... BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 4 1) Luas Wilayah Desa Sinar Pagi adalah 233,93 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut : Sebelah Utara ...
... Koordinat P.9 : X=316902 Y=9473387 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara/Simpang Tiga Belakang Kantor Bappeda dan Litbang, selanjutnya menyusuri as (Median Line) jalan kearah utara ke koordinat P.10 c. ...
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SINAR PAGI KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Kaur 2015 Nomor 362
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Pedoman penetapan dan pengawasan batas desa, pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota
UU NO 9 TAHUN 1967,
UU NO 28 TAHUN 1999,
UU NO 3 TAHUN 2003,
UU NO 6 TAHUN 2014,
UU NO 23 TAHUN 2014,
PERPRES NO 9 TAHUN 2016
PERMENDAGRI NO 45 TAHUN 2016
Tujuan dan Ruang lingkup
Penetapan dan Penegasan batas desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 91 Tahun 2018
... BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 4 1) Luas Wilayal:i Desa Pasar Baru adalah 21, 23 hektat, dengan Batas Wilayah Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut : Sebelah Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, Berita Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 656
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Pasar Baru Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraaan yang menjadi kewenangan suatu desa;
b. berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan batas desa;
1. UU No. 9 tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No 23 Tahun 2014
6. Perpres No. 9 Tahun 2016
7. Permendagri No. 45 Tahun 2016
penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 1 Tahun 2015
... penyusunan la po ran pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015; Keputusan Gubernur Sumatera Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 48 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... Kecamatan Morotai Utara g. Kecamatan Morotai Timur h. Kecamatan Morselbar Pasal 13 (1) Besaran biaya Pembangunan Perumahan Warga Miskin sebagai berikut: 1. ...
... Undang-UncJang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pernbentukan Kabupatcn Pulau Morotai di Provinsi Ma]uku Utara [Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia ...
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN WARGA MISKIN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
masih banyaknya kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan bagi keluarga miskin yang tersebar pada 88 Desa di Kabupaten Pulau Morotai; untuk mempercepat penanganan perumahan masyarakat sebagaimana dimaksud, perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai.
UU NO. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup; d.Kriteria Pembangunan Perumahan Warga Miskin dan Pembangunan Rumah Sehat Warga Miskin dan Persyaratan Penerima Bantuan e.Prosedur Penerima Bantuan f.Besaran Biaya Pembangunan dan Pemanfaatannya g.Sanksi-sanksi h.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 23 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/WanitaKeluarga Berencana
Hasil pencarian pada file:
... UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Naikliu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Amfoang Utara, Amfoang Timur dan Amfoang Barat Laut; 2. ...
... UPTD Puskesmas Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara; dan 26. UPTD Puskesmas Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur. b. UPT pada Dinas PU dan PR yakni UPTD Pengelola Alat Berat. c. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang; bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang perlindungan perempuan dan anak perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang; bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang, telah memperoleh persetujuan teknis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Surat Rekomendasi Nomor 061/36/BO 1.2 Perihal Rekomendasi Kelembagaaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kupang tanggal 30 Juni 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kupang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No 69 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab. Kupang No 6 Tahun 2016; Perbup Kupang No 12 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah; 3. Ketentuan Pasal 23 diubah; 4. Ketentuan Pasal 24 diubah; 5. Ketentuan Pasal 27 diubah; 6. Ketentuan Pasal 28 diubah; 7. Pada BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesepuluh; 8. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 38D dan Pasal 38E.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.
11 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 60 Tahun 2022
Kebijakan PemerintahAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Hasil pencarian pada file:
... .~ -~~--~ • ,- • '~, - CAT Bangbong seluas 69 Km2 terdapat di Kabupaten Muna dan Buton Utara; - CAT Lebo seluas 591 Km2 terdapat di Kabupaten Muna dan Buton. 6. Air terjun sebanyak 2 buah. 7. ...
... Beberapa sungai yang cukup besar dan telah melalui penilitian teknis pada bagian Utara dan sebelah Barat Pulau Muna dan termasuk dalam SWS 05.11 Poleang-Roraya yaitu: - Sungai Kancitala sepanjang 9,5 Km ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Muna Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan pelayanan air minum perlu dilakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan lingkungan, guna mewujudkan pelayanan air minum yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Muna Tahun 2022-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
KEBIJAKAN DAN DAN STRATEGI DAERAH SPAM BAB III
KETENTUAN LAIN BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
50 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 71 Tahun 2020
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta adanya perubahan anggaran ADD-BHPRD bagi setiap Desa maka perlu disesuaikan alokasi ADD-BHPRD Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003 ; UU Nornor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 4019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, diubah yaitu Ketentuan dalam Pasal 7 terkait penghitungan alokasi formula setiap Desa, Penghitungan alokasi formula bagi hasil pajak daerah setiap Desa, Penghitungan alokasi formula bagi hasil retribusi daerah setiap Desa, ADD tambahan dan besaran ADD dan BHPRD Perubahan tercantum dalam Lampiran; Ketentuan dalam Pasal 8 terkait Penyaluran ADD dan BHPRD; Ketentuan dalam Pasal 9 terkait enyaluran ADD dan BHPRD Tahap I, II dan III; Ketentuan Pasal 10 terkait syarat Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dan Tahap II dan Tahap III; Ketentuan dalam Pasal 11 terkait ketentuan persyaratan dan penyampaiannya; Ketentuan dalam Pasal 13 terkait pengelolaan dan pelaksanaan ADDdan BHPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun
4019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun A.nggaran 2020
13 halaman; Lampiran 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menetapkan peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 1999 ; UU No.6 Tahun 2003 ; UU No.17 Tahun 2003 ; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No.58 Tahun 2005 ; PP No.43 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2015 ; PERDA No.8 Tahun 2016; PERDA No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada desa di kabupaten pohuwato tahun anggaran 2017, termasuk didalamnya mengatur tentang sumber dana, jenis dan besaran bantuan keuangan khusus, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, penerbit SPM dan SP2D, pencairan dana pada rekening kas umum desa, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transpfer, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 17 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemkab. mengalokasikan dalam APBD untuk Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dengan DAK
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 49 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Mentawai No. 2 Tahun 2010, Perda Kab. Kep. Mentawai No. 5 Tahun 2020
ADD TA 2021 adalah sebesar Rp58.243.789.600,00. ADD dialokasikan kepada setiap Desa berdasarkan azas pemerataan dan azas keadilan dengan mempertimbangkan:
1. Kebutuhan PTAPD dan APAB
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
7 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2018
... Minahasa Selatan telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Minahasa Selatan Th. 2018 No. 2 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
- Melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Bupati Minahasa Selatan telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 405 Tahun 2018 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 6 Tahun 2014;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005;
- PP No. 23 Tahun 2005;
- PP No. 54 Tahun 2005;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 56 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 65 Tahun 2005;
- PP No. 79 Tahun 2005;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 71 Tahun 2010;
- PP No. 2 Tahun 2012;
- PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015;
- PP No. 18 Tahun 2017;
- Permedagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No. 21 Tahun 2011;
- Permedagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permedagri No. 13 Tahun 2018;
- Permedagri No. 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Permedagri No. 120 Tahun 2018;
- Permedagri No. 33 Tahun 2017;
- Permedagri No. 62 Tahun 2017;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2011;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 4 Tahun 2012;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 6 Tahun 2012;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 1 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Selatan No. 3 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
102 halaman terdiri dari 10 halaman batang tubuh dan 86 halaman lampiran (7 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
