Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 55 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...

... BUPATI LAMANDAU, Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 26 April 2017 MARUKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...

... UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 156 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINS! KALIMANTAN TENGAH : 10.25/2017 REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU : 10/HUK/2017 ...

Hal. 18, File: PERDA NOMOR 02 TAHUN 2017...PURAGA CEMERLANG.pdf

... Menimbang Mengingat BUPATILAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGACEMERLANG DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten ·Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya, ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 02 TAHUN 2017...PURAGA CEMERLANG.pdf

... UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKERIDITAN RAKYAT SAMPURAGACEMERLANG Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan ...

... Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah maka dipandang perlu mendirikan lembaga yang bergerak dibidang perbankan konvensional yakni pendirian Bank Perkreditan Rakyat khususnya di Kabupaten Lamandau ...

... usaha melewati Pendirian PD BPR Sampuraga Cemerlang serta salah satu stategi untuk menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD), Peraturan Daerah ini dirancang sebagai panduan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau ...

Hal. 19, File: PERDA NOMOR 02 TAHUN 2017...PURAGA CEMERLANG.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Lamandau No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 02 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang

Download file:

PERDA NOMOR 02 TAHUN 2017...PURAGA CEMERLANG.pdf

perusahaan daerah bank perkreditan rakyat sampuraga cemerlang

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2017/156

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang

ABSTRAK:

bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Pemerintahan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006; Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BENTUK BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN; BAB III TUGAS DAN FUNGSI; BAB IV PENGELOLAAN; BAB V PERMODALAN; BAB VI ORGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKRESITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG; BAB VII KEWENANGAN BUPATI; BAB VIII DEWAN PENGAWASAN; BAB IX DIREKSI; BAB X PEGAWAI; BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN; BAB XII TAHUN BUKU, PENGGUNAAN LABA DAN PENGGUNAAN CABANGAN; BAB XIII PEMBINAAN; BAB XIV KERJASAMA; BAB XV PEMBUBARAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
32 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... HIBAH BERLfPA BARANG/JASA NASKAH PERJANJlAN HIBAH OAERAH AttTARA PEMERfNTAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN ! --! ...

... Peraturan Daerah Kabuparen LajB&rdau ttomor Tahun ... tentang Anggan&rr Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran ; 2. Peraturan ESupati Lamandau Nomor ... ...

... Tahun ... tentang Ponjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran ; 3 Peraturan Bupatt Lamandau Nomor ... ...

Hal. 25, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14.pdf

... - 22 LAMPJRAN ] FERATURAN BLFPATI IAMABDAU NOMOP TAHUN 2023 TENTANG PEGOMAN FEMBERIAN HI BAH DAN BANTUAN SOSTAL YANG BERSUMBER DAR] ANGGAHAft PENDAKATAN DAN HELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU FORMAT NASKAH ...

... F’eraturan Daerah Knhu[naten Lamandatl Nomor Tahun . . . tentang Anggaran Pendapatan dan BeLania Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Angfiaran ; 2. Feraturan Bupati Lamandau Nomor .. . ...

... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran..... ; 3. PeratuirftTi Bupaii L^amandflU Nomor ... ...

Hal. 22, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14.pdf

... BUPAT1 LAMANDALF Cq Kepala SKPD terkait Kab Lamandau di - Nanga Bulik 3 QhW& berdasarkan keputusan Bu[ jati LamandfUJ Ncmtor Tahun tentang .. . t bersama im kami mengajukan fiermohonan pcncairan belanja ...

... pcncairan belanja hibah seauas dcngan PeratUHul Bupati UimandaLi Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Belanja Hihah dan Bamuan Sosifll yang Bersumber dan Anggaran Fentfapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Lamandau ...

Hal. 40, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14.pdf

hibah dan bantuan sosial

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2023/No.882

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan DAD II.D.2 huruf e angka 91 dan huruf (angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah;
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Iamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.Ketentuan Umum; 2.Hibah; 3.Bantuan Sosial; 4.Monitoring dan Evaluasi; 5.Ketentuan Lain-lain; 6.Ketentuan Peralihan; dan 7.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
51 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau tahun 2017 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan ...

... Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 213), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ~RAH KABUPATEN LAMANDAU MOR 190 MANA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 10.129/2019 ...

Hal. 13, File: Perda Lamandau No. 10 Tah...ditan Rakyat Sam.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran ...

... Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 201 7 ten tang Perusahaan ...

... Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...

Hal. 3, File: Perda Lamandau No. 10 Tah...ditan Rakyat Sam.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK ...

... Cemerlang (Lem bar Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2017 Nomor 156). ...

... Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cernerlang (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 167). ...

Hal. 14, File: Perda Lamandau No. 10 Tah...ditan Rakyat Sam.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Lamandau No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 02 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang

Download file:

Perda Lamandau No. 10 Tah...ditan Rakyat Sam.pdf

BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/No.190

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan eksistensi Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang serta sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk dengan peraturan daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Daerah Ka bu paten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang;
1. Perubahan bentuk badan hukum; 2. Pelaksanaan Pendirian dan Tempat Kedudukan; 3. Kegiatan usaha; 4. Pemegang saham; 5. Modal dan saham; 6. Saham-saham; 7. Organ dan kepegawaian; 8. Tata kelola perusahaan; 9. Tahun buku dan laporan keuangan tahunan; 10. Rencana kerja dan anggaran; 11. Penetapan dan Penggunaan laba bersih; 12. Kerjasama; 13. Penggabungan/Peleburan dan Pengambilalihan; 14. Pembubaran dan likuidasi; dan 15. Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... FORMAT pENETAPAN STATUS PENGjSUNAAN BAKANG Ml UK DAERAH. 0LEH PENGELQLA BARANG BERQASARKAN PENDELEGAS[AN DART BUPATl LAMANDAU BEKUPA SELATIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN KONDISI TERTENTU (KOP PEMERINTAH ...

... DAERAM KABUPATEN LAMANDAU) KEPUpJSAN KEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU fSebag^i PyngetoJa R&rajng) NOMOR P I I ( I ) TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGl ’ NAAN BARANG MILTK DAERAH PADA SKPD,. {2) TAHUN ...

... Lamandau , periu dftetapkan ^ puty^ri tenrang Penetapan Status Pen^pnaan fearang Mililc Daerah Pada SKPD (2) Talmn..., f3}; Mcngmgat : 1. ...

Hal. 75, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15.pdf

... 15 E FORMAT PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG Ml UK DAERAH UNTUK DIOPERAS) KAN OLEH PTHAK LAJN OLEH BUPATI LAMANDAU 4 BUPATI LAMANDAU PROVTNS! ...

... KALIMANTAN TENGAH KEPUTUHAN BUPATI LAMANDAU NOMOR (1) TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK nrOPERASIKAN OLEH (3) BUPATI LAMANDAU, Mcnimbang :: bahwa dalam rangka penggunaan barang ...

Hal. 87, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15.pdf

... -11 D FORMAT PGNETAPAN STATUS PENGGU NAAN SEMENTARA BARANO MILIK DAERAH OtEK PENUELOLA BARANG 13ERDASARKAJJ PEN DELEGASTAN DARJ U PATI LAMANDAU PERU PA SELAtN TANAH DAN/ATAU PiANGUNAN DENGAN KONDISJ TERTENTU ...

... (KOP FEMER[NTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU) KEPUTUSAN SENRSTARIS DAERAH IvABUPATEN LAMANDAU (Sebagai PengeJula Barangl MOMOR l i i i l i i i h b L . ...

... M r « r i K fl ) TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIE DAERAH PENGGUNA F3ARANG/ KUASA PENGGUNA BARANG (2) KEPUTUSAN 5EKRETARIS DAERAH tLABU PATBN LAMANDAU, Memmbang bahwa dalam rangk ...

Hal. 82, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15.pdf

pengelolaan barang milik daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2023/No.883

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat 3 Pasal 57 ayat 2, Pasal 3 ayat 7 , Pasal 67 ayat 12. Pasal 115 ayat (3), Pasal 120 ayat (3), Pasal 120 ayat (3), Pasal 136 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengelolaan barang Milik daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1.Ketentuan Umum; 2.Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola BMD; 3.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD; 4.Pengadaan; 5.Pengunaan; 6.Penilaian; 7.BMD Berupa Rumah Negara; dan 8.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
117 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 90 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... . ~ J £,/ Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah ·-- _. ...

... Kade Pos 74662 NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMANDAU Nomor : 188/4',S / ><.II /HUK/2020 Disampaikan dengan hormat : Kepada Yth, Dari Tentang Dasar Penjelasan Kesimpulan Bupati Lamandau ...

... Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 1. ...

Hal. 27, File: Perbup Lamandau No.90 Tah...kat Di Kelurahan.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 6. ...

Hal. 3, File: Perbup Lamandau No.90 Tah...kat Di Kelurahan.pdf

... LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2020 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Conteh Format Surat Pernyataan Integritas DESA ...

... Kabupaten Lamandau Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab terhadap penggunaan Dana Swakelola Tahun Anggaran ............ ,baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan ...

... Bupati Lamandau Nomor. ......... ...

Hal. 16, File: Perbup Lamandau No.90 Tah...kat Di Kelurahan.pdf

Download file:

Perbup Lamandau No.90 Tah...kat Di Kelurahan.pdf

sarana dan prasarana Kelurahan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2020/No.710

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran kegiatan pembangunan sarana, prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui Dana Alokasi Umum Tambahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemrintah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Neegri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
a. kegiatan; b. penganggaran dan perencanaan; c. penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; dan d. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 13 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bulik Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 -ebruar i 2017 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 :re bruari 201 7 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...

... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017NOMOR 515 ...

Hal. 13, File: PERBUP NO. 13 THN 2017 TE...KAN URUSAN PEMDA.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Untuk Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Berita Daerah Kabupaten Lamandau ...

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau. 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 13 THN 2017 TE...KAN URUSAN PEMDA.pdf

... BUPATI LAMANDAU PROVINS! ...

... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT BULIK UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Menimbang Mengingat DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 13 THN 2017 TE...KAN URUSAN PEMDA.pdf

Download file:

PERBUP NO. 13 THN 2017 TE...KAN URUSAN PEMDA.pdf

Pendelegasian wewenang

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.515

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bulik Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pmerintahan daerah
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; - Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan untuk Kecamatan.
- Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat - Tugas dan Kewenangan Camat - Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Camat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 11 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Sematu Jaya Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal '2 rebruari 2017 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 pc'r)ruari 2017 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ARIFIN LP. ...

... UMBING DERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 513 ...

Hal. 13, File: PERBUP NO. 11 THN 2017 TT...KAN URUSAN PEMDA.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau. 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 11 THN 2017 TT...KAN URUSAN PEMDA.pdf

... BUPATI LAMANDAU PROVINS! ...

... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT SEMATU JAYA UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Menimbang Mengingat ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a . bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 11 THN 2017 TT...KAN URUSAN PEMDA.pdf

Download file:

PERBUP NO. 11 THN 2017 TT...KAN URUSAN PEMDA.pdf

organisasi, pemerintahan daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2017/NO.513

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Sematu Jaya Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT; BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT; BAB III PENDANAAN; BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT; BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 10 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Menthobi Raya Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 wbruari 2017 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal ·~2 re· r,•a:ci. 2017 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...

... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 512 ...

Hal. 13, File: PERBUP NO. 10 THN 2017 TT...KAN URUSAN PEMDA.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau. 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 10 THN 2017 TT...KAN URUSAN PEMDA.pdf

... BUPATILAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR ., TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT MENTHOBI RAYA UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN ...

... DAERAH Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 10 THN 2017 TT...KAN URUSAN PEMDA.pdf

Download file:

PERBUP NO. 10 THN 2017 TT...KAN URUSAN PEMDA.pdf

organisasi, pemerintahan daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/NO.512

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Menthobi Raya Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT; BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT; BAB III PENDANAAN; BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT; BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batang Kawa Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... -13BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk ...

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal "-? ...

... ri 2017 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 51" ...

Hal. 13, File: PERBUP NO. 8 TAHUN 2017 T...ELAKSANAKAN URUS.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau. 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 8 TAHUN 2017 T...ELAKSANAKAN URUS.pdf

... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT BATANG KAWA UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Menimbang Mengingat ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 8 TAHUN 2017 T...ELAKSANAKAN URUS.pdf

Download file:

PERBUP NO. 8 TAHUN 2017 T...ELAKSANAKAN URUS.pdf

organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2017/NO.510

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Batang Kawa Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Belantikan Raya untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENDELEGAS IAN SEBAG1AN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT; BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT; BAB III PENDANAAN; BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT; BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 09 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Delang Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... -13- BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk ...

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... .....,':)rmir.:. 2017 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017NOMOR 511 ...

Hal. 13, File: PERBUP NO. 9 THN 2017 TEN...AKAN URUSAN PEME.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Oaerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau. 5. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 9 THN 2017 TEN...AKAN URUSAN PEME.pdf

... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 09 T AHUN 201 7 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DELANG UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Menimbang Mengingat ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 9 THN 2017 TEN...AKAN URUSAN PEME.pdf

Download file:

PERBUP NO. 9 THN 2017 TEN...AKAN URUSAN PEME.pdf

organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2017/NO.511

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Delang Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT; BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT; BAB III PENDANAAN; BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT; BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT