Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka efisiensi dan mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyempurnaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 99 Tahun 2018; Permendagri Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 yaitu Ketentuan Pasal 2; Ketentuan Pasal 7; Ketentuan Pasal 8; Ketentuan Pasal 9; menghapus ketentuan Pasal 11; dan Ketentuan Pasal 12.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016
8 Hlmn. Penjelasan 4 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung No. 54 Tahun 2016
... Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dangkel dan Desa Mandisari; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulu; c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Caturanom dan Desa Ringinanom; dan d. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka Parakan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa sesui dengan arahan dalam perundangan di bidang Penataan Ruang, dokumen Rencana Tata Ruang dan Lingkungan disusun untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penyelenggaran bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan dalam mendukung fungsi pusat kegiatan ekonomi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka Parakan Kabupaten Temanggung;
UU No.10 Tahun 1950, UU No.13 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2010, UU No.1 Tahu 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.26 Tahun 2008, PP No. 34 Tahun 2009, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 68 Tahu 2010, PP No. 38 Tahun 2011, PP No.81 Tahun 2012, PP No. 8 Tahun 2013, Perda Prov. Jateng No. 22 Tahun 2003, Perda Prov. Jateng No.6 Tahun 2010, Perda Prov. Jateng No.11 Tahun 2004, Perda Kab. Temanggung No.15 Tahun 2011, Perda Kab. Temanggung No.1 Tahun 2012
Dalam Perbup ini mengatur tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka Parakan Kabupaten Temanggung yang memuat Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup, Materi Pokok RTBL, Program Bangunan dan Lingkungan, Rencana Umum dan Panduan Rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
24 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 13 Tahun 2017
... SULAWESI UTARA PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENT ANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...
PERWALI Kota Bitung No. 22 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN KEPADA INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
... Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 39 Tahun 2019
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD No.16/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah dilakukannya pemotongan alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka perlu menyesuaikan kembali besaran alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk gampong sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksa naan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dnegan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Selatan No. 22 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Peraturan Yang DIubah:
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Yang Diatur:
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 16 Tahun 2020
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, dipandang perlu memberikan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini berisi tentang pemberian tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh yang memuat defenisi, waktu pembayaran dan besaran tunjangan transportasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, peraturan walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2016
... Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Gampong Bagi Setiap Gampong Yang Bersumber Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2014 tentnag Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015 ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 44 Tahun 1999; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 11 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 7 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang:Ketentuan Umum; Alokasi Dana Gampong Yang Bersumber Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penggunaan Dana Gampong Yang Bersumebr Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 1 Tahun 2014
... Tahun 1~56 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam · Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repu'o'ilK 'indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tamoahan l,.embaran Negara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Pengangkatan Dan Pemberhentian Jasa Tenaga Kesehatan Daerah Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 12 Tahun 2012
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi TA 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan
kegiatan dan keseragaman harga di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wakatobi, maka Peraturan
Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 48);
STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN
ANGGARAN 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 48 TAHUN 2020
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD dapat diberikan UP sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 201 PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, menyebutkan bahwa ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 58 Tahun 2005, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA Kab.Bolmong No. 26 Tahun 2007, PERDA Kab. Bolmong No. 16 Tahun 2016, PERBUP Bolmong No. 58 Tahun 2016.
Mengatur tentang penetapan uang persediaan (UP) dan ganti uang (GU) persediaan SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2017, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan meliputi ruang lingkup UP dan GU, maksud dan tujuan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
PERBUP Bolaang Mongondow No. 1 Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Lampiran 1 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
