Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... akhir perhitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut. (4) PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi ...
... sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS. (5) PNS yang menenma gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada ASN yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 9 Thaun 1965, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 48 Tahun 1986, PP Nomor 21 Tahun 1988, PP Nomor 21 Tahun 1988, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 30 Tahun 2019, PP Nomor 94 Tahun 2021, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan, sasaran TPP, kriteria pemberian TPP, Aplikasi E-Kinerja dan presensi elektronik, pengelolaan dan penginputan data, mekanisme pemberian TPP, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
45 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2017
... Pasal 12 (1) ULP dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. (2) setiap Pejabat/Pegawai ULP dilarang menerima dan/atau memberikan Gratifikasi yang dianggap ...
... suap sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai ULP yang berhubungan dengan jabatannya ...
... dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. (4) setiap Pejabat/Pegawai ULP bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/ atau pemberian Gratifikasi. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil/tidk diskriminasi dan akuntabel, maka dipandang perlu membentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kabupaten wonosobo;
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) peraturan presiden 54 tahun 2010 tentang penadaan barang/jasa pemerintah maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah wajib mempunyai unit layanan pengadaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Pearaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Peratuarn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012; Permendagri 99 Tahun 2014; Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016
Perbup tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pembentukan Unit Layanan Pengadaan; Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan; Susunan Organisasi; Tata Kelola Administrasi; Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2017.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023
... menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi; c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan d. tidak menerima gratifikasi ...
... terkait dengan jabatan dalam bentuk a pa pun. (2) Dalam hal gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak bisa dihindari, auditor wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit ...
... Pengendali Gratifikasi di Inspektorat Daerah paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi. (3) Untuk menerapkan prinsip objektivitas ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka profesionalisme tugas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 62 Tahun 201 7 tentang Kode Etik
Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Semarang;
bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kode Etik, Majelis Kode Etik, Larangan, Kategori Pelanggaran dan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2017 dicabut.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 77 Tahun 2020
... /tahun Pokja Penguatan Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur 2 Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Penguatan Pengawasan 1 Gratifikasi ...
... Kebijakan dan public campaign penanganan gratifikasi Terbitnya Keputusan Walikota tentang penanganan gratifikasi I : Keputusan Walikota yang diformalkan T : 1 (satu) Keputusan Walikota Pokja Pengawasan ...
... Implementasi penanganan gratifikasi Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan sesuai Peraturan I : Jumlah penanganan gratifikasi T : 1 (satu) Kegiatan /Tahun Pokja Pengawasan ...
... Evaluasi penanganan gratifikasi Penanganan gratifikasi sesuai peraturan perundangundangan I : Intensitas kegiatan evaluasi T : 2 (dua) Kali Kegiatan / Tahun Pokja Pengawasan d. ...
... Tindaklanjut evaluasi penanganan gratifikasi Laporan hasil evaluasi penanganan gratifikasi Pokja Pengawasan 2 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah a Pembentukan Satgas Sistem Pengendalian ...
... Penguatan Pengawasan 1) Gratifikasi a. Telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi. b. Public campaign telah dilakukan secara berkala. c. ...
... Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan, UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi. d. Terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi. e. ...
PERWALI Kota Batam No. 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam Tahun 2020-2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam tahun 2019-2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan reformasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian Mencabut PeraturanWalikota Batam Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur • Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut: a. Kriteria Penerima Hibah; b. Penganggaran; c. Tata Cara Pemberian Hibah; d. Mekanisme Penyaluran Hibah; e. Pengawasan dan Pengendalian; dan f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 47 Tahun 2017
... Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun, bila gratifikasi tidak bisa dihindari Pengawas intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling ...
... lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi. 2. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik, berdayaguna,
bersih dan bertanggungjawab diperlukan adanya
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang berkualitas dan pejabat
fungsional pengawas yang profesiona1;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang berkualitas dan profesional
diperlukan suatu budaya etis.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PERj04jM.PANj03j
2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Lamongan.
1. Kade Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:
a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan
(tata nilai);
b. aturan perilaku pejabat fungsional pengawas dalam berinteraksi
sesuai dengan prinsip etika pengawasan (tata pikir, tata sikap, tata
wicara, dan tata laku).
2. Untuk menegakkan kode etik, Inspektur perlu membentuk Majelis Kade
Etik/Tim Kehormatan Kode Etik apabila ada Pejabat Fungsional
Pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
3. Capaian Kode Etik Pengawasan :
a. terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan
kinerja pengawasan yang optimal;
b. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional pengawas
dengan organisasi, sesarna pejabat fungsional pengawas, dan pihak
terkait; dan
c. terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat
Inspektorat sebagai instansi APIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
... melakukan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SPIPsatuan kerja. 3) penguatan efektivitas pengawasan lainnya, melalui kegiatan-kegiatan antara lain: melakukan sosialisasi kebijakan tentang pengendalian gratifikasi ...
... ; membentuk UPGpada satuan kerja; melakukan pengelolaan pelaporan gratifikasi; melakukan reviupelaporan gratifikasi; melakukan evaluasi pengendalian gratifikasi; melakukan identifikasi dan penanganan benturan ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... 6 (5) PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ...
... gratifikasi diterima oleh PNS. (6) PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan telah mendapat putusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan ...
PERBUP Kab. Batang No. 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Mengubah
PERBUP Kab. Batang No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan memperhatikan kondisi kerja dan beban
kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Batang dan Inspektur
Daerah Kabupaten Batang yang lebih tinggi maka perlu
menambah tambahan penghasilannya; bahwa dengan telah diberhentikan dan diangkatnya
Pegawai Negeri Sipil dari jabatan administrasi ke dalam
jabatan fungsional melalui penyetaraan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Batang sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21
Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5, perubahan ayat (1) Pasal 14, perubahan ayat (2) Pasal 16, penghapusan ayat (3) Pasal 16, perubahan ayat (2) Pasal 19, penyisipan Pasal 20A dan 20B, perubahan Lampiran I, penghapusan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 diubah.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Bagi PNS yang mempunyai kewajiban mengembalikan Barang Milik Daerah tidak mendapat TPP sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan atau menyelesaikannya. (5) PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi ...
... sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS. (6) PNS yang menerima gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteris dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kab Batang; bahwa berdasarkan ketentaun Pasal 58 ayat (3) PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada PP; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kab Batang;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 53 Tahun 2010; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 12 Tahun 2008; PermenPAN RB No 34 Tahun 2011; Permendagri No 35 Tahun 2012; PermenPAn RB No 39 Tahun 2013; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, tambahan penghasilan pegawai, pemberian TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
PeraturanBupati Batang No 88 tahun 2020
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut. (8) PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi ...
... sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS. (9) PNS yang menerima gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang
memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya
tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pemcrintah daerah dapat mcmberikan
tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kclangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan
objektif lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Pemberian TPP
Bab III Kriteria dan Penetapan Besaran TPP
Bab IV Penilaian TPP
Bab V Pengurangan TPP
Bab VI Pembayaran TPP
Bab VII Aplikasi E-Kinerja dan Presensi Elektronik
Bab VIII Penghentian Pemberian TPP
Bab IX Monitoring dan Evaluasi
Bab X Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Lain-Lain
Bab XII Ketentuan Peralihan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 132 tahun 2021 dicabut.
24 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017
... SPIP) mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, penetapan unit kerja terbaik, satuan pelaksana pengendalian intern, Pembina SPIP terbaik, pemantauan dan pelaporan, dan sebagainya. 05 Pengelolaan Gratifikasi ...
... Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan, pengadministrasian, tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi, penghargaan, dan saksi serta pelaporan ...
Permenko Polhukam No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Mencabut
berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 3, BN.2017/No.1019, jdih.kemkes.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
