Pangan, Pertanian dan PeternakanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat guna peningkatan kualitas SDM petemak. t) Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai 791,73 km, dengan rincian pantai utara ...
... menyelenggarakan kursus dan pelarihan bagi masyarakat guna peningkatan kualitas SOM peternak. q Prodnksi Perikanao Provinsi Jawa Tengab memiliki panjang garis pantai 791,73 km, dengan rincian pantai utara ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayal (3) Undang- Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, RAD-PG, pemantauan dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
64 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 103 Tahun 2012
... Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Provinsi meliputi wilayah Adipa1a, Maos, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sampang, Kesugihan, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Sidareja, Cipari, Kedungreja ...
... Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Provinsi meliputi wilayah Adipala, Maos, Kroya, Binangun, Nusawungu, Sampang, Kesugihan, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, Sidareja, Cipari, Kedungreja ...
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Pengambilan Air Tanah di Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Perolehan Air Dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Air Tanah Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk menetapkan dasar pengenaan Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu diatur perhitungan besarnya Nilai Perolehan Air dan Harga
Dasar Air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk
Menghitung Pajak Air Tanah di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air untuk
Menghitung Pajak Air Tanah di Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Pengambilan Air Tanah di Kabupaten Cilacap dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Hasil pencarian pada file:
... 27.000 Rp 324.000 1320 9 H16 Basir Haras RS 10 Rp 27.000 Rp 324.000 1339 10 H16 Jahara Wartabone RS 10 Rp 27.000 Rp 324.000 10 H16 Selmi Bau RS 10 Rp 27.000 Rp 324.000 Rp 290.000 Rp 3.480.000 A LEMITO UTARA ...
... Utara HU 10 Rp 20.000 Rp 240.000 198 2 HabibTaib RS 10 RP 27.000 Rp 324.000 232 3 Abidi Katili/ Hajara Maku RS 10 Rp 27.000 Rp 324.000 251 4 Ema Am rain/ M uhtar Pakaya RS 10 Rp 27.000 Rp 324.000 267 5 ...
PERBUP Kab. Pohuwato No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2020
bantuan keuangan khusus kepada desa dan kelurahan program pembinaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk pemenuhan cakupan pelayanan air minum masyarakat berpenghasilan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kab Pohuwato No.8 Tahun 2007; Perda Kab Pohuwato No.7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan Khusus Program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang Tujuan, Sasaran, Sumber Dana, Dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus, Mekanisme Pelaksanaan Dan Transfer Dana, Penggunaan Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. Penerbitan SPM Dan SP2D, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Dana Transfer, Pembinaan Dan Evaluasi, Tuntutan Perbendaharaan Dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Terdiri dari 86 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2018
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Pengelolahan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015
18. Peraturan Dearah Nomor 9 Tahun 2015
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
21. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015
22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018
Beberapa Ketentuan Tentang Peraturan Bupati Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2018.
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2021
... Undang-Undang (drt) Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 73 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Hibah; BAB IV Bantuan Sosial; BAB V Audit; BAB VI Larangan dan Sansksi; BAB VII Monitoring dan Evaluasi; BAB VIII Pendaftaran, Pengusulan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Sistem Berbasis Ektronik; BAB IX Ketentuan Peralihan; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 45 Tahun 2020
... 7' 56,111" S ; 108º 54' 41,076" E) mengarah ke barat laut melewati aliran sungai dan sawah menuju titik TK 33.29.02.2010 - 16.2009 – 045 (7º 7' 52,658" S ; 108º 54' 31,633" E) selanjutnya mengarah ke utara ...
... 1,916" S ; 108º 54' 27,176" E) lalu mengarah ke timur laut melewati aliran sungai dan sawah menuju titik TK 33.29.02.2010 - 16.2009 – 053 (7º 6' 58,637" S ; 108º 54' 31,356" E) selanjutnya mengarah ke utara ...
... (7º 6' 51,376" S ; 108º 54' 32,256" E) mengarah ke barat melewati aliran sungai dan sawah menuju titik TK 33.29.02.2010 - 16.2009 – 055 (7º 6' 51,836" S ; 108º 54' 23,634" E) setelah itu mengarah ke utara ...
... 33.29.02.2005-01-033 (7°18′20.98″S ; 108°55′2.63″E) selanjutnya mengarah ke barat laut melewati aliran sungai dan hutan menuju titik TK 33.29.02.2005-01-034 (7°18′5.19″S ; 108°54′37.87″E) kemudian mengarah ke utara ...
... Dari titik TK 33.29.02.2005-01-035 (7°17′46.28″S ; 108°54′37.75″E) mengarah ke utara melewati aliran sungai dan hutan menuju titik TK 33.29.02.2005-02.2017-01-036 (7°17′36.32″S ; 108°54′40.91″E) lalu mengarah ...
... 33.29.02.2005-02.2017-040 (7°16′58.88″S ; 108°55′47.14″E) mengarah ke utra melewati aliran sungai dan hutan menuju titik TK 33.29.02.2005-02.2017-041 (7°16′10.24″S ; 108°55′51.30″E) selanjutnya mengarah ke utara ...
... 33.29.02.2002-02.2005-030 (7°17′3.94″S ; 108°56′10.95″E) mengarah ke timur laut melewati aliran sungai dan sawah menuju titik TK 33.29.02.2002-02.2005-031 (7°16′55.05″S ; 108°56′40.81″E) Lalu mengarah ke utara ...
... Dari titik TK 33.29.02.2002-02.2005-036 (7°16′25.30″S ; 108°57′7.17″E) mengarah ke utara melewati aliran sungai dan sawah menuju titik TK 33.29.02.2002-02.2005-037 (7°16′8.69″S ; 108°57′9.89″E) Kemudian ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup dan penetapan serta penegasan batas desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 79 Tahun 2023
... KALIMANTAN RAYA NO. 296 RT 01 RW 09 KELURAHAN GEDANGANAK KECAMATAN UNGARAN TIMUR, KAB. SEMARANG 7.500.000,00 1905 SENAM SEDULUR BAWEN BERGERAK LINGK. ...
... Semarang 10.000.000,00 2137 TPQ NUR SYUHADA SEMBUNGAN UTARA RT 06 RW 04 KEL.UNGARAN 10.000.000,00 2138 MUSHOLA AL IKLAS KELURAHAN CANDIREJO UNGARAN BARAT 10.000.000,00 2139 23 312 GEREJA GMKI "LINGK ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
1929 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 33 Tahun 2020
... Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34); 26.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 tentang Penanggulangan Bencana (Lcmbaran ...
... dilaporkan kcpada Gugus Tugas/Satgas Covid-19 Provinsi Sumatera Utara atau scbutan lain untuk mendnpntknn catatan dan evaluasi. (4) Gugus Tugas/Satgas Covid-19 Dacrah mempublikasikan perkembangan pelaksanaan ...
... Salinan 4 A 1 BUPATI NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NIAS ...
PEDOMAN – TATANAN – NORMAL – BARU – PRODUKTIF – DAN – AMAN – CORONA – VIRUS – DISEASE – 2019 – DI – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sekaligus mengaktifkan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah, Pendidikan, Keagamaan, Kesehatan, Sosial Budaya, Dunia Usaha, dan aspek kehidupan lainnya, maka diperlukan harmoni kehidupan agar tetap Produktif namun Aman dari penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 pada kegiatan Pemerintahan dan aspek lainnya di Wilayah Kabupaten Nias Barat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/ 328/ 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020, Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN (Bagian Kesatu Umum, Kegiatan Pembelajaran di Sekolah, Institusi Pendidikan Lainnya, Kegiatan Bekeija di Tempat Kerja, Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum, Kegiatan Pada Usaha Jasa Makanan dan Minuman, Kegiatan di Toko, Toko Swalayan, Toko Obat/ Farmasi dan/atau Fasilitas Kesehatan, Kegiatan di Pasar Tradisional, Kegiatan Usaha Akomodasi, Kegiatan di Tempat Konstruksi, Kegiatan di Tempat Hiburan, Kegiatan Sosial, Pariwisata dan Budaya, Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi), SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, SUMBER PENDANAAN, SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN TAMBAHAN, dan KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
34 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 30 Tahun 2021
... BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH BUPATITAPANULITENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURANBUPATITAPANULITENGAH NOMOR 30 TAHUN 2021 T E N T A N G PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN ...
... Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tcntang Pcmbcntukan Dacrah Otonom Kabupatcn-kabupatcn dalam Lingkungan Dacrah Provinsi Sumatcra Utara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pendanaan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk Belanja Kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja priorotas lainnya yaitu untuk mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; peraturan menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020; Peraturan menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 76 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
5 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan No. 28.a Tahun 2012
... Undang-Undang Nomor Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, ...
... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
