Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.518 peraturan dalam 0,096 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 14 Tahun 2012

PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Desa Bongkudai Timur yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Bongkudai Utara; d. ...

Hal. 4, File: Perda No. 14 Tahun 2012.pdf

... Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2008, tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan lembaran Negara Nomor: 102, ...

Hal. 1, File: Perda No. 14 Tahun 2012.pdf

... Desa Jiko Utara yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Jiko; e. Desa Nuangan Barat yang merupakan pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Nuangan I dan f. ...

Hal. 3, File: Perda No. 14 Tahun 2012.pdf

Download file:

Perda No. 14 Tahun 2012.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... nasional meliputi: 1. ruas jalan Masaran – Sragen - Mantingan; APBN, APBD Prov., APBD Kab. 5.000 Dinas Pekerjaan Umum 2. jalan lingkar ruas jalan ring road utara ...

Hal. 2, File: LAMPIRAN INDIKASI PROGRAM PERDA 11 2011.pdf

... KAI Daop VI Yogyakarta − pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api Jalur kereta Api lintas Utara Kab. Sragen Jalur kereta Api lintas Selatan Kab. Sragen PT. ...

Hal. 4, File: LAMPIRAN INDIKASI PROGRAM PERDA 11 2011.pdf

... Dinas Pekerjaan Umum k. jembatan ring road utara, mungkung l. jembatan Ngampunan, Ngrampal m. jembatan ring road, sungai garuda ...

Hal. 3, File: LAMPIRAN INDIKASI PROGRAM PERDA 11 2011.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004)

Download file:

LAMPIRAN INDIKASI PROGRAM PERDA 11 2011.pdf

lampiran III D-ttd scan.pdf

Lampiran Peta Raperda RTRW_2011_PERDA.pdf

PENJELASAN perda no. 11.pdf

PERDA_11_2011.pdf

RENCANA-TATA-RUANG-WILAYAH-KABUPATEN-SRAGEN-TAHUN-2011-2031

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a.bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyrakat, dan dunia usaha diperlukan pengaturan pentaan ruang; c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peratuarn Pemerintah Nomor 26 Yahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata ruang kabupaten; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.
Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478; 10. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881; 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412; 13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152; 14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169; 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247; 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377; 17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401; 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433; 20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; 21. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 22. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444; 23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722; 24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723; 25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724; 26. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725; 27. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; 28. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851; 29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959; 30. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015; 32. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052; 33. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052; 34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059; 35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068; 36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188; 37. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254; 38. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225; 39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145; 40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373; 41. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445; 42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529; 43. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660; 44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No mor 3776; 45. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838; 46. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentangKawasan Siap Bangun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892; 47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang wilayah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934; 48. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161; 49. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119; 50. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385; 51. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385; 52. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019; 53. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 54. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 55. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624; 56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655; 57. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663; 58. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664; 59. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814; 60. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 61. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828; 62. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833; 63. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858; 64. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859; 65. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947; 66. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987; 67. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097; 68. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098; 69. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103; 70. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110; 71. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111; 72. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112; 73. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 74. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 75. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri; 76. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 77. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perijinan Satu Pintu; 78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132; 79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sumber Daya Air Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134; 80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2; 81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7; 82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4; 83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025; 84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24; 85. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26; 86. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28; 87. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Kewenangan Wajib dan Urusan Kewenangan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sragen; 88. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6.
Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang. (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan; b. pengembangan kawasan agropolitan; c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; d. pengembangan kawasan peruntukan industri; e. pengembangan kegiatan industri bebasis hasil pertanian; f. pengembangan pariwisata alam dan buatan; g. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten; h. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah; i. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan; j. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2011.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 21 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
91 Halaman

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Perhutanan Sosial

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Poten.si kawasan Areal yang dimobon Sd>dah Baral Baras Areal yang dimohon Sit-bclab Utara ••••••• h, , , .. S.bclab Sclatan: . Scbclab Timur .. 2. Kecruna1an Kabupatcn OAS B. ...

Hal. 194, File: Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021.pdf

... BataS: Areal yang dimohon Sebelah Utara : . S.belah S.1.-U.'Ul . Scbclah Timur: . Scbelah Barat : -················"·····"···· . 3. ...

Hal. 180, File: Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021.pdf

... Baras areal yang dimobon Scbciah Utara : ..••...•.••...........••......................... ~- s.Jatan: . - Se~ah Timur : . - Sehelah Sarnt : . 3. Kondi.' ...

Hal. 167, File: Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan HAK
Permen LHK No. 11 Tahun 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat
Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/MENHUT- II/2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 63);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1341);

Download file:

Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 86 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kelas Jabatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Seksi Pemberdavaan Masvarakat / Kelurahan 9 1455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 637 Keoala Seksi Keseiahteraan Rakvat 9 1455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3 340 1 310 XXXII KANTOR CAMAT INDRALAYA UTARA ...

... 638 Carnal lndralaya Utara 12 2315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 SEKRETARIAT KECAMATAN INDRALAYA UTARA 639 Sekretaris Kecamatan lndralaya Utara 11 2090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575 ...

Hal. 87, File: Perbup Ogan Ilir No 86 Tahun 2022.pdf

... Pemerintahan 8 1 795 Kepala Seksi Ketentrarnan Ketertiban, dan Pelayanan Umum 8 1 796 Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial 8 1 LIi KANTOR KELURAHAN TANJUNG RAJA UT ARA 797 lurah Tanjung Raja Utara ...

... 9 1 798 Sekretaris Kelurahan T anfung Raja Utara 8 1 ( ,799 Kepala Seksi Pemerintahan 8 1 ,1 aoo Kepala Seksl Ketentraman Ketertlban, dan Pelayanan Umum 8 1 801 Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan ...

Hal. 29, File: Perbup Ogan Ilir No 86 Tahun 2022.pdf

... NO NAMAJABATAN KELAS PERSEDIAAN KETERANGAN JASATAN PEGAWAI 1 2 3 4 5 637 Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 9 1 XXXII KANTOR CAMAT INDRALAYA UT ARA 630 Camat lndralaya Utara 12 1 SEKRETARIAT KECAMATAN INDRALAYA ...

... UT ARA 639 Sekretarls Kecamatan lndralaya Utara 11 1 640 Kepala Sub Bagian Kepegawalan Akunlab! ...

Hal. 27, File: Perbup Ogan Ilir No 86 Tahun 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan

Download file:

Perbup Ogan Ilir No 86 Tahun 2022.pdf

Kelas Jabatan-kepegawaian

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2022/NO.86

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; serta bahwa evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/925/M.SM.04.00/2022 tentang Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 01 Agustus 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU no 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, evaluasi jabatan, penetapan kelas jabatan ASN, perubahan kelas jabatan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan
5 hlm, Lampiran: 158 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2020

Abstrak

Desa Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

Hal. 1, File: Perbup Kukar 07-2020 ttg ...iap Desa TA 2020.pdf

... NAMA PEMILIK REKENING NAMA BANK NOMOR DETAIL NAMA KODE Kecamatan REKENING CABANG BANK POS (1) 02) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (12) 1 Musra Muntai 64020 12001 Perian 00.786 419.2-728.000 JL.LINTAS KALIMANTAN ...

Hal. 22, File: Perbup Kukar 07-2020 ttg ...iap Desa TA 2020.pdf

... -728.000 JL.POROS MUARA BADAK-MARANGKAYU RT.OI UTAI KANTOR DESA TANJUNG LIMAU Bank Kaltimtara 1091401653 MUARA BADAK 75382 KARTANEGARA so Muara Badak 6402052006 Tanah Datar 00.786.504.1-728.000 DUSUN UTARA ...

Hal. 29, File: Perbup Kukar 07-2020 ttg ...iap Desa TA 2020.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021

Download file:

Perbup Kukar 07-2020 ttg ...iap Desa TA 2020.pdf

DANA DESA-PENETAPAN-PEMBAGIAN-TATA CARA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2020

ABSTRAK:

PP No.60 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan PP No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN,Bupati/ Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa. Menyesuaikan dengan PMK No.205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Perbup No.76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2020 perlu dilakukan perubahan, maka periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2020
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PMK No.205 Tahun 2019; Perbup Kukar No.76 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2020. Ketentuan yang berubah: Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 angka yaitu 13a, dan ditambah 1 angka yaitu 16; Pasal 10 diubah; Pasal 11 diubah dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 4 Pasal yaitu Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C dan Pasal 11D; Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 BAB yaitu BAB IVA dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 14A dan 14B; Pasal 15 diubah; Pasal 16 diubah; Pasal 17 dihapus; Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA, dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kukar No.76 Tahun 2019
42 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... 655,000 614,000 001 JL PANTAI SELATAN AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI SELATAN AA 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI TIMUR AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI UTARA ...

... AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI UTARA AA 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PANTAI UTARA PULAU TIDUNG AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PEKUBURAN AA 165 573,000 s/d 655,000 ...

... 001 JL PULAU TIDUNG BESAR TIMUR AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU TIDUNG KECIL AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU TIDUNG TIMUR AO 165 573,000 s/d 655,000 614,000 001 JL PULAU UTARA ...

Hal. 10, File: Pergub_DKI_17_2021.pdf

... 748,000 702,000 004JL NIRWANA PULAU UNTUNG JAWA AV 164 655,000 s/d 748,000 702,000 004JL PANTAI TIAS AV 164 655,000 s/d 748,000 702,000 004JL PANTAI TIAS I AV 164 655,000 s/d 748,000 702,000 004JL PANTAI UTARA ...

Hal. 9, File: Pergub_DKI_17_2021.pdf

... 655,000 614,000 002 JL MELATI AA 165 573,000 s/d 655,000 614,000 002 JL PANTAI PULAU LANCANG BESAR AA 165 573,000 s/d 655,000 614,000 002 JL PANTAI SELATAN AA 165 573,000 s/d 655,000 614,000 002 JL PANTAI UTARA ...

Hal. 11, File: Pergub_DKI_17_2021.pdf

Download file:

Pergub_DKI_17_2021.pdf

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61005

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perda No. 16 Tahun 2011, perlu menetapkan Pergub tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta Perda No. 16 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi tentang penetapan NJOP PBB-P2 Tahun 2021 untuk masing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi sebagai dasar pengenaan PBB-P2 tahun pajak 2021.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
PERGUB ini terdiri atas 17 hlm, termasuk 13 hlm Lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD Desa

Hasil pencarian pada file:

... 93 876| 0005739332) 0.000573933 11o| 0.00259312| o.oo1296s58| 6.43631375| 0.0032s09| o.oo0as7e| 4216081011) 0.007319277| G.001829819| o.0041879a| — 136,716,000 799,522,00C 30 (Bonepantai —JBilungala Utara ...

... 7 54.55429 24 - s78| 0.00s752436| 0.000575244 225) O.0os3odi| O.0026s2051| 9.76246217| o.0o49308| 0.0007395| 2a.1615a3as| o.00419a536| o.001048634| o.00s015ss5| — 163.734.000 826,540,00C 39 |gulango Utara ...

... a8.994236 97 : 1279| 0.008379687| 0.000837959 aos| O.oog61e1| o.o0a809052| 21.9612209) 0.0110022) o.c016638) 25.65389442) o.co4as3e1a| 0.001113403| o.008a2a256| — 275.012.000 937,818,00C 40 |8ulango Utara ...

Hal. 38, File: Perbup No 1 Th 2020 ttg T... Bolango TA 2020.pdf

... 69 1167| 0.007545891| 0.000754589 461| 0.01086752| 0.005433758| 15.671776| 0.0079155| 0.0011873| 30.45362479| 0.005286865| 0.001321716| 0.008707392 284,255,000 1,128,695,000 128 | Bulango Ulu Mongiilo Utara ...

... - 878) 0.005752436| 0.000575244 94| 0.06221594| 0.001107968| 25.9180419) 0.0130907) 0.0019636| 29.10152711| 0.005052136| 0.001263034| 0.004909854 160,283,000 823,089,000 133 | Bulango Selatan| Huntu Utara ...

... 73 - 1169| 0.007553995| 0.000765899 322) 0.00759076| 0.00379538| 0.94393509| 0.0004768| 7.151E-0S| 37.72973366| 0.006550025) 0.001637506 0.0062703 204,695,000 867,501,060 134 | Bulango SelatarjAyula Utara ...

Hal. 40, File: Perbup No 1 Th 2020 ttg T... Bolango TA 2020.pdf

... 49 |Tilongkabila — |Toto Utara 662,806,000 | Berkembang 8 50.581798 78 - 2081 0.01363419) 0.001363419 399) 0.00940594| 0.00470297| 1.20086928| 0.0006065| 9.098E-0S| 25.25601449|) 0.00438454| 0001096135 ...

Hal. 39, File: Perbup No 1 Th 2020 ttg T... Bolango TA 2020.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bone Bolango No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango

Download file:

Perbup No 1 Th 2020 ttg T... Bolango TA 2020.pdf

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.20 Tahun 2019; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.78 Tahun 2019; Perda Kab Bone Bolango No.7 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkeu RI No.225/PMK.07/2017; Permendagri RI No.20 Tahun 2018; Permendes PDTT RI No.11 Tahun 2019; Permenkeu RI No.205/PMK.07/2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Penetapan Rincian Dana Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Terdiri dari 61 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 56 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... 147.509.726 469.239.646 100 POPAYATO BARAT PERSATUAN 261.259.282 0, 70096 76.962.630 1.081 0,351946 179,26 46,205 1,16846 0,3504xx1 1,33296 234.299.626 572.521.538 101 POPAYATO BARAT MOLOSIFAT UTARA ...

Hal. 19, File: Perbup Pohuwato No 56 th ...si Dana Desa-ocr.pdf

... 552.569.675 — A4 LEMITO LOMULI 261.259.282 0,90816 99.368.397 1.235 0,90846 0,2274 184 0,951 0,33396 149,30 3,59714 0,360Y4 41,836 1,05846 0,31746 1,23714 217.571.781 578.699.460 s “A LEMITO LEMITO UTARA ...

... 460.308.914 N m— MARISA MARISA SELATAN 261.259.282 1,45046 159.422.591 3.858 2,838Y6 0,7094 175 0,904X6 031746 5,87 0,14196 0,014Y6 28,687 0,725 0,21846 1,25816 221.229.321 641.911.194 m— mM MARISA MARISA UTARA ...

Hal. 17, File: Perbup Pohuwato No 56 th ...si Dana Desa-ocr.pdf

... 492.995.057 68 BUNTULIA TALUDUYUNU 261.259.282 1,03096 113.245.013 1.865 1,3721 0,343 299 1,545 0,54196 18,38 0,44396 0,04AX 38,620 0,97646 029315 1,22196 214.773.905 589.278.200 69 BUNTULIA BUNTULIA UTARA ...

... 569.188.318 70 BUNTULIA BUNTULIA TENGAH 261.259.282 1,10096 120.941.276 2.228 1,639K 0,410 304 1,5714 0,55096 6,27 015194 001596 33,943 08584 0,257 1,23246 216.734.424 598.934.982 7 BUNTULIA TALUDUYUNU UTARA ...

Hal. 18, File: Perbup Pohuwato No 56 th ...si Dana Desa-ocr.pdf

Download file:

Perbup Pohuwato No 56 th ...si Dana Desa-ocr.pdf

DANA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2006; PP No 43 Tahun 2014; PERDA No 10 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang alokasi dan tata cara alokasi dana desa di lingkungan pemerintah kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang besaran Alokasi Dana Desa, mekanisme dan tata cara ADD, Penganggaran ADD, mekanisme pelaksanaan ADD, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 19 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN AHUN 2023-2043

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... Bagin Ketig rdlki Program Utara Ja.ngl Menergah S (Lira] Tahu run (I) ladleasi program taro jangle menengah 5 (Lima tahuran sbagalma.a dimake.sud dala Pas] 45 huruf b, terdirt ta a indikasi program utar ...

Hal. 44, File: perda-3-2023Tabanan_compr...d (3)_compressed.pdf

... reladui kafin; ql perwujudan Termimad Ba.rang, mellputi pen@embangan terminal barang set kajtac r} pembangman darr pemeliha«an rutin jerobata; den s) pegembangan jlur pejalan nki untuk enunan.g aktivitae utara ...

Hal. 58, File: perda-3-2023Tabanan_compr...d (3)_compressed.pdf

... laajian; q perwujudan Terminal Barang meliputi pengebargain terminal barans sesuad kajar r pernbanguran da perelihuaura.an rutin jerrbata; dan s pengerbangan jalur pejala kaki untuke merunang aktivita utara ...

Hal. 96, File: perda-3-2023Tabanan_compr...d (3)_compressed.pdf

Download file:

perda-3-2023Tabanan_compr...d (3)_compressed.pdf

RENCANA-TATA-RUANG-WILAYAH-KABUPATEN-TABANAN-tAHUN-2023-2043

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN AHUN 2023-2043

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber dara buatan secara bendaya guna dan berhasil guna dalam memanfaatkan rung wilayah yang serasi, selaras,seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan; b bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarukan serta pemahaman masyarakat yang berkemnbang terhadap pentingnya penataan ruang memerlukan penyelenggaraan penataan ruang secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudnyan Bali sesuai dengan falsafah Tri Hita Karena yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 udah tidak sesuai lagi dengan perkerbangan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang nasional dan daerah serta kebutuhan mayarakat, sehinga perlu diganti, d. bahwa untuk melaksanalan ketentun Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pererintah pengganti Undang Undang Repubhik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043. e. bahwa berdasaran pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf e dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043'.
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undarg Republike Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Undang Undang Republk Indonesia Nomor 23 tabun 2014 Udang-Undang Republik Indonesia Nome IS Tahun 2023 Peraturan Permerintah Republik Indonesia Nornor 26 Tahun 2008 perauaran Perertnth Republlk ldorcl Norer 21 Tahun 2021 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Ruang Lingkup,Tujuan,Kebijakan,dan Strategi Penataan Ruang Wilayah,Rencana Ruang Struktur Wilayah,Rencana Pola Wilayah, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
-
-
312 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 94 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Batas Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich. ...

Hal. 2, File: perbup no 94 tahun 2020.pdf

... sampai pada TK 13.08.04.2003-16.2002-002 dengan Koordinat 100” 10' 51,264" BT O' O' 39,724" LU merupakan batas Nagari Simpang dengan Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol, c. selanjutnya mengarah ke utara ...

Hal. 5, File: perbup no 94 tahun 2020.pdf

... lalu sampai pada TK 13.08.04.2004-16.2002-001 dengan koordinat 100” 11' 3,388" BT 0” O' 36,004" LS merupakan batas Nagari Simpang dengan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol: c. selanjutnya mengarah ke utara ...

Hal. 4, File: perbup no 94 tahun 2020.pdf

Download file:

perbup no 94 tahun 2020.pdf

batas nagari

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 94, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 94

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 38 Tahun 2003 UU No. 6 Tahun 2014 PP No. 43 Tahun 2014 Permendagri No. 45 Tahun 2016 Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017 Perbup Pasaman No. 21 Tahun 2017
Batas Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Simpang.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Simpang dengan Nagari Malampah, Nagari Ladang Panjang, Nagari Binjai, Nagari Alahan Mati, Nagari Ganggo Hilia, Nagari Ganggo Mudiak dan Nagari Tanjuang Beringin Kabupaten Pasaman
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT