... SALINAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS Menimbang Mengingat DESA TANI HARAPAN ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...
... BT O” 46' 0.80" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Persimpangan Jalan PU dengan Jalan tengkorak (titik 15) pada koordinat : 117” 6' 7.70" BT O' 45' 56.20" LS, selanjutnya mengikuti relief jalan ke arah utara ...
LOA JANAN-TANI HARAPAN-DESA-BATAS-PENGESAHAN-PENEGASAN-PENETAPAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, 25/06/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan
ABSTRAK:
Melaksanakan Permendagri No.45 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (3) tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berita Acara tanggal 23 Desember 2003 tentang Data Survai Pelacakan
Penetapan/Pemasangan Batas Wilayah Desa antara Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dengan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan, Berita Acara tanggal 5 Juni 2008 tentang Kesepakatan Batas Wilayah
Administrasi an tar Kecamatan Loa J anan dengan Sanga Sanga, Berita Acara tanggal 18 Februari 2008
tentang Pelacakan Batas Wilayah antara Kecamatan Loa Janan dengan Muara Jawa, Berita Acara tanggal
16 Februari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Tani Harapan, Berita Acara
tanggal 24 September 2014 ten tang Pelacakan Batas Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Loa Janan Segmen Kelurahan Teluk Dalam dengan Desa Batuah, Tani Harapan, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No.141 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011
... Pertumbuhan Ekonomi Pasal 96 Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi : a. kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara ...
... Pasal 97 Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf a meliputi : a. perdagangan, industri, ...
... Strategi pengembangan industri berbahan baku lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi : a. mengarahkan pengembangan kegiatan industri manufaktur di kawasan koridor jalan pantai utara ...
... Indonesia (TNI). (13) Strategi pengembangan kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l meliputi: a. mengarahkan dan memantapkan perkembangan koridor jalan arteri pantai utara ...
... 134 (1) Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a terdiri atas : a. program kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara ...
... (pantura); b. program kawasan strategis pusat pelayanan baru; dan c. program kawasan strategis agropolitan. (2) Program kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2011 No.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi
keuangan secara tertib, transparan, konsisten, dan
akuntabel serta untuk kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 140
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Purbalingga; bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dalam
pengelolaan administrasi keuangan maka Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 140
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Purbalingga, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99
Tahun 2021 Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (34) sampai dengan ayat (38) dan ayat (111) Pasal 1, ayat (4) Pasal 74, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 127, penghapusan ayat (6).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 91 Tahun 2020
... SALINAN Menimbang Mengingat BUPATI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 9] TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK ...
PERBUP Kab. Landak No. 34 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; UUD Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2914, UU No.30 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2020, UU No.43 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.113 Tahun 2020, Permendes No.13 Tahun 2020, Permenkeu No.222/PMK.07/2020, Perda Landak No.12 Tahun 2020, Perda Landak No.88 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa ke Setiap Desa, Penyaluran Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 21 halaman dan 22 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2019
... 160 https://jdih.bandung.go.id f Sub Bagian TU UPT DKPB Wilayah Utara 1) Pengadministrasi Umum SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran ...
... Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum c UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Utara ...
... Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum e UPT DKPB Wilayah Utara ...
PERWALI Kota Bandung No. 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permenkeu No. 257 Tahun 2015; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016; Perbup Timor Tengah Selatan Nomor 92 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
1052 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2015
... KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR IA TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya- di Provinsi Kalimantan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, maka dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi Program/Kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 / Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya, Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 39 Tahun 2014
... dalam pasal 14, diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara ...
... Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 11 Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara. ...
... Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran ...
... Wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ...
... Mesuji Tulang Bawang Barat Metro Bandar Lampung Tulang Bawang Pringsewu Tanggamus Lampung Tengah Provinsi Lampung Lampung Barat Way Kanan Lampung Selatan Pesisir Barat Lampung Timur Pesawaran Lampung Utara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Lamsel No 20/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Rencana Kerja Pemerintah selaputnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2022 merupakan perjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kebajakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19 di daerah serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
952
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2021
... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan ...
... Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ...
... Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 14, BN 2021/ NO 339 ; PERATURAN.GO.ID; 7 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Wajo Dengan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
