Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2023 (7), TLD (7)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Perda ini dibentuk untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.69 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020;
Perda ini mengatur jenis pajak dan retribusi daerah, subjek dan objek pajak dan retribusi, serta tata cara pemungutan dan pengawasannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Perda Kabupaten Tana Tidung No. 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tana Tidung No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tana Tidung No. 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
Perda Kabupaten Tana Tidung No. 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tana Tidung No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tana Tidung No. 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Perda Kabupaten Tana Tidung No. 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha
Perda Kabupaten Tana Tidung No. 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan pelaksana dari Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan PerBup.
108 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 47 Tahun 2023
Kartu Kredit Pemerintah Daerah – Penggunaan – Penyelenggaraan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, BD 2023 (47)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Permendagri No. 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.79 Tahun 2022; Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
64 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Perda ini dibentuk karena produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 dan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu No.2 Tahun 2022; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;
Perda ini mengatur tentang tahapan pembentukan produk hukum daerah, dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan pelaksana dari Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan PerBup.
70 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (16); UU No.34 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.15 Tahun 2023;
Perda ini menetapkan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.324.595.936.000,- yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
Peraturan pelaksana dari Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan PerBup.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukannya penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan BirokrasI
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BAB III TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV UPTD
BAB V KEPEGAWAIAN
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB X PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
26 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
PerBup ini ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, menyesuaikan PerBup sebelumnya dengan penambahan ASN, dan mengefisiensikan belanja pegawai.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No.98 Tahun 2020; Permenpan RB No.28 Tahun 2021; Permenpan RB No.29 Tahun 2021; Permendagri No.6 Tahun 2021; Perda Kabupaten Tana Tidung No.7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Tana Tidung No.11 Tahun 2022;
PerBup ini mengubah ketentuan dalam PerBup Tana Tidung No. 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah khususnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf h.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
PerBup Tana Tidung No. 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
PerBup ini ditetapkan untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman secara berkesinambungan.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.40 Tahun 1991; Permenkes No.3 Tahun 2014;
PerBup ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
42 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2024
Kedudukan – Susunan Organisasi – Tugas dan Fungsi – Tata Kerja
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD 2024 (4)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
PerBup ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda No. 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 2017; Permenpan RB No.25 Tahun 2021; Perda Kabupaten Tana Tidung No.7 Tahun 2021;
PerBup ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
PerBup No. 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
29 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2024 (1), TLD (1)
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal
ABSTRAK:
Penetapan Perda ini dilatarbelakangi oleh hakikat bekerja sebagai hak asasi manusia yang wajib dilindungi, komitmen untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja lokal, dan kewenangan daerah dalam mengatur bidang ketenagakerjaan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.2 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.8 Tahun 2016; PP No.31 Tahun 2006; PP No.15 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2012; PP No.36 Tahun 2021;
Perda ini mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang meliputi Ketentuan Umum, Peningkatan Kompetensi dan Keahlian, Pemberian Insentif, Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
21 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Penyampaian rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (16); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.11 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020;
Perda ini berisi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, catatan atas laporan keuangan, dan lampiran-lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
