Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,063 detik

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023

Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. ...

Hal. 1, File: 2023pmppn001.pdf

... -2- Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204); 5. ...

... Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205); 6. ...

Hal. 2, File: 2023pmppn001.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. ...

... LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 77 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, RR. Rita Erawati ...

Hal. 26, File: 2023pmppn001.pdf

Download :
2023pmppn001.pdf

Abstrak

RENCANA-PEMBANGUNAN

2023

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NO. 1, BN.2023 (77)/67 hlm

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan secara komprehensif dan akuntabel dibutuhkan penataan dan perbaikan tata kelola pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; b. bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Nasional masih memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum tata kelola pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021,Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023.
67 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2023

LEMBAGA KERAPATAN ADAT KOTA SUNGAI PENUH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10.Peraturan Menteri ...

Hal. 2, File: Perda No.1 Tahun 2023.pdf

... Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana ...

... Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); ...

Hal. 1, File: Perda No.1 Tahun 2023.pdf

... BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 2 Mei 2023 WALIKOTA SUNGAI PENUH, ttd AHMADI ZUBIR Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 2 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, ttd ALPIAN LEMBARAN DAERAH ...

... KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR 1,7/2023 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh, ZAHIRMAN, S.H, ...

Hal. 13, File: Perda No.1 Tahun 2023.pdf

Download :
Perda No.1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

LEMBAGA KERAPATAN ADAT KOTA SUNGAI PENUH

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2023 (1) : 16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA KERAPATAN ADAT KOTA SUNGAI PENUH

ABSTRAK:

a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa untuk meningkatkan pelestarian adat dan budaya di Kota Sungai Penuh, maka perlu upaya penguatan lembaga adat Kota Sungai Penuh; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Sungai Penuh mempunyai tugas dan kewajiban mengupayakan penguatan kelembagaan adat serta menjamin kepastian hukum terhadap bentuk kelembagaan adat yang ada di Kota Sungai Penuh; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kerapatan Adat Kota Sungai Penuh;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.78 Tahun 2007; Permendagri No.39 Tahun 2007; Permendagri No.52 Tahun 2007; Permendagri No.52 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.18 Tahun 2018; Perda Provinsi Jambi No.2 Tahun 2014.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang lembaga kerapatan adat Kota Sungai Penuh. Dalam peraturan ini ditetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, kelembagaan adat, struktur dan susunan organisasi, kedudukan dan wilayah Lembaga LKA Kota Sungai Penuh.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
16

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022

Likuidasi Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

... 2022, No.838 -34- Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 982). ...

... BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 84 Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...

... /2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 982), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 34, File: peraturan LPS No 1 Th 2022.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.838, 2022 LPS. Likuidasi Bank. Pencabutan. ...

... (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1) PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG LIKUIDASI BANK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: peraturan LPS No 1 Th 2022.pdf

... 2022, No.838 -2- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872 ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. ...

Hal. 2, File: peraturan LPS No 1 Th 2022.pdf

Download :
peraturan LPS No 1 Th 2022.pdf
peraturan LPS No 1 Th 2022 Penjelasan.pdf

Abstrak

likuiditas-perbankan

2022

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan NO. 1, BN.2022 (838)/46 hlm

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, salah satu tugas Lembaga Penjamin Simpanan yaitu melakukan penyelesaian bank gagal melalui likuidasi bank; b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan percepatan pelaksanaan likuidasi bank dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang likuidasi bank yang dapat menjamin terselenggaranya proses likuidasi bank secara efektif; c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank belum mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tindak lanjut pencabutan izin usaha, tim likuidasi, pembubaran badan hukum bank, penyelesaian kewajiban kepada pegawai bank dalam likuidasi, pemberesan aset dan kewajiban bank, pengakhiran likuidasi bank, insentif, potongan utang atas kewajiban debitur bank dalam likuidasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan likuidasi bank, pertanggungjawaban tim likuidasi, penyelesaian kantor cabang bank asing yang dicabut izin usahanya, pelaksanaan likuidasi bank perantara, likuidasi bank dengan kriteria tertentu, larangan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
46 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana ...

... Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 2 Januari 2023 BUPATI SIDOARJO, ttd AHMAD MUHDLOR Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 2 Januari 2023 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd ANDJAR SURJADIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERBUP : 1 TAHUN 2023 ...

Hal. 5, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Download :
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

SOTK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 No 1: http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Bupati_002_202300200008

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965: UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU No 13 Tahun 2022: UU No 5 Tahun 2014: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015: PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019: Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021: Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018: Permendagri No 90 Tahun 2019: Permenpan RB No 17 Tahun 2021: Permenpan RB No 25 Tahun 2021: Perda Kab . Sidoarjo No 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sidoarjo No 6 Tahun 2018.
Ketentuan huruf e Pasal 19, dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 28), dihapus

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015

Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Kode Etik

Hasil pencarian pada file:

... 15 Pasal 26 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .......... ...

... NOMOR........... ...

Hal. 15, File: Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... 1 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK ...

... Nomor 42 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 2. ...

... Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1607); ...

Hal. 1, File: Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

Hal. 2, File: Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik

Download :
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023

Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan Bunga atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi ...

... Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ...

Hal. 3, File: PERBUP_1_2023 PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADM DENDA BUNGA ATAS PIUTANG PBB.pdf

... Nomor 2730); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

Hal. 2, File: PERBUP_1_2023 PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADM DENDA BUNGA ATAS PIUTANG PBB.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten ...

... Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1); 12. ...

... terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah ...

Hal. 4, File: PERBUP_1_2023 PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADM DENDA BUNGA ATAS PIUTANG PBB.pdf

Abstrak

penghapusan-denda-piutang-pbbp2

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupatan Gresik Tahun 2023 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda dan Bunga atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah perlu intensifikasi pemungutan pajak daerah, melalui kebijakan penghapusan denda atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; b. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, peringatan Hari Jadi Kabupaten Gresik ke-536, dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten Gresik ke-49, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dengan memberikan insentif penghapusan denda piutangPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapatmengurangkan atau menghapuskan sanksiadministratif berupa bunga, denda, dan kenaikanpajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda dan Bunga atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuanganuntuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan PerekonomianNasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuanganmenjadi Undang-Undang; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia; 9. Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telahdiubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021; 14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
mengatur tentang pemberian penghapusan denda atas piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang memuat penghapusan sanksi administratif, tata cara pelunasan piutang pajak, dan jangka waktu penghapusan denda.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
8

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2023

Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 5. ...

... Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); 7. ...

... Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1730); MEMUTUSKAN: ...

Hal. 3, File: Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... - 5 - Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian. (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan sistem Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian ...

... Pasal 5 (1) Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian dilakukan terhadap proses Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah melalui SIASN yang berbasis teknologi informasi. (2) Pemblokiran Data ...

... dijatuhi hukuman disiplin yang lebih ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. ...

Hal. 6, File: Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian Pasal 11 (1) Kepala BKN menetapkan pemblokiran dan/atau pembukaan pemblokiran berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). (2) ...

... BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. ...

... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

Hal. 10, File: Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Download :
Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Pemblokiran - Data Kepegawaian - Layanan Kepegawaian - Sistem Informasi - Aparatur Sipil Negara - asn

2023

Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 1, BN 2023 (40): 11 hlm, jdih.bkn.go.id

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
Dasar hukum Peraturan BKN ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; Perpres Nomor 58 Tahun 2013; Perpres Nomor 116 Tahun 2022; Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020; dan Peraturan BKN Nomor 31 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian pada SIASN. Pelaksanaan Manajemen ASN harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN (NSPK Manajemen ASN). Dalam hal pelaksanaan Manajemen ASN tidak dilakukan sesuai dengan NSPK Manajemen ASN dan/atau berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, BKN melakukan Pemblokiran Data Kepegawaian dan/atau Layanan Kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
Lampira file: 11 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 33. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 34. ...

Hal. 67, File: PERBUP Nomor 1 Tahun 2013.pdf

... Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 23. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807); 27. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun ...

Hal. 4, File: PERBUP Nomor 1 Tahun 2013.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 309); 41. ...

Hal. 92, File: PERBUP Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Sumedang No. 83 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Download :
PERBUP Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2023

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Hasil pencarian pada file:

... 2023, No.29 -2- 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214); 5. ...

... Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 6. ...

... Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 ...

Hal. 2, File: Peraturan No 1 Tahun 2023.pdf

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); www.peraturan.go.id ...

Hal. 1, File: Peraturan No 1 Tahun 2023.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... TETEN MASDUKI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id ...

Hal. 8, File: Peraturan No 1 Tahun 2023.pdf

Download :
Peraturan No 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

jdih

2023

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 1, BN 2023/NO 29; PERATURAN.GO.ID: 11 HLM

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum, perlu pemberian pelayanan yang bersumber dari dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu membentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, tugas dan fungsi, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pemantauan, pelaporan dan evaluasi, pendanaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
11 hlm

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... 2 Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara ...

... Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); 5. ...

... Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan ...

Hal. 2, File: 2023perlan001.pdf

... LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 6 TAHUN ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana ...

Hal. 1, File: 2023perlan001.pdf

... 3 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... ADI SURYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ASEP N. ...

... MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 289 Salinan ini sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Tri Atmojo Sejati ...

Hal. 3, File: 2023perlan001.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan LAN No. 6 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Download :
2023perlan001.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - JABATAN - KELAS JABATAN - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - lan

2023

Peraturan Lembaga Administrasi Negara NO. 1, BN 2023 (289): 3 Halaman, jdih.lan.go.id

Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK:

Untuk menyesuaikan dengan kebijakan pembinaan jabatan fungsional, perlu dilakukan penyesuaian jenjang jabatan dan kelas jabatan serta penghapusan jabatan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Dasar Hukum Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini dalah: UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 125 Tahun 2017; Perpres No. 79 Tahun 2018; dan Peraturan LAN No. 8 Tahun 2020.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mengubah lampiran Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2021.

CATATAN:

Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2021
Lampiran File; 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2015.