Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 17 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral, Batubara, Minyak Dan Gas Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Abstrak

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 re.rari 25.0 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 25 -e.rvari :0 SEKRETARIS DAE VIN8I KALIMANTAN UTARA SURIANSYAH ...

... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 17 ASISTEN PEREKONOMIAN 2 MRLH SYANUL HERMAN.MLAP DAN pembangunan j& MAMIK MIDAYAT,S.TP, M.S PLT. ...

Hal. 16, File: PERGUB-17-2020.pdf

... -14BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 .ebruari 2026 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ...

Hal. 14, File: PERGUB-17-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 rebruari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE KL DRMLSURANYAH,MLAP CEKRETARIS DARRAH (&. ...

Hal. 15, File: PERGUB-17-2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 51 Tahun 2015 tentang PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Download file:

PERGUB-17-2020.pdf

PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, MINYAK DAN GAS-LINGKUNGAN HIDUP

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral, Batubara, Minyak Dan Gas Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

untuk mencegah dan menanggulangi dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan mineral batubara, minyak dan gas bumi, perlu dilakukan penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup; bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan perlunya melakukan penilaian yang obyektif terhadap kegiatan-kegiatan Perusahaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PESERTA PROPER PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, MINYAK DAN GAS BUMI BAB III KRITERIA DAN ASPEK PENILAIAN BAB IV PELAKSANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2015 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor 51) beserta perubahannya
24 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 vplli 2519 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tan 22 Juli 2019 SEKRET. ...

... DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Yl SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-147/2019) 22 ...

Hal. 22, File: PERDA-10 Tahun 2019.pdf

... LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Ditetapkan di Tanjung Selor pada ...

... tanggal 22 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juli 2019 AERAH/PROVINS}) KALIMANTAN UTARA, WW SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... UTARA TAHUN 2019 NOMOR i¢ NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-147/2019) 55 TARIF(Rp) NO Jenis Peta Satuan Besarnya TERANG Pemakaian Retribusi 1. | Peta Informasi geologi dan sumber daya ...

Hal. 56, File: PERDA-10 Tahun 2019.pdf

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Utara. ...

... Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Utara. ...

Hal. 3, File: PERDA-10 Tahun 2019.pdf

Download file:

PERDA-10 Tahun 2019.pdf

RETRIBUSI JASA UMUM

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD TAHUN 2019/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Penggantian Biaya Cetak Peta, Pelayanan Pendidikan, dan Pengolahan Limbah Cair. Sistematika Peraturan Daerah ini sebagai berikut. Bab 1 : Ketentuan Umum. Bab 2 : Jenis Retribusi. Bab 3 : Nama, Objek dan Subjek Retribusi. Bab 4 : Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Bab 5 : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Bab 6 : Wilayah Pemungutan. Bab 7 : Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran. Bab 8 : Sanksi Administrasi. Bab 9 : Penagihan. Bab 10 : Keberatan. Bab 11 : Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi. Bab 12 : Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa. Bab 13 : Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Bab 14 : Insentif Pemungutan. Bab 15 : Pemanfaatan Retribusi. Bab 16 : Pengawasan. Bab 17 : Ketentuan Penyidikan. Bab 18 : Ketentuan Pidana. Bab 19 : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
22 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi

Abstrak

Pendidikan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd TEGUH SETYABUDI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 September 2070 SEKRETARIS DAE PROVING KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ...

Hal. 12, File: PERGUB-47-2020.pdf

... Manusia Provinsi Kalimantan Utara dan BUMD dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...

... Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara; c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara; d. ...

... Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara; e. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara; f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

Hal. 9, File: PERGUB-47-2020.pdf

... Menimbang Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN ...

... UTARA, a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai dampak korupsi yang dapat membahayakan dan merugikan keuangan negara serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat ...

... upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pencegahan tindak pidana korupsi; bahwa_ berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur ...

Hal. 1, File: PERGUB-47-2020.pdf

Download file:

PERGUB-47-2020.pdf

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 47

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kesadaran mengenai dampak korupsi yang dapat membahayakan dan merugikan keuangan negara serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah da masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; Dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pencegahan tindak pidana korupsi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan dan/atau pelatihan Karakter; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup dan Sasaran Bab III Pendidikan Anti Korupsi Bab IV Aksi Anti Korupsi Bab V Kerja Sama Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... ~ 1 ~ BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN ...

... KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang ...

... Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara; SALINAN ...

Hal. 1, File: perbupnomor13tahun2019ten...epadadinaspmptsp.pdf

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Kayong Utara Nomor 129); 6. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan ...

Hal. 2, File: perbupnomor13tahun2019ten...epadadinaspmptsp.pdf

... ~ 3 ~ Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 145); 7. ...

... Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 1. ...

... Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 2. ...

Hal. 3, File: perbupnomor13tahun2019ten...epadadinaspmptsp.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara

Mengubah

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara

Download file:

perbupnomor13tahun2019ten...epadadinaspmptsp.pdf

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13, LL KAB. KAKYONG UTARA : 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan satu pintu, perlu melimpahkan seluruh perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 41 Tahun 2016;
PERATURAN INI MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAYONG UTARA TERDIRI DARI 2 PASAL

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
10 Halaman Peraturan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... .-.2i (20 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 sc-eri 2- SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA ...

Hal. 8, File: PERGUB-03-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 yarapi 2, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal "/ Januari 2022 SEKRETARIS DAE PROVINZI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH ...

... BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3 2 2 Irit Sudut Herman, M-Ap ASsiten D 2 Yiman Dwnari KW TT Kepala tm Hurum 9 | Terdy Manurun Tardukiaryi 1 Ce, MH Ai Kepala Pecom ...

Hal. 11, File: PERGUB-03-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal / cumi -c2” GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ...

Hal. 10, File: PERGUB-03-2020.pdf

Download file:

PERGUB-03-2020.pdf

HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD Tahun 2020 / No. 3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan merupakan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah Provinsi; dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan serta perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Utara, perlu ditetapkan harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IUP DAN IPR BAB IV PENJUALAN BAB V PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB VI LAPORAN BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
19 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara No. 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... =, 3 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Menimbang : TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran ...

... Utara Tahun Anggaran 2016. 1 ...

Hal. 1, File: PERDA-06-2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 November 2016 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR: 5/318/2016 10 IRIANTO LAMBRIE ...

Hal. 10, File: PERDA-06-2016.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...

Hal. 4, File: PERDA-06-2016.pdf

Download file:

PERDA-06-2016.pdf

APBD – TAHUN ANGGARAN 2016 – PERUBAHAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LLD

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2015 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 52 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 dengan sistematika sebagai berikut. Pasal 1: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pasal 2: 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1; 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Pasal 3: 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Pasal 4: 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; 2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Pasal 5: Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6: Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Pasal 7: Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
10 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 51 Yesetber 2.18 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desemver 2018 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PRO 1 KALIMANTAN UTARA, CA SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...

Hal. 8, File: PERGUB-78-2018.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 3! ...

... sesember 2012 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Dedember 2018 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SYAIFUL HERMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7s : Des.H.Zanuddin H2,M.61 Acsicten Adm. ...

Hal. 7, File: PERGUB-78-2018.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Desemzer 2018 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE ...

Hal. 9, File: PERGUB-78-2018.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Download file:

PERGUB-78-2018.pdf

APBD

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 78, BD Tahun 2018 / No. 78

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: Pendapatan Daerah sebesar Rp2.568.161.043.090,44 Belanja Daerah sebesarRp2.978.421.907.475,44 Pembiayaan Daerah sebesar Rp410.260.864.385,00

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
15 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Antara Produktif Dan Aman Covid-19

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. ...

Hal. 4, File: PERGUB-33-2020.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 Acustus 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 10 . ...

... ¢vstus 2020 SEKRETARIS DAE PROVINS KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 33 = or stare SeHLeTH Hs Onenay Remannan, Sams ASF Tomy Festa fe NW THUPK HOA yr ...

Hal. 53, File: PERGUB-33-2020.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAN PENERAPAN DISIPLIN MENUJU MASYARAKAT KALIMANTAN UTARA PRODUKTIF DAN AMAN Menimbang ...

... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menggerakkan roda perekonomian Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, perlu mempersiapkan ...

... Utara Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019; ¢. ...

Hal. 1, File: PERGUB-33-2020.pdf

Download file:

PERGUB-33-2020.pdf

COVID-19

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 33

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Antara Produktif Dan Aman Covid-19

ABSTRAK:

dalam rangka optimalisasi penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menggerakkan roda perekonomian Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, perlu mempersiapkan langkah-langkah konkrit menuju Masyarakat yang produktif dan aman dari penyebaran virus; dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana dalam Kondisi Tertentu; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19 BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM PELAKSANAAN AKB-M2PA COVID-19 BAB V SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19 BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII PENGHENTIAN SEMENTARA AKB-M2PA COVID-19 BAB VIII SANKSI BAB IX SOSIALISASI DAN PARTISIPASI BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
53 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 66 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan guna mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien ...

... Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sehingga perlu ...

Hal. 1, File: perbupkkunomor66tahun2022...patenkayongutara.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

... Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah ...

Hal. 2, File: perbupkkunomor66tahun2022...patenkayongutara.pdf

... Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182); 7. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong utara Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara ...

... Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 3. ...

Hal. 3, File: perbupkkunomor66tahun2022...patenkayongutara.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kayong Utara No. 46 Tahun 2021 tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Download file:

perbupkkunomor66tahun2022...patenkayongutara.pdf

arsip

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2022/NO.66, LL Kab. Kayong Utara : 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan guna mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap arsip, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu menyusunan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 60 Tahun 2021;
Ketentuan Umum; Klasifikasi Keamanan; Penentuan Hak Akses Arsip Dinamis; Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
10 halaman peraturan

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Abstrak

Narkotika

Hasil pencarian pada file:

... UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : FASILITAS] PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 3. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 5S. ...

Hal. 4, File: PERDA-4 Tahun 2019.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 J21i 2019 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 ¢.1i 2019 SEKRETARIS DAERAHPROVINSI KALIMANTAN UTARA, SURIANSYAH ...

... LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (4-129/2019) Ti 24 ...

Hal. 24, File: PERDA-4 Tahun 2019.pdf

... SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR4 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA ...

... Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam ...

... kehidupan bangsa dan a. negara; bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif di wilayah Kalimantan Utara sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan sehingga perlu dilakukan ...

Hal. 1, File: PERDA-4 Tahun 2019.pdf

Download file:

PERDA-4 Tahun 2019.pdf

NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD TAHUN 2019/NO. 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

ABSTRAK:

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif di wilayah Kalimantan Utara sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan fasilitasi terhadap upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah . Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ANTISIPASI DINI BAB III PENCEGAHAN BAB IV FASILITASI PENANGANAN DAN REHABILITASI BAB V KERJASAMA BAB VI PENDANAAN BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PELAPORAN BAB XSANKSI ADMINISTRATIF BAB XI PENGHARGAAN BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT