Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... -10- BABV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 9 (1) Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada: a. UPG; dan/atau b. ...

... KPK. (2) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Gratifikasi kepada : a. ...

... Jabatan Pelapor Gratifikasi; d. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. Nilai Gratifikasi yang diterima; g. ...

Hal. 10, File: Perbup No. 15 Tahun 2021.pdf

... Pasal 12 (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk di kembalikan oleh pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi. (2 ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 13 (1) Tindak lanjut Gratifikasi berdasarkan keputusan KPK menyatakan bahwa status Benda Gratifikasi terdiri atas : a. ...

... Gratifikasi mi1ik penerima; b. Gratifikasi milik negara; atau c. ...

Hal. 11, File: Perbup No. 15 Tahun 2021.pdf

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Pasal 5 ( 1) Dalam rangka menunjang efektivitas, pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk UPG. (2) UPG sebagairnana dimaksud pada ...

... penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan ...

... Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan ...

Hal. 8, File: Perbup No. 15 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Download file:

Perbup No. 15 Tahun 2021.pdf

Tindak Pidana Korupsi - Sistem Pengendalian Intern

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas dan fungsi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Peraturan Bupati kepulauan Sangihe Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe; b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
UU No. 29 tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014; PP no. 60 tahun 2008; PP No. 53 tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 54 Tahun 2018; PERMENPAN-RB No. 52 Tahun 2014; PER-KPK No. 2 Tahun 2019.
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
16 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... 8 BAB ID KATEGORI GRATIFIKASI Bagian Kesatu Penerimaan Grat ifikasi Pasal 4 Penerimaan Gratifikasi terdiri dari: a. Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap; b. ...

... Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan; c. Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan. ...

... Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup penyusunan pedoman pengendalian gratifikasi adalah mengatur prinsip kehati-hatian dengan etika penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi dan mekanisme ...

Hal. 8, File: 12. perwal nomor 12 thn 2...intah-compressed.pdf

... Penolakan adalah setiap Insan Pemerintah Kota maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi. 20. ...

... Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Kota, dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi. 21. ...

... Peminta adalah setiap Insan Pemerintah Kota yang melakukan permintaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi. 22. ...

Hal. 7, File: 12. perwal nomor 12 thn 2...intah-compressed.pdf

... Formulir 7 pelaporan penerimaan, penolakan, pemberian dan permintaan gratifikasi Lembar Pemyataan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Lembar Rekapitulasi Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan ...

... Gratifikasi VI. ...

... Formulir 2 Laporan Penolakan Gratifikasi Ill. Formulir 3 Laporan Pemberian Gratifikasi IV. Formulir 4 Laporan Permintaan Gratifikasi v. ...

Hal. 26, File: 12. perwal nomor 12 thn 2...intah-compressed.pdf

Download file:

12. perwal nomor 12 thn 2...intah-compressed.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... kepemilikan gratifikasi. ...

... tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu seperti: a. gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi; c. penerima ragu dengan kualifikasi ...

... gratifikasi yang ditolak; e. nilai gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan f. kronologis peristiwa penolakan gratifikasi. ...

Hal. 9, File: perbup_17_tahun_2017.pdf

... formulir laporan gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK dan melampirkan dokumen terkait. (3) Dalam hal gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta penerima gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai ...

... ; d. uraian jenis gratifikasi yang diterima; e. nilai gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pelaporan ...

... gratifikasi diatur oleh Inspektur selaku Ketua UPG. ...

Hal. 8, File: perbup_17_tahun_2017.pdf

... kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG; b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola ...

... ; d. merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan. ...

... Bagian Kesatu Susunan Organisasi BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI ...

Hal. 10, File: perbup_17_tahun_2017.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Wonosobo No. 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Download file:

perbup_17_tahun_2017.pdf

gratifikasi - pengendalian

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD. 2017/No. 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggara tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kab Wonosobo yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kab Wonosobo dan untuk melaksanakan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor B.1341/01-13/03/2017, tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kab Wonosobo sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kab Wonosobo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PermenPAN No 60 Tahun 2012; Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010; Peraturan KPK No 02 Tahun 2014; Pergub Jawa Tengah No 59 Tahun 2014; Perda Kab Wonosobo No 12 Tahun 2016; Perbup Wonosobo No 37 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Dasar, Ruang Lingkup dan Sasaran, Pengendalian Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Sosialisasi; Perlindungan Pelapor Gratifikasi; Pengawasan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Umum;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
12 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 33 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... -12c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik; d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi ...

... ; e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola ...

... gratifikasi. ...

Hal. 12, File: perbup no 33 tahun 2016.pdf

... melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing. (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ...

... ; b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara; c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan ...

... dan pemberian gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

Hal. 11, File: perbup no 33 tahun 2016.pdf

... Pasal 4 (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. pemberi gratifikasi tidak diketahui; c. ...

... penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/ atau e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ...

... BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Pasal 5 Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal: a. pemberian dalam keluarga ...

Hal. 7, File: perbup no 33 tahun 2016.pdf

Download file:

perbup no 33 tahun 2016.pdf

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tuban dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015;
peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Maksud, Tujuan dan prinsip Peraturan Buapti ini; 3. pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; 4. Unit Pengendalian Gratifikasi; 5. pengawasan; 6. Perlindungan dan Penghargaan; 7. Sanksi; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2016.
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 43 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... sosialisasi gratifikasi dan/ atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di OPD masing-masing. ...

... laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan sosialisasi aturan ...

... gratifikasi kepada pihak internal dan ekstemal instansi; g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi ...

Hal. 11, File: PERBUP NO 43 2017.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Pelapor gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah pejabat/ pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam formulir pelaporan gratifikasi oleh pelapor. 18. ...

Hal. 4, File: PERBUP NO 43 2017.pdf

... Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. ...

... Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Seluma; g. ...

... Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. ...

Hal. 12, File: PERBUP NO 43 2017.pdf

Download file:

PERBUP NO 43 2017.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Seluma dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
1. UU No. 28 Tahun 1999 2. UU No. 31 Tahun 1999 3. UU No. 30 Tahun 2002 4. UU No. 3 Tahun 2003 5. UU No. 12 Tahun 2011 6. UU No. 5 Tahun 2014 7. UU No 23 Tahun 2014 8. PP No. 79 Tahun 2005 9. PP No. 60 Tahun 2008 10. PP No. 53 Tahun 2010 11. Perpres No. 55 Tahun 2012 12. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 52 Tahun 2014 15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 02 Tahun 2014
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/ Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila ...

... waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: Hkmsetdawktb 0211011 ...

Hal. 9, File: PERBUP NO. 11 TAHUN 2021.pdf

... Gratifikasi milik penerima; atau b. ...

... Gratifikasi milik Negara. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan ...

... tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf ...

Hal. 10, File: PERBUP NO. 11 TAHUN 2021.pdf

... Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan ...

... dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi ...

... barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi. (2) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola ...

Hal. 11, File: PERBUP NO. 11 TAHUN 2021.pdf

Download file:

PERBUP NO. 11 TAHUN 2021.pdf

pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Wakatobi dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; b. bahwa Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Peraturan Perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 ten tang Pelaporan Gratifikasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB IV PENGAWASAN BAB V HAK, PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN BAB VI SANKSI BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
15 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 52 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Abstrak

Standar/Pedoman Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 12 UPG mempunyai tugas : a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penerima Gratifikasi; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi ...

... dalam hal Penerima Gratifikasi melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara ...

... penetapan status barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi. ...

Hal. 12, File: Perbup Wonosobo 52 Tahun 2020.pdf

... TAHUN 2020 FORMAT LAMPIRAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO FORM I SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI - - -FORM II LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI - FORM III LAPORAN ...

... PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI FORM IV LAPORAN PEMBERIAN GRATIFIKASI --FORMV LAPORAN PERMINTAAN GRATIFIKASI FORM VI PENYERAHAN PENANGANAN ATAS PELAPORAN GRATIFIKASI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEPADA ...

Hal. 15, File: Perbup Wonosobo 52 Tahun 2020.pdf

... Lokasi Penerimaan Gratifikasi ................................................ . 7. W ak.tu Penerimaan Gratifikasi 8. Jenis Gratifikasi 9. Nilai Gratifikasi 10. Hubungan dengan Pemberian / 11. ...

... Penerimaan Gratifikasi *) 12. ...

... Alasan Telah menerima / memberi gratifikasi*), dan telah melaporkan dengan sebenarnya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Purbalingga dan kami bersedia dipanggil untuk klarifikasi. ...

Hal. 16, File: Perbup Wonosobo 52 Tahun 2020.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Wonosobo No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Download file:

Perbup Wonosobo 52 Tahun 2020.pdf

pedoman-pengendalian-gratifikasi-ppg

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/No.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka perlu menyusun pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur acuan untuk melaksanakan pengendalian pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengo batan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Pedoman dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
24 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 22 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... pengendalian gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yangdikelolaolehPemerintah Daerah; g. melakukan pengkajian titik rawan potensi ...

... /Pegawai; c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodikkepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan ...

... kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati; f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah; g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi ...

Hal. 9, File: PERBUP NOMOR 22 TAHUN 201... edit searchable.pdf

... dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau nonelektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi. (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ...

... pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. jabatan Pejabatj Pegawai; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d ...

... waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. ...

Hal. 8, File: PERBUP NOMOR 22 TAHUN 201... edit searchable.pdf

... PejabatjPegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPKatau melalui UPG,kecuali dalam hal: a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/Ibu/rnertua, suami/ istri, anak/rnenantu ...

... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1)dikecualikan dalam hal : a. gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. pemberi gratifikasi tidak diketahui; c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi ...

... sosial lainnya. (5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK. ...

Hal. 6, File: PERBUP NOMOR 22 TAHUN 201... edit searchable.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 22 TAHUN 201... edit searchable.pdf

pedoman kerja - GRATIFIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2017/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Khusus Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Khusus Gratifikasi serta pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undailg-UndaJlg Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan ruang lingkup meliputi: Pengendalian Gratifikasi; UPG; Sosialisasi; Perlindungan Pelapor Gratifikasi; Pengawasan; dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 68 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Negara; c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi yang diterima; e. nilai gratifikasi yang diterima; dan f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi ...

... Bagian Ketiga Kewajiban Lapor Penolakan Gratifikasi Pasal 10 (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada : a. ...

... KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak; atau b. melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. ...

Hal. 11, File: 68.pdf

... (3) Laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut : a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; b. jabatan Pegawai Negeri ...

... atau Penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penolakan gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi yang ditolak; e. nilai gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan f. kronologis peristiwa penolakan ...

... gratifikasi. ...

Hal. 12, File: 68.pdf

... Bagian Kedua Prinsip Dasar Pasal 3 Prinsip dasar dalam Pedoman pengendalian gratifikasi yaitu : a. setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap; b. setiap ...

... Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. pengendalian gratifikasi; b. ...

... Unit Pengendalian Gratifikasi; c. sosialisasi; d. perlindungan pelapor gratifikasi; e. pengawasan; f. pembiayaan; g. sanksi. ...

Hal. 6, File: 68.pdf

Download file:

68.pdf

GRATIFIKASI - PEDOMAN PENGENDALIAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2016/No.68

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan, ruang lingkup dan prinsip, pengendalian gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, sosialisasi, perlindungan pelapora gratifikasi, pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016.
17 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Abstrak

Pencucian Uang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pejabat/ Pegawai, meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, melaporkan rekapitulasi laporan ...

... gratifikasi secara periodik kepada KPK, menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi, melakukan sosialisasi aturan gratifikasi ...

... pengendalian Gratifikasi, b. c f. melakuk ...

Hal. 11, File: PERBUP NO 36 THN 2016.pdf

... Pasal 4 (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. gratifikasi tidak diterima secara langsung, b. pemberi gratifikasi tidak diketahui, Cc ...

... . penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima, d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan, dan/atau e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ...

... BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI Pasal 5 Pejabat/ Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal: a. pemberian dalam keluarga ...

Hal. 7, File: PERBUP NO 36 THN 2016.pdf

... 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. (1) (2) -5Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non eletronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. ...

Hal. 5, File: PERBUP NO 36 THN 2016.pdf

Download file:

PERBUP NO 36 THN 2016.pdf

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; Bahwa pengendalian gratifikasi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014, dilaksanakan dengan membentuk unit pengendali gratifikasi
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.4 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 55 Tahun 2012; PERMEN Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014; Peraturan KPK No 2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Dalam Perbup Daerah ini terdiri dari Pasal yakni BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan, dan Prinsip, BAB III Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, BAB IV Unit Pengendalian Gratifikasi, BAB V Pengawasan, BAB VI Perlindungan dan Penghargaan, BAB VII Sanksi, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentua Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2016.
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2014.