UU No. 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Barat
UU No. 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan
UU No. 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur Ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Timur
Diubah dengan
UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 1956
UUDrt No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)
... Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 ...
... Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67 ...
... Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 34 Tahun 2017 tantang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ...
... BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR ! ...
... ti TAHUN 2021 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan ...
... Rawas Utara tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Musi Rawas Utara, Mengingat : 1. ...
... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara, Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan ...
... Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, . ...
... Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 3 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2021 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara perlu membuat Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019; PERBUP No. 67 Tahun 2016; PERBUP No. 34 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, harga satuan pokok kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
5 hlm, Lampiran : 13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 84 Tahun 2021
... Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor ...
... Ditetapkan di Pontianak p:r l 1 -.. pada tanggal out h«GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Diundangkan di Pontianak pada tanggal Ju SEKRETARIS DAERAH ~/PROVINSI KALIMANTAN BARAT, ' .e A. L. ...
... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR ...
... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR , TAHUN 2021 6l TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN ...
... BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan ...
... Barat, maka perlu dilakukan Perubahan Lampiran Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 ...
... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 19. ...
... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkar Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...
... tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF A PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan pasal 54 dan pasal 55 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan pasal 7 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan pasal 2 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah, maka telah ditetapkan peratuiran gubernur nomor 93 tahun 2020 tentang kode rekening anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kalimantan barat tahun anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan peraturan gubernur nomor 150 tahun 2020;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020, Perda No.5 Tahun 2020, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.97 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Perubahan pasal yang terdiri atas 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 7 halaman lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 79 Tahun 2019
... f0:m~r 1.01 ,Tahun, 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatan'tra Tingkat I Kalimantan Selatan ge~$gaj,'U~d~g ..Undang, (,LembraranNe;ga:raRepubuk Indonesia T~,un ~'9'561Nomor 6S, Tambahan ,Le ...
... Selatan 'rabun Anggaran 2019; bahwa berdasar'kan pertimbangNl, sebagaimana dimak'sud dalam bUM a, perlu menetapkan Peraturan Oubemur Kalimantan Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Oubem,ur :Kalimantan ...
... DAERAH' PROVlN:S1 KALIMANTAN S,ELATAN TA_HUNANGGARAN' 20.19 DENOAN ,RAHMAT'TURAN 'YAN'OMAHA ESA aUBERNUR :KAlIMANT:ANSELATAN" GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN ...
... :Ban't:u.anSo:sial yang: Bersum.ber ~-i ,An...,qanul Pendapatan dan Belanja Daerah l(8erila, Oa:erah Provinsi Kalimantan Selat&n. ...
... :si Hibah dan Bantuan SO'sial y.an,g, Bersumber dari ,A:n,~mn Penda:pa'tan dan Be[anja :Daerah l{Beri.ta 'DaltTah :Pro,rillsil Kalimantan Se'l.atan T:ahun2019' No,.mDlf'! ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimanatan Selatan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2019.
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peaturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2019, yang berisi : Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5;Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 19 Tahun 2016
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPAT:I BARiTO UTARA NOMOR : t.9· TAHUN 2.016 TE.NTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SlMPAN PINJAM OLEH KOPE� I DI KABUPATEN BARITO UTA.RA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... ESA BUPATI B,ARJTQ UTARA, a. bahwa dalmn rangka m.emperluas kesempatan berusaha bagi ma.symrakat wt t uk melakukan kegjata:n produktif ,perht men,gembangkan pe]aksanaan kegiatan U$aha simpan pin.jam oleb ...
... Mengingat Bupati tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi di Kabupaten Barito Utara; I. ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) ...
... Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat It di Kalimantan ...
... Menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Oaerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4); IIEIIUTUSKA.N ...
... PERATURAN BUPATI TENTANO PELAKSANAAN USAHA SIMPAN P[NJAM OLEH KOPERASI 01 KABUPATEN BARITO UTARA. ...
... Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara. 2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara. 3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 4. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperluas ksempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar masyarakat memeperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ORGANISASI KSP DAN USP KOPERASI;
BAB III
JARINGAN PELAYANAN KSP DAN USP KOPERASI;
BAB IV
PENGURUS, PENGAWASAN DAN PENGELOLA KSP;
BAB V
STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN;
BAB VI
PERMODALAN;
BAB VII
KEGIATAN USAHA;
BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN;
BAB IX
SANKSI;
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
22 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2019
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Provinsi Sulawesi Utara, menyesuaikan dengan standar biaya masukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan ...
... Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nornor 40 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perurnahan dan Tunjangan Transportasi Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah ...
... Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nornor 27); - 2 - ...
... BERITA DAERAH ROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 15 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! ...
... Manado pada tanggal 6 Mei 2 O 1 9 ~UBERNUR SULAWESI UTA1- ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara ...
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu mengubah besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyta Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menyesuaikan dengan standar biaya masukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 jo; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 4 Tahun 2017; PERGUB No. 40 Tahun 2017.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2018
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/No. 227
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2018.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2008
pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat daerah kabupaten gorontalo utara
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2008/No.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan urusan bidang pengawasan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan berdasrkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentag Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubag dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiman telah dirubah dengan UU No.8 Thun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat daerah kabupaten gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 272
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa agar rencana kerja anggaran yang disusun oleh organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara lebih logis, obyektif dan efisien, perlu menetapkan Standar Belanja untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 104);
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Ruang Lingkup, Maksud, dan Tujuan
BAB III Analisis Standar Belanja
BAB IV Ketentuan Peralihan
BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Adat Serta Sanggar Seni Lingkup Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya daerah, lembaga adat serta sanggar Seni di Kabupaten Konawe Utara sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional khususnya budaya suku-suku Lokal dan etnis maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan lembaga adat serta sanggar Seni daerah kabupaten Konawe Utara ; b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mempertahankan lembaga adat serta sanggar Seni di daerah Kabupaten Konawe Utara perlu membentuk lembaga adat tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan lembaga adat serta sanggar seni Lingkup Kabupaten Konawe Utara
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4286) ; 2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438); 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten konawe utara di provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 130, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5168);
5. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 nomor 116, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5430); 6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679); 7. Peraturan presiden nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage-konvensi untuk perlindungan warisan budaya tak benda (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 81); 8. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi; 9. Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 10. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR
BAB III SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
BAB IV PALZAFAH DAN AZAS
BAB V TUJUAN
BAB VI TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERANAN
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR
BAB VIII PENGELOLAAN ASET KEKAYAAN BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH
BAB IX HUBUNGAN KERJA SAMA
BAB X PENDANAAN
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
