... BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 90/A-04/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA ...

... DAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023 BUPATI GIANYAR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun ...

... DAERAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023 BUPATI GIANYAR, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2020 tentang ...

... LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 90/A-04/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA DAN KREDIT USAHA ...

... A-04 /HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH GIANYAR AMAN SEJAHTERA DAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN ...

... KOPERASI TAHUN 2023 A. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17); 16. ...

... Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54); 10. ...

... Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Belita kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54); tentang Belanja Daerah ...

... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan ...

... badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga; b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/3120/V /REN.2.3./2018/ Pusdokkes tanggal ...

... ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara ...

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ...

... - 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 539 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u .b. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 5. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4; 6. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17); 9. ...

... Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54); MEMUTUSKAN : Menetapkan ...

... : KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT Memberikan Insentif kepada Majelis Desa Adat Kabupaten dan Majelis Desa Adat Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran ...

... Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023. ...

... BALI KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 62/E-01/HK/2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN DAN MAJELIS DESA ADAT KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 BUPATI GIANYAR, Menimbang ...

... Insentif kepada Majelis Desa Adat Kabupaten dan Majelis Desa Adat Kecamatan se- Kabupaten Gianyar Tahun 2023; 1. ...

... beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan ...

... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan rincian ...

... dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2023 menurut total per provinsi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66A ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah ...

... Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07 ...

... Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 6. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ...

... 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07 /2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK ...

... .07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 290), dicabut dan dinyatakan ...

... Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M. ...

... Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah / • 4. ...

... Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah / • ...

... , Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring ...

... Indonesia Nomor 6841; 4 BUPATIKARANGASEM PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 25/ HK/ 2023 TENTANG TIM MONITORING, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ...

... 2023 BUPATIKARANGASEM, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati ...

... Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15); Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Pengendalian Menara Telekomunikasi (Serita Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6); Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 ...

... Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56); MEMUTUSKAN ...

... Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56); MEMUTUSKAN ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/ PMK.05/ 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER ...

... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan ...

... Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan men teri / pim pinan lem baga; b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/6154/XII/2016/Pusdokkes tanggal ...

... - 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 322 � wono J 121997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 21. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 23. ...

... Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 17. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. ...

... BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 03.A TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5265); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara ...

... - 14- LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 /PMK.OS/2019 TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA A. ...

... Proyek yang akan dilaksanakan dan sudah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. akan memulai pelaksanaan lelang pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka pelaksanaan ...

... Proyek SBSN paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan; dan 4. perkembangan pelaksanaan Proyek akan disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. ...

... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, ...

... telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.OS/2015 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah N egara; b. bahwa untuk mengoptimalkan perencanaan dan peny1apan ...

... huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah N egara; www.jdih.kemenkeu.go.id ...