Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 27 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo ...

... Utara Nomor 84), Memperhatikan :1l. ...

... MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA — TENTANG IMPLEMENTASI TRANSASKI NON TUNAI DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA. 1 Pa | VI A ...

Hal. 3, File: Perbup Gorut No 27 th 201...nsaksi Non Tunai.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang p tanggal 23 okfeset 2017 b B II GORONTALC GORONTALO Una INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal 2017 SEKRETAR BUPATEN GORONTALO UTARA, Ir. ...

... ISMAIL PAYAMANI PEMBINA UTAMA MADYA NIP 19580714 198602 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR Sesuai dengan salinan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM IRWANSYAH TAHA, SH, M.Ec.Dev. ...

Hal. 9, File: Perbup Gorut No 27 th 201...nsaksi Non Tunai.pdf

... BUPATI GORONTALO UTARA Menimbang : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR FI 2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PARAF KOORDINASI NO PENGELOLA PARAF L Kaban. Keuangan! ...

... Hukum ASS .III FS) Sekda Wakil Bupati BUPATI BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan ...

Hal. 1, File: Perbup Gorut No 27 th 201...nsaksi Non Tunai.pdf

Download file:

Perbup Gorut No 27 th 201...nsaksi Non Tunai.pdf

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk upaya peningkatan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 31 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 26 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai; Transaksi Non Tunai Penerimaan; Transaksi Non Tunai Pengeluaran; Mekanisme Transaksi Non Tunai Pengelaran; Pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 9 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Pera tu ran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana ...

... Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... SULAWESI UTARA. ...

Hal. 4, File: Pergub No. 33 Tahun 2020.pdf

... GUBERNUR SULAWESI UTARA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 3:'3 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LlNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! ...

... SULAWESI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR SULAWESI UTARA, sebagairnana menetapkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan ...

... Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan c. ...

Hal. 2, File: Pergub No. 33 Tahun 2020.pdf

... GUBERNUR SULAWESI UTARA RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! ...

... SULAWESI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR SULAWESI UTARA, sebagaimana menetapkan pertimbangan a dan b, perlu a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa ...

... Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan dimaksud dalam huruf c. ...

Hal. 1, File: Pergub No. 33 Tahun 2020.pdf

Download file:

Pergub No. 33 Tahun 2020.pdf

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD PROV.SULUT 2020 NO.33

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2020, PERDA No. 4 Tahun 2016.
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
VIII Bab, 25 Pasal (45 Halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan ...

... Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25); 6. ...

Hal. 2, File: 2017perbupmorut40.pdf

... 1 BUPATI MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 4 0TAHUN 2017 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ...

... MOROWALI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOROWALI UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi penelitian dan pengembangan ...

... serta mengoptimalkan aplikasi hasil penelitian dalam pengembangannya, perlu disusun mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara; b. bahwa sehubungan ...

Hal. 1, File: 2017perbupmorut40.pdf

... Mekanisme atau proses monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk alir sebagai berikut: BUPATI MOROWALI UTARA, TTD APTRIPEL TUMIMOMOR Inventarisasi ...

... Morowali Utara Inventarisasi Mekanisme Pelaksanaan Kajian Tahun N-2 Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Morowali Utara Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi MONITORING EVALUASI ...

Hal. 17, File: 2017perbupmorut40.pdf

Download file:

2017perbupmorut40.pdf

penelitian pengembangan pemerintah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/NO.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi penelitian dan pengembangan serta mengoptimalkan aplikasi hasil penelitian dalam pengembangannya, perlu disusun mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara; bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 27 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: ruang lingkup, kewenangan, pelaksanaan, pengorganisasian dan koordinasi penelitian dan pengembangan; mekanisme pengkajian usulan penelitian dan pengembangan; monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kajian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
12 halaman; Lampiran 5 halaman.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 9. ...

... Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kecluclukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 3, File: Pergub No 96 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja ...

... balai benih induk hortikultura di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat; c. bahwa ...

Hal. 1, File: Pergub No 96 Tahun 2021 ocr.pdf

... Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Sektor Tanaman Pangan dan I-Iortikultura ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal /GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ( e Diundangkan di Pontianak pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, • A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 4, File: Pergub No 96 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 96 Tahun 2021 ocr.pdf

PENCABUTAN PERATURAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96, BD.2021/NO.96, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.22 Tahun 2019, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.56 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO MOR 6 TAHUN 201 7 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI BUTON UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara ...

... tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara; ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.06 Tahun 2017.pdf

... ABU HASAN Ditetapkan di Buranga pada tanggal 16-2-2017 BUPATI BUTON UTARA, Pasal 17 t! t! t I . {?eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. j . .. ...

... ·;igar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar )>eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeral: .Cabupaten Buton Utara. · · · g I �-- . : : ... ,:. :. ...

... . :; � I l biundangkan di Buranga tada tanggal 16-2-2017 l SEKRETARIS DAERAH rBUPATEN EUTON UTARA, I cap/ttd ! I LAODE BAHARUDDIN I 1 I �ERITA DAERAH KABUPATEN EUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6 ; ...

Hal. 12, File: Perbup Butur No.06 Tahun 2017.pdf

... i j I j § BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 / Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: < 1 Daerah adalah Kabupaten Buton Utara. ·: '2. Bupati adalah Bupati Buton Utara. · '. ,3. ...

... Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKP[ adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah · · Kabupaten Buton Utara. ,· 5. ...

... Pimpinan SKPD adalah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintar Kabupaten Buton Utara; ·. 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara. 7. ...

Hal. 4, File: Perbup Butur No.06 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Buton Utara No. 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Download file:

Perbup Butur No.06 Tahun 2017.pdf

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan Pelaksanaan SPIP; Bab III Unsur SPIP; Bab IV Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP; Bab V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... ‘ ' l PERATURANDAERAHPROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKANPROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI ...

... , perfu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ; Menimbang ...

... Provinsi Sumatera Utara. ...

Hal. 1, File: P_SUMUT_1_2005.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN GUBERNUR SUMATERA UTARA M E M U T U S K A N Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG KEDUDUKAN ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara ; 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; ...

Hal. 2, File: P_SUMUT_1_2005.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara. ...

... Ditetapkan di Medan Pada tanggal 7 Pebruari 2005 GUBERNUR SUMATERA UTARA, dto T. RIZAL NURDIN Diundangkan di Medan Pada tanggal 2* Pebruari 2005 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTAfyV, pfs. H. ...

... MUHYAN TAMBUSE PEMBINA UTAMA NIP. 010072012 LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005- NOMOR 5 ~ SERI E N0M©R 3r ...

Hal. 14, File: P_SUMUT_1_2005.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERDA Prov. Sumatera Utara No. 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara

Download file:

P_SUMUT_1_2005.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 3. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara; 5. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; 3 ...

Hal. 3, File: PERDA Gorontalo Utara No ...s Pekerjaan Umum.pdf

... Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... :i. 0£.sEMBER ;loolil SEKRETARIS DAERAH KABUP MSc Pembina Tingkat I NIP. 130 395 171 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR 9 ...

Hal. 9, File: PERDA Gorontalo Utara No ...s Pekerjaan Umum.pdf

... PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 2 2 TAHUN 2008 TENT ANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang: a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka, dibutuhkan ...

Hal. 1, File: PERDA Gorontalo Utara No ...s Pekerjaan Umum.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...s Pekerjaan Umum.pdf

pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pekerjaan umum kabupaten gorontalo utara

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2008/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan urusan bidang Pekerjaan Umum sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentng Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas pekerjaan umum kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2011 Nomor 3); 44. ...

... Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 54). ...

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA Dan BUPATI HALMAHERA UTARA ...

Hal. 6, File: Perda Halut No 1 thn 2022.pdf

... 1 BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ...

... ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HALMAHERA UTARA, Menimbang : a. ...

... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022. ...

Hal. 1, File: Perda Halut No 1 thn 2022.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara. ...

... Ditetapkan di Tobelo Pada tanggal 17 Januari 2022 BUPATI HALMAHERA UTARA, TTD FRANS MANERY Diundangkan di Tobelo Pada tanggal ...

... 17 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA, TTD ERASMUS JOSEPH PAPILAYA (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022 Nomor 1 ); NOMOR REGISTRASI : 1 TAHUN 2022 ...

Hal. 10, File: Perda Halut No 1 thn 2022.pdf

Download file:

Perda Halut No 1 thn 2022.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/No. 1, LL 10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara bersama Bupati Halmahera Utara telah membahas dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 5/KPTS/MU/2021 tanggal 3 Januari 2022 tentang Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022; c. bahwa Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 54)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Anak Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Puskesmas Kemalo Abung Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati Lampung Utara dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...

... Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal - 4- 2021 BUPATI LAMPUNG UTARA, Diundangkan di Kotabumi pada tanggal >4 ~ 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ...

Hal. 12, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 20 Tahun 2021.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016). ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. 5. ...

Hal. 3, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 20 Tahun 2021.pdf

... PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR: ZQ TAHUN 2021 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) RAMAH ANAK KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...

... LAMPUNG UTARA, Menimbang a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi ...

... tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Anak Kabupaten Lampung Utara Tahun 202E ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 20 Tahun 2021.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 20 Tahun 2021.pdf

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) RAMAH ANAK KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Anak Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita peijuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar; b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak; c. bahwa puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya diwilayah kerjanya; d. bahwa dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak yang membutuhkan integrasi, komitmen dan sumber daya pemerintah serta masyarakat secara menyeluruh, terencana dan berkelanjutan maka dinas kesehatan perlu menetapkan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat sebagai Puskesmas Ramah Anak; e. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui Puskesms Ramah Anak; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Anak Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 4 Tahun 1979, UU No 39 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2002, UU No 25 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 18 Tahun 2020, Keppres No 36 Tahun 1990, Permendagri No 80 Tahun 2015, PerMenKes No 004/Menkes/SK/I/2003, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Anak Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Halaman : 12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 26 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor . 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara; MEMUTUSKAN : MENETAPKAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI ...

... DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA. c BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara; 2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara; 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;;,,., ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 26 Tahun 2018.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Ditetapkan di : Airmadidi No. ...

... BUPATI MINAHASA UTARA Dengan hormat untuk ditandatangani. Diundangkan di : Airmadidi Pada tanggal : ! ftmon· 2018 SEKRETARIS DAERAH O KABUPATEN MINAHASA UTARA - - JE MMY H. ...

... KUHU BERITA DAERAH KEBUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN .2ot8 NOMOR: 2J, ...

Hal. 22, File: Perbup Nomor 26 Tahun 2018.pdf

... l • ' BUPATI MINAHASA UTARA ' PROVINSISULAWESIUTARA PERATURAN BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR2./,TAHUN 2018 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT KABUPATEN MINAHASA ...

... UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIMINAHASA UTARA, Menimbang a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta alam upaya optimalisasi kinerja perusahaan, perlu dilakukan ...

... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 26 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Nomor 26 Tahun 2018.pdf

SUSUNAN-ORGANISASI-kepengurusan-pud

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Minut 2018/No.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara

ABSTRAK:

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya optimalisasi kinerja perusahaan, perlu dilakukan perubahan organisasi dan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Klabat. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Kepengurusan PUD Klabat Kab.Minahasa Utara.
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - UU No. 25 Tahun 2009; - Permendagri No. 4 Tahun 2000; - Kepmendagri No. 50 Tahun 1999; - Kepmendagri No. 43 Tahun 2000; - Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan dan tugas pokok PUD, susunan organisasi PUD beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, PUD menerapkan prinsip koordinasi, integrase dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugasnya masing-masing dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Klabat Kab.Minahasa Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
24 halaman (terdiri dari 22 hal batang tubuh (38 pasal) dan 2 hal lampiran)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT