Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahunan Izin Usaha Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Kalimantan Selatan Nomor 81); 21. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan SelatanNomor 11Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016Nomor 11 ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. ...

Hal. 4, File: PERGUB NOMOR 09 TAHUN 2019 ttng RKAB-1.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2019 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Ttd SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 16 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAHPROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...

... , Ttd ABDUL HARRIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 9 ...

Hal. 8, File: PERGUB NOMOR 09 TAHUN 2019 ttng RKAB-1.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA EVALUASI DAN PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA TAHUNAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI ...

... KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun ...

... Selatan; c. bahwa komoditas mineral dan batubara memiliki peran penting terhadap penerimaan negara dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan ...

Hal. 1, File: PERGUB NOMOR 09 TAHUN 2019 ttng RKAB-1.pdf

Download file:

PERGUB NOMOR 09 TAHUN 2019 ttng RKAB-1.pdf

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2019/NO.9

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Evaluasi Dan Persetujuan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Tahunan Izin Usaha Pertambangan Di Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11Tahun 2018tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara “Gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui Kepala Dinas melakukan evaluasi atau RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian”; bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi dampak negatif yang merugikan berupa degradasi dan/atau kerusakan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa komoditas mineral dan batubara memiliki peran penting terhadap penerimaan negara dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dari pemasaran batubara; bahwa komoditas mineral dan batubara merupakan sumberdaya alam tidak terbarukan dan memiliki ketersediaan yang terbatas sehingga dalam pengelolaannya diperlukan pengendalian dan pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksud dalam huruf a, hurufb,hurufc,dan huruf d, perlumenetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan Izin Usaha Pertimbangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; PeraturanPresiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 ; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823.K/30/MEM/2018; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1828.K/30/MEM/2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan SelatanNomor 11Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0141 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur Tentangtata Cara Evaluasi dan Persetujuandokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Umum; 4. Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan; 5. Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan; 6. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ; 7. Sanksi Administratif.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
8 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 193 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... ten tang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, f dangkan di Pontianak ada tanggal Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PR VINSI KALIMANTAN BARAT, BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 14, File: Pergub No 193 Tahun 2021 ocr.pdf

... KALIMANTAN BARAT, Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Mao 2oRt Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PR VINSI KALIMANTAN BARAT, S. UEL BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 67 i t j. ,. ...

Hal. 15, File: Pergub No 193 Tahun 2021 ocr.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI ...

... KALIMANTAN BARAT STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA UPT I SUB BAGIAN TATA USAHA I I SEKSIL SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI ...

... PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN BENIH DAN HORTIKULTURA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ( i I f I ...

Hal. 16, File: Pergub No 193 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 193 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK Unit pelaksana teknis pengawasan dan sertifikasi benih

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 193, BD.2021, LL. PROV. KALBAR: 16 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan gubernur Nomor 85 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2021 telah ditetapkan pembentukan , Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi benih Provinsi kalimantan Barat.
Pasal 18 ayat(6) UUD Negara Republik Indonesia 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.29 Tahun 2000; UU no.13 tahun 2010; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; UU no. 22 tahun 2019; PP no.44 tahun 1995; PP no.102 tahun 2000; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permendagri no.12 tahun 2017; Perda no.8 tahun 2016; Pergub no.130 tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Pembentukan dan wilayah kerja; Kedudukan; Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
15 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 25 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraruran Buparti Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 1); 19. ...

... Toraja Utara Nomor 3); 20. ...

... Toraja Utara Nomor 61); 21. ...

Hal. 4, File: Perbup Toraja Utara Nomor 25 Tahun 2018.pdf

... BUPATI TORA"'A UTARA PROVINSI SULAWESI SILATAIT PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMORz' TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH ...

... Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol8 pada Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 sehingga ...

... perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. ...

Hal. 1, File: Perbup Toraja Utara Nomor 25 Tahun 2018.pdf

... Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2o18. (3) Materi muatan perubahan RKPD Kabupaten Torqja utara Tahun 2Ol8 sebagaimara dimaksud pada ayaf l2l tercantum dalam lampiran dan merupakan ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan p€nempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Torqja Utara. Ditetapkan di Rantepao pada tanggd ! ...

... Agustus 2018 RA.IA UTARA, NAN Diundangkan di Rantepao pada a S DAERAH TORAJA UTARA, NI BARE BERITA DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2018 NOMOR Jau ,( to 6 I Pj. R ...

Hal. 6, File: Perbup Toraja Utara Nomor 25 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Toraja Utara Nomor 25 Tahun 2018.pdf

PERUBAHAN ATAS PERARURAN BUPARTI TORAJA UTARA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraruran Buparti Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan program, kegiatan dan pembiayaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa dengan adanya perubahan program, kegiatan dan pembiayaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 pada Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO7 tentang 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Perangkat Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor L44, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 17 tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2Ol7 tentang 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol7 tefiang 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.7 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan angka Menengah Daerah dan Rencana Ke{a Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor l0 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O13-2OLB , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ); Sulawesi Selatan Nomor ); 17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 97 Pemerintah Tahun 2019; Nomor 97 Tahun 2Ol8 tentang Rencana Kerja Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 4 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenToraja Utara Nomor l}; Tahun 2O1O tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah KabupatenToraja Utara Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 11 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); Tahun 2OlO tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 63); Kabupaten Toraja Utara Nomor 63); 22. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 72 Tahun 2016 22. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas Pokok, Fungsi dan Rincian Togas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 73). tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas Pokok, Fungsi dan Rincian T\:gas, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 73).
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Nomor 25 Tahun 2018
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah; b. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah; c. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah; dan d. ...

... UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah. (2) Seluruh Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah masuk klasifikasi kelas A. (3) UPT pada Dinas ...

... Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. (4) UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin ...

Hal. 4, File: Pergub 52 Tahun 2017.pdf

... LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 STRUKTUR ORGANISASI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG PANDARAN KALIMANTAN TENGAH PADA DINAS ...

... KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN KEPALA UPT SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI TEKNIK PRODUKSI SEKSI PELAYANAN TEKNIK ...

Hal. 27, File: Pergub 52 Tahun 2017.pdf

... LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 STRUKTUR ORGANISASI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KUMAI KALIMANTAN TENGAH PADA DINAS KELAUTAN ...

... DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN KEPALA UPT SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI TEKNIK PRODUKSI SEKSI PELAYANAN TEKNIK JABATAN ...

Hal. 26, File: Pergub 52 Tahun 2017.pdf

Download file:

Pergub 52 Tahun 2017.pdf

struktur organisasi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, BD.2017/52

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; BAB V KELOMPOK JABATAN; BAB VI TATA KERJA; BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun ...

... 2021 Nomor 2); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022. ...

... Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ...

Hal. 6, File: perbup_24_tahun_2022.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Sengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sengkulu Utara Tahun 2008 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan ...

... Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3); ...

Hal. 5, File: perbup_24_tahun_2022.pdf

... , namun juga berkat dukungan, kerjasama dan peran serta masyarakat termasuk pihak swasta dalam proses pembangunan, sehingga visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara dapat terwujud. ...

... Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengajak seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. ...

... Bengkulu Utara ZUL RNAIN Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196407051988031010 BUPATI BENGKULU UTARA, ttd MIAN Vl-2 ...

Hal. 8, File: perbup_24_tahun_2022.pdf

Download file:

perbup_24_tahun_2022.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022

ABSTRAK:

Evaluasi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312]; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 26. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 19); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2): 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 3); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2):
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2021
8

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 158 Tahun 2021

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Kalimantan Barat. pengundangan Peraturan Berita Daerah Provinsi Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Al, GUBERNUR ...

... KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal PIh. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROV SI KALIMANTAN BARAT, SUKALIMAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR I i ' . ...

Hal. 14, File: Pergub No 158 Tahun 2021 ocr.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN ...

... BARAT KEPALA UPT SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI SEKSI PELA YANAN PENUNJANG +GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,[/p $ SUTARMIDJI ...

Hal. 15, File: Pergub No 158 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALINMAN'TAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT /�} NOMOR /'TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI ...

... BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang ...

... dan fungsi pelayanan di bidang kesehatan jiwa, penyalahgunaan NAPZA, dan anak berkebutuhan khusus, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat; d. bahwa ...

Hal. 1, File: Pergub No 158 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG

Download file:

Pergub No 158 Tahun 2021 ocr.pdf

Pembentukan SOTK Unit Pelaksana teknis klinik utama sungai bangkong provinsi kalimantan barat

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 158, BD.2021, LL. PROV. KALBAR: 15 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK UTAMA SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019, mengatur bahwa pada dinas daerah provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.5 tahun 1997; UU no.23 tahun 2022; UU no.35 tahun 2009; UU no.36 tahun 2009; UU no.5 tahun 2014; UU no.18 tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; PP no.11 tahun 2017; Permenkes no.9 tahun 2014; Permendagri no.12 tahun 2017; Perda no.8 tahun 2016; Pergub no.99 tahun 2016
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi;Instalasi;Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan;Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman peraturan dan 1 halaman lampran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 145 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH ...

... PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 telah ditetapkan. ...

... Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; b. bahwa dalam rangka kebijakan akuntansi efektifitas pelaksanaan berbasis akrual pada Mengingat Pemerintah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 145 Tahun 2020 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); MEMUTUSKAN ...

... KALIMANTAN BARAT. ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ...

Hal. 3, File: Pergub No 145 Tahun 2020 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Provinsi Kalimantan Barat. pengundangan Berita Daerah Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal woes 2 )GUBERNUR ...

... KALIMANTAN BARAT, > SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal D to o SEKRETARIS DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT, A.L. LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 16 ...

Hal. 16, File: Pergub No 145 Tahun 2020 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 145 Tahun 2020 ocr.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 145, BD.2020/NO.145 LL Prov. kalbar : 16 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan melalui perubahan kelima atas Peraturan Gubenur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; bahwa berdasarkan pertimbangn sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.64 Tahun 2013; Perda No.5 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
16 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penunjukan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Sebagai Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2013

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA SEBAGAI PENGELOLA CADANGAN ...

... PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang PARAF KOORDINASI NO. ...

... tentang Penunjukkan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Sebagai Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP Gorontalo Utara No...n Pangan TA 2013.pdf

... dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang Pada tanggal 44 Aprl 2013 kau KA 1 GORONTALO UTARA Li ae | Yarp Diundangkan di Kwandang Pada tanggal 49 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Ir. ...

... ISMAIL PATAMANI PEMBINA UTAMA MADYA Nip. 19580714 198602 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2013 NOMOR ...

Hal. 19, File: PERBUP Gorontalo Utara No...n Pangan TA 2013.pdf

... perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berdasarkan : a. data jumlah penduduk b. kebutuhan konsumsi pangan setiap 3 (tiga) bulan, c. ketersediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ...

... dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara selaku Dinas/Badan/instansi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo Utara. (2) Pengelolaan cadangan ...

... pangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, nam baal “Aron Meemmina Setan ...

Hal. 13, File: PERBUP Gorontalo Utara No...n Pangan TA 2013.pdf

Download file:

PERBUP Gorontalo Utara No...n Pangan TA 2013.pdf

penunjukan dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan kabupaten gorontalo utara sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten gorontalo utara

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2013/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Sebagai Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2013

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.7 Tahun 1996; UU No.38 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.68 Tahun 2002; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.83 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang penunjukan dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan kabupaten Gorontalo utara sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pembiayaan, prosedur penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2013.
Terdiri dari 20 halaman tanpa lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ...

... Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69); 5. ...

... Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); 6. ...

Hal. 2, File: Peraturan Gubernur Nomor ...h Nomor 76 Tahun.pdf

... GAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ...

... BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ...

... 1956 tentang Pembentukan DaerahDaerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mbaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: Peraturan Gubernur Nomor ...h Nomor 76 Tahun.pdf

... Daerah adalah Provisi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. ...

... Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. ...

Hal. 3, File: Peraturan Gubernur Nomor ...h Nomor 76 Tahun.pdf

Download file:

LPeraturan Gubernur Nomor...h Nomor 76 Tahun.pdf

Peraturan Gubernur Nomor ...h Nomor 76 Tahun.pdf

pajak dan retribusi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2017/19

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor agar berjalan dengan tertib perlu mengatur tentang tata cara pemungutan bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga terjadi perubahan nomenklatur dan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah . Pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dan diubah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ; Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 76) diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2014

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris ...

... Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 6. ...

... Inspektorat adalah Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. 8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. ...

Hal. 4, File: Perda No. 2 th 2014 ttg P...ktorat Kab.Gorut.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Disahkan di Kwandang pada tanggal 5 Ru 2014 Lau 1 GORONTALO UTARA, INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang pada tanggal 5 tettwam 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, SMAIL PAYAMANI LEMBARAN ...

... DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014. ...

Hal. 9, File: Perda No. 2 th 2014 ttg P...ktorat Kab.Gorut.pdf

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Menetapkan : dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 15 TAHUN ...

... 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO UTARA. ...

Hal. 3, File: Perda No. 2 th 2014 ttg P...ktorat Kab.Gorut.pdf

Download file:

Perda No. 2 th 2014 ttg P...ktorat Kab.Gorut.pdf

perubahan peraturan daerah kabupaten gorontalo utara nomor 15 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat kabupaten gorontalo utara

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam menyelenggarakan urusan bidang pengawasan sebagai salah satu urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.64 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, tunjangan jabatan fungsional.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pengawasan Kabupaten Gorontalo Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT