... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ...
... Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 13. ...
... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 20162021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun ...
... BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...
... KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 - 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...
... LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 – 2023 DAFTAR BUKU RENCANA STRATEGIS ...
... RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023 2. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023 3. ...
... RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023 23. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 20182023 24. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun
2019
Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai
berikut :
Bab I : pendahuluan;
Bab II : gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
Bab III : permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
Bab IV : tujuan dan Sasaran;
Bab V : strategi dan Arah Kebijakan;
Bab VI : rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
Bab VII : kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
Bab VIII : penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2019.
70 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2018
... KELOLA PEMERINTAHAN KUAT BERSIH DAN BERWIBAWA JAGA LINGKUNGAN ALAM SEKITARNYA BACKTOREFF: KONASARA KONASARA MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB BANGKIT BERSAMA KONASARA KONASARA ...
... KONASARA MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB BANGKIT BERSAMA KONASARA KONAWE UTARA SEJAHTERA DAN BERADAB BANGKIT BERSAMA KONASARA KONASARA ^ I S A S E L K O N A WE U T A RA ...
... LIRIK LAGU MARS KONASARA PEMERINTAH DAERAH KONA WE UTARA " M A RS K O N A S A RA " dpt.: RUKSAMIN DI SISI UTARA SULAWESI TENGGARA MEMBENTANG LUAS SUMBER ALAM YANG KAY A DENGAN MASYARAKAT YANG TERBUKA DAN ...
... BERBUDAYA SIAP MEMBANGUN DAERAH TERCIPTA PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN PERIKANAN KELAUTAN PERTAMBANGAN OBYEK WISATA DAN BUDAYA DI KONAWE UTARA MODAL UTAMA PEMBANGUNAN BERSAMA MENDORONG PERTUMBUHAN ...
... DAN KEHUTANAN PERIKANAN KELAUTAN PERTAMBANGAN OBYEK WISATA DAN BUDAYA DI KONAWE UTARA MODAL UTAMA PEMBANGUNAN BERSAMA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA TINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA ^t49\y ...
PENGGUNAAN LAGU MARS KONASARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/No. 230
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Lagu Mars Konasara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
lagu Mars Konasara merupakan hasil karya seni yang merupakan simbol dan identitas atas program Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kerja serta pelayanan masyarakat agar menjadi lebih baik dan terarah; sebagai lagu yang menjadi symbol dan identitas dari Kabupaten Konawe Utara, perlu diatur dalam pengelolaan dan penggunaan atas lagu Mars Konasara dalam berbagai kegiatan serta program-program kerja Pemerintah Daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara tentang Penggunaan Lagu Mars Konasara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 TAhun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2016; Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 327 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG PENGGUNAAN LAGU MARS KONASARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEAMTIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. BENTUK DAN MAKNA LAGU MARS KONASARA 4. PENGGUNAAN LAGU MARS KONASARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 5. KEDUDUKAN DAN PUNGSI MARS PEMERINTAH DAERAH 6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Utara Nomor 28 Tahun 2022
... BUPATI NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DENGAN RAHMAT ...
... Nias Utara; Mengingat : 1. ...
... Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara. ...
... Ditetapkan di Lotu pada tanggal 30 Juni 2022 BUPATI NIAS UTARA, ttd. AMIZARO WARUWU Diundangkan di Lotu pada tanggal 30 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, ttd. ...
... BAZATULO ZEBUA BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 180. ...
... Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Utara. 3. Bupati adalah Bupati Nias Utara. 4. ...
... Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara. 6. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. 7. ...
... Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Nias Utara. 8. ...
PEDOMAN – PENANGANAN – BENTURAN – KEPENTINGAN – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – NIAS – UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 180
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara
ABSTRAK:
Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena adanya benturan kepentingan yang dihadapi Penyelenggara Pemerintahan Daerah; bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di Kabupaten Nias Utara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, BENTURAN KEPENTINGAN (Sumber Benturan Kepentingan dan Jenis Benturan Kepentingan), PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (Kewajiban Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah/BUMD, Prinsip Penanganan, dan Tata Cara Penanganan), MEKANISME PENGENAAN SANKSI, MONITORING DAN EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENANGANAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 55 Tahun 2022
... Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara; 2. Kepala Daerah adalah Bupati; 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 4. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026; 15. ...
... Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026. ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...
... 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang ...
... RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 TENT ANG PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR SS- TAHUN 2022 BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSISULAWESITENGGARA ...
... Scanned with CamScanner DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2022 NOMOR st: Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, (1(, svLi 2022 BUPATIKV, N~MANUMAR ~:ltE~ARIS DAERAH KOLAKA UTARA Pasal 7 Peraturan Bupati ...
... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Betita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...
... Pasal 5 Kepala Perangkat Daerah bersama dengan Bappeda Kolaka Utara melakukan penjaringan Aspirasi Masyarakat melalui tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan ke ...
PERBUP Kab. Kolaka Utara No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara 2006-2026;
16. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023-2026.
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2016
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENE'l'APAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHON ANGGARAN 2016 Menimbang Mcn((in~at DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ...
... ESA BUPATI BARITO UTARA, a. bahwa berdasar ketentuan pasal 126 pada ayat (3) Pera.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerilh sebagaimana telah diubah bcberapa ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Bari lo Utara Nomor 3 Talnrn 2010 tenumg Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daera h Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...
... Barito Utara Nomor 1); 23. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tabun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 201.5 N omor 16); MEMUTUSKAN ...
... Kepala Daerah adalah Bupati Barito Utara; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkaL APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara ; 6. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 pada ayat (3) perturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 bahwa mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah, untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum (BUD) menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ANGGARAN KAS;
BAB II
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
... PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAYONG UTARA DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN ...
... Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat; Mengingat : 1. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. ...
... BAB I PEMBENTUKAN Pasal 1 Membentuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara di Kabupaten Kayong Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan ...
... Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. ...
... BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. ...
... Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran ...
Peraturan Menteri Agama NO. 14, BN.2010/NO.489,Peraturan.go.id: 6 hlm.
Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2014
... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara ; . 2. ...
... Dinas adlah Dinas kabupaten Konawe Utara; 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Konawe Utara; BAB I . KETENTUAN UMl).M .. TUPOKSI, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS - . ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 : Tahun : 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan ; ·• Pemerin tahan Kabupaten · Konawe .Utara [Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun ...
... Undang-Undang Nemer 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; : 1. ...
... ; Menirnbang BUPATI KONAWE :UTARA, . ...
... IENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA . NOMOR: ao . · TAIJUN 2014 TENTANQ . TUGAS POKOK; FUNGSI DA?f :lJRAI.AN TUGAS DINAS KABUPATEN KONAWE UTARA . •t· ...
... ----·-· ------ -- -·- - --- --- - · · BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 : NOMOR ... bO · H. ...
... 'Aga\r. setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan · Peraruran Bupati ini dengan penempatannya · dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. .. · .Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kabupaten Konawe Utara;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahar Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pedoman Teknis Organisasi danTata Kerja Dinas KabupatenKonawe Utara;
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undarg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 68)
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Keuddukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
BAB III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2018
... Agar setiap orang mengetahulnya, memertntahkan pengundangan Peraturan Daerah lnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara. ...
... KUHU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MlNAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR :. - .DMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINS! ...
... SULAWESI UTARA : No llengolah Parat 1. KasliJld Pelaporan ~ 2. K.abld Alcuntansl /IA},( 3. Sel
... Peraturan Daerah Kabupaten Mlnahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Mlnahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 29. ...
... Dengan Persetu juan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA dan BUPArl MJNAH ASA UTARA MEMllT\J SKAN: PERATU RAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTAN G PERTA NGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ...
... PERATURAN DAERAH KABUPATEN MJNAHASA UTARA PROYINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2. ...
... TAHUN 2018 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATl MINAHASA UTARA, a. bahwa untuk ...
... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mlnahasa utara di Provins! ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kab Minahasa Utara Th 2018 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- UU No. 12 Tahun 1994;
- UU No. 21 Tahun 1997;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2003;
- UU No. 1 Tahun 2004;
- UU No. 15 Tahun 2004;
- UU No. 25 Tahun 2004;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 24 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007;
- PP No. 55 Tahun 2005;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 65 Tahun 2005;
- PP No. 79 Tahun 2005;
- PP No. 8 Tahun 2006;
- PP No. 65 Tahun 2010;
- PP No. 71 Tahun 2010;
- PP No. 30 Tahun 2011;
- PP No. 2 Tahun 2012;
- PP No. 74 Tahun 2012;
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
- Permendagri No. 31 Tahun 2016;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 2 Tahun 2010;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 7 Tahun 2016;
- Perda Kab. Minahasa Utara No. 6 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
7 halaman terdiri dari 5 halaman batang tubuh (12 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2017
... 22 LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR : 38 TAHUN 2017 TANGGAL : 4 JULI 2017 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA A. ...
... FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK BUPATI MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR :…………………………………………. ...
... 1 BUPATI MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA DENGAN RAHMAT ...
... yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan ...
... Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara; Mengingat : 1. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: nilai dasar, tujuan dan ruang lingkup; kode etik; sanksi dan tindakan administratif; tata cara penegakan kode etik; majelis kode etik; terlapor, pelapor/pengadu dan saksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
14 halaman; Lampiran 12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 29 Tahun 2016
... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara. 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. ...
... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. 5. ...
... Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara. 6. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Konawe Utara sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOfl /18 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara ...
... perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. ...
... Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4689); 4. ...
... PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR :a., 'I' AHUN W 16 TENT ANG BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pernerintah, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaranegara Republik Indonesia Nornor 4355); 2
. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3
. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4689); 4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7
. Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYELENGGARAAN SPIP
BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPI
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
