Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 0,996 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2013

BANGUNAN GEDUNG

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 33. ...

Hal. 4, File: PERDA-NO.-1-TAHUN-2013-TENTANG-BANGUNAN-GEDUNG.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 20 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran ...

Hal. 3, File: PERDA-NO.-1-TAHUN-2013-TENTANG-BANGUNAN-GEDUNG.pdf

... 2 Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 3. ...

... Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318); 4. ...

Hal. 2, File: PERDA-NO.-1-TAHUN-2013-TENTANG-BANGUNAN-GEDUNG.pdf

Download :
PERDA-NO.-1-TAHUN-2013-TENTANG-BANGUNAN-GEDUNG.pdf

Abstrak

BANGUNAN GEDUNG

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK:

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas, dan jati diri manusia, untuk itu penyelenggaraan bangunan perlu ditata dan dibina secara tertib, sesuai dengan fungsinya untuk menjamin kemanfaatan, keselamatan, dan keserasian dengan lingkungannya; dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya perlu melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan yang tertib demi kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan; untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan bangunan gedung sesuai fungsi dan peruntukan lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 7 ayat (5) UndangUndang Nomr 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung perlu diatur dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Bangunan Gedung.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 2 Pokok-Pokok Agraria 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
MENGATUR TENTANG BANGUNAN GEDUNG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2013.
82 halaman

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2021

Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Arsip

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 6. ...

... Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip ...

Hal. 3, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... 2021, No.237 -18- Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 205); e. ...

... Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...

Hal. 18, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2021.pdf

... 2021, No.237 -2- Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Badan ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); www.peraturan.go.id ...

Hal. 2, File: Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Perka BNPB No. 2 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Arsip Dilingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Perka BNPB No. 5 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Perka BNPB No. 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1555
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1558

Download :
Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1989

Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1989

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Pasal 3 Jumlah Jamaah Haji Tahun 1989 tidak dibatasi sepanjang pengakutan memungkinkan. ...

... Pasal 4 Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Pasal 5 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO ...

Hal. 3, File: KEPPRES NO 1 TH 1989.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ...

... Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1989. ...

... (2). ...

Hal. 1, File: KEPPRES NO 1 TH 1989.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - (3). ...

... Pasal 2 (1). ...

... (2). ...

Hal. 2, File: KEPPRES NO 1 TH 1989.pdf

Download :
KEPPRES NO 1 TH 1989.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022

Perpustakaan

Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Download :
Perda Tandat 2022-1.pdf

Abstrak

PERPUSTAKAAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perpustakaan

ABSTRAK:

a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat yang dapat mewujudkan manusia yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta mengembangkan dan menggali potensi diri yang ada dengan ilmu pengetahuan, b. bahwa masih kurangnya penataan perpustakaan di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dikabupaten Tanah Datar belum terukur sesuai standar nasional perpustakaan sehingga diperlukan upaya komprehensip terhadap Perpustakan di Kabupaten Tanah Datar, c. bahwa dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan diperlukan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan,
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 43 Tahun 2007 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 24 Tahun 2014 Per Ka Perpustakaan Nasional No. 14 Tahun 2014 Per Ka Perpustakaan Nasional No. 15 Tahun 2014 Per Ka Perpustakaan Nasional No. 6 Tahun 2017 Per Ka Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2017 Per Ka Perpustakaan Nasional No. 8 Tahun 2017 Per Ka Perpustakaan Nasional No. 10 Tahun 2017 Per Ka Perpustakaan Nasional No. 11 Tahun 2017 Per Ka Perpustakaan Nasional No. 14 Tahun 2017 Perda Kab. Tanah Datar No. 9 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tanggung jawab Pemerintah Daerah, b. Perpustakaan Pemerintah Daerah, c. Perpustakaan Nagari, d. pembudayaan gemar membaca, e. layanan Perpustakaan, f. tenaga Perpustakaan, g. pelestarian Naskah Kuno Daerah, h. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara, i. sarana dan prasarana, j. kerja sama dan peran serta masyarakat, k. penghargaan, dan l. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
58

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2009

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan ...

... Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...

... Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan ...

Hal. 3, File: PERBUP NO.1 TAHUN 2009.pdf

... Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang ...

... ); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 ...

... Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana ...

Hal. 2, File: PERBUP NO.1 TAHUN 2009.pdf

... TAHUN ANGGARAN 2009 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BUPATI KETAPANG TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI KETAPANG bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang ...

Hal. 1, File: PERBUP NO.1 TAHUN 2009.pdf

Download :
PERBUP NO.1 TAHUN 2009.pdf

Abstrak

APBD

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2009/NO.1, LL Kab Ketapang: 4 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.18 Tahun 1997, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2000, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.45 Tahun 1994, PP No.109 Tahun 2000, PP No.65 Tahun 2001, PP No.66 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.74 Tahun 2008, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2008, Perda No.1 tahun 2005, Perda No.10 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.12 Tahun 2008, Perda No.13 Tahun 2008, Perda No.14 Tahun 2008, Perda No.1 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 dalam 5 pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2009.
Peraturan ini memiliki 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/Vi/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 ...

Hal. 3, File: PERDA_NO_1_TAHUN_2019_perda_UM_-_Rapat_tanggal_10_oktober_2018_-_final_paraf_-_pembenahan_fasilitasi_-_final_paraf_-_Oce.pdf

... 2 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 4. ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4557); 9. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12 ...

Hal. 2, File: PERDA_NO_1_TAHUN_2019_perda_UM_-_Rapat_tanggal_10_oktober_2018_-_final_paraf_-_pembenahan_fasilitasi_-_final_paraf_-_Oce.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah; 25. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Banyuwangi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. ...

Hal. 4, File: PERDA_NO_1_TAHUN_2019_perda_UM_-_Rapat_tanggal_10_oktober_2018_-_final_paraf_-_pembenahan_fasilitasi_-_final_paraf_-_Oce.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN USAHA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 1/2019

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

ABSTRAK:

BAHWA USAHA MIKRO DI KABUPATEN BANYUWANGI MERUPAKAN KEGIATAN EKONOMI RAKYAT YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN, POTENSI DAN PERAN YANG STRATEGIS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH, MENOPANG KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT; BAHWA USAHA MIKRO MERUPAKAN BAGIAN DARI PELAKU USAHA YANG BERKONTRIBUSI DALAM MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DI DAERAH, MENOPANG LAJU PERTUMBUHAN DAN MENGURANGI PENGANGGURAN SEHINGGA PERLU DILAKUKAN PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN;
PASAL 18 UUD 1945; UU 12/1950; UU 3/1982; UU 25/2012; UU 5/1999; DST
PERATURAN NI MENGATUR KETENTUAN UMUM; ASAS; PRIORITAS DAN TUJUAN; PRINSIP PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN; PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN; PENGEMBANGAN USAHA MIKRO; PENGEMBANGAN SDM; KOORDINASI; IKLIM USAHA; JARINGAN USAHA; PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN; PARTISIPASI MASYARAKAT; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; DAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
32 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2016

PEMBENTUKAN KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 8. ...

Hal. 2, File: PERDA NMR 1 TH 2016 TTG PEMBENTUKAN KEC BATU PUTIH.pdf

... Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 4934); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

Hal. 1, File: PERDA NMR 1 TH 2016 TTG PEMBENTUKAN KEC BATU PUTIH.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Penetapan Kampung menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor ...

... Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2. ...

... Indonesia. 9. ...

Hal. 3, File: PERDA NMR 1 TH 2016 TTG PEMBENTUKAN KEC BATU PUTIH.pdf

Download :
PERDA NMR 1 TH 2016 TTG PEMBENTUKAN KEC BATU PUTIH.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN KECAMATAN BATU PUTIH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.73

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui peningkatan peran dan fungsi Camat; b. bahwa dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat;
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2014 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 tahun 2014
Perda ini mengatur tentang pembentukan kecamatan, batas wilayah, kedudukan ibu kota kecamatan, dan ketentuan peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
6 hlm, Penjelasan 2 hlm, Lampiran 1 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2005

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 46, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 3825); 2. ...

... Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran l'Jegara Nomor 4355); 6. ...

... Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 l\Jomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 8. ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2005.pdf

... Pasal19 Berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 1994 telah dikeluarkan beberapa Peraturan Pernerintah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994, atas penghasilan yang diterirna oleh ...

... Adapun yang dirnaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji kehorrnatan, gaji atau uang pensiun telah aitegaskan dalarn Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636.KrvJK.04/1994 tersebut ...

... Ayat (4) Pemeriksaan Kesehatan (General Chek - Up) berkala tidak dapat diberikan dalarn bentuk uang Pasal21 Cukup [elas, Pasal22 Cukup jelas. Pasal23 Cukup jelas. Pasal24 Ayat (1) : Cukup jelas. ...

Hal. 13, File: Perda No 1 Tahun 2005.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertlb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. kKeputusan Menteri Dalam I\legeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom; 16. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2005.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019

Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 6. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), MEMUTUSKAN, Menetapkan ...

Hal. 2, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ...

... tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 2. ...

... Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750), 3. ...

Hal. 1, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... b. mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran. ...

... Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta (1) (2) (2) (1) memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang ...

... selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati. ...

Hal. 7, File: Perbup Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Download :
Perbup Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

apbd

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2019 / No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran perlu dilakukan pergeseran anggaran.
Dasar hukum : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Tana Tidung; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati ini terdiri dari : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Dasar Pergeseran APBD; Bab III : Jenis dan Kriteria Pergeseran Anggaran; Bab IV : Persetujuan Pergeseran APBD; Bab V : Tugas Pihak Terkait; Bab VI : Tata Cara Pergeseran Anggaran; Bab VII : Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2012

Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 1 TH 2012.pdf

... BUPATI PATI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK ...

... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 1 TH 2012.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 12. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 1 TH 2012.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Pati No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
PERBUP Kab. Pati No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Mengubah :

Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Download :
PERBUP NO 1 TH 2012.pdf

Abstrak

PEMBERIAN - PEMANFAATAN INSENTIF - PEMUNGUTAN RETRIBUSI - PAJAK DAERAH

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2012/13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur Pemberian dan Pemanfaatan Insenstif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa pembayaran insentif pajak kepada instansi pelaksana pemungut pajak yang telah memenuhi target pada triwulan keempat belum diatur, sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur perubahan pada Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditambah satu ayat baru yaitu ayat (3A) dan ayat (4)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2012.
5 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 1989.