... - 31 - No Tipe/ Nama Balai KSDA/ Provinsi Lokasi Kantor/ Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wilayah/ Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, ...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 22, BN 2022 (990) : 38 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
ABSTRAK:
a bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem masih perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu tentang Struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B, Seksi Konservasi Wilayah I dan Wilayah II, Lmapiran V, Lampiran IX dan Lampiran X
CATATAN:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diubah sebagian
38 hlm
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2018
... Pengendalian Gratifikasi: Perka BPKP Nomor 33 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPKP; h. ...
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 2, BN 2018/ NO 866; PERATURAN.GO.ID; 17 HLM
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Grand Design Implementasi Pengawasan Berkelanjutan Dan Pemantauan Berkelanjutan Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 12 Tahun 2021
... seornng penyelenggara daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara proresional, independen dan akuntabel; c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan; d. gratifikasi ...
... BABV JENIS BENTURAN KEPENTJNGAN Pasal 6 J~nis benturan kepentingan yang tcrjadi pada Pemcrintah Daerah antara Jam: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
1. UU No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu
2. UU No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah
Daerah,
Pemerintahan Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah
Tahun
2012-2014
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reforinasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2
tentang Pedoman
Benturan
Umum Penanganan
Kepentingan
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi
dan Aparalur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020
tentang Kebijakan
Pengawasan Pemerintah Daerah
Tahun 2021
Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2021.
8
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.05/2017
Peraturan Menteri Keuangan NO. 128/PMK.05/2017, BN.2017/NO.1290, jdih.kemenkeu.go.id : 24 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 45 Tahun 2020
... Aspek pemenuhan 1) Gratifikasi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi 2) 3) apakah : a) Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi: b) Telah dilakukan public campaign: c) Penanganan ...
... gratifikasi telah diimplementasikan, d) Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan e) gratifikasi, Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti. ...
... penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut : a) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemuka suatu angka tertentu, misal : sub-komponen pengendalian gratifikasi ...
Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan untuk meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu membuat Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010; Perda Kab Bone Bolango No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang pedoman evaluasi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Terdiri dari 44 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... -4menduduki jabatan wali nagari atau sekretaris nagari: h. atau pegawai ASN yang terbukti bersalah menerima gratifikasi. 3. ...
... kewajiban sesuai keputusan Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), d. tidak mengembalikan aset Daerah disaat ASN tersebut mutasi : dan/atau e. pegawai ASN yang dalam pemeriksaan menerima gratifikasi ...
... Dalam hal pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbukti tidak bersalah dalam pemeriksaan menerima gratifikasi, yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sesuai dengan haknya yang tertunda ...
... Penelitian dan Pengembangan serta rekomendasi Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi mengharuskan pemerintah daerah mengatur gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Tanah Datar No. 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemda Kab. Tanah Datar
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja setda dan Badan Perencanaan, Penilitian dan Pengembangan serta rekomendasi KPK berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi mengharuskan pemda mengatur dalam Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perbup. Tanah Datar No. 55 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 9 Tahun 2021 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah.
3. Ketentuan Pasal 31 diubah.
4. Ketentuan lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
32 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2022
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Inspektorat membuat laporan setiap bulannya terhadap laporan penerimaan gratifikasi dari PNS dan unit kerja penerima sponsorship untuk dilaporkan kepada inspektur. ...
... Apabila PNS atau unit kerja penerima Sponsorship yang menerima gratifikasi tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Gratifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (3) diatas, akan dikenakan sanksi penangguhan ...
... pembayaran TPP sampai dipenuhi kewajiban pelaporan atas gratifikasi yang diterima. ...
... Pasal 33 Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang menerima gratifikasi, wajib menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi gratifikasi ...
... online (GOL) atau menyampaikan langsung kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Inspektorat Kota Pariaman setiap bulannya. ...
... Pimpinan Unit Kerja membuat surat pernyataan yang menyatakan kebenaran bahwa seluruh PNS pada unit kerjanya tidak ada yang tidak melaporkan atas gratifikasi yang diterimanya. - 30 0 ...
... Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 No. 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
ABSTRAK:
a. perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pemberantasan korupsi di Kota Pariaman Tahun 2021
UU No. 12 Tahun 2002 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 5Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 11 Tahun 2017 PP No. 12 Tahun 2019 PP No. 13 Tahun 2019
PP No. 94 Tahun 2021
Per KPK No. 2 Tahun 2014
Perpres No. 188 Tahun 2014 Permendagri No. 90 Tahun 2019 Permendagri No. 77 Tahun 2020
Permenpan RB No. 34 Tahun 2011
Permenpan RB No. 63 Tahun 2011
Permenpan RB No. 39 Tahun 2013
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permenpan RB No. 40 Tahun 2018
Permenpan RB No. 41 Tahun 2018
Permenpan RB No. 1 Tahun 2020
Permendagri No. 27 Tahun 2021
Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020
Perda No. 7 Tahun 2016
Perda No. 6 Tahun 2021
Perwali No. 86 Tahun 2021
Perwali No. 26 Tahun 2016
Perda Kota Pariaman No. 7 Tahun 2016 Perda Kota Pariaman No. 6 Tahun 2021 Perwali Kota Pariaman No. 83 Tahun 2021 Perwali Kota Pariaman No. 86 Tahun 2021 Perwali Kota Pariaman No. 91 Tahun 2021
Mengatur Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Mencabut:
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Walikota Pariaman Nomor 87 Tahun 2021
45
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 20 Tahun 2019
... mengandung kekerasan, paham kebencian, pomografi, suku, agama, dan ras; 14. membiayai keperluan apapun di luar RKASyang telah diajukan oleh satuan pendidikan penyelenggara PAUD;dan 15. dilarang melakukan gratifikasi ...
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK SANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PEMERINTAH KOTA SIMA TAHUN 2019
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini yang bermutu, Pemerintah Kota
Sima mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik
bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak
usia dini;
b. bahwa guna memberikan acuan/pedoman bagi Pemerintah
Kota Sima dalam penggunaan dana alokasi khusus non
fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu
disusun Petunjuk Teknis Penggunaannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut
dalam huruf b, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini pada Pemerintah Kota Sima Tahun 2019;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada
Pemerintah Kota Bima Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002
Undarig-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Walikota Bima 31 Tahun 2014
Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2018
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI PADA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007
Peraturan Walikota Bima 31 Tahun 2014
Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2018
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015
Peraturan Walikota Bima Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Walikota Birna Nomor 12 Tahun 2019
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2021
Kepegawaian, Aparatur NegaraProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... Memasang poster tentang pengendalia n gratifikasi di lingkungan Sekretariat Daerah, Mensosialisa sikan Gratifikasi via website dan media sosial lainnya Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi ...
... telah dilakukan √ Inspektorat Membentuk Tim UPG Menyusun laporan hasil monev bulanan Membuat aplikasi pelaporan gratifikasi via website Unit Penanganan Gratifikasi telah diimplementasikan √ ...
... Inspektorat Meyusun instrument monev terhadap kegiatan penanganan gratifikasi Melakukan monev Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi √ Inspektorat ...
... -40- Rencana Aksi Tahapan Indikator dan Target Perkiraan Waktu Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 2024 terhadap kegiatan penanganan gratifikasi yang telah diikuti Meyusun laporan monev tentang fakta ...
... lapangan atas penanganan gratifikasi Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti √ Inspektorat Melakukan penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyampaian ...
... Melaksanakan kebijakan pencegahan gratifikasi. b. Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. c. Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat. d. ...
... Kegiatan Kelembagaan Koordinator Instrumen Kebijakan Periode Kegiatan Lokasi Kegiatan Sumber Pendanaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESDM, Dinas PUPR Daerah, Renstra K/L Gunung Mas, Katingan, Seruyan, Lamandau ...
... pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) dari limbah cair kelapa sawit (POME) Dinas ESDM, Kementerian ESDM, Dinas Perkebunan, BUMN Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L, RUPTL 2022-2030 Kabupaten: Lamandau ...
... Pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) dari limbah padat kelapa sawit Dinas ESDM, Kementerian ESDM, Dinas Perkebunan, BUMN Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L, RUPTL 2023-2030 Kabupaten: Lamandau ...
... lain 5 Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 1 Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat Dinas ESDM, Kementerian ESDM Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L 2022-2030 Kabupaten: Lamandau ...
... Barito Selatan, Murung Raya APBD/APBN/sektor lain 2 Penyediaan/pengadaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) Dinas ESDM, Kementerian ESDM Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L 2022-2025 Kabupaten: Lamandau ...
... sektor lain 6 Peningkatan produksi BBN untuk 1 Membangun industri Biodiesel sebagai campuran BBM untuk pemanfaatan sektor Dinas ESDM, Kementerian ESDM, BUMN, Renstra Perangkat Daerah, 2022-2030 Kabupaten: Lamandau ...
... Tengah Dinas ESDM, Kementerian ESDM, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L 2022-2026 Kabupaten: Murung Raya, Barito Utara, Kapuas, Gunung Mas, Katingan, Seruyan, Lamandau ...
... skala rumah tangga Dinas ESDM, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian Renstra Perangkat Daerah, Renstra K/L 2022-2026 Kabupaten: Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2022-2050.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PemerintahPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
17. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;
Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:
a. Rencana Umum Energi Daerah Provinsi
b. Pelaksanaan Program
c. Jangka Waktu RUED-P
d. Kerja Sama
e. Pembinaan, Pengawasan, Sosialisasi dan Evaluasi;
f. Peran Serta Masyarakat; dan
g. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
95
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
