... - 10 - BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 15 Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 7 Januari 2019. ...
... BUPATI MALINAU, ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 7 Januari 2019. SEKRETARIS DAERAH, ttd HENDRIS DAMUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 2. ...
... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 4); 15. ...
... Daerah adalah Kabupaten Malinau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Malinau. 4. ...
... Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau. 5. ...
... (9) Pembagian letak geografis desa yang termasuk kategori perkotaan, pedalaman dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu: a. perkotaan terdiri atas Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara ...
... , Malinau Barat dan Mentarang. ...
... b. pedalaman terdiri atas Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Mentarang Hulu dan Sungai Tubu; c. perbatasan terdiri atas Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Dana Gerakan Desa Membangun Dan Dana Rapih Tertib Bersih Sehat Indah Dan Harmonis Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Gerdema dan Dana RT-Bersih yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN
BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA GERDEMA DAN DANA RT-BERSIH
BAB IV PENGANGGARAN
BAB V PENGALOKASIAN DANA GERDEMA DAN DANA RT-BERSIH
BAB VI PENYALURAN
BAB VII TUNDA BAYAR
BAB VIII PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2020
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. ...
... Ditetapkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2020. BUPATI MALINAU, TTD YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2020. ...
... SEKRETARIS DAERAH, TTD ERNES SILVANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 8. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: ( 68/8/2020) ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU ...
... Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan dalam rangka untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malinau ...
... - 4 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU ...
... Daerah adalah Kabupaten Malinau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Malinau. 4. ...
PERDA Kab. Malinau No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 8; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara: (68/8/2020)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah serta mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat mudah, terjangkau, akuntabel, dan profesional dalam kerangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan dalam rangka untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tenang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN
BAB III MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN MANAJEMEN PELAYANAN
BAB IV PERENCANAAN
BAB V PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR
BAB VI PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK
BAB VII ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BAB VIII SARANA DAN PRASARANA
BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA
BAB X ETIKA PELAYANAN
BAB XI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BAB XII INOVASI
BAB XIII FORUM KOMUNIKASI PTSP
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XV PELAPORAN
BAB XVI PENDANAAN
BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 9)
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 53 Tahun 2019
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. ...
... Ditetapkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2019 BUPATI MALINAU, YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, ERNES SILVANUS BERITA ...
... DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 30. ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ...
... ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang : a. ...
... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN-ORGANISASI PERANGKAT DAERAh
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Untuk Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN ANALISIS STANDAR BELANJA
ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran serta penyetaraan kegiatanyang berlaku sama untuk seluruh OPD
BAB III PENYETARAAN KEGIATAN, TATA CARA PENERAPAN, DAN PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2020
... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau ...
... (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3); 13. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. ...
... Ditetapkan di Malinau pada tanggal 26 Agustus 2020 BUPATI MALINAU YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 26 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU ERNES SILVANUS BERITA DAERAH ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
eraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5a Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6a Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
BAB IV REKONSILIASI DAN KOORDINASI
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 31 Tahun 2019
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal, 29 Juli 2019. ...
... BUPATI MALINAU, YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal, 29 Juli 2019. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 31. ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang ...
... bahwa kejadian stunting pada balita khususnya pada baduta masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembengunan kualitas ...
... sumber daya manusia; b. bahwa untuk mencegah bertambahnya kejadian stunting di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau perlu dilakukan Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting;; c. bahwa berdasarkan ...
... Daerah adalah Kabupaten Malinau. 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. 4. ...
... Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau. 5. ...
... Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau. 6. Wilayah kerja adalah wilayah kerja masing – masing puskesmas. 7. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
kejadian stunting pada balita khususnya pada baduta masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembengunan kualitas sumber daya manusia
untuk mencegah bertambahnya kejadian stunting di beberapa wilayah di Kabupaten Malinau perlu dilakukan Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
Peraturan Presiden 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD PENYUSUNAN STANTING
BAB III PILAR KONVERGENSI PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
BAB IV RUANG LINGKUP
BAB V GERAKAN SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN
BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI
BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAB VIII PENGUATAN KELEMBAGAAN
BAB IX DESA PRIORITAS
BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN
BAB XII PEMBIAYAAN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2019
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal, 8 Januari 2019. ...
... BUPATI MALINAU, ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal, 8 Januari 2019. ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, ttd HENDRIS DAMUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 6. ...
... Wilayah Perkotaan: 1) Kecamatan Malinau Utara; 2) Kecamatan Malinau Kota; 3) Kecamatan Malinau Barat; 4) Kecamatan Mentarang. b. ...
... Wilayah Pedalaman: 1) Kecamatan Malinau Selatan; 2) Kecamatan Malinau Selatan Hilir; 3) Kecamatan Malinau Selatan Hulu; 4) Kecamatan Mentarang Hulu; 5) Kecamatan Pujungan; 6) Kecamatan Sungai Tubu ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang: a. bahwa ...
... untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau ...
... diseluruh Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa pada gelombang pertama, kedua dan ketiga sesuai pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diseluruh Desa dalam Wilayah Kabupaten Malinau ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa pada gelombang pertama, kedua dan ketiga sesuai pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diseluruh Desa dalam Wilayah Kabupaten Malinau yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan tingkat Desa
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TATA CARA PEMILIHANKEPALA DESA
BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB IV KEPALA DESA, PERANGKAT DESA , ANGGOTA KELEMBAGAAN DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 39 Tahun 2019
... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. ...
... Ditetapkan di Malinau pada tanggal, 14 Oktober 2019. BUPATI MALINAU, YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal , 14 Oktober 2019. ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 39. ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, ...
... Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara ...
... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran ...
... Bupati adalah Bupati Malinau. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal;
dengan jaminan sosial tenaga kerja secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelanggaran Jaminan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 201
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelanggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Kontruksi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN
BAB III KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAB IV PENDAFTARAN PESERTA
BAB V PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN
BAB VI KOORDINASI
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 51 Tahun 2019
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. ...
... Ditetapkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2019 BUPATI MALINAU, YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH, ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN ...
... (9) Pembagian letak geografis desa yang termasuk kategori perkotaan, pedalaman dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yaitu: a. perkotaan terdiriatas Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara ...
... , Malinau Barat dan Mentarang. ...
... b. pedalaman terdiri atas Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Mentarang Hulu dan Sungai Tubu; c. perbatasan terdiri atas Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan ...
... Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 9); 12. ...
... Daerah adalah Kabupaten Malinau; 2. ...
... Bupati adalah Bupati Malinau; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau; 5. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Dana Gerakan Desa Membangun dan Dana Rapi Tertib Bersih Sehat Indah dan Harmonis Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa perludilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Gerdema dan Dana RT-Bersih yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TUJUAN
BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA GERDEMA DAN DANA RT-BERSIH
BAB IV PENGANGGARAN
BAB V PENGALOKASIAN DANA GERDEMA DAN DANA RT-BERSIH
BAB VI PENYALURAN
BAB VII TUNDA BAYAR
BAB VIII PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2020
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2020. ...
... BUPATI MALINAU, TTD YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2020. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, TTD ERNES SILVANUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 4. ...
... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : ( 64 / 4 / 2020). ...
... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN ...
... Daerah adalah Kabupaten Malinau. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau. 4. ...
... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau. 5. ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan ...
... bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Malinau sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah desa sehingga perlu peningkatan peran pemerintah dan masyarakat; d. ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 4; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara: (64/4/2020)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara
penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Malinau sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah desa sehingga perlu peningkatan peran pemerintah dan Masyarakat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasioanal Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB IV ANTISIPASI DINI
BAB V PENCEGAHAN
BAB VI PENANGGULANGAN
BAB VII REHABILITASI
BAB VIII KERJASAMA
BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB X PENDANAAN
BAB XI PENGHARGAAN
BAB XII PELAPORAN
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XV SANKSI ADMINISTRASI
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 40 Tahun 2019
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 14 Oktober 2019. ...
... BUPATI MALINAU, ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 14 Oktober 2019. ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, ttd ERNES SILVANUS BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 40. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau ...
... BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALINAU, Menimbang : a ...
... bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Peternakan yang mengatur mengenai penertiban, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Malinau ; b ...
... . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malinau tentang Izin Membangun Rumah Burung Walet. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Membangun Rumah Burung Walet
ABSTRAK:
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Peternakan yang mengatur mengenai penertiban, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Malinau
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pidana
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidan
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012–2032
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Peternakan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB IV OBJEK DAN SUBJEK IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET
BAB V PENYELENGGARAAN IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET
BAB VI PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN
BAB VII MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET
BAB VIII BENTUK IZIN MEMBANGUN RUMAH BURUNG WALET
BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN
BAB X BERAKHIRNYA IZIN
BAB XI LARANGAN
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XV PENGENDALIAN
BAB XVI KETENTUAN PIDANA
BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
