... - 2 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota ...
... Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. ...
... Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ...
... tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-UndangNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ...
... Undang-UndangNomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan ...
... Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2021tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ...
... Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor7Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang ...
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH - TAHUN ANGGARAN 2021.
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU no 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 11 Th 2020; UU No 1 Th 2015 yg telah diubah dg UU No 6 Th 2020; UU no 2 Th 2020; PP No 7 Th 1977 yg telah diubah dg PP No 15 Th 2019; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP no 55 Th 2005; PP no 8 Th 2006; PP no 71 Th 2010; PP no 2 Th 2012; PP No 27 Th 2014 yg telah diubah dg PP No 28 Th 2020; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; PP No 18 Th 2017; PP No 54 Th 2017; PP No 2 Th 2018; PP No 17 Th 2018; PP No 12 Th 2019; PP No 44 Th 2020; Perpres No 33 Th 2020; Perpres No 113 Th 2020; Permendagri No 52 Th 2012; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri No 108 Th 2016; Permendagri No 79 Th 2018; Permendagri No 54 Th 2019; Permendagri No 70 Th 2019; Permendagri No 90 Th 2019; Permendagri No 20 Th 2020; Permendagri No 64 Th 2020; Permendagri No 77 Th 2020; Permendikbud No 6 Th 2021; Permenkeu No 17/PMK.07/2021; Kepmendikbud No 15/P/2021; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 12 Th 2011; Perda Kota Tangerang Selatan No 6 Th 2012; Perda Kota Tangerang Selatan No 1 Th 2014; Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Th 2014; Perda Kota Tangerang Selatan No 5 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 1 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2020; Perwal Tangerang Selatan No 71 Th 2020.
Perubahan peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2021.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD TAHUN 2021 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan lnstansi Pemerintah, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri; bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017;
7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2018;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2019;
TERDIRI ATAS II PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran ll Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun
2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diubah; Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A
Permenhub No. 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Permenhub No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 7, BN.2021/No.199, jdih.dephub.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 22 Tahun 2021
... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang ...
... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...
... Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 25. ...
... Peraturan Pemerintah Penganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D, angka 4 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah
berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, yang mengatur tentang perubahan alokasi, penggunaan, dan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan penyesuaianpenyesuaian alokasi anggaran belanja daerah;
penyesuain dan penataan kembali dimaksud untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (earmarking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasildalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dan pemenuhan kewajiban Daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan fisik dan pengadaan barang dan jasa tahun 2021;
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai non pegawai Negeri Sipil, dan penerima pension atau tunjangan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Pensiun, Tunjangan Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diserse 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negerinomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/Pmk.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan semula sebesar Rp1.381.496.880.177 (berkurang) sebesar (Rp10.022.894.000) sehingga menjadi sebesar Rp1.371.473.986.177;
Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.161.510.000 bertambah sebesar Rp4.685.200.000 sehingga menjadi sebesar Rp10.846.710.000
Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.161.510.000 bertambah sebesar Rp4.685.200.000 sehingga menjadi sebesar Rp10.846.710.000
Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp47.857.268.614 (berkurang) sebesar (Rp4.685.200.000) sehingga menjadi sebesar Rp43.172.068.614.
Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.306.122.665.986 (berkurang) sebesar (Rp14.257.494.000) sehingga menjadi sebesar Rp1.291.865.171.986
Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.265.410.467.000 (berkurang) sebesar (Rp25.828.794.000) sehingga menjadi sebesar Rp1.239.581.673.000
Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp40.712.198.986 bertambah sebesar Rp11.571.300.000 sehingga menjadi sebesar Rp52.283.498.986
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
13 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021
... Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang I Perbendahara'.an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...
... Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ! ...
... ) sebag�imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peratur�n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ...
... GUBERNURSUMATERASELATAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 4 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ...
... 2021; Mengingat b. bahwa berdasa;rkan Pasa.l 16 ayat (1) dan ayat (3) huruf d ' Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat Edaran ...
... dalam huruf a I dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ...
... Daerah Provinsi Sumatera Sela tan Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Peraturan o! ...
... Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanPeraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok I Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi ...
... MJMUTUSKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2020! TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN2021. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19, perlu diadakan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; KEMENDAGRI No. 903-4875 Tahun 2020; PERDA No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 14 Tahun 2014; PERDA No. 14 Tahun 2020; PERGUB No. 64 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, perubahan penjabaran APBD.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2021.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 30 Tahun 2015
... PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR7TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGRAAN REKLAME DENGAN RAHMAT ...
... Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor7Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor ...
... Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir ...
... dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor7Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Sela tan ...
... BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah ...
... dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota ...
... Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 11, Psal 12 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 32 ayat (5), pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 2006; PP No 109 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 1 Tahun 2014; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 15 Tahun 2011; PERDA kota Tangerang Selatan
1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Reklame; 3. Perencanaan Penetapan Dan Penentuan Titik Reklame; 4. Ukuran Dan Konstruksi Reklame; 5. Tipologi Reklame; 6. Tata Cara Penyelenggaraan Reklame; 7. Izin Reklame; 8. Tim Pengendalian Reklame; 9. Pencabutan Izin; 10. Pengendalian Reklame Produk Tembakau; 11. Asuransi; 12. Pembongkaran Bangunan; 13. Pengawasan Dan Pengendalian; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2015.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 93 Tahun 2021
Partai Politik dan PemiluBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 93 TAHUN2021TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 5 TAHUN2021TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT ...
... Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun2021tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 ...
... Tahun2021tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 1. ...
... - 3 - Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 5 TAHUN2021TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. ...
... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. ...
... Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun2021tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun2021Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 93, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal· 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat {4), dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun
2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 139 Tahun 2021
... BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 139 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 12 TAHUN2021TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ...
... 12 Tahun2021tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021; b. bahwa sehubungan adanya perubahan materi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ...
... Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 4 Tahun ...
... Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
... Undang-UndangNomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor7Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor7); 22. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun2021tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun2021Nomor ...
... Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 128 Tahun2021tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 38 Tahun 2021
... BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 38 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR Menimbang ...
... ditetapkan dalam Peraturan IPerundang-undangan, maka perlu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun2021: Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah b. ...
... Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2020 tentang c. ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 20211OMOR 38 PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 38 TAHUN2021TENTANG BUPATI KAMPAR YOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPA TAHUN2021 BAGIAN ...
... HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAMP ...
... (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang ...
... Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka ...
... MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN2021. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 terjadi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/ atau keadaan darurat dalam Peraturan ( Perundang-Undangan, maka perlu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.40 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKEU RI No.17/PMK.07/2021; PERMENKEU No.94/PMK.07/2021; PERDA Provinsi Riau No.12 Tahun 2017; PERDA Provinsi Riau No. 3 Tahun 2019; PERDA Kabupaten Kampar No. 20 Tahun 2007; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERDA No. 5 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (Enam) bab dan 7 (Tujuh) pasal. dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Peta Batas Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar dinyatakan tidak
berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
