Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2015

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23. ...

Hal. 3, File: Perbup-No.-01-Tahun-2015.pdf

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); ...

Hal. 2, File: Perbup-No.-01-Tahun-2015.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

Hal. 1, File: Perbup-No.-01-Tahun-2015.pdf

Download :
Perbup-No.-01-Tahun-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2015

Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 2, File: Perda Konawe Utara No. 01 Tahun 2015.pdf

... Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ; 2. ...

... Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ...

Hal. 1, File: Perda Konawe Utara No. 01 Tahun 2015.pdf

... Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. ...

... Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka ...

... Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. ...

Hal. 15, File: Perda Konawe Utara No. 01 Tahun 2015.pdf

Download :
Perda Konawe Utara No. 01 Tahun 2015.pdf

Abstrak

desa

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/No.72

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa

ABSTRAK:

Desa sebagai kesatuan mayarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diapresiasi dalam Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu melakukan penataan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara yang berkaitan secara langsung dengan Desa untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014
Dalam Peraturan ini diatur tentang desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang landasan filosofis, azas, dan tujuan. Diatur juga tentang penataan desa, kewenangan desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa. Diatur megenai hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa dan atta cara penyusunan peraturan di desa. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan Kepala Desa, serta keuangan dan kekayaan desa. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat di desa. Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2015.
61 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2020

KABUPATEN LAYAK ANAK

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran NegaraRepubik Indonesia Nomor5063); 6. ...

... Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaterr/Kota LayakAnak; 8. ...

Hal. 2, File: PERBUP LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

... Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KabupatenjKota LayakAnak; 10. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten LombokBarat Nomor 9Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten LombokBarat Nomor ...

... Peraturan Bupati Kabupaten LombokBarat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Kabupaten LombokBarat Tahun 2018 Nomor30). ...

Hal. 3, File: PERBUP LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

... d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota LayakAnak, maka salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan ...

... daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaminpemenuhan danperlindunganhakanak; b. bahwaupaya menjaminperlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan ...

... perundang- undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yangterencana secaramenyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, program ...

Hal. 1, File: PERBUP LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Download :
PERBUP LOMBOK BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

KABUPATEN-LAYAK-ANAK

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK:

anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak• haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang- undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lombok Barat diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2018
Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi: a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan b. sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
-
-
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2021

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun ...

... 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094): Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61): Peraturan ...

Hal. 4, File: Perbup 1 Tahun 2021.pdf

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1022), 15. ...

... Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20): 16. ...

... Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55): MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ...

Hal. 5, File: Perbup 1 Tahun 2021.pdf

... Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) . ...

Hal. 3, File: Perbup 1 Tahun 2021.pdf

Download :
Perbup 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2021.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014; PERMENDESA PDTT No.2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERMENDESA PDTT No.13 Tahun 2020; PERMENKEU No.222/PMK.07/2020; PERBUP Kampar No.20 Tahun 2017; PERBUP Kampar No.55 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (Sembilan) bab dan 30 (Tiga Puluh) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Jumlah Desa; Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa; Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Lamp I

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2000

PERUBAHAN APBD PROVINSI JAMBI TA 1999/2000

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll rahun 1975 tentang contohcontoh cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daera}.. ...

... Peraturan Menten galam Negeri Nomor B Tahun l97g tentang penerimaan $umbangan Pihak Ketiga kepadaDaerah; 14. ...

... Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 2 Tairun 1997 tentang pelaksanaan fn$faran pendapatan dan Belanja Daeratr sebagaimana telatr diubah dengan Perahuan Mented DalamNegeri Nomor 2 Tatrun 19996; 16. ...

Hal. 4, File: Perda-Prov.-Jambi-No.1-Th-2000-ttg-Perubahan-APBD-TA-1999-2000.pdf

... Perahuan Daerah propursi Daerah Tingkat I Jamb:i Nomor 2 Tahun 1999 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi Daer.rtr Tingkat I Jambi; 26. ...

... Keputusan Dewan Fenvakilan Rrk)rut Daerah Nomor 05 Tahun 19g6 tentnag peraturan Tata Tertib Dervan perwakilan Rakyai Daerah propini;i Daerah Tingkat I Jambi; l. ...

... Instn:lsi Menteri Dalam Neger.i Nomor 4 Tahrm 1999 tentang pedoman penyr-isunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerih l.ahun Anggarair 1999/2000; 2. limluh Sidang*idang pleno Dewan perwakjiarr Rakyat ...

Hal. 5, File: Perda-Prov.-Jambi-No.1-Th-2000-ttg-Perubahan-APBD-TA-1999-2000.pdf

... L]nda1g-undang Nomor ig Tahun 1997 rentang pirjrft Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Tatnrn ig97 Nomol 4l,Tambahan Lembaran }legara Womoi :Of r, 4' undang-undrr.rg Nomor 2r Tahun r9g7 tentang ...

... Peraturan Penrerintah Nomor 6 Tah,:r 1975 terrtang Cara Penyusuniur AnqgarT pendapatan dan fielaLrja DaeraluPelaksanaan Tata Usaha tceuangan Daelfl leny;;;; lerhifunSan gngry* pandapatan dan Beiarya 'n ...

... Perahran pemenntah }tromor 19 Tahun 1997 tentang Fajali Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor :+. rrilnuir"n Lembaran Negara Ncrmor 36gi); 9' Perahuan Pemerintarr Nomor ? ...

Hal. 3, File: Perda-Prov.-Jambi-No.1-Th-2000-ttg-Perubahan-APBD-TA-1999-2000.pdf

Download :
Perda-Prov.-Jambi-No.1-Th-2000-ttg-Perubahan-APBD-TA-1999-2000.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - APBD - PROVINSI JAMBI - TA 1999/2000

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2000/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN APBD PROVINSI JAMBI TA 1999/2000

ABSTRAK:

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan APBD yang ditetapkan dengan Perda Prov. Daerah Tingkat I Jambi, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah.
UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; PP No. 19 Tahun 1997; PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 21 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No. 4 Tahun 1985; Permendagri No. 2 Tahun 1997; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 7 Tahun 1997; Kepmendagri No. 570-360 Tahun 1981; Kepmendagri No. 94 Tahun 1984; Kepmendagri No. 903-1316 Tahun 1985; Kepmendagri No. 51 Tahun 1985; Kepmendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kepmendagri No. 110 Tahun 1998; Kepmendagri No. 903.25-517 Tahun 1999; Perda Prov. Daerah Tingkat I Jambi No. 2 Tahun 1999; Kep DPRD No. 5 Tahun 1996.
Perda ini mengatur mengenai Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 1999/2000

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2000.
7 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 1 Tahun 2009

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... -2- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. ...

... 4355); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); 13. ...

Hal. 3, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2009-TTG-PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1 ocr.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. ...

Hal. 3, File: No.1 th 2009 PENGOLAAN BARANG MILIK DAERAH ocr.pdf

... Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Hal. 4, File: PERDA-NO-1-TAHUN-2009-TTG-PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1 ocr.pdf

Abstrak

Pengelolaan-barang-milik-daerah-bmd

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/NO.1, TLD No.1, LL KAB MELAWI: 41 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga perlu dikelola secara tertib dan diamankan melalui pemantapan administrasi pengelolaan yang profesional.
UU Nomor 72 Tahun 1957; UU nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 , yang terakhir diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 46 Tahun 1971; PP Nomor 40 1994; PP Nomor 40 Tahun 1996; PP Nomor 106 Tahun 2000; PP Nomor 2 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2005 PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007.
Perda ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah, dan memperjelas pengaturan pengelolaan barang milik daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaannya merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah, yang meliputi: 1. Perencanaan; 2. Penentuan kebutuhan; 3. Penganggaran; 4. Standardisasi barang dan harga; 5. Pengadaan; 6. Penggunaan pemanfaatan; 7. Pengamanan; 8. Pemeliharaan; 9. Penilaian; 10. Penghapusan; 11. Pemindahtanganan; 12. Penyimpanan; 13. Penyaluran; 14. Inventarisasi; 15. Pengendalian; 16. Perubahan status hukum; 17. Penatausahaannya (pendataan, pencatatan, dan pelaporan).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009.
Masih perlu diatur oleh Bupati, meliputi: 1. Standardisasi sarpras, harga, dan kebutuhannya; 2. Pelaksanaan pengadaan; 3. Tata cara pelaksanaan penerimaan barang dan jasa dari pihak ketiga: a) berdasarkan perjanjian atau perizinan tertentu; b) sumbangan, hibah, wakaf dari masyarakat atau pemerintah. 4. Mekanisme penyimpanan dan penyaluran; 5. Mekanisme Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna; 6. Tata cara pemeliharaan, pelepasan hak atas tanah kavling untuk perumahan pegawai negeri, hibah, sensus barang, pengawasan dan pengendalian; tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; penyelesaian sengketa; 7. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini.
29 Halaman dan 11 Halaman Penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 1 Tahun 2013

Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2013

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia· Nomor 07/M- DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan . . . ...

... Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara<· Republik Indonesia Nomor 4593}; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman · · (Lerhbaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079}; ,. • =··. ...

Hal. 3, File: PERBUP TAPANULI TENGAH NO. 1 TAHUN 2013_ok.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nornor 1-0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Republik Indonesia Nomor 4411); 4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara - . . . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. ...

... Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perfndunqan Konsurnen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); -. ...

Hal. 2, File: PERBUP TAPANULI TENGAH NO. 1 TAHUN 2013_ok.pdf

... I . i 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara.Nom9r. .·.· .. 3478); .i . 1. ...

... Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera -: · Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tambehen tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Mengingat · d. bahwa ben::tasarkan ...

... MAHA ESA BUPATI TAPANULI TENGAH, ' I PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2013 .. ___. . ...

Hal. 1, File: PERBUP TAPANULI TENGAH NO. 1 TAHUN 2013_ok.pdf

Download :
PERBUP TAPANULI TENGAH NO. 1 TAHUN 2013_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2012

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 6, File: PERDA-NO.-1-TH-2012-TTG-PDAM.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18. ...

Hal. 5, File: PERDA-NO.-1-TH-2012-TTG-PDAM.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 ...

Hal. 4, File: PERDA-NO.-1-TH-2012-TTG-PDAM.pdf

Download :
PERDA-NO.-1-TH-2012-TTG-PDAM.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2019

Pemilihan Kepala Desa

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ...

Hal. 2, File: Perda Nmr 1 Thn 2019 ttg Pemilihan Kepala Desa.pdf

... 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); ...

Hal. 1, File: Perda Nmr 1 Thn 2019 ttg Pemilihan Kepala Desa.pdf

... Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan ...

... Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri ...

... Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. ...

Hal. 44, File: Perda Nmr 1 Thn 2019 ttg Pemilihan Kepala Desa.pdf

Download :
Perda Nmr 1 Thn 2019 ttg Pemilihan Kepala Desa.pdf

Abstrak

Desa-Pemilihan-kepala

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No. 01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa bahwa demi kelancaran proses pemilihan kepala desa, maka perlu pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka pemilihan kepala desa perlu diatur dengan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Psal 18 bayat (6) UUD 1945: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 82 Tahun 2015
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pemilihan Kepala Desa; IV. Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan PNS Sebagai Calon Kepala Desa; V. Tahapan Pemilihan Kepala Desa; VI. Pemungutan Suara Lanjutan, Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan; VII. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah; VIII. Pengangkatan Kepala Desa; IX. Masa Jabatan Kepala Desa; X. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; XI. Larangan; XII. Pemberhentian Kepala Desa; XIII. Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa; XIV. Pembiayaan; XV. Sanksi; XVI. Ketentuan Peralihan; XVII. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
43 halaman; 5 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2022

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16 ...

... Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ...

Hal. 3, File: PERBUP 1 TENTANG PENGELUARAN KAS TA 2022.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana ...

... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...

Hal. 2, File: PERBUP 1 TENTANG PENGELUARAN KAS TA 2022.pdf

... 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan ...

... wajib; b. bahwa untuk melaksanakan pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...

... sebelumnya hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan; c. bahwa memperhatikan surat Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan ...

Hal. 1, File: PERBUP 1 TENTANG PENGELUARAN KAS TA 2022.pdf

Download :
PERBUP 1 TENTANG PENGELUARAN KAS TA 2022.pdf

Abstrak

APBD-penetapan-mendahului-kas

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2022/NO. 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama terhada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat da belanja yang bersifat wajib; b. bahwa untuk melaksanakan pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran sertiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan; c. bahwa memperhatikan surat Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 903/9232/KEUDA tanggal 16 Desember 2021 perihal Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Nomor 8, bagi daerah yang terlambat menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 agar segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan paling tinggi seperduabelas dari jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah; SALINAN d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 33 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000;PP No. 55 Tahun 2005;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 19 Tahun 2010;PP No. 12 Tahun 2017;Permendagri No. 80 Tahun 2015;PP No. 12 Tahun 2019;Permendagri No. 77 Tahun 2020
Dalam peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 hanya untuk keperluan mendesak serta di prioritaskan untuk: a. belanja yang bersifat mengikat; dan b. belanja yang bersifat wajib

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT