Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 27 Tahun 2016

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel ...

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 19. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi. 21. ...

Hal. 4, File: PERGUB NO 27 TH 2016 TTG ...OVINSI GORONTALO.pdf

... 10 (4) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat data sebagai berikut: a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. nomor KTP Pejabat/pegawai penerima gratifikasi c. ...

... jabatan pejabat/pegawai; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; dan g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi ...

... kepemilikan gratifikasi. ...

Hal. 10, File: PERGUB NO 27 TH 2016 TTG ...OVINSI GORONTALO.pdf

... 6 1. gratifikasi tidak diterima secara langsung; 2. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi; 3. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima. 4. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ...

... ditolak, seperti: dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain. b. gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilaporkan kepada ...

... BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Kategori Gratifikasi Pasal 4 Gratifikasi terdiri atas: a. gratifikasi yang wajib dilaporkan; b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan c. gratifikasi ...

Hal. 6, File: PERGUB NO 27 TH 2016 TTG ...OVINSI GORONTALO.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Gorontalo No. 60 Tahun 2023 tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan pemerintah Daerah

Download file:

PERGUB NO 27 TH 2016 TTG ...OVINSI GORONTALO.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2016/NO.27

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pejabat/Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; Perda Provinsi Gorontalo No. 12 Tahun 2013; Perda Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan, prinsip, pengendalian gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, sosialisasi, perlindungan pelaporan gratifikasi, pengawasan, sanksi, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 57 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... (2) (3) (4) (5) (1) (2) 11 UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi ...

... pemberi gratifikasi, jabatan pelapor gratifikasi: tempat dan waktu penerimaan gratifikasi: urajan jenis gratifikasi yang diterima/ ditolak, nilai gratifikasi yang diterima/ ditolak: kronologis peristiwa ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 8 Penetapan status kepemilikan gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. gratifikasi milik penerima, atau b. gratifikasi milik Negara. ...

Hal. 11, File: Perkada Seruyan No 57 Tahun 2021.pdf

... sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di Perangkat Daerah masing-masing. (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ...

... gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing, f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan ...

... rangka pengendalian gratifikasi. ...

Hal. 13, File: Perkada Seruyan No 57 Tahun 2021.pdf

... Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah pejabat/ pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

Hal. 6, File: Perkada Seruyan No 57 Tahun 2021.pdf

Download file:

Perkada Seruyan No 57 Tahun 2021.pdf

GRATIFIKASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2021/57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pelaporan dan Penetapan Gratifikasi; b. Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi; c. Susunan Organisasi UPG; d. Wewenang dan Kewajiban UPG; e. Pengawasan; f. Hak dan Perlindungan; g. Sanksi; dan h. Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 59 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... FORMULIR 8 LAPORAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DEVISI AUDITI INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG PERIODE Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit Pemenksaan ...

... di Lingkungan Pemermtah Kabupaten Pemalang dengan mi menyatakan sebagai benkut No Uraian Pengendalian Gratifikasi Check List Pernyataan 1 Ketentuan pada pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi ...

... lambat 7 (tujuh) h an kerja sejak gratifikasi ditenm a (dust jika terdapat penerimaan Ya gratifikasi) Tidak 4 Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pem enksaan/audit di lingkungan ...

Hal. 20, File: 59.pdf

... , Penolakan, Pembenan, dan Permintaan Gratifikasi Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi dan Tmdak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemben ...

... Gratifikasi Kegiatan dalam rangka penenmaan Penetapan pemilikan Waktu Penenmaan Jab a tan Ptkojaan Nilai (Rp) Penangan pelaporan penenmaan Tmdak lanjut pemanfaatan 2 Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fas ...

... pembenan 4 Permintaan Gratifikasi No Tempat Penenmaan Penenma/ Pelapor H Libia naan Pin >bt,n Bentuk/ Jems Gratifikasi Kegiatan Dalam Rangka Permintaan Tmdak lanjut Permintaan Waktu Penenmaan Jabatan ...

Hal. 17, File: 59.pdf

... PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan Bupati mi dimaksudkan untuk m em benkan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi ...

... di Pemenntah Daerah Bagian Kedua Prmsip Dasar Pasal 3 Prmsip dasar dalam Pedoman pengendalian gratifikasi adalah a setiap Pejabat/Pegawai dilarang m enenm a d an /atau membenkan Gratifikasi yang dianggap ...

... Bupati mi meliputi a Pengendalian Gratifikasi, b Unit Pengendalian Gratifikasi, c Prosedur dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi, d Proses Pelaporan, e Perlmdungan Pelapor Gratifikasi, f Pengawasan, g Pembiayaan ...

Hal. 4, File: 59.pdf

Download file:

59.pdf

Gratifikasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2017/No.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negen Sipil, setiap Pegawai Negen Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dan siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lmgkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pem enntah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menten Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan, Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup Bab III Pengendalian Gratifikasi Bab IV Unit Pengendalian Gratifikasi Bab V Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi Bab VI Proses Pelaporan Bab VII Perlindungan Pelapor Gratifikasi Bab VIII Pengawasan Bab IX Pembiayaan Bab X Sanksi Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 57 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan ...

... Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. 7. ...

... ; b. apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi menyerahkan kepada: i. ...

Hal. 24, File: Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_57_Tahun_2020.pdf

... Tugas Unit Pengendali Gratifikasi. ...

... gratifikasi; b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratiftkasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK; . · c. penyampaian surat keputusan pimpinan KPK tentang penetapan status ...

... BAB III UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI ...

Hal. 21, File: Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_57_Tahun_2020.pdf

... Di bawah ini adalah contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK atau kepada KPK melalui Unit Pengendali Gratifikasi yang ada di Kabupaten ...

... Kategori Gratifikasi. ...

... Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Gratifikasi ...

Hal. 15, File: Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_57_Tahun_2020.pdf

Download file:

Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_57_Tahun_2020.pdf

pedoman-gratifikasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap perlu dikelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehubungan dengan maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini serta dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan maka Perbup Cilacap No 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dicabut dan disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah_Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Beba dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi; UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Uu No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana teah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : PedomanPengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengensalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Perbup Cilacap No 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan ...

... penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

... dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. melakukan pengkajian ...

Hal. 14, File: Perbup Kab. Bantul No 12 ...Kabupaten Bantul.pdf

... nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi: b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. ...

... uraian jenis gratifikasi yang diterima; e. nilai gratifikasi yang diterima. (3) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. ...

... kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima. (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi ...

Hal. 11, File: Perbup Kab. Bantul No 12 ...Kabupaten Bantul.pdf

... Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan ...

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 6. ...

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. ...

Hal. 5, File: Perbup Kab. Bantul No 12 ...Kabupaten Bantul.pdf

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Bantul No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Gratifikasi

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Download file:

Perbup Kab. Bantul No 12 ...Kabupaten Bantul.pdf

pengendalian - gratifikasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2020/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 .
Materi pokok : Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Perlindungan dan Penghargaan, Sanksi dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Jumlah halaman : 17 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... pegawai penerima gratifikasi c. jabatan pejabat/pegawai; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; dan g. kronologis peristiwa ...

... penerimaan Gratifikasi. (5) Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan gratifikasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur selaku Ketua UPG. ...

... kepemilikan gratifikasi. ...

Hal. 7, File: PERBUB NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

... KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG; b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola ...

... Gratifikasi serta mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Konawe; e. meminta data dan informasi kepada SKPD/Biro terkait ...

... pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; f. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe maupun oleh penerima ...

Hal. 8, File: PERBUB NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 19. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi. 21. ...

Hal. 3, File: PERBUB NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

Download file:

PERBUB NOMOR 10 TAHUN 2018.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 259

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5494); terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; 15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB VI PERLINDUNGAN PELAPORAN GRATIFIKASI BAB VII PENGAWASAN BAB VIII SANKSI BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
10

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Manado

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... negeri sipil kepada KPK; (4). melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; ( 5). menyampaikan hasil pengelola laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi ...

... ). melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan (9). melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

... kepada KPK RI dalan pelaksanaan pengendalian gratifikasi; ...

Hal. 6, File: Perwali No. 7 Tahun 2020.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan sekelompok orang, badan hukum, atau lembaga .. yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Pelapor gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur kemudian melaporkan kepada KPK a tau melalui UPG. ...

... Laporan gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan gratifikasi oleh pelapor. 18. ...

Hal. 3, File: Perwali No. 7 Tahun 2020.pdf

... (6) melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang dikelola oleh pemerintah daerah; (7) melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan pemerintah ...

... Pemerintah Daerah; dan/ atau b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; dan e. dimusnahkan ...

... Pasal 15 ( 1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Perangkat Daerah; (2) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaar pengendalian gratifikasi ...

Hal. 7, File: Perwali No. 7 Tahun 2020.pdf

Download file:

Perwali No. 7 Tahun 2020.pdf

PENGENDALIAN-GRATIFIKASI-KOTA-MANADO

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Manado Tahun 2020 Nomor 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Manado

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN di lingkungan Pemerintah Kota Manado, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Manado dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah;
1. UU No. 29 Tahun 1959; 2. UU No. 28 Tahun 1999; 3. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO 20 Tahun 2001; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NNo. 9 Tahun 2015; 5. UU No. 10 Tahun 2015; 6. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008; 7. Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No.6 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang: a. Ketentuan Umum; b. Maksud, Tujuan, Prinsip, c. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; d. Pengawasan; e. Perlindungan dan Penghargaan; f. Sanksi; g. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Peraturan walikota Manado No. 12a Tahun 2016 DICABUT
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 31 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... dan penolakan Gratifikasi dari PejabatlPegawai; meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; meny€rmpaikan hasil pengelolaan ...

... laporan Gratifikasi dan usulan kebiiakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; melakr.rkan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi; melakukan pengelolaan ...

... pengendalian Gratifikasi; f. melalrukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. melak:ukan pengkajian titik rawan ...

Hal. 12, File: 31 - 2017.pdf

... Pasal 7 Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-elektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi. ...

... Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; e. nilai Gratifikasi yang diterima. ...

... Dalam hal nama dan/atau alamat pemberi Gratifikasi tidak diketahui, maka dijelaskan dalam kronologis penerimaan Gratifikasi yang terdapat di Formulir Laporan Gratifikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ...

Hal. 10, File: 31 - 2017.pdf

... Memberikan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan ...

... kepada Pejabat/Pegawai yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewqiiban atau tugasnya. (3) Pejabat/Pegawai melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG ...

... Pasal 4 (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. pemberi gratifikasi tidak diketahui; c. ...

Hal. 7, File: 31 - 2017.pdf

Download file:

31 - 2017.pdf

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

ABSTRAK:

bahwa dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 mengamanatkan setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; bahwa dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu disusun pedoman pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 31 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 30 TAHUN 2002; UU NO. 10 TAHUN 2015; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 60 TAHUN 2008; PP NO. 53 TAHUN 2010; PERMENPAN-RB NO. 52 TAHUN 2014; PERATURAN KPK NO. 2 TAHUN 2014
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratilikasi di lingkungan Pemerintah Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
16

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 12 (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. jabatan pegawai; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi ...

... ; d. uraian jenis, nilai dan/ atau taksiran nilai Gratifikasi; dan e. penjelasan umum. ( 1) Hasil review se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan Gratifikasi. ...

... yang diterima ; e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. - 7 - ...

Hal. 7, File: 5782_PERWALI_NO_24_TH_2014.pdf

... Pasal 4 BAB III ORGANISASI UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas: a. menerima laporan Gratifikasi dari Pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait; b. menelaah laporan Gratifikasi ...

... yang menjadi kewenangan KPK untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian Gratifikasi yang dianggap suap oleh KPK; e. menindaklanjuti rekomendasi KPK atas penetapan status Gratifikasi ...

... ; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas Pengendalian gratifikasi dengan KPK; i. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai management tools ...

Hal. 4, File: 5782_PERWALI_NO_24_TH_2014.pdf

... b. kompensasi ... ( 1) Pegawai dapat tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang diperoleh dalam tugas kedinasan apabila: a. cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop ...

... Pasal 7 BABV JENIS GRATIFIKASI (2) Dalam keadaan tertentu Pegawai tidak dapat menolak pemberian Gratifikasi, Pegawai dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG. (1) Pegawai Pemerintah ...

... Pasal 6 Pegawai wajib melakukan pencegahan atas Gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan Gratifikasi. ...

Hal. 5, File: 5782_PERWALI_NO_24_TH_2014.pdf

Download file:

5782_PERWALI_NO_24_TH_2014.pdf

unit pengendalian gratifikasi

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD.2014/No. 42

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemko Surakarta perlu dilaksanakan pengendalian gratifikasi; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemko Surakarta, perlu pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi pegawai Pemko Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwali tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; Uu No 31 Tahun 1999; UU No 30 tahun 2002; UU No 7 tahun 2006; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 53 Tahun 2010; Perpres No 55 Tahun 2012; Inpres No 2 Tahun 2014;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas, organisasi, pencegahan gratifikasi, tata cara pelaporan gratifikasi, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 21 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan ...

... rangka pengendalian Gratifikasi. ...

... Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. Dimusnahkan. ...

Hal. 10, File: 2021Perbup21 ocr.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 16. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/Pegawai yang menerima/ menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG. 17. ...

Hal. 4, File: 2021Perbup21 ocr.pdf

... , suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan; n. pemberian sesama rekan kerja dalam ...

... PasalS ( 1 ) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3. dilakukan dengan earn: a. disampaikan langsung kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak ...

... ; atau b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak. ...

Hal. 7, File: 2021Perbup21 ocr.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Mempawah No. 16 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Download file:

2021Perbup21 ocr.pdf

Tindak Pidana Korupsi - Sistem Pengendalian Intern

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2021/NO.21 LL KAB MEMPAWAH 14 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Mempawah dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian daria siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya, maka Peraturan Bupati Mempawah No.16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; 31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP RI No.58 Tahun 2014; Perpres No.54 Tahun 2018; Permenpan rb No.52 Tahun 2014; Perkom No.02 Tahun 2019; SE mendagri No.061/7737/SJ.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengendalian Gratifikasi; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Hak dan Perlindungan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
13 Halaman dan 1 Halaman Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT