Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,049 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... SULAWESI UTARA. 8. ...

... Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7); 10. ...

... Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2010 ten tang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 Nomor 34); 11. ...

Hal. 3, File: Pergub No. 17 Tahun 2021.pdf

... ; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 201 7 ten tang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak ...

... araf Koo rd In ..,i . t3i• o r • Kum r•9 K••gF•~" GUBERNUR SULAWESI UTARA; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 1 7 TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN ...

... ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA GUBERNURSULAWESIUTARA ...

Hal. 1, File: Pergub No. 17 Tahun 2021.pdf

... SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 17 EDWIN~O SILANGEN Diundangkan di Manado pada tanggal 1 9 Jun i 2 O 21 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! ...

... SULAWESI UTARA OLLY DONDOKAMBEY Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 9 Jun i 2 o 2 1 GUBERNUR SULAWESI UTARA, Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi ...

... Utara. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 6, File: Pergub No. 17 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Download file:

Pergub No. 17 Tahun 2021.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi penyelenggaraan pemerintahan dengan menyesuaikan dinamika dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta penibngkatan pelayanan umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Utara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 56 Tahun 2019; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERGUB No. 34 Tahun 2010; PERGUB No. 8 Tahun 2017.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2021.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2010

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... HSU Tahun 2010 Nomor 4 Hlm 2 dari 51 2 c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi ...

... Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara; Mengingat : 1. ...

... Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai UndangUndang (Lembaran ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14); 25. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun ...

... 2008 Nomor 20 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA dan BUPATI HULU SUNGAI UTARA, ...

Hal. 6, File: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010.pdf

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2010 NOMOR 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ...

... KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA, Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perwujudan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ...

... diperlukan penataan dan penertiban dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara; b. bahwa peraturan ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010.pdf

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010.pdf

Kependudukan dan Perkawinan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

bahwa sebagai upaya perwujudan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penataan dan penertiban dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara; b. bahwa peraturan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berlaku sekarang ini perlu diadakan perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang; bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 2 Maret 2010, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999; Undang-Undang 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; . Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Hak Dan Kewajiban; Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksna; Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Perlindungan Data Pribadi Dan Dokumen Kependudukan; Penatausahaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Blanko Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; Hak Akses; Pendanaan; Pelaporan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
52 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2020 tgnlang Perubahan Atas Peratural Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2O19 tentang Penj abaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggar ...

... Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabuiaten Aceh Utara Tahw 2O2O Nomor 10). ...

... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA ...

Hal. 6, File: Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020_001.pdf

... Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwlkilan Ra$at Kabupate_+ Acelr Utara Ta_hun Anggaran 2Ol7 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahurr 2077 Nomor 7J; 4O.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 ...

... Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentarg Sistem dan Piosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupatei Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun -2O1O Nomor 33); 42.Perattran Bupati ...

... Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebij akan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31); 43.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2O19 Tentang ...

Hal. 5, File: Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020_001.pdf

... BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...

... KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2O2O BUPATI ACEH UTARA, Menimbang a bahwa Penj abaran Anggaran Pendapatan dan Beianja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggar at 2O2O sebagaimala yang telah ditetapkan dengan ...

... Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tenta-ng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggar at 2O2O dan terjadi perubahan kedua sehubungan dengan adanya Keputusal ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020_001.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020_001.pdf

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD No. 12/ 2020

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 dan terjadi perubahan kedua sehubungan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020, Kepeutusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 440/338/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 440/183/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dalam Kabupaten Aceh Utara, Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/184/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Disease (COVID-19) di Kabupaten Aceh Utara, Surat Bupati Aceh Utara Nomor 900/622 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Revisi Anggaran untuk Pencegahan/ Penanganan COVID-19, Surat Gubernur Aceh Nomor 180/6041 tanggal 9 April 2020 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara, Surat Inspektur Kabupaten Aceh Utara Nomor 20/Insp/04/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan kembali. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2013; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 78 Tahun 2019; Perpres No. 88 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No, 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 7 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 9 Tahun 2019; Perbup Aceh Utara No. 34 Tahun 2010; Perbup Aceh Utara No. 31 Tahun 2013; Perbup Aceh Utara No. 50 Tahun 2019; Perbup Aceh Utara No. 10 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
Peraturan yang diubah: Peraturan Bupati Aceh Utara No. 50 Tahun 2019
Peraturan yang akan diatur: Peraturan Bupati Aceh Utara No. 12 Tahun 2020
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 17 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Pada tanggal : "^-^ A^ul 2018 Ditetapkan di : Wanggudu Bupati Konawe Utara, , ^ H. RUKSAMINj^ Di undangkan di : Wanggudu Pada Tanggal : 7^ 2018 Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara,^ H. ...

... MARTAYA BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR njTj- ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2018.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR Vt TAHUN 2018 T E N T A NG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN ...

... PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor ...

... ini; b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 5. ...

... Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara. 8. ...

... Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2018.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2018.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/No. 217

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk melaporkan kekayaannya; untuk memperkuat komitmen terse but dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan keijasama sinergis dengan Komisi Pemherantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 ; Peraturan Komisi Pemherantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016
adapun perubahan dalam peraturan ini yaitu Ketentuan yang termuat dalam BAB II Pasal 2 Huruf c, d, e, f, g, h

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 30 TAHUN 2017
3

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2A23 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang a. bahwa berdasar'kan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun ...

... 2022, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O23; b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam ...

Hal. 1, File: Pergub No. 5 Tahun 2023.pdf

... Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A23 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 9); MEMUTUSKAN: ...

... PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 4A TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023. ...

... Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42), diwbah sebagai berikut : 1. ...

Hal. 7, File: Pergub No. 5 Tahun 2023.pdf

... Mengingat -4Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; k. bahwa berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi ...

... Sumatera Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian ...

... Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023; 1. ...

Hal. 4, File: Pergub No. 5 Tahun 2023.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Download file:

Pergub No. 5 Tahun 2023.pdf

APBD

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NO 5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022, TELAH DITETAPKAN PENJABARAN APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2023
PSL 18 UUD 1945; UU NO 24 TAHUN 1956; UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 1 TAHUN 2004; UU NO 15 TAHUN 2004; UU NO 25 TAHUN 2004; UU NO 23 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UU NO 9 TAHUN 2014; UU NO 1 TAHUN 2022; PP NO 56 TAHUN 2005 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PP 65 TAHUN 2010; PP NO 8 TAHUN 2006; PP NO 12 TAHUN 2017; PP NO 18 TAHUN 2017; PP NO 33 TAHUN 2018; PP NO 12 TAHUN 2019; PERMENDGRI NO 84 TAHUN 2022; PERDA NO 8 TAHUN 2022; PERDA NO 9 TAHUN 2022
MENGUBAH MATERI MUATAN PASAL 11, PASAL 13, PASAL 14, PASAL 16, PASAL 17, DAN PASAL 18 PERGUB NO 40 TAHUN 2022

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
MENGUBAH PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023
15 HALAMAN

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Gubemur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 47); ...

... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVTNST SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020, Pasal ...

... Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 47) diubah sebagai berikut : 1. ...

Hal. 6, File: Pergub_No._7_Tahun_2020.pdf

... Sumatera Utara Nomor 32); 17. ...

... Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 8); 18. ...

... dan Tnspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47); ...

Hal. 5, File: Pergub_No._7_Tahun_2020.pdf

... SALINAN GUBERNUR SUMATERA UTARA PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... DAN BELANJA DAERAH PROV1NSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, Menimbang : a, bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun ...

... 2019 teiah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pmvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020; b* bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomnr 12 Tahun 2019 tentang ...

Hal. 1, File: Pergub_No._7_Tahun_2020.pdf

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERGUB Prov. Sumatera Utara No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

Download file:

Pergub_No._7_Tahun_2020.pdf

penjabaran - apbd

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD. 2020/No. 7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengeloJaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
Pasal IS ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Gubemur Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Gubemur Nomor 47 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan yaitu Ketentuan Lampiran I dan Ketentuan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
7 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 21 Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI HULU SUNGAI UTARA PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA ...

... tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; Mengingat : 1. ...

... Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang Indonesia Tahun ...

Hal. 1, File: 21. PERBUP TAHUN 2014 NO....NTANSI PEMDA HSU.pdf

... Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 42 ) sebagaimana ...

... Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 3. ...

... Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. 4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 5. ...

Hal. 4, File: 21. PERBUP TAHUN 2014 NO....NTANSI PEMDA HSU.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. ...

... Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 28 Mei 2014 BUPATI HULU SUNGAI UTARA, H. ABDUL WAHID. HK Diundangkan di Amuntai pada tanggal 28 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, H. ...

... EDDYAN NOOR IDUR BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 21. ...

Hal. 7, File: 21. PERBUP TAHUN 2014 NO....NTANSI PEMDA HSU.pdf

Download file:

21. PERBUP TAHUN 2014 NO....NTANSI PEMDA HSU.pdf

Kebijakan Akuntansi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kebijakaan Akuntansi; Pelaporan Keuangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 44 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI LUWU UTARA PROVINSISULAWESISELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 44 TAHUN 2018 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu ...

... Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 44 TAHUN 2018 (2) (Recovered).pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... Ditetapkan di Masamba, pada tanggal, 22 Oktober 2018 BUPATI LUWU UTARA, INDAH PUTRI INDRIANI Diundangkan di Masamba pada tanggal, 22 Oktober 2018 SEKW-DAERAH - ABDUL MAHFUD SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU ...

... UTARA TAHUN 2018 NOMOR :44 Holoman 9 ...

Hal. 9, File: PERBUP NO. 44 TAHUN 2018 (2) (Recovered).pdf

... MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 44 TAHUN 2018 (2) (Recovered).pdf

Download file:

PERBUP NO. 44 TAHUN 2018 (2) (Recovered).pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2018/No.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Holoman 1 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 8. Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nornor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4577); 9. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4585); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057); Ho lo m a n 2 15 . P era tur an Men t eri D al am Neg eri N o mor 1 3 T ahu n 2 0 06 te n tang P e do man P e nge lo laan Keu ang an D aerah sebagaim ana telah d iu bah den g an P era tu r an M ent e ri D al am Ne g e ri No mo r 21 T ahun 2 0 11 ten tang P eru bahan Ke d u a ata s P e r aturan Menteri D al am Nege ri No m o r 13 T ah un 2 0 06 te n tang P e do man P e n g e l o la an Keu angan D aerah (B erita Neg ara R epublik I n do n e sia Tahu n 2 01 1 N o m o r 3 1 0 ); 1 6 . Pe ra t u r an Menteri Dal am Neg ar i No mor 3 3 T ahu n 20 17 t en tang Ped oman P e n y u s u n an Angg ar an Pe n dap atan dan B e lan j a D a erah Tahu n Angg ar an 2 0 18.
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
NOMOR 44 TAHUN 2018
480

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Aceh Utara Tahun 2077 Nomor 7); 39.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2OI9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2OI9 ...

... Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2OL3 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Ol3 Nomor 31); 42.Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2Ol9 ...

... Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2O (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O2O ...

Hal. 5, File: peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020_001.pdf

... BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 19 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 50 TAHUN 2OI9 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN ...

... Mengingat BUPATI ACEH UTARA, bahwa Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utara Tahun Anggaran 2o2o telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Aceh utara Nomor 50 Tahun 2olg tentang penjabaran ...

... a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 TahunbOtg tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh utara Tahun ...

Hal. 1, File: peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020_001.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangal peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara. ...

... Ditetapkan di Lhokseumawe pada talggal 5 i 2020M 13 Syawal 1441 H UPATIACEH UTARA,4 Tt--LLA\ H. ...

... Anggaran l11* I(abag Hukum b BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 19 ...

Hal. 7, File: peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020_001.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019

Download file:

peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020_001.pdf

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD No.19/2020

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2020 perlu diubah sehubungan dengan adanya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1115/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020, Surat Bupati Aceh Utara Nomor 912/781 tanggal 11 Mei 2020 Perihal Perubahan Pagu Anggaran TDBH Migas dan DOKA 2020, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kependudukan dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi kependudukan dan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan kembali. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2013; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 78 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No, 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 7 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 9 Tahun 2019; Perbup Aceh Utara No. 34 Tahun 2010; Perbup Aceh Utara No. 31 Tahun 2013; Perbup Aceh Utara No. 50 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Aceh Utara No. 15 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
Peraturan yang diubah: Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan yang akan diatur: Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2020
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 22 Tahun 2014

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI HULU SUNGAI UTARA PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA ...

... sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ...

Hal. 1, File: 22. PERBUP TAHUN 2014 NO.22 TENTANG SAPD HSU.pdf

... 4 22.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 ); 23.Peraturan Bupati ...

... Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 26 ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. ...

... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 3. ...

Hal. 4, File: 22. PERBUP TAHUN 2014 NO.22 TENTANG SAPD HSU.pdf

... 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. ...

... EDDYAN NOOR IDUR BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 22. ...

Hal. 9, File: 22. PERBUP TAHUN 2014 NO.22 TENTANG SAPD HSU.pdf

Download file:

22. PERBUP TAHUN 2014 NO.22 TENTANG SAPD HSU.pdf

Kebijakan Akuntansi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Sitematika; ketentuan Umum; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT