Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

Menemukan 1.928 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 29 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Tahun) : produktif 8 ya Transmigrasi Terwadahinya Badan penelitian kreativitas dan £ Produk inovasi Jumlah produk inovasi daerah dan Pengembangan x10075 inovasi daerah masyarakat MeANepkar Tana ...

Hal. 6, File: PERBUP No. 29 th 2019 ttg...-2021_compressed.pdf

... dan Konflik vang Tertangani x100| Bidang IV Konflik 5 $ Ebi na Permasaalahan Konflik vang Terjadi dalam setahun Jumlah Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Meningkatnya Peran dan 2 2 Daerah 3 Tana ...

Hal. 50, File: PERBUP No. 29 th 2019 ttg...-2021_compressed.pdf

Download file:

PERBUP No. 29 th 2019 ttg...-2021_compressed.pdf

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016-2021

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah akbupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, maka perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenpan RB No.PER/09/M.PAN/5/2007; Permendagri No.86 Tahun 2017; perda Kabupaten Gorontalo No.8 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No.75 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Terdiri dari 70 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Ambulans Laut (per mil laut perjalanan PP dari Jakarta) 300,000 Pulau Untung Jawa (9 mil, PP 18 mil) 5,400,000 Pulau Lancang (17 mil, PP 34 mil) 10,200,000 Pulau Pan (19 mil, PP 38 mil) 11,400,000 Pulau Tidung ...

Hal. 11, File: No_143_Tahun_2018.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubemur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 67).

Download file:

No_143_Tahun_2018.pdf

kesehatan - pelayanan publik

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 143, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75026

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan mutu layanan, Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 perlu disempurnakan.
Dasar Hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 278 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 386 Tahun 2016.
PERGUB ini mengatur mengenai jenis layanan dan besaran tarif atas jasa layanan Puskesmas.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubemur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 67).
12 hal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu, DKI Jakarta 1) Untung Jawa 2) Pulau Lancang 3) Pulau Tidung 4) Pulau Pramuka 5) Pulau Kelapa 23. ...

Hal. 16, File: 2023pmkemenhub016.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Permenhub No. 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Permenhub No. 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan
Permenhub No. 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Permenhub No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Download file:

2023pmkemenhub016.pdf

Organisasi - Tata Kerja - Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan

2023

Peraturan Menteri Perhubungan NO. 16, BN 2023 (400) : 5 Halaman, jdih.dephub.go.id

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan

ABSTRAK:

Bahwa penataan organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi melalui Surat Nomor B/282/M.KT.01/2023 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2008; UU No.39 Tahun 2008; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No.23 Tahun 2022; Permenhub No PM 36 Tahun 2012; Dan Permenhub No.PM 17 Tahun 2022
Pasal 44 (1) Jumlah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lokasi, terdiri atas: a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sebanyak 13 (tiga belas) lokasi; b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II sebanyak 18 (delapan belas) lokasi; c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III sebanyak 17 (tujuh belas) lokasi; d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lokasi.

CATATAN:

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012
Lampiran file: 18 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Batang 107.800 856 1.1 1201.01.0008 Bahan/ Bibit T a naman Kela pa Genjah Kuning Bali Berih Bij 72.200 857 1.1.12.01.01.0008 Bahan,/ Bibit Tanaman Tas Paperbag Buah 2.300 858 111201.01.0008 Bahan/ Bibit Tana ...

... Tanaman Semangka ( Benih ) Gram 18.900 866 11.12.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tanaman Tembakau Bemih Gram 36.600 867 1112.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tanaman Pare Gram 38.900 868 1.1.12.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tana ...

... (suren) Kg 72.200 890 1.1.1201.01.0008 Bahan/ Bibit Tanaman Padi Berih e 80.600 891 1.1.12.01.01.0008 Bahan,/ Bibit Tana.man Jagung Hibrida ( Berih ) Kg 91.600 892 1.1.12.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tana man ...

Hal. 18, File: PERBUP 24 TH 2022.pdf

... Rambutan lebak bulus Pohon 27.800 923 1.1.12.01 01.0008 Bahan/ Bibit Tanaman Terong Ungu Pohon 27.800 924 1.1.12.01.01.0008 Bahan,/ Bibit Tanaman Delima Putih Pohon 30.500 925 1.1.12.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tana ...

... Tanaman Mangga Golek Pohon 38.900 939 1.1.12.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tanaman Temu kunci Pohon 38.900 940 1.1.12.01.01.0008 Bahan,/ Bibit Tanaman Yuliana Pohon 38.900 941 1.1.12.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tana ...

... Tanaman Jeruk Sunkis Pohon 50.000 950 1.1.12.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tana.man Sukun Pohon 50.000 951 1.1.12.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tanaman Bambu kuning Pohon 51.100 952 1.1.12.01.01.0008 Bahan/ Bibit Tana ...

Hal. 19, File: PERBUP 24 TH 2022.pdf

Download file:

PERBUP 24 TH 2022.pdf

TENTANG-STANDAR-HARGA-SATUAN-PEMERINTAH-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomer 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Sattuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 70 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 .
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Standar Harga Satuan Pasal3 Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
109 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... 2. 2 | 3 4 “JUMLAH (Rp), Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. , Kaur/Kasi Cara pengisian: Tana ...

Hal. 157, File: PERBUP 10 TAHUN 2019 (Ekstrak).pdf

... Kaur Keuangan, , Cara pengisian: Tana oa : 1. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri. 2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Negeri 3. ...

Hal. 156, File: PERBUP 10 TAHUN 2019 (Ekstrak).pdf

... . :- 5 hanya sanggup makan dalam 1/2 kali dalam sehari: .'' tidak sanggup membayar: biaya pengobatan di .. puskesmas/ poliklinik, Tana Il sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas ...

Hal. 24, File: PERBUP 10 TAHUN 2019 (Ekstrak).pdf

Download file:

PERBUP 10 TAHUN 2019 (Ekstrak).pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO.429, TBD.2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 65 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan (7), Pasal 28 ayat (5) dan (6), Pasal 31 ayat (2) dan (3) Pasal 40 ayat · (3) dan Pasal 4'4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraruran Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Norn.or 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Tengah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2019.
Lampiran 149 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 33 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Solok Tahun 2020-2025

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... .— Tana ma mag Ta ri Panen a-253 va I 1s Hn Haag IN -. ama —a. ...

Hal. 46, File: Perbup No 33 Tahun 2020.pdf

Hal. 53, File: Perbup No 33 Tahun 2020.pdf

Download file:

Perbup No 33 Tahun 2020.pdf

bencana

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Solok Tahun 2020-2025

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemda menyusun rencana penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya. bahwa Rencana Penanggulangan Bencana diintegrasikan dalam RPJMD kab. Solok pada Prioritas Pembangunan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh masing-masing Perangkat Daerah.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 23 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2019, Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008, Perda Prov. Sumbar No. 5 Tahun 2007, Perda Kab. Solok No. 4 Tahun 2005, Perda kab. Solok No. 4 Tahun 2016
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah kab. Solok Tahun 2020-2025 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemda, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengurangi kerugian dan resiko bencana. tujuan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Solok Tahun 2020-2025 adalah: a. mempersiapkan perencanaan yang teraarah, terpadu dan terkoordinir dalam rangka menurunkan risiko bencana di kab. Solok b. meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana yang lebih terarah, terpadu, terkoordinir dan terencana serta profesional c. membangun dasar yang kuat untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan d. melindungi masyarakat di wilayah rawan bencana dari ancaman bencana.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
86 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo TA 2015

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian lapangan atas Pekerjaan... soon eren canan . ' Log po Tana Adapun hasil pemeriksaan dan penilaian kami seperti tercanfum dibawah ini : Kun AAN , VOLUME BOBOT ...

Hal. 41, File: PERBUP Gorontalo No 5 th ...Jasa TA 2015-ocr.pdf

... . — Ditandat Pada Tar PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN tb i Ka aa aa aa aa Na an BARA par O.tuonupan aa ana Tana Na aa Sat BARA Sa ponunnnengasa Anggota “Dibuat apabila kunjungan pertama ...

Hal. 45, File: PERBUP Gorontalo No 5 th ...Jasa TA 2015-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo No 5 th ...Jasa TA 2015-ocr.pdf

Pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo tahun anggaran 2015.

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo TA 2015

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung Tertib administrasi Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015 oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, serta perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perpres No. 172 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2014; Perda No. 7 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015 termasuk di dalamnya mengatur tentang pengadaan barang/jasa, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2015.
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ini dibuat sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015. Hal-hal belum diatur atau belum cukup diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terdiri dari 55 halaman dengan lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... GEnG menet e Isnpba Tana Ti'ir It / ...

Hal. 221, File: PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2022.pdf

... Dorapas jomsermh saKlll aeenh Tana. ...

Hal. 147, File: PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Boalemo No. 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
PERBUP Kab. Boalemo No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pangan
PERBUP Kab. Boalemo No. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian
PERBUP Kab. Boalemo No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
PERBUP Kab. Boalemo No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan
PERBUP Kab. Boalemo No. 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
PERBUP Kab. Boalemo No. 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
PERBUP Kab. Boalemo No. 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
PERBUP Kab. Boalemo No. 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PERBUP Kab. Boalemo No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
PERBUP Kab. Boalemo No. 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
PERBUP Kab. Boalemo No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan Dan Pertanahan
PERBUP Kab. Boalemo No. 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PERBUP Kab. Boalemo No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Boalemo
PERBUP Kab. Boalemo No. 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
PERBUP Kab. Boalemo No. 22 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boalemo

Download file:

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2022.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2022 (15)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PAN-RB No 17 Tahun 2021, PERDA No 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini adalah Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dinas pariwisata dan kebudayaan, dinas kesehatan, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, satuan polisi pamong praja, dinas penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, dinas transmigrasi dan tenaga kerja, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman perhubungan dan pertanahan, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, dinas pertanian, dinas pangan, dinas kelautan dan perikanan, dinas perpustakaan dan kearsipan, badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, badan keuangan dan aset daerah, badan penanggulangan bencana daerah, staf ahli, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian dan jabatan perangkat daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 811), b. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 600), c. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 601), d. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 579), e. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 593), f. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 580), g. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 584), h. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 586), i. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 578), j. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 583), k. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 591), l. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 585), m. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 590), n. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 589), o. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 581), p. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 582), q. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 588), r. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 594), s. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 595), t. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 592), u. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 587), v. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 598), w. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 596), x. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 597), y. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 413): Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 261 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Tana Toraja 891 BES AR 24.21 Kab. Wajo 671 SEDANG 24.22 Kota Pare-pare 704 SEDANG 24.23 Kota Makassar 935 BES AR 24.24 Kab. ...

Hal. 17, File: Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2016.pdf

... Tana Tid ung 1,190 BES AR 21 PROVINSISULAWESIUTARA 869 BES AR 2016, No.1236 -15- www.peraturan.go.id ...

Hal. 15, File: Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Download file:

Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama Dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/ SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTS dan MA Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Madrasah RT.05/03 Pulau Tidung, Kec. Kep. Seribu Sel. J1. Madrasah RT.05/03 Pulau Tidung, Kec. Kep. Seribu Sel. J1. Madrasah RT.05/03 Pulau Tidung, Kec. Kep. Seribu Sel. ...

... Madrasah RT.05/03 Pulau Tidung, Kec. Kep. Seribu Sel. J1. Madrasah RT.05/03 Pulau Tidung, Kec. Kep. Seribu Sel. J1. Madrasah RT.05/03 Pulau Tidung, Kec. Kep. Seribu Sel. J1. ...

... Madrasah RT.05/03 Pulau Tidung, Kec. Kep. Seribu Sel. J1. Madrasah RT.05/03 Pulau Tidung, Kec. Kep. Seribu Sel. JI. Madrasah RT.05/03 Pulau Tidung, Kec. Kep. Seribu Sel. J1. ...

Hal. 53, File: NO.69 .pdf

... Dra Murhani, S.Pd.I Samirah, S.Pd.I Hudriyah, S.Pd.1 I 2JSJI 34 I 2 IKepuleunn Seribu Utara INCTs N 26 Kj Pulau Pramuka I ROhma, S.Ag 5 MIN 17 Pulau Tidung MTsN 26 NA-rolst flC xo N ...

Hal. 54, File: NO.69 .pdf

Download file:

NO.69 .pdf

tunjangan-penghasilan-guru

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72033

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama Dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/ SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTS dan MA Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi para Guru Agama dan Guru Madrasah yang bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/ SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/998/ SJ hal Dukungan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, perlu diberikan Tunjangan Penambahan Penghasilan, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016
Pergub ini menetapkan Penerima Tunjangan Penambahan Penghasialn dan mengatur mengenai Persyaratan Penerima Tunjangan Penambahan Penghasilan kepada Guru Agama dan Madrasah yang bertugas di daerah, proses Pencairan Tunjangan dan Pelaporannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
68 termasuk lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: tana tidung

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT