Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun
2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf a, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga
perlu dilakukan peninjauan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014,
Terdiri dari 21 Pasal, 11 Bab yaitu Ketentuan Umum, Kewajiban Dan Larangan, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi, Pengawasan, Hak Dan Perlindungan, Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2014 dicabut.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2021
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...
... Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 712); ...
... BAB VII MONTTORING DAN EVALUASI Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan AP1P Daerah Kabupaten Lamandau. (2) Dalam hal terdapat ...
... APIP Daerah Kabupaten Lamandau untuk melaicukan pemeriksaan. (3) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, mengundurkan diri atau meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa ...
... , MUIUMAD IRWANSYAH BER1TA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 5 ...
PERBUP Kab. Lamandau No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2022
Diubah dengan
PERBUP Kab. Lamandau No. 87 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanalcan ketentuan pada Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Pemerintah Daerah mengalokasikan
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021.
a. rincian dana;
b. penyaluran dana;
c. prioritas penggunaan dana;
d. pengelolaan; dan
e. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 5 Tahun 2017
... Peraturan Daerah Kahupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah. Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri A); 30. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nornor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Peranv1· Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran rKabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 14~ ,.. ...
... Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam T.,embaran Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Diundangkan di N anga Bulik pad a tan gal 13 Sep tern her 201 7 H KABUPATEN LAMANDAU, "9'...A , L----:--i\'1' - ·IU'IALJ BING BUPATEN LAMANDAU ~ ---- ~ OR 159 IOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMU'l'USKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ...
... LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2017. ...
... Pasal 1 A..'1.ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 802.624.865.000 bertambah aejumlah Rp. 152.144.569.457 sehingga mP-njadi Rp. 954.769.343.457 ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umurn APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2016 harus digunakan untuk tahun 2017 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015
APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 802.624.865.000 bertambah sejumlah Rp. 152.144.569.457 sehingga menjadi Rp. 954.769.343.457
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2023
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... A SfSTEN 1 KABBAG > — �dt Keorrf.nator PARAi * &% I 4 �sncang Per UU Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 2^ ^ei 2023 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal73 Mei 2023 BUPATI LAMANDAU, HENDRA LESMANA ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 009 BAU6N AESBANGPQL PARAF HlERARKI JABATAN I/VAKIL BUPATI SEKDA ASISTENi KADIS / K;IAN t.^ PARAF ...
... » Menimbang Mengingat u BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah ...
... , dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan di Daerah Kabupaten Lamandau; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. 3. ...
... Bupati adalah Bupati Lamandau. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 8. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban
masyarakat untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan di Daerah Kabupaten Lamandau:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah;
Ruang lingkup pengaturan ini meliputi:
a. keanggotaan dan tugas Forkopimda dan Fokopimcam;
b. hubungan kerja, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan;
c. insentif; dan
d. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 44 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 6. ...
... Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lamandau. 8. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Lamandau. 9. Desa adalah Desa di Kabupaten Lamandau. 10. ...
... Kepala Desa adalah pimpinan Desa di Kabupaten Lamandau. 11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Lamandau. 12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan di Kabupaten Lamandau. 13. ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR Y4 TAHUN 201 7 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang a. bahwa Pemerintah Daerah ...
... menjamin perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia dan berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai kabupaten layak anak; Mengingat b. bahwa untuk akselerasi pengembangan kabupaten ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentng Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten ...
... rP.S~.J~ t~~mpatap.nya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau . 1 , - - ~ , ,<1 ·1· , .. · • •· ~ · , ,~ , 1r1A ·J ~ :_;_,_ L)r-\ ~1 ·,~11 !• ! 1,_::.. ...
... r i 1 ~vP:t1u p 1 SEKDA KA88AG KASU88i\G PELAi~SANA Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal \ 1 Oktober 2017 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal (f Oktober 2017 MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ...
... UMBING DERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR t::;½ &, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah menjamin perlindungan anak
yang merupakan hak asasi manusia dan berkomitmen
untuk mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai
kabupaten layak anak. Untuk akselerasi pengembangan kabupaten layak
anak, perlu dilakukan pengembangan Kecamatan layak
anak (Kelana), Desa/Kelurahan layak anak (Dekela),
Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah
Sakit Ramah Anak, dan Perpustakaan Ramah Anak
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
PRINSIP PENGEMBANGAN KABUPATEN KABUPATEN LAYAK ANAK,
KECAMATAN LAYAK ANAK, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH
RAMAH ANAK, PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK,
DAN PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK;
BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK
ANAK, DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK, DAN
PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK;
BAB V
PENETAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK,
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK, DAN
PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK;
BAB VI
KRITERIA KABUPATEN LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK,
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK, DAN
PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK;
BAB VII
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA GUGUS TUGAS/PENANGGUNG
JAWAB KABUPATEN LAYAK ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK,
DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK,
DAN PERPUSTAKAAN RAMAH ANAK;
BAB VIII
FORUM ANAK;
BAB IX
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB;
BAB X
PERAN SERTA PERS DAN MEDIA RAMAH ANAK;
BAB XI
ANGGARAN;
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 36 Tahun 2023
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... ordina'or .nnq Per 'JU Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Agustus 2023 BUPATI LAMANDAU, HENDRA LBSMANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANBYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 254, Tambahan ...
... Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 254); 23. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255 ...
... $ / 1 BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan apabila dalam 1 (satu) bulan ...
... Tahun Anggaran 2022 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada Pemerintah Daerah Lamandau dengan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan apabila dalam 1 (satu) bulan sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ;
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 33 Tahun 2023
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36); 19. ...
... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251); 20. ...
... Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873); 21. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... jr jma * * * t SETDA KABUPATEN LAMAN BAGIAN HUKUPvlA i r ' � ' * A TA N ’ � AS GUP :A PARA » 1 J f c id:7X 4 Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 1 Agustus 2023 if- r T d ^rUU $ i .. .. " i BUPATI LAMANDAU ...
... , HENDRA LESMANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 901 ...
... Menimbang Mengingat \ A 1 BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...
... LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara
perencanaan , penganggaran , pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun
Rencana Kerja ( Renja) Perangkat Daerah;
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan;
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
1.Ketentuan Umum;
2.Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
3.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2023
... BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 DINAS KESEHATAN KAB LAMANDAU JABATAN PARAF KtPALA DINAS SEKRETAPIS i KA BIDANG 7 KA. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Kabupaten Lamandau. [ BAG1AN HUKUM J ! SETDA KABUPATEN LAWANDA! ...
... DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, MUHAMAD IRWANSVAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR ...
... k V. if BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR X TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat BUPATI LAMANDAU, a. bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan kesehatan nasional ...
... angka kematian ibu dan bayi; c. bahwa untuk kepastian hukum dan pedoman dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Lamandau, perlu ...
... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. 6. Ibu adalah wanita yang sedang hamil, melahirkan, nifas atau menyusui. 7. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Bayi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
ABSTRAK:
bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu indikator
utama kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan
kesehatan nasional khususnya di Kabupaten Lamandau.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Upaya Kesehatan Anak ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil ,
Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan
Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
1.Ketentuan Umum;
2.Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
3.Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Bayi dalam Upaya Menenkan Aki dan AKB;
4.Peran Serta Masyarakat;
5.Tata Kelola Manajemen,Program dan Klinis Kesehatan Ibu dan Bayi;
6.Pembinaan dan Pengawasan;
7.Pendanaan; dan
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263), Peraturan ...
... Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 915) sebagaimana telah diubah dengan ...
... BABI KETENTAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1: 2. 3, Daerah adalah Kabupaten Lamandau. Bupati adalah Bupati Lamandau. ...
... -6- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... BUPAT NDAU, T) LILIS SURIANI Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 14 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, BERITA DAE KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 9 PN ...
... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR & TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ...
... DAERAH Menimbang : Mengingat TAHUN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian ...
... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau ...
PERBUP Kab. Lamandau No. 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2024/No.922
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024un 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas;
Bab III: Besaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas;
Bab IV: Pembayaran;
Bab V: Pendanaan;
Bab VI: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
