Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... - 11 -Pasal 18 (1) Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf h, dikenakan pengurangan sebesar 10 % sepuluh persen) dari TPP bulanan yang ...
... diterima. (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat mulai bulan batas waktu pelaporan sampai Pegawai ASN tersebut memenuhi kewajiban atas pelaporan gratifikasi. ...
... Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara /laporan harta kekayaan ASN , laporan gratifikasi, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan pemegang ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
a. bahwa tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana guna
meningkatkan motivasi, kinerja, kesejahteraan, dan disiplin secara berkeadilan untuk memacu produktifitas kinerja aparatur sipil negara sesuai tanggung jawabnya
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Ketentuan Umum,Prinsip,Pemberian Tambahan Penghasilan Pehawai Aparatur Sipil Negara,Kreteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
-
-
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Pangkalan Bun 237 Lewat Lamandau 3. Pangkalan Bun 112 LewatKotawaringinLama 4. Sanpit 459 5. Kasongan 598 6. Palangka Raya 686 7. Kuala Pembuang 689 8. fulang Pisau 784 9. Kuala Kapuas 828 10. ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara
dan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Sukamara dapat dilaksanakan secara lebih tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab,
maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Bupati yang mengatur tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas
di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.;
1. Ketentuan Umum;
2. Jenis Perjalanan Dinas;
3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
4. Pelaksanan Biaya;
5. Biaya Perjalanan Dinas Pindah;
6. Perjalalan Dinas;
7. Standar Biaya;
8. Prosedur Pembayaran;
9. Pertannggungjawaban Biaya;
10. Pengendalian; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Sukamara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara
39 Halaman
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2019
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahTeritorial Indonesia
Hasil pencarian pada file:
... INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau ...
... Kabupaten Murung Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan ...
... Pasal 6 Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi : a. vga » » kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan /pemberian gratifikasi, pemberian ijin yang diskriminatif ...
... Pasal 7 Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi : a. 0.0 (2) Hubungan afiliasi, Gratifikasi, Kelemahan system organisasi, Kepentingan pribadi, dan Perangkapan jabatan. ...
... kepentingan dipengaruhi oleh beberapa factor pendukung, meliputi : 1. komitmen dan keteladanan pimpinan, partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai PD, perhatian khusus terhadap: hubungan afiliasi, gratifikasi ...
... Pasal 5 Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pejabat/pegawai PD meliputi : a. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan ...
pedoman penanganan benturan kepentingan dilingkungan pemerintah kabupaten bone bolango
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah bebas korupsi,kolusi dan nepotisme dan pemahaman yang tidak seragam mengenai bantuan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sanagt berpengaruh pada performance kinerja pejabat/pegawai.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2017; UU No.8 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, penanganan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi benturan kepentingan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2020
... Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan ...
... Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, ketergantungan, dan atau pemberian gratifikasi. 2. Pemberian izin yang diskriminatif. 3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas ...
... terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera, dan Evaluasi yang tidak Pimpinan objektif yang dipengaruhi /Pejabat target kinerja pimpinan. terkait Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi ...
... , vested interest, penyalahgunaan wewenang SOP penetapan formasi belum ada, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, vested interest dan tekanan politik wewenang tekanan politik Vested interest ...
... Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma ...
... perencanaan program, kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, merumuskan rancangan kebijakan pengelolaan LHKPN, LHKASN dan Pengendalian Gratifikasi ...
... , mengoordinasikan pengelolaan LHKPN, LHKASN dan Pengendalian Gratifikasi, menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung Inspektorat sebagaimana ketentuan yang berlaku, menandatangani ...
... Saber Pungli, melaksanakan Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, monitoring dan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Itern Pemerintah, melaksanakan Penanganan Laporan Gratifikasi ...
... 24. 25. 26. (1) (2) (3) (1) (2) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan ...
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 479
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Inspektorat
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Permendagri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomeklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1605), perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri Ni. 107 Tahun 2017; Perda No. 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Perbup No. 51 Tahun 2016
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 77 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bengkayang No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa pemberian Hibah dan Bantuan Sosial harus dilaksanakan secara efektif , efisien , transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.40 tahun 2004; UU no.11 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.17 tahun 2013; UU no.23 tahun 2014; UU no.30 tahun 2014; UU no.7 tahun 2017; PP no.71 tahun 2010;PP no.2 tahun 2012; PP no.27 tahun 2014; PP no.12 tahun 2017; PP no.12 tahun 2019; Perpres no. 63 tahun 2017; Perpres no 16 tahun 2018; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.19 tahun 2016; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.7 tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Hibah; Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi; Pengaduan Masyarakat; Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
39 halaman peraturan dan 51 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 70 Tahun 2017
... Area Perubahan Fokus Perubahan Hal-hal yang sudah dicapai/baik Harapan pengendalian gratifikasi 6. Kapabilitas APIP mencapai level 2 7. Maturitas SPIP mencapai level 2 8. ...
... penganggaran, LKJ-IP dan LKPD, melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, melakukan pendampingan dalam PMPRB dan penilaian zona integritas, membentuk Satgas Saber Pungli, membentuk unit pengendalian gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemkab malang Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 dipandang perlu
menyusun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur road map atau tahapan-tahapan/langkah langkah dalam rangka reformasi birokrasi pemkab malang tahun 2017-2021 dengan substansi:
(a) Tujuan;
(b) program dan tujuan program reformasi birokrasi yaitu: a. manajemen perubahan; b. penguatan pengawasan; c. penguatan akuntabilitas kinerja; d. penguatan kelembagaan; e. penguatan tata laksana; f. penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; g. penguatan peraturan perundang-undangan; h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan i. monitoring evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.
36 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT,210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140.2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/.2/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI;
BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 42 Tahun 2021
... pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku, Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan, Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penguatan pengendalian gratifikasi ...
... Penguatan Pengawasan 1) Belum optimalnya evaluasi dan tindak lanjut atas adanya laporan gratifikasi. 2) Penilaian risiko masih dilakukan oleh sebagian kecil organisasi di Kabupaten Pasaman, sehingga kegiatan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa road map reformasi birokrasi merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 perlu diatur Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
Perpres No. 81 Tahun 2010
Perpres No. 76 Tahun 2013
Permenpan RB No. 10 Tahun 2011
Permenpan RB No. 30 Tahun 2012
Permenpan RB No. 31 Tahun 2012
Permenpan RB No. 37 Tahun 2013
Permenpan RB No. 52 Tahun 2014
Permenpan RB No. 25 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
56
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
