Kriteria:Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,762 detik
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 Tahun 2018
... KKNI PERATURANMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGAMBIL CONTOH ...
... UJI AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang ...
... profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 168 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa ...
... 2018, No.235 -3- Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam PeraturanMenteri ini yang dimaksud dengan: 1. ...
... kualitas lingkungan, serta penyidikan kasus lingkungan. 4. ...
... 2018, No.235 -19- Kode IMG : berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.182/MEN/V/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor ...
... Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi Supporting Bidang Pengambilan Contoh Minyak dan Gas Bumi. ...
... MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA www.peraturan.go.id ...
Permen LHK No. 13 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1 7 / HK / 2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 17 / HK / 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memastikan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu membentuk Tim
Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan eknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melibatkan Instansi terkait dalam keanggotaan Tim
Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi
Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kabupaten Karangasem;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021,Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012,eraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8
Tahun 2013,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 3 Tahun 2021,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 5 Tahun 2021,Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021,Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 ,Peraturan Daerah Nornor 17 Tahun 2012
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 18/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Perda Kab. Sarolangun No.5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Sarolangun TA 2022, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Sarolangun TA 2022
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.11 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2019; Perda Kab. Sarolangun No.6 Tahun 2021; Perda Kab. Sarolangun No.8 Tahun 2021; Perda Kab. Sarolangun No.5 Tahun 2023; Perbup Sarolangun No.53 Tahun 2021; Perbup Sarolangun No.54 Tahun 2022; Perbup Sarolangun No.55 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 6 /HK/2023 Tahun 2023
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. ...
... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor4); 10. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. ...
... Unsur Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Karangasem. 6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. 7. ...
... Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem. 10. Unsur Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 11. ...
... Unsur Dinas Koprasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Karangasem. 6. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem. 7. ...
... BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 /HK/2023TENTANG TIM POS PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM BUPATI KARANGASEM, l Menimbang Mengingat a. bahwa dengan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6 /HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 6 /HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM POS PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK:
a. bahwa dengan meningkatnya kasus-kasus pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan menuntut adanya peningkatan penanggulangan dan pengendalian
lingkungan hidup;
b. bahwa dengan adanya pengaduan masyarakat menunjukkan makin tingginya kesadaran masyarakat tentang perlunya lingkungan hidup yang lebih baik dan
sehat;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan penanggulangan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. perlu dibentuk Pos Pengaduan dan
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
d..bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pos
Pengaduan, dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN /SET. l /3 /2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerab Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana
Kabupaten Karangasem. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 19.1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19.1, BD Kab. Indramayu Tahun 2017 No 19.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.A Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 1.7 Tahun 2018
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17); 11. ...
... Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan ...
... PeraturanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika; 6. ...
... PeraturanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika; 6. ...
... PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; ...
... BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 106/E-12/HK/2023TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN2023 BUPATI GIANYAR, Menimbang ...
... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... BALI KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 106/E-12/HK/2023TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN2023 BUPATI GIANY AR, Menimbang Mengingat a. bahwa ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106/E-12/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 106/E-12/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu
dilakukan pengarahan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Gianyar;
b. bahwa demi meningkatkan efisiensi dan keterpaduan pelaksanaan Kegiatan dan Pengumpulan Data Statistik perlu membentuk Tim Pelaksana dengan susunan
keanggotaan yang terdiri atas unsur terkait;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016,Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
-
-
6 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 15A Tahun 2022
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor4Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2021 Nomor4); 17. ...
... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 8. ...
... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan atau reviu terhadap utang daerah pada Perangkat Daerah dengan menganggarkan ...
... dari kontrak/perjanjian pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bersifat earmark yang telah diterbitkan SPP, SPM, dan terdaftar di Bidang Anggaran BPKAD dapat dilaksanakan mendahului penetapan ...
... Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berikutnya pada: a. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian utang Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah pada Kabupaten Asmat. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan SKPKD dalam rangka penyelesaian utang daerah yang berada pada Perangkat Daerah dan SKPKD dengan tujuan agar lebih tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 5/A-03/HK/2023 Tahun 2023
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17); 7. ...
... Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54); MEMUTUSKAN : Menetapkan: KESATU ...
... LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 5/A-03/HK/2023TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK PENANGANAN KASUS - KASUS ...
... HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN TAHUN2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK PENANGANAN KASUS - KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN ...
... BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 5/A-03/HK/2023TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA (FOKUS GROUP DISCUSSION) PADA KEGIATAN ...
... FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK PENANGANAN KASUS - KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN TAHUN2023 BUPATI GIANYAR, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, ...
... Dan Penunjukan Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Focus Group Discussion Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Penanganan Kasus - Kasus Hukum Dalam Peradilan Maupun Diluar Peradilan Tahun ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5/A-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 5/A-03/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER/PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA (FOKUS GROUP DISCUSSION) PADA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK PENANGANAN KASUS - KASUS HUKUM DALAM PERADILAN MAUPUN DILUAR PERADILAN TAHUN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih,berwibawa dan akuntabel perlu didukung adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan menjunjung tinggi
supremasi hukum melalui upaya kegiatan Penanganan Kasus-kasus Hukum.
b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan focus group discussion penanganan kasus-kasus
hukum;
c. bahwa untuk dapat terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Panitia Dan Penunjukan Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara
Focus Group Discussion Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Penanganan Kasus - Kasus Hukum Dalam Peradilan Maupun Diluar Peradilan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Dan
Penunjukan Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Focus Group Discussion Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Penanganan Kasus - Kasus Hukum Dalam
Peradilan Maupun Diluar Peradilan Tahun 2023;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023,
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
5 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 65.A Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65.A, BD Kab. Indramayu Tahun 2020 No 65.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Keamanan dan Ketertiban, Urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kesehatan, Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
