Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD TAHUN 2021 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Nomor 412.6/1161/ 418.24/ 2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Rencana Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 dan Berita Acara Nomor 412.6/1503/418.24/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Hasil Rapat Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021, perlu merubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
11. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2017;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
13. Peraturan Presid.en Nomor 82 Tahun 2018;
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2020;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2020;
terdiri atas 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2027 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 4) diubah
18 HALAMAN
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi
... :tr Ohjck Belanja; <.I. bahwa berdnsarkan pertimbangan sebagaimann dimnksucJ dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupnti tentang Pcrubnhnn a las Pcraturnn Bupati l\fuarn Enim Nomor 59 Tahun ...
... Nomor 1821); 2, Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 rentang Keuangan Negara (Lembaran Negnm Republik lndoncsia Tahun 200 3 Nomor 47, Tam.bahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 3. ...
... Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgarn Republik lndon esin Tnhun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Ncgnm Republik ...
... IJUPJ\Tf MUAIM r;;NIM PIWVINSI 8UMI\Tl~IM SEL/\T/\N PE~I\TURI\N □UPI\TI MUI\RI\ ENIM NOMOR 9 TI\IIUN 2021 TENTI\NO PERUBI\HAN I\TI\S PERATURI\N BUPI\TI NOMOR 59 TI\HUN 202 l TENTANG PENJABI\RAN ANGGARAN ...
... PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YI\NG Ml\111\ ES/\ BUPATI MUARA ENIM, a. bal1wu bcrdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta hun 2019 lcntang Pengclolaan ...
... Anggaran 202 l ; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 64 Tah un 2020 tentang Pcdoman Penyusunan APBO Tahun Anggaran 2021 pada bagian Lampiran Huruf E Hal Khusus Lainnya angka 35 huruf ...
... 020 Nomor 10): MEMUTUSl(/\N : PERJ\TURAN BUP/\TI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATf MUARA ENIM NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. ...
... Pasal I Beberapa keten tuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Ansgaran Pendapat.an dan Belanja Daerah Tah un Anggaran 2021 (Serita Dacrah Ka bu paten ~luara Enim Tahun 2020 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 164 ayat (2) bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanka dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 pada bagian Lampiran Huruf E Hal Khusus Lainnya angka 35 huruf a bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukkannya, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Peraturan APBD Tahun Anggaran 2021 dan lampiran huruf E Hal KHusus Lainnya angka 47 huruf a bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD TA 2021 sesuai dengan kode rekening berkenaan yang tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2021 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2021. Dalam pelaksanakan penjabaran APBD Kabupaten Muara Enim TA 2021 terdapat SKPD yang mengusulkan pergeseran anggaran antar objek belanja. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Penjabaran APBD TA 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (7), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 14 ayat (2)
dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteli Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteli Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
ketentuan umum,evaluasi tingkat perkembangan pemerintah daerah,tata cara pembentukan desa,
mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan,mekanisme perubahan kelurahan menjadi desa,
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.
-
-
14 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 47, BD. 2023/No. 1 Seri C
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tempat khusus
parkir diperlukan penambahan pelataran/taman parkir.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022; Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2021;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor
25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor
2 Seri C) diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021
... b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara ...
... Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang ...
... DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN2021 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR7TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024 NOMOR 6 TAHUN ...
... Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor7Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ...
... Pasal 264 ayat (5) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ...
... UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR7TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024 TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN2021 ...
... 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 2 dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ...
... c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024; sebagaimana pertimbangan ...
... berdasarkan d. bahwa c. bahwa dengan adanya krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dan adanya Undang-UndangNomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2021
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Hasil pencarian pada file:
... BUPATI BUNGO PRO VINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR I TAHUN2021TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Usaha perlu dilakukan pencabutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun ...
... diubah dengan Undang-UndangNomor7Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko clan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan ...
... dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan ...
... -4- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMORTAHUN2021TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA I. ...
... UMUM Dalam rangka mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Bungo yang kewenangannya telah diberikan oleh Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, melalui pengendalian berusaha di Kabupaten ...
... 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menetapkan ...
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, BD Kab. Bungo Tahun 2021 No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan berusaha (case of doing business), tidak mengganggu dan menghambat iklim investasi di daerah, dan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah dan dipertegas dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ Tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Tempat Usaha perlu dilakukan pencabutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Tempat Usaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5, LN. 1969/ No 6 , TLN No 2883, LL Bphn : 2 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 1969.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Undang—UndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor7Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Rmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 ...
... Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-UndangNomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ...
... BUPATI GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR ^0 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN ...
... Sekda Wabup Bupati PARAF r TTD c. babwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, untuk ...
... perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif ...
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINANDAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD/40/201
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Aatas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewa Perwakilan RakyaT Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negara sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU Tahun UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.62 Tahun 2017; PERDA No.7 Tahun 2017; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Negara, Bejanja Pemeliharaan Rumah Negara, Dan Tunjangan Transportasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021
pembinaan - generasi muda - badan pembinan ideologi pancasila
2021
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila NO. 1, BN 2021 (162): 31 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Dasar hukum peraturan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018; dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015.
Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.
CATATAN:
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Lampiran file: 31 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 31)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
