Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speed Boat Reguler Antara Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Kalimantan Utara
2015
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, BD 2015/NO.1
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speed Boat Reguler Antara Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Speed Boat Regular antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
Mengatur tentang perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2014. Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai penyesuaian tarif angkutan speed boat reguler yang beroperasi antar kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Peraturan ini berfokus pada penetapan tarif baru atau penyesuaian tarif yang lebih sesuai untuk transportasi speed boat reguler yang merupakan salah satu moda transportasi utama di daerah yang memiliki banyak jalur sungai dan laut seperti Kalimantan Utara
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2013.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 44 Tahun 2019
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD TAHUN 2019/ NO.44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Penyeberangan Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayaran transportasi sungai, maka diperlukan kapal yang laik berlayar dan awak kapal yang memiliki kecakapan yang dibuktikan dengan dokumen surat kapal dan surat keterangan kecakapan.
Kegiatan angkutan sungai dilakukan oleh orang perseorangan dan atau badan usaha dengan menggunakan kapal angkutan sungai berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan kapal serta pengawakannya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 17 Tahun 2008; uu Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 2000; PP Nomor 51 Tahun 2002; Nomor 61 Tahun 2009; PP Nomor 5 tahun 2010; PP Nomor 20 Tahun 2010; PP Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2019
Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau.
Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
20 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018
PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
Menetapkan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021; Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Mengatur tentang pedoman dan rencana strategis yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan pada tahun 2019. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: Kebijakan pembangunan, Program prioritas, Target pembangunan, Anggaran, Koordinasi antar lembaga, Pengawasan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2015
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 - 2020
2015
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 12, BD 2015/NO.12
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 - 2020
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015- 2020.
Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2011 tentang Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus; Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai atas Infor Barang dalam rangka kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor PER/20/ MENPAN/04/2006 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 176/PMK.011/2009 Tentang pembebasan biaya masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan untuk pembangunan atau pembangunan Industri dalam Rangka penanaman Modal, sebagaiman telah diubah dengan peraturan Menteri keuangan Nomor. 76/PMK.011/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan
Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga teknis Daerah
Provinsi Kalimantan Utara; Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2013 Tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di Bidang Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2012 tentang sistim pelayanan informasi dan perizinan Investasi secara Elektronik; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2013, tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non Perizinan penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tahun 2013 tentang pedoman tata cara perizinan dan non perizinan Penanaman Modal; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Modal Nomor Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Mengatur strategi, kebijakan, dan rencana pengembangan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2015 hingga 2020. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Kebijakan Penanaman Modal, Sektor Prioritas Investasi, Rencana Pengembangan Wilayah, Dukungan Infrastruktur, Kemudahan Berinvestasi, Pemberdayaan Sumber Daya Lokal, Pengawasan dan Evaluasi, Target Investasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2015.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
ABSTRAK:
Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2017 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Nengatur mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah daerah dan bagaimana mekanisme pembiayaannya. Secara spesifik, peraturan ini kemungkinan mengatur hal-hal berikut Sasaran Penerima Bantuan, Jenis Bantuan Iuran, Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran, Pengawasan dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2018.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 2021
2016
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 9, BD 2016 (9)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, maka Perangkat Daerah perlu melakukan penjabaran program kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Kajian tentang Lingkungan Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Daerah; Strategi dan Kebijakan Pembangunan; Program dan Kegiatan Prioritas; Pengukuran Kinerja dan Indikator Keberhasilan; Pengelolaan Sumber Daya; Evaluasi dan Monitoring.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2016.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk menjamin kesinambungan pengelolaan dan pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat sebelum adanya penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2014
PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007
Permenkes No.1045/Menkes/PER/XI/2006; Permenpan No.PER/02/M.PAN/1/2007; Permendagri No.57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.56 Tahun 2009; Permendagri No.61 Tahun 2007.
Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Eselon Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah akan diatur lebih lanjut melalui Pergub sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural Rumah Sakit Daerah diatur lebih lanjut dengan Pergub.Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dalam Pergub.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2017
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
2017
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 68, BD 2017/No.68
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundansg-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Mengatur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Tujuan dan Sasaran Strategis, Pendekatan dan Program, Koordinasi dan Implementasi, Pengawasan dan Evaluasi, Pendanaan dan Sumber Daya
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
7 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PP No.68 Tahun 2010; PP No.8 Tahun 2013; PP No.68 Tahun 2014; Perpres No.3 Tahun 2012; Perpres No.2 Tahun 2015; Perpres No.31 Tahun 2015; Perpres No.3 Tahun 2016; Perpres No.11 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen LHK No.P.32/Menlhk-Setjen/2015;
Perda Provinsi Kaltara No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltara Tahun 2017-2037 mengatur tentang: Ketentuan Umum; Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang; Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi; Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; Penetapan Kawasan Strategis Provinsi; Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; Peran Masyarakat dan Kelembagaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
253 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016
... BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4 RPJMD Provinsi KalimantanUtara dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi KalimantanUtara Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. ...
... RPJMD Provinsi KalimantanUtara bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Provinsi KalimantanUtara dengan Visi Berpacu Dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan KalimantanUtara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai ...
... BAB V SISTEMATIKA Pasal 5 Sistematika RPJMD Provinsi KalimantanUtara disusun sebagai berikut: Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Umum Kondisi Provinsi KalimantanUtara; 7 ...
... BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 4 RPJMD Provinsi KalimantanUtara dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi KalimantanUtara Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. ...
... Utara. (3) RPJMD Provinsi KalimantanUtara bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Provinsi KalimantanUtara dengan Visi Berpacu Dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan KalimantanUtara 2020 yang Mandiri, Aman ...
... {S vi BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal & Pemerintah Daerah Provinsi KalimantanUtara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi KalimantanUtara. (1 Pengendalian dan ...
... evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi KalimantanUtara terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi KalimantanUtara. (2) Tindak lanjut atas pengendalian ...
... RPJMD Provinsi KalimantanUtara ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (5) BAB IX PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 0 Perubahan RPJMD Provinsi KalimantanUtara hanya dapat dilakukan apabila : ...
PERDA Prov. Kalimantan Utara No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Gubernur, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 67 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perdaprov Kaltara No. 1 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Azas dan Kedudukan. Bab 3: Tujuan. Bab 4: Ruang Lingkup. Bab 5: Sistematika. Bab 6: Visi Misi. Bab 7: Pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2016-2021. Bab 8: Pengendalian dan Evaluasi. Bab 9: Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Bab 10: Ketentuan Peralihan. Bab 11: Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2017.
11 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
