... mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan sekolah; c. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Anti Korupsi; d. penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi ...
... zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk: a. pembentukan kader anti korupsi di setiap perangkat daerah/unit kerja; dan b. pembentukan tim program pengendalian gratifikasi ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
ABSTRAK:
Berdasarkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi,dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan anti korupsi serta membangun perilaku dan budaya dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara ,Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
Dasar Hukum dalam Peraturan ini : pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ;UU No 25 Tahun 1959;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001;UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019;UU No 20 Tahun 2003;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 57 Tahun 2021;Perpres No 87 Tahun 2017;Perpres No 54 Tahun 2018;Permendikbud No 23 Tahun 2015 ;Permendikbud No 20 Tahun 2018 ;Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;Perda No 8 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum,Pendidikan anti korupsi,aksi anti korupsi,kerja sama,Monitoring evaluasi dan pelaporan,pendanaan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
13
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.05/2019
Peraturan Menteri Keuangan NO. 211/PMK.05/2019, BN.2019/NO.1711, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 74 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 45 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi ASN yang mempunyai permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (dilampirkan pada pengajuan TPP ASN setiap bulan); dan d. laporan penerimaan gratifikasi ...
... bagi ASN yang menerima gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dilampirkan pada saat ASN menerima gratifikasi). ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur
Sipil Negara sesuai kemampuan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
kepada Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah
Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian TPP ASN, Monitoring dan Evaluasi, Cara Penghitungan TPP ASN, Alokasi Anggaran, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2020 dicabut.
70 hlm
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2014
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi Kabupaten : : [ 62 ] KALIMANTAN TENGAH [ 6207 ] LAMANDAU Kode Nama 6207010 KECAMATAN BULIK 6207010001 BATU KOTAM 6207010003 GUCI 6207010004 ...
... KORING 6207013006 NUANGAN 6207013007 TOKA 6207013008 SEPONDAM 6207013009 PEDONGATAN 6207013010 MERAMBANG 6207013011 BATU TUNGGAL 6207013012 NANGA KEMUJAN Kode Nama 6207020 KECAMATAN LAMANDAU ...
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik NO. 40, https://www.bps.go.id/: 2 HLM
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2003
... Unit Pelayanan Pendapatan Daerah di Pangkalan Bun dengan wilayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukarnara dan Kabupaten Lamandau. 9. Dinas PekerJaan Umum, meliputi : a. ...
... Unit Pengelofa Jalan dan Sumber Daya Air di Pangkalan Bun dengan witayah kerja Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. 10. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, dan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Unit Peiaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Peiaksana Teknis pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Daerah Nomor 50 Tahun 2000
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN;
BAB III TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV ORGANISASI;
BAB V BAGAN SUSUNAN ORGANISASI;
BAB VI TATA KERJA;
BAB VII KEPEGAWAIAN;
BAB VIII PEMBIAYAAN;
BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN;
BAB X KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2003.
34
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021
... atau pencegahan korupsi pada pelayanan publik; 109. dokumen perencanaan pengendalian gratifikasi atau pencegahan korupsi pada pelayanan publik; 110. dokumen laporan gratifikasi; 111. dokumen penetapan ...
... dan pengendalian piutang gratifikasi; 112. dokumen pendeteksian kerawanan atau praktik gratifikasi dan/atau suap dalam penyelenggaraan negara dan layanan publik; 113. dokumen pemeriksaan dan/atau pendeteksian ...
... kerawanan atau praktik gratifikasi dan/atau suap dalam penyelenggaraan negara dan layanan publik; 114. dokumen rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau pendeteksian kerawanan atau praktik gratifikasi dan ...
... program pengembangan kurikulum, silabus dan bahan ajar sosialisasi dan kampanye; 135. dokumen kajian atau anotasi kebijakan, pengaturan, strategi, putusan, atau implementasi terkait dengan pengendalian gratifikasi ...
... atau pencegahan korupsi pada pelayanan publik; 136. dokumen kajian atau anotasi kebijakan, pengaturan, strategi, putusan, atau implementasi terkait dengan pengendalian gratifikasi atau pencegahan korupsi ...
... , atau petunjuk teknis di bidang tugas gratifikasi dan pelayanan publik; 139. dokumen analisis penyelenggaraan atau tata kelola pengendalian gratifikasi atau pencegahan korupsi pada pelayanan publik; 140 ...
... kementerian/lembaga, daerah, atau swasta; 107. menyusun analisis kebutuhan sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau jabatan; 108. menyusun perencanaan pengendalian gratifikasi ...
... atau pencegahan korupsi pada pelayanan publik; 109. mereviu perencanaan pengendalian gratifikasi atau pencegahan korupsi pada pelayanan publik; 110. menganalisis laporan gratifikasi; 111. menyusun rencana ...
... aksi tindak lanjut penetapan dan pengendalian piutang gratifikasi; 112. melakukan pemeriksaan dan/atau pendeteksian kerawanan atau praktik gratifikasi dan/atau suap dalam penyelenggaraan negara dan layanan ...
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: 1. ...
... Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; 2. ...
... Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: Pre-implementasi: a b engendalian gratifikasi; c d Implementasi: a b c d Pasca Implementasi: a n gratifikasi; dan b gratifikasi. 2 Pelaksanaan survei ...
... Pengawasan terkait Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas yang terdiri dari Pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53.18, BD.2022/NO.53.18, LL KOTA PONTIANAK : 59 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pem bangunan dan Keuangan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021;
Pendahuluan; Gambaran Pelayanan; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2021
5 Halaman dan 54 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2021
... Unit Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Kabupaten Sukoharjo - Sosialisasi Gratifikasi - Surat Edaran Penerimaan Gratifikasi pada Hari Raya - Laporan Gratifikasi Nihil - Peraturan Bupati Sukoharjo ...
... Gratifikasi - Surat Edaran Penerimaan Gratifikasi pada Hari Raya - Laporan Gratifikasi Nihil - Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah ...
... Kabupaten Sukoharjo - Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Kabupaten Sukoharjo - Sosialisasi Gratifikasi - Surat Edaran Penerimaan Gratifikasi pada Hari Raya - Laporan Gratifikasi ...
... Jumlah Unit 0 0 1 1 1 1 1 Inspe ktorat Pengendali an gratifikasi Persenta se Penanga nan gratifika si 100 % 50.00 0.000 100 % 50.00 0.000 100 % 50.00 0.000 100 % 75.00 0.000 100 % 80.00 ...
... 0.000 100 % 100.0 00.00 0 Inspe ktorat dan Peran gkat Daera h Perencanaa n kebijakan penganana n gratifikasi Jumlah Kebijaka n 0 0 1 1 1 1 1 Inspe ktorat ...
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan tentang pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan penjabarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
134 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021
... Tidak mengetahul peraturan terkait Anti Gratifikasi. dan tidak berusaha mencari tahu sehingga sering terjadi pengenaan sanksi administratif dan sanksi finansial atas pelanggaran peraturan tersebut Mengetahui ...
... Mengetahui Peraturan peraturan terkait Anti Gratifikasi namun belurn sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masih terdapat pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ...
... Mematuhi dan melaksanakan peraturan terkait Anti Gratifikasi dan selalu mengikuti perkembangan atas peraturan tersebut sehingga SKPD tidak pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut Kuesioner ...
Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
agenda Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah penerapan penilaian kinerja yang proporsional, terukur, transparan dan akuntabel yang hasilnya dapat dimanfaatkan dalam mencermati permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah maupun pegawai; penerapan penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja Aparatur Sipil Negara secara proporsional, terukur, transparan dan akuntabel perlu dilakukan penilaian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 201 7 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA
BAB III PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENILAIAN KINERJA INDIVIDU
BAB V STANDAR DAN DIMENSI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
BAB VI FORMULA, KATEGORI, DAN HASIL
BAB VII TAHAP PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
BAB VIII PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
116 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 39 Tahun 2022
... Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telahmenjadi bagian dari prosedur b. ...
... Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan A/B/C/D A 1,00 c. ...
... Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi ii. ...
... Pengendalian Gratifikasi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti: 1) unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi ...
... ; dan 2) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. b. ...
... kecurangan. 3) Menerima imbalan dan/atau gratifikasi Memastikan bahwa unit kerja tidak menerima/bahkan meminta imbalan dan/atau gratifikasi diluar ketentuan yang berlaku. 4) Percaloan Memastikan bahwa ...
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAHBIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANIDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi
dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dibutuhkan
peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan
zona integritas di lingkungan Pemerintah Daerah; Bahwa pembangunan zona integritas menuju wilayah
bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani, perlu suatu pedoman sebagai acuan; Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Biokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan
dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Biokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah, perlu penyesuaian di daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 91 Tahun 2021
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah Tahun 2020-2024.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Unit Kerja, Kawasan Terpadu, Aparatur Sipil Negara, Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Tim Pembangunan Zona Integritas, Tim Pembangunan ZI Perangkat Daerah, Tim Penilai Internal, Tim Penilai Nasional, Dokumen Pakta Integritas. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi seluruh
pimpinan Perangkat Daerrah dan unit kerja dalam membangun ZI Menuju
WBK dan WBBM. Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam hal:
a. memberikan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun
ZI Menuju WBK dan WBBM;
b. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan ZI pada Perangkat Daerah dan unit kerja;
c. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
d. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;dan
e. meningkatkan pelayanan publik. BAB III
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Pasal 4
Pedoman Pembangunan dan Evaluasi ZI di Lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
74
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
