... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...
... Gubornur adalah Gubcrnur Kalimantan Barat. 4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 5. ...
... Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...
... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal re 2021 A 6UBERNUR KALIMANTAN BARAT,Z {sUTARMIDI Diundangkan di Pontianak pada tanggal t 2021 SEKRET ARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A.L. ...
... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...
... LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PENDAPATAN ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan peraturan gubernur nomor 56 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Thaun 2014, PP No.22 Tahun 1982, PP No.135 Tahun 2000, PP No.121 Tahun 2015, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.65 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Pajak Air Permukaan, Penagihan PAP, Keberatan Dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangah Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keringnan Dan Pembebasan Pajak, Pemeriksaan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluwarsa Penagihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 22 halaman dan 9 halaman lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2001
... Sebagian besar wilayah Kalimantan T engah masih berupa hutan belantara 126.200 Km2, rawa 18, 115 Km2, sungai, danau dan genangan 4.563 Km2, tanah lainnya 4.686 Km2. ...
... Sedangkan pegunungan terdapat pada bagian Utara dan Barat Daya. ...
... Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa. ...
... pembangunan, hendaknya harus sejalan dengan keinginan dan kebutuhan berbagai dimensi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah sebagaimana tercermin dalam filosofis hidup "Huma Betang" masyarakat Kalimantan ...
... Pengertian Pola Dasar Pembangunan Propinsi Kalimantan Tengah adalah kerangka umum Perencanaan Pembangunan di Propinsi Kalimantan Tengah sebagai pemyataan kehendak masyarakat yang ditetapkan oleh Dewan ...
... Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah bersama Gubemur Kalimantan Tengah. ...
... Pasal 2 (I) Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Daerah Kalimantan T engah ...
... Propinsi Kalimantan Tengah. ...
... Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001-2005
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran tentang wujud masa depan yang diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, maka perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah yang menjadi landasan bagi semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun di Daerah Kalimantan Tengah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001- 2005 ;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;
BAB I PENDAHULUAN ;
BAB II KONDISI DAN POTENSI DAERAH;
BAB III VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V KAIDAH PELAKSANAAN;
BAB VI PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2001.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1994/1995-1998/1999 dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2022
... transportasi, industri, pembangkit listrik transportasi, industri, dan pembangkit listrik BUMD Renstra K/L Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Utara ...
... infrastruktur ketenagalistrikan 1 Pembangunan/pengembangan pembangkit PLTG/MG Bangkanai (FTP2) 2x70 MW PLN RUPTL 2022 Kabupaten Barito Utara APBN 2 Pembangunan/pengembangan PLTS Dedieselisasi Kalteng ...
... 8,7 PLN RUPTL 2023 Provinsi Kalimantan APBN jdih.kalteng.go.id ...
... Strategi Program Kegiatan Kelembagaan Koordinator Instrumen Kebijakan Periode Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Pendanaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 potensi gas methane di Kalimantan Tengah ...
... Kementerian ESDM, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian Perangkat Daerah, Renstra K/L Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Gunung Mas 5 Survei dan pemutakhiran data potensi pembangkit ...
... Barat, Barito Utara, Kapuas, dan Kota Palangka Raya APBD/APBN 6 Survei dan pemutakhiran data potensi energi arus laut untuk pembangkit listrik tenaga gelombang di Kalimantan Tengah Dinas ESDM, Kementerian ...
... Strategi Program Kegiatan Kelembagaan Koordinator Instrumen Kebijakan Periode Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Pendanaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Meningkatkan pemanfaatan energi angin/bayu berdasarkan potensi di Kalimantan ...
... Tengah Dinas ESDM, Kementerian ESDM, BUMN Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L 2022-2026 Kabupaten: Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas APBD/APBN/Sektor Lain 6 Meningkatkan pemanfaatan ...
... biogas di Kalimantan Tengah Dinas ESDM, Kementerian ESDM, BUMN Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L 2022-2030 Kota Palangka Raya dan 13 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah APBD/APBN/Sektor Lain ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2022-2050.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PemerintahPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
17. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;
Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:
a. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi
b. Pelaksanaan Program
c. Jangka Waktu RUED-P
d. Kerja Sama
e. Pembinaan, Pengawasan, Sosialisasi dan Evaluasi;
f. Peran Serta Masyarakat; dan
g. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
95
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Mamuju Utara Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Mamuju Utara, perlu dilakukan optimalisasi pendayagunaan sektor-sektor unggulan melalui pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (2) UUD 1945; UU No.5 Tahun 1960; UU No.28 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010; Perpres RI No.88 Tahun 2011; Permendagri No.53 Tahun 2011.
dalam PERDA ini diatur mengenai Lingkup Wilayah Rencana Tata Ruang, Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang, Rencana Struktur dan Pola Ruang, serta Penetapan Kawasan Strategis.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2014.
67 halaman, Penjelasan 8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017
... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DILINGKUNGAN Menimbang Mengingat PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN ...
... huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur: :1. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan ...
... Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40), 7. ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF Di LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...
... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Maret 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...
... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 23 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 7. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip subtansif Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
A. Bahwa Dalam Rangka Menjamin Efisiensi Dan Evektivitas Pengeolaan Arsip Dinamis, Penyelematan Dan Pelestarian Arsip Statis Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Nasional Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Diperlukan Pedoman Jadwal Retensi Arsip Subtansif
UU No.25 Tahun 1956; UU No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; UU No.43 Tahun 2009; Kepres No.105 Tahun 2004; Perda No.17 Tahun 2008; PeKepala Arsip Nasional No.SE/06/M.Pan/3/2005;
Pedoman Jadwal Retensi Arsip Substantif ini dipergunakan sebagai panduan teknis bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dalam melakukan penetapan retensi atau masa simpan arsip inaktif dan statis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Segala Biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017.
271 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2020
... Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); 24. ...
... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...
... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 6. ...
... GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ...
... ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa hubungan masyarakat pemerintah mempunyai peran penting dalam menyebarluaskan informasi, mengedukasi masyarakat dan membangun kepercayaan publik ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, 1nemerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...
... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal IV 2020 i GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, I. Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, k A.L. ...
... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa hubungan masyarakat pemerintah mempunyai peran penting dalam menyebarluaskan informasi, mengedukasi masyarakat dan membangaun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah; bahwa dalam rangka meningkatkan peranan, tugas, dan fungsi Humas, perlu adanya payung hukum yang mengatr pedoman pelaksanaan tugas kehumasan; bahwa berdasarkan pertimbangna sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.25 Tahun 1956; UU No.40 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2011; Permenpan rb No.28 Tahun 2011; Permenpan rb No.29 Tahun 2011; Permenpan rb No.30 Tahun 2011; Permenpan rb No.55 Tahun 2011; Permenkominfo No.35 Tahun 2014; Permendagri No.3 Tahun 2017; Permendagri No.56 Tahun 2019; PERKI No.1 Tahun 2017; Perda Prov.Kalbar No.4 Tahun 2005; Perda No.8 Tahun 2016; Pergub No.22 Tahun 2016; Pergub No.119 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Fungsi; Ruang Lingkup; Jenis Informasi Publik; Mekanisme Penyebarluasan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Pembinaan; Bakohumas; Laporan Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
20 HAL
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2017
Perikanan dan KelautanPangan, Pertanian dan Peternakan
Hasil pencarian pada file:
... -14BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar di Provinsi Kalimantan ...
... Timur Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Maret 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. ...
... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 23 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, . ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 13. ...
... & sei GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UndangUndang Dasar ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas: b. bahwa Provinsi Kalimantan Timur sebagai produsen sekaligus konsumen pangan segar sehingga ...
... Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ...
... PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Di Provinsi Kalimantan Timmur
ABSTRAK:
A. Bahwa Pangan Merupakan Kebutuhan Dasar Manusia Yang Paling Utama Dan Pemenuhannya Merupakan Bagian Dari Hak Asasi Manusia Yang Dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Komponen Dasar Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
B. Bahwa Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Produsen Sekaligus Konsumen Pangan Segar Sehingga Pemerintah Daerah Berkewajiban Untuk Melindungi Masyarakat Dari Knsumen Pangan Yang Cukup Aman, Bermutu, Dan Bergizi Seimbang, Serta Jaminan Pemasaran Pangan Segar Produksi Daerah;
C. Bahwa Sesuai Ketentuan Dalam Lampiran Angka Romawi I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Menjadi Kewenangan Provinsi;
D. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Belum Mengatur Secara Rinci Mengenai Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan Segar;
E. Bahwa Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Di Bidang Pangan Di Perlukan Peningkatan Daya Saing Komoditas Hasil Pangan Dan Peningkatan Mutu Dalam Era Perdagangan Bebas;
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 1992; UU No.14 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1992; UU No.7 Tahun 1994; UU No.5 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.41 Tahun 1993; PP No.17 Tahun 2015; PP No.69 Tahun 1999; PP No.102 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2001; PP No.28 Tahun 2004; Perpres No.69 Tahun 1999; Perpres No.83 Tahun 2006; Permentan No.43 Tahun 2016; Permentan No.20 Tahun 2010; Perda No.9 Tahun 2016;
Ketentuan Umum, Jaminan Mutu Pangan, Jaminan keamanan Pangan, Label Dan Iklan Pangan, Perizinan Usaha Komoditas Pangan Segar, Penyediaan Sarana/Tempat Usaha Komoditas Pangan Segar, Pengemasan, Penyimpanan, Dan Pengangkutan, Pengujian Mutu, Kerjasama, Sistem Informasi, Jaminan Pemasaran, Larangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pentup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017.
Pergub No.54 Tahun 2015 Dicabut
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 10 Tahun 2014
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...
... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas UnsurUnsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...
... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...
... Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, TTD H. ...
... RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 20 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, TTD MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...
... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 010 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...
... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ...
... Selatan Nomor 025 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, diperlukan suatu sistem jaringan pendayagunaan bersama
peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan secara terus menerus dan berkelanjutan guna menunjang pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum di
Provinsi Kalimantan Selatan;bahwa dalam rangka pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah serta untuk menunjang kerja sama dengan instansi terkait melalui pertukaran informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012.
Peraturan gubernur ini Mengatur Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud, Tujuan, dan Fungsi;Pengelolaan;Pembinaan dan Pengawasan;Pembiayaan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 86 Tahun 2012
... Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 12. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. 13. ...
... Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 22. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. 23. ...
... Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 26. Kantor adalah kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...
... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. 5. ...
... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 086 TAHUN 2012 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas dan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih meningkatkan ...
... dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas dan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, di pandang perlu untuk menetapkan Pola Hubungan Kerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Tugas; Staf Ahli Dan Upt Dinas; Pola Hubungan Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
24 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 38 Tahun 2022
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 40. ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor ...
... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 038 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! ...
... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 telah ditetapkan ...
... dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dalam tahun berjalan ...
... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2. ...
... Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. 5. ...
... Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 6. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2022;
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Ka1imantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021;
Peraturan Gubernur ini memuat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, Dengan Sistematika :
Ketentuan Umum;
Isi Dan Uraian Perubahan RKPD;
Pengendalian Dan Evaluasi;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
