraja Utara 23,357,093 18 Kab. ...

Hal. 10, File: PMK Nomor 161 Tahun 2011.pdf

... Tana Tidung 1,858,548 12 Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,858,548 13 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,858,548 14 Kab. Sigi 1,858,548 15 Kab. Toraja Utara 1,858,548 16 Kab. ...

Hal. 14, File: PMK Nomor 161 Tahun 2011.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

Download file:

PMK Nomor 161 Tahun 2011.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Panajam Paser Utara 386. 23.11 Kabupaten Paser 387. 23.12 Kabupaten Mahakam Ulu 388. 24.00 Kalimantan Utara 389. 24.01 Kota Tarakan 390. 24.02 Kabupaten Malinau 391. 24.03 Kabupaten Tana ...

... Tidung 392. 24.04 Kabupaten Bulungan 393. 24.05 Kabupaten Nunukan 394. 25.00 Sulawesi Utara 395. 25.01 Kota Manado 396. 25.02 Kota Kotamobagu 397. 25.03 Kota Bitung 398. 25.04 Kota Tomohon ...

Hal. 41, File: perbawaslu_2022_7.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Download file:

perbawaslu_2022_7.pdf

penanganan - temuan - laporan - pelanggaran - pemilihan umum

2022

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 7, BN 2023 (1073) : 28 Halaman, jdih.bawaslu.go.id

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

ABSTRAK:

Ketentuan mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu No.1 Tahun 2001.
Peraturan ini mengatur tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi.

CATATAN:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
Peraturan ini mencabut Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019.
Lampiran file: 73 hlm.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten/Kota: Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur, Tanah Tidung, dan Samarinda. 40 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon. ...

... Kabupaten/Kota: Barru, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Tanatoraja, Tana Toraja, Pare-Pare, Luwu Utara. 46 Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun. ...

Hal. 23, File: Permentan Nomor 38 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Permentan No. 56/Permentan/OT.140/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran

Download file:

Permentan Nomor 38 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.07/2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Tana Tidung 85.952.541 TOTAL 11.086.144.898 54.232. 775.093 (dalam rupiah) PERTAMBANGAN MINYAKBUMI DAN GAS BUMI 5 30.983.529.964 www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Hal. 229, File: 25_PMK.07_2021.pdf

... Tana Tidung 4.178.376 TOTAL 583.100.422 2.142.086.239 (dalam rupiah) PERTAMBANGAN MINYAKBUMI DAN GAS BUMI 11 459.789.495 www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Hal. 231, File: 25_PMK.07_2021.pdf

... Tana Tidung 1.501.158. 973 50.038.504 - 1.551.197.477 TOTAL 152.251.376.994 3.250.357.658 159.180.048.758 314.681.783.410 www.jdih.kemenkeu.go.id ...

Hal. 253, File: 25_PMK.07_2021.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

Mencabut

PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
PMK No. 153/PMK.07/2018 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2018
PMK No. 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
PMK No. 144/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017
PMK No. 4/PMK.07/2016 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2013 Dan Tahun Anggaran 2014 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
PMK No. 58/PMK.07/2015 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
PMK No. 89/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Tahun Anggaran 2012
PMK No. 88/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2012
PMK No. 86/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008 Sampai dengan Tahun Anggaran 2012
PMK No. 47/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006 Sampai dengan Tahun Anggaran 2012
PMK No. 215/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012
PMK No. 214/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sampai dengan Tahun Anggaran 2013
PMK No. 193/PMK.07/2014 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012
PMK No. 199/PMK.07/2013 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012
PMK No. 182/PMK.07/2013 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011
PMK No. 91/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
PMK No. 87/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 Dan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
PMK No. 86/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011 Yang Dialokasikan Dalamanggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
PMK No. 78/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
PMK No. 230/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011
PMK No. 203/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011
PMK No. 157/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, dan Tahun Anggaran 2010
PMK No. 141/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
PMK No. 133/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011 Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2010
PMK No. 131/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012
PMK No. 196/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
PMK No. 173/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
PMK No. 161/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
PMK No. 156/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011
PMK No. 09/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
PMK No. 08/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
PMK No. 07/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
PMK No. 06/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
PMK No. 05/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
PMK No. 246/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
PMK No. 225/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005
PMK No. 121/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
PMK No. 116/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007, dan 2009
PMK No. 164/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
PMK No. 162/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008
PMK No. 145/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang Dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya
PMK No. 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
PMK No. 185/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
PMK No. 126/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2007
PMK No. 156/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2007
PMK No. 14/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 yang Dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2007
PMK No. 13/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007
PMK No. 12/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2000 Sampai dengan Tahun Anggaran 2003 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.07 /2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.07 /2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 /2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Searam Bagian Barat yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008

Download file:

25_PMK.07_2021.pdf

DANA BAGI HASIL– ALOKASI SEMENTARA – KURANG BAYAR

2021

Peraturan Menteri Keuangan NO. 25/PMK.07/2021, BN.2021/NO. 227, https:jdih.kemenkeu.go.id : 23 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

ABSTRAK:

Bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan data realisasi pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019 sehingga perlu menetapkan kembali kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil dan untuk mempercepat penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil, Menteri Keuangan dapat menetapkan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2020 serta rincian kurang bayar dana bagi hasil menurut daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916),UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.239, TLN No.6570), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres RI 113 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.266), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.1148) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 233/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.1681).
Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp3.438.757.281.416,00. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp6.613.096.183.770,00. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp1.039.768.178.079,00. Alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan sebesar Rp9.907.810.566.250,00. Penyaluran Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dan alokasi sementara Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 kepada daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Penyelesaian Lebih Bayar DBH diperhitungkan dalam penyaluran Kurang Bayar DBH dengan mempertimbangkan peta kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Permenkeu RI 12/PMK.07/2007; 2. Permenkeu RI 13/PMK.07/2007; 3. Permenkeu RI 14/PMK.07/2007; 4. Permenkeu RI 156/PMK.07/2007; 5. Permenkeu RI 93/PMK.07/2008; 6. Permenkeu RI 126/PMK.07/2008; 7. Permenkeu RI 184/PMK.07/2008; 8. Permenkeu RI 185/PMK.07/2008; 9. Permenkeu RI 186/PMK.07/2008; 10.Permenkeu RI 136/PMK.07/2009 (BN Tahun 2009 No.271); 11.Permenkeu RI 144/PMK.07/2009 (BN Tahun 2009 No.282); 12.Permenkeu RI 145/PMK.07/2009 (BN Tahun 2009 No.283); 13.Permenkeu RI 162/PMK.07/2009 (BN Tahun 2009 No.412); 14.Permenkeu RI 164/PMK.07/2009 (BN Tahun 2009 No.414); 15.Permenkeu RI 116/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No.283); 16.Permenkeu RI 121/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No.289); 17.Permenkeu RI 225/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No.613); 18.Permenkeu RI 246/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No.658); 19.Permenkeu RI 05/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No.10); 20.Permenkeu RI 06/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No.11); 21.Permenkeu RI 07/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No.12); 22.Permenkeu RI 08/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No.13); 23.Permenkeu RI 09/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No.14); 24.Permenkeu RI 156/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No.589); 25.Permenkeu RI 161/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No.615); 26.Permenkeu RI 173/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No.719); 27.Permenkeu RI 196/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No.768); 28.Permenkeu RI 78/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 No.542); 29.Permenkeu RI 86/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 No.586); 30.Permenkeu RI 87/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 No.587); 31.Permenkeu RI 91/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 No.602); 32.Permenkeu RI 131/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 No.791); 33.Permenkeu RI 133/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 No.802); 34.Permenkeu RI 141/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 No.885); 35.Permenkeu RI 157/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 No.1008); 36.Permenkeu RI 203/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 No.1325); 37.Permenkeu RI 230/PMK.07/2013 (BN Tahun 2013 No.1325); 38.Permenkeu RI 182/PMK.07/2013 (BN Tahun 2013 No.1486); 39.Permenkeu RI 199/PMK.07/2013 (BN Tahun 2013 No.1557); 40.Permenkeu RI 47/PMK.07/2014 (BN Tahun 2014 No.279); 41.Permenkeu RI 86/PMK.07/2014 (BN Tahun 2014 No.630); 42.Permenkeu RI 88/PMK.07/2014 (BN Tahun 2014 No.632); 43.Permenkeu RI 89/PMK.07/2014 (BN Tahun 2014 No.633); 44.Permenkeu 193/PMK.07/2014 (BN Tahun 2014 No.1471); 45.Permenkeu RI 214/PMK.07/2014 (BN tahun 2014 No.1851); 46.Permenkeu RI 215/PMK.07/2014 (BN Tahun 2014 No.1852); 47.Permenkeu RI 58/PMK.07/2015 (BN Tahun 2015 No.414); 48.Permenkeu RI 4/PMK.07/2016 (BNTahun 2016 No.110); 49.Permenkeu RI 19/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.300); 50.Permenkeu RI 144/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.1466); 51.Permenkeu RI 153/PMK.07/2018 (BN Tahun 2018 No.1623); 52.Permenkeu RI 113/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.946), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
605 HLM, Lampiran halaman 24 s.d. 605

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Kepala UPTD KPH Tana Tidung: 1. Subbagian Tata Usaha; 2. Seksi Perlindungan KSDE dan pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Tana Tidung; dan 3. ...

... Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Tana Tidung. j.Kepala UPTD KPH Malinau: 1. Subbagian Tata Usaha; 2. Seksi Perlindungan KSDE dan pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Malinau; dan 3. ...

Hal. 57, File: PERGUB-18-2022_opt.pdf

... Kepala UPTD Sadan Pendapatan Daerah Tidung Pale; dan k. ...

Hal. 69, File: PERGUB-18-2022_opt.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Download file:

PERGUB-18-2022_opt.pdf

organisasi DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, JDIH Kaltara

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

ABSTRAK:

sesuai hasil evaJuasi kelembagaan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada lnstansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalirnantan Utara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
BAB I KETENTUAN UMUM BAB ll KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peruabahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
123 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... 1/Kolonel Soctadji: ruas Jalan Agathis: usulan ruas Jalan Sekatak Buji-Malinau sampai batas Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tana Tidung, dan usulan ruas Jalan Bulungan-Tarakan. e. f£ 1 m. ...

... ruas Jalan Budiman Arifin-Salimbatu: ruas Jalan Salimbatu-Kelubir (Satuan Permukiman 3): ruas Jalan Trans Kalimantan-Kelubir (Satuan Permukiman 3): ruas Jalan Long-Bia-Long Lejuh-Metut: dan ruas Jalan Tana ...

... Tidung-Jalan pendekat Jembatan Bulan koridor Sekatak Buji. jaringan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP 3), terdiri atas:ruas Jalan Sabanar Raya, ruas Jalan Sabanar Lama: ruas Jalan Sabanar Baru-Selimau I: ruas ...

Hal. 14, File: PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

... wilayah perencanaan dengan mengacu pada garis batas Daerah dengan Kabupaten perbatasan. (4 Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara dengan Kabupaten Tana ...

... Tidung, Provinsi Kaiimantan Utara: b. sebelah selatan dengan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur: c. sebelah barat dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan d. sebelah timur dengan ...

Hal. 8, File: PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

... Jaringan jalur kercta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kereta api (KA) antarkota, berupa jalur kereta api nasional Tanjung Redeb-Tanjung Selor-Tana Tidung-MalinauSeimanggaris-Batas ...

Hal. 19, File: PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Perda Nomor 4 tahun 2013

Download file:

PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2021-2041

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana tat ruang dapat ditinjau kembali untuk melihat kesesuaian antara rencana Tata Ruang wilayah dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan wilayah strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan Penataan Ruang; Berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap kualitas, keabsahan dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan arah perkembangan pemanfaatan ruang eksisting, perlu melakukan revisi terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037
Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Bab III Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Bab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah Bab VI Penetapan Kawasan Strategis Bab VII Arahan Pemanfaatan Ruang Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bab IX TKPRD Bab X Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Bab XI Penyidikan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.07/2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Tana Tidung '. ··. - 25- Indeks KFD Kategori KFD 0,384 Sangat Rendah 0,592 Rendah 0,732 Sedang 0,532 Rendah 0,871 Sedang 0,505 Sangat Rendah . '· MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

Hal. 25, File: 126~PMK.07~2019.pdf

... Tana Toraja 0,755 Sedang 345 Kab. Wajo 0,849 Sedang 346 Kota Parepare 0,746 Sedang 347 Kota Makassar 4,236 Sangat Tinggi 348 Kab. Toraja Utara 0,696 Rendah 349 Kab. ...

Hal. 20, File: 126~PMK.07~2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Download file:

126~PMK.07~2019.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU TIDUNG AQ 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU TIDUNG BARAT AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU TIDUNG BARAT AQ 165 573,000 s/d 655,000 ...

... 614,000 001 JL PULAU TIDUNG BESAR AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU TIDUNG BESAR TIMUR AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU TIDUNG KECIL AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 ...

... /d 655,000 614,000 001 PULAU TIDUNG AQ 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 PULAU TIDUNG AA 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 PULAU TIDUNG AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 003 JL PULAU PAYUNG KECIL ...

Hal. 10, File: Pergub_DKI_17_2021.pdf

Download file:

Pergub_DKI_17_2021.pdf

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61005

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perda No. 16 Tahun 2011, perlu menetapkan Pergub tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta Perda No. 16 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi tentang penetapan NJOP PBB-P2 Tahun 2021 untuk masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 tahun pajak 2021.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
PERGUB ini terdiri atas 17 hlm, termasuk 13 hlm Lampiran.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2014.