Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,039 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Download :
PERGUB-01-2022.pdf

Abstrak

TUNJANGAN HARI RAYA-GAJI KETIGA BELAS-APBD

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, JDIH Kaltara

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
20 Halaman

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Struktur Organisasi Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103); 3. ...

... Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ...

Hal. 2, File: Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.92, 2019 KEMENPP-PA. Sekretariat. KPAI. ORTA. Pencabutan. ...

... PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... YANG MAHA ESA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang ...

Hal. 1, File: Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2019.pdf

... - I I - - - - - - 2019, No.92 -12- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ...

... ANAK INDONESIA STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPAI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd YOHANA YEMBISE KEPALA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN ...

Hal. 12, File: Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PPPA No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Mencabut :

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 44/KEP/MENEGPP/IX/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesi

Download :
Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2006

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2006

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 19. ...

Hal. 3, File: 504677095-perda-1-tahun-2006-apbd-2006.pdf

... Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan ...

... II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36); 2. ...

... Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3 4. ...

Hal. 2, File: 504677095-perda-1-tahun-2006-apbd-2006.pdf

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor : Tahun 2006 Serie : Nomor : PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN ...

... telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; b. bahwa Anggaran ...

... Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ...

Hal. 1, File: 504677095-perda-1-tahun-2006-apbd-2006.pdf

Download :
504677095-perda-1-tahun-2006-apbd-2006.pdf

Abstrak

apbd

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2006

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2006 dan lampirannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2006.
5 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2022

Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6378), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang ...

... 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ...

Hal. 3, File: PERBUP Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 2. ...

... Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara TC Cc» Liga jgn ajsm sexfa masue | Ir IS TIA TX ...

Hal. 1, File: PERBUP Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899): sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang ...

... nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960), Undang-Undang Nomor 17 Tahun ...

... dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ...

Hal. 2, File: PERBUP Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Download :
PERBUP Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2022 (1)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka percepatan digitalisasi serta elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah di Kabupaten Boalemo, Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan PerUndang - Undangan efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat, serta untuk menindaklanjuti Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan kebijakan implementasi Transaksi Non Tunai dalam rangka Elektronifikasi Transaksi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU NO 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 82 Tahun 2016, Perpres no 54 Tahun 2018, Permendagri No 55 Tahun 2008, Permendagri No 27 Tahun 2021, Permendagri No 56 Tahun 2021, PERDA Kab Boalemo No 2 Tahun 2011, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016, PERDA Kab Boalemo No 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No 2 Tahun 2019, Keppres No 3 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan keanggotaan TP2DD, uraian tugas dan mekanisme kerja TP2DD, implementasi ETPD, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015

Penetapan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 2015 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. ...

Hal. 2, File: Perda Bantul No. 1 Tahun 2015 ttg Penetapan Desa.pdf

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL ...

Hal. 3, File: Perda Bantul No. 1 Tahun 2015 ttg Penetapan Desa.pdf

... 2 2015 b. Hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah; dan c. ...

... Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ...

... Pemerintah telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, termasuk Desa-Desa di Kabupaten Bantul, sehingga ...

Hal. 7, File: Perda Bantul No. 1 Tahun 2015 ttg Penetapan Desa.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan

Download :
Perda Bantul No. 1 Tahun 2015 ttg Penetapan Desa.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. ...

Hal. 2, File: 2010113505-peraturan-daerah-kabupaten-magelang-nomor-1-tahun-2009.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17). ...

Hal. 3, File: 2010113505-peraturan-daerah-kabupaten-magelang-nomor-1-tahun-2009.pdf

... 14 Paragraf 4 Penetapan Pasal 15 (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur. (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati ...

... dilantik. (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi. ...

... Paragraf 2 Pelaksanaan Musrenbang Pasal 18 (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah. (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan ...

Hal. 8, File: 2010113505-peraturan-daerah-kabupaten-magelang-nomor-1-tahun-2009.pdf

Abstrak

tata cara-rencana pembangunan

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2009/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, maka dalam rangka perencanaan pembangunan daerah perlu menetapkan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; b.bahwa untuk maksud tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Rencana Pembangunan Daerah, yang meliputi a. RPJPD, b. RPJMD, dan c. RKPD. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2009.
21 hlm

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023

Program Penjaminan Simpanan

Perbankan, Lembaga Keuangan Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program ...

... Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 2 Tahun ...

... 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 662), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan ...

Hal. 22, File: peraturan-lps-no-1-tahun-2023.pdf

... (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38) PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN ...

... 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga ...

... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa ...

Hal. 1, File: peraturan-lps-no-1-tahun-2023.pdf

... 2023, No.408 -2- dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872 ...

... ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: peraturan-lps-no-1-tahun-2023.pdf

Download :
peraturan-lps-no-1-tahun-2023.pdf

Abstrak

penjaminan-simpanan-perbankan

2023

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan NO. 1, BN.2023 (408)/38 hlm

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, salah satu tugas Lembaga Penjamin Simpanan merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan menyesuaikan beberapa pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan peraturan tentang program penjaminan simpanan yang dapat memastikan terselenggaranya pelaksanaan penjaminan simpanan secara efektif; c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan, kewajiban bank peserta, dokumen kepesertaan, kontribusi kepesertaan, premi penjaminan, simpanan yang dijamin, rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, pengajuan klaim, klaim penjamin yang layak dibayar, klaim penjamin yang tidak layak dibayar dan keberatan terhadap keputusan penetapan simpanan tidak layak bayar, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
38 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023

Anggaran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... ANGGARAN KAS BELANJA DAERAH BUPATI TENTANG PENDAPATANDAN PERATURAN ANGGARAN MEMUTUSKAN: Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781); 7. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor2); 8 ...

Hal. 2, File: Perbup kab kuningan nomor 1 tahun 2023.pdf

... Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir ...

... dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. ...

Hal. 1, File: Perbup kab kuningan nomor 1 tahun 2023.pdf

... KASUBAGI , .e., KI-::l dBID KABID ~I I . , SEKRETARII '/L) I • KEPALABADAII 1::. i, ASISTEN 'In" , II , t:iEKRETARiS :~: 'j : DAEIWI BERITADAERAHKABUPATENKUNINGANTAHUN2023 NOMOR o 1 Diundangkan diKuningan ...

... :l1 Peraturan Bupati iniberlaku untuk Tahun Anggaran 2023. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. Pasal4 ...

Hal. 4, File: Perbup kab kuningan nomor 1 tahun 2023.pdf

Download :
Perbup kab kuningan nomor 1 tahun 2023.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Satu Data Indonesia Geospasial, Ruang Kebumian

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 8. ...

... Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 9. ...

... Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985); 10. ...

Hal. 2, File: Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG DENGAN RAHMAT ...

... TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendorong penyelenggaraan informasi geospasial tematik demi terwujudnya ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...

Hal. 1, File: Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2023.pdf

... www.peraturan.go.id2023, No.93 -24- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2023 MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... HADI TJAHJANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY ...

Hal. 24, File: Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Download :
Permen ATR BPN Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Informasi Geospasial - Tematik Pertanahan dan Ruang

2023

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 1, BN 2023 (93): 24 hlm, peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang

ABSTRAK:

Untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sistem informasi dalam layanan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang multiguna yang didukung oleh informasi geospasial yang benar, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses, tepat, aman, terintegrasi, mudah diakses atau dibagipakaikan secara umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan, diperlukan pedoman mengenai penyelenggaraan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang.
Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 4 Tahun 2011; Perpres Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 9 Tahun 2016; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Perpres Nomor 47 Tahun 2020; Perpres Nomor 48 Tahun 2020; Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2020; dan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2020.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan dan Ruang yang merupakan informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema pertanahan dan ruang yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD). Penyelenggaraan IGT pertanahan dan ruang meliputi kegiatan: pengumpulan; pengolahan; penyimpanan dan pengamanan; penyebarluasan; dan penggunaan. Pendanaan penyelenggaraan IGT pertanahan dan ruang di lingkungan Kementerian ATR/BPN bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yag sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Lampiran file: 93 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 24, lampiran hlm 25 sd 93)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2023

Penghasilan Tetap Reje Kampung Dan Perangkat Kampung Serta Tunjangan Petue Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. ...

... Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 23); MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH ...

Hal. 3, File: Peraturan_Bupati_Bener_Meriah_Nomor_01_Tentang_Penghasilan_Tetap_Reje_Kampung_dan_Perangkat_Kampung_Serta_Tunjangan_Petue_Kampung_Bener_Meriah_Tahun_Anggaran_2023.pdf

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 8. ...

Hal. 2, File: Peraturan_Bupati_Bener_Meriah_Nomor_01_Tentang_Penghasilan_Tetap_Reje_Kampung_dan_Perangkat_Kampung_Serta_Tunjangan_Petue_Kampung_Bener_Meriah_Tahun_Anggaran_2023.pdf

... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 4351); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 3. Undang-Undang./. ...

Hal. 1, File: Peraturan_Bupati_Bener_Meriah_Nomor_01_Tentang_Penghasilan_Tetap_Reje_Kampung_dan_Perangkat_Kampung_Serta_Tunjangan_Petue_Kampung_Bener_Meriah_Tahun_Anggaran_2023.pdf

Abstrak

penghasilan-tunjangan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 Nomor 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap Reje Kampung Dan Perangkat Kampung Serta Tunjangan Petue Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 dan Pasal 67 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung dan Besaran Tunjangan Petue; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 dan Pasal 67 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung perlu menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung dan Besaran Tunjangan Petue
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini terdiri dari 7 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Ruang Lingkup dan Tujuan, BAB III tentang Penghasilan Tetap Reje Kampung dan Perangkat Kampung yang Bersumber dari APBK Bener Meriah, BAB IV tentang Besaran Tunjangan Petue yang Bersumber dari APBK Bener Meriah, BAB V tentang Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan yang Bersumber dari PAD dan Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah, dan BAB VI tentang Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT