Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105). ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 10 TAHUN 2022.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR: (O TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA ...

... Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara. 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 10 TAHUN 2022.pdf

... Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... :,- ja.N....ta.ti 2022 LBUPATI KONAWE UTARA,"k �·" H. RUKSAMIN � Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal, 'J.1- ()�0UlU1 2022 � SEKRETARIS DAERAH, A � H. M. ...

... KASIM PAGALA 1 BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR ·11 �8 ...

Hal. 17, File: PERBUP KAB KONUT NO 10 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 10 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 428

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502) 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Dinas, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; c. Bidang Kesehatan Masyarakat; d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; e. Bidang Pelayanan Kesehatan; f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
23 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 - 2025 {Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09); 21. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019- 2024 {Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun ...

Hal. 5, File: Perbup No 27 Tahun 2021_ok.pdf

... antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; BUPATI TAPANULI UTARA ...

... , • Menimbang BUPATITAPANULIUTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR ~f TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 DENGAN ...

Hal. 1, File: Perbup No 27 Tahun 2021_ok.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023; 11. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara ...

Hal. 4, File: Perbup No 27 Tahun 2021_ok.pdf

Download file:

Perbup No 27 Tahun 2021_ok.pdf

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Thn 2021/No. 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021

ABSTRAK:

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 353 dan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dalam rangka penyusunan kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2021 untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik: Indonesia Nomor : 17 /PMK.07 /2021; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM; PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021; PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 22 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2018; 20. ...

... Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA ...

... Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara; 4. ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR:02 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan ...

... tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018. ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal, UTARA, ^ H. R U K S A M IN Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal, ^ 2018 SEKRETARIS DAERAH ^ KABUPATEN KONAWE UTARA, ^ H. ...

... M A R T A YA BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR . S^ ...

Hal. 6, File: PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 22 TAHUN 2018.pdf

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/No. 222

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 09 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :1. KETENTUAN UMUM 2. SISTEMATIKA 3. PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
6

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN ...

... Penyerahan Pertama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor ...

... 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Pergub Nomor 39 tahun 201...No 16 Tahun 2016.pdf

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama ...

... Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 3 Desember 2019 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 3 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

Hal. 3, File: Pergub Nomor 39 tahun 201...No 16 Tahun 2016.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ...

... Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang ...

... Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ...

Hal. 2, File: Pergub Nomor 39 tahun 201...No 16 Tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan pertama
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama

Download file:

Pergub Nomor 39 tahun 201...No 16 Tahun 2016.pdf

pajak dan retribusi - transportasi

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2019/39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama

ABSTRAK:

bahwa Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama. Dalam rangka mendorong pertumbuhan/perbaikan iklim berusaha bagi Pengusaha Penjual/Penyalur Kendaraan Bermotor di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terkait kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum membaik, perlu memperpanjang pemberian keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama
Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan: a. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 28); b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 50), dan c. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan: a. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 28); b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 50), dan c. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama diubah
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. ...

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara; 2. ...

... Bupati adalah Bupati Luwu Utara; 5. ...

Hal. 3, File: Perbup 9-2022.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... Ditetapkan di Masamba pada tanggal, 18 Januari 2022 BUPATI LUWU UTARA, ttd INDAH PUTRI INDRIANI Diundangkan di Masamba pada tanggal, 18 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, ttd ...

... ARMIADI BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9 ...

Hal. 19, File: Perbup 9-2022.pdf

... 1 https://jdih.luwuutarakab.go.id/ BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN ...

... INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi publik yang dimiliki wajib ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 ...

Hal. 1, File: Perbup 9-2022.pdf

Download file:

Perbup 9-2022.pdf

PELAKSANAAN-PERSANDIAN-UNTUK-PENGAMANAN-INFORMASI-DILINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-LUWU-UTARA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola informasi publik yang dimiliki wajib melindungi dari penggunaan yang tidak semestinya. Untuk melindungi informasi publik perlu dilakukan upaya pengamanan melalui pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi yang diatur dengan peraturan Bupati. Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Siber Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor18 Tahun 2016; PP Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perka Lamsaneg Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Lemsaneg Nomor 10 Tahun 2012; Perda Kab. Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016; Perbup. Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH. BAB III PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH. BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS. BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
-
VII bab, 35 Pasal ( 19 Hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara; 4. ...

... Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara; Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM PERAfflRAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ...

... RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 Menetapkan MEMUTUSKA.N : , 15. ...

Hal. 4, File: Perbup Konut No. 18 Tahun 2017.pdf

... tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017. ...

... Menimbang BUPATI KONAWE UTARA, DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 TENTANG PERA'nJRAN BUP..ATI KONAWE UTARA NOMOR :Ill TAHUN 2017 ...

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA i ir ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 18 Tahun 2017.pdf

... 4 Bab IV Rancangan program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Konawe Utara. Penutup. 3. Bab III 1. ...

... Bab II Evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 Kabupaten Konawe Utara sampai dengan triwulan kedua. Pual2 BABD SISTEMATIKA } 5. ...

... Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017; 7. ...

Hal. 5, File: Perbup Konut No. 18 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 18 Tahun 2017.pdf

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2017/No. 175

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menyebutkan Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Menjadi Pedoman PenyusunanRancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu mentapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Perubahan Rencana anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan peraturan Bupati Konawe Utara tentang perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No, 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 20 Tahun 2012; Perda No. 20 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2010; Perbup No. 25 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. SISTEMATIKA 3. PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara No. 39 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

LAYANAN PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT BERBASIS ONLINE PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Mlnahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara; 9. ...

... Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. 4. ...

... Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.~ ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 39 Tahun 2017.pdf

... I' Menimbang Mengingat BUPATI MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR3j TAHUN 2017 TENT ANG LAYANAN PENGADUAN HUKUM MASYARAKAT BERBASIS ONLINE PEMERINTAH KABUPATEN ...

... MINAHASA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MINAHASA UTARA, a. bahwa dalam rangka optimasilsasi efisiensi, efektivitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengaduan hukum maka ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 39 Tahun 2017.pdf

... Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ...

... J Ditetapkan di Pada tanggal Airmadidi , Juni2017 BUPATI MINAHASA UTARA, Diundangkan di Pada tanggal Airmadidi 6 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, Ir. JEMMY H. ...

... KUHU, MA PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196407191992031009 SERITA DAERAH KASUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR .J/J ...

Hal. 5, File: Perbup Nomor 39 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perbup Nomor 39 Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 49 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Diundangkan di Kwandang pada tanggal � Janvan 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku ...

... Ditetapkan di Kwandang $ aga, Diundangkan di Kwandang pada tanggal @ Janvan 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, AIL PATAMANI BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR ...

Hal. 13, File: PERBUP Gorontalo Utara No...n Antinggola-ocr.pdf

... Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 3. ...

... Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 9. ...

... Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 3, File: PERBUP Gorontalo Utara No...n Antinggola-ocr.pdf

... ./ • BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 4 _9 TAHUN 2010 TENT ANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang ...

... Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...n Antinggola-ocr.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...n Antinggola-ocr.pdf

tugas pokok dan fungsi kantor kecAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2010/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.33 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan atinggola kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang kedudukan, organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2010.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelengaraan sistim pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian risiko yang meliputi identifikasi ...

... tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara; Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: Perbup No.5 th 2020 ttg P...gan Pemkab Gorut.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Ditetapkan di Kwandang Padarianggal: /(? ...

... 7fe6=^^Utara Pada tanggal: (fli •:fGftrioqM 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA RIDWAN YKSl NIP. 196601 , SH, MH 199303100001 BERITA ...

... DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR ^/S" INSIEKTUR Kabag. ...

Hal. 6, File: Perbup No.5 th 2020 ttg P...gan Pemkab Gorut.pdf

... Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Instansi Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ...

... Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 3. ...

Hal. 3, File: Perbup No.5 th 2020 ttg P...gan Pemkab Gorut.pdf

Download file:

Perbup No.5 th 2020 ttg P...gan Pemkab Gorut.pdf

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2020/NO.415

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian resiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko dan untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkert sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Keuangan Dan Pembangunan No.PER-688/K/D4/2012.
Dalam peraturtan ini diatur tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, serta Tahapan Penilaian Risiko.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor ...

... 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan ...

... Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 4. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 5. ...

Hal. 9, File: Perda Barut No 3 Tahun 20...ta Ruang Wilayah.pdf

... BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ...

... BARITO UTARA TAHUN 2019-2039 ...

Hal. 2, File: Perda Barut No 3 Tahun 20...ta Ruang Wilayah.pdf

... BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019-2039 DENGAN RAHMAT ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

... Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ...

Hal. 3, File: Perda Barut No 3 Tahun 20...ta Ruang Wilayah.pdf

Download file:

Perda Barut No 3 Tahun 20...ta Ruang Wilayah.pdf

rencana tata ruang

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan payung hukum bagi pembangunan di daerah dan sekaligus sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha. Berdasarkan amanat Pasal 26 ayat (7) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015
Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan, berbasis pengembangan pertanian, aglomerasi industri, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
101 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT