PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,025 detik

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2019
Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... -2- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76. ...

... Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271); 5. ...

... PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH DENGAN RAHMAT ...

... Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa ...

... -5- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2019 KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, TTD MUHAMMAD SYARIF BANDO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL ...

... PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 106 ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

APBD

Hasil pencarian pada file:

... em aran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ~2. cang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan n ara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik : donesia Tahun 2004 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4138 ); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 3569); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. ...

... Kasi Psnvusunan APBD Ka bid Anc ca ran Ke ala DPPKAD Sekretaris Daerah TELAH DITELITI OLEH BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR J. ...

... pada tanggal ,, J4n""', 10\fo SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, SUNARNA Ditetapkan di Klaten pada tanggal ,, Januc:1r c .tou> BUPATI KLATEN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ...

... Pasal4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 ...

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020
Peta Jalan Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional

Pemuda dan Olah Raga Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undarig-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. ...

... Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia . dan Kebudayaan (Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nemer 60); Pembangunan Persepakbolaan ...

... Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 589 WIDODO EKATJAHJANA ttd. ...

... DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLlK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2020 MUHADJIR EFFENDY ttd. ...

... MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8Juni 2020 Agar. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ...

... LatarBelakang Sepakbola adalah olahraga paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. ...

... $2 triliunatau setara dengan Rp20 ribu triliun.PadaPialaDunia 2010 diAfrikaSelatan, sepertidikutipGoal2014, BAB I PENDAHULUAN PETAJALAN PERCEPATANPEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL LAMPIRAN PERATURAN ...

... MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETAJALAN PERCEPATANPEMBANGUNAN PERSEPAKBOLAAN NASIONAL -5- ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2019
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 26. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari ...

... BUPATI MAMUJU TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU TENGAH ...

... Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan ...

... Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah ...

... DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2013
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Pe erintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737); 12. ...

... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR/11/ 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012; 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah ...

... an - ndang omor 12 Tahun 1992 tentang Sistem B didaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); i .Jawa ...

... Gubemur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Rincian Alokasi ...

... dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten ~'L'""'" Tahun Anggaran 2013; a rat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik mnone . a Tahun 1945; Menimbang BUPATI KLATEN ...

... , TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEK.TOR PERTANIAN DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NO MOR 1 TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI KLATEN ...

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008
Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... daerah dan dinamika perkembangan kawasan perkotaan menuntut perlunya penyesuaian penyelenggaraan perencanaan kawasan perkotaan; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman ...

... Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. ...

... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 4 tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Pasal 37 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ...

... Pasal 5 (1) Nama, batas wilayah dan fungsi kawasan perkotaan yang berada di dalam wilayah kabupaten ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten. (2) Nama, batas wilayah dan fungsi kawasan perkotaan yang ...

... merupakan bagian dari dua atau lebih daerah kabupaten sebelum ditetapkan dengan peraturan daerah masingmasing kabupaten terlebih dahulu mendapat persetujuan gubernur. (3) Penentuan nama, batas dan fungsi ...

... aspek idiologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi, dan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pendekatan pengembangan wilayah terpadu; c. peran ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap II
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan,
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021
Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496J sebagaimana ...

... telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 2 ...

... NOMOR 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 BUPATI BEKASI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam ...

... Mengingat : 1. 2. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009
Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 8. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ...

... Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (3) Subbagian ...

... Peraturan Bupati. ...

... . (2) Laboratorium Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2023
Badan Usaha Milik Gampong

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

... 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan ...

... Wali kota Lhokseumawe Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 16); 18.Peraturan Wali kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116 ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495); - 1- ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2022
Penyelenggaraan Inovasi Di Daerah
Hasil pencarian pada file:

... 2 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), UndangUndang Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); ...

... 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. ...

... Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekslusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan