Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,029 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2019

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download :
Perda No. 1 2019 IMTA.docx

Abstrak

Retribusi-TKA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 94

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan besaran Tarif Retribusi dan Pemanfaatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Dasar hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PERMEN.12/2013/2008, tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Peratuan daerah ini berisi tentang, pengenaan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2018

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor ·17 Tahun 201~ tentang ' . · Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20b8 tentang . ' Usaha -Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara I Rebuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor ...

... I Negara Republik Indonesia Nomor 4866); I 5. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun l2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan · [Lernbaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan 'Lembaran 10Negara depublik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Tahun 2018.pdf

... Pernbentukan Daerah-Daerah ,Tingkat II di; Sulawesi (Lembaran Negara Repliblik Indonesia Tahun 1959 Nomor ' I . . ...

... I I ' 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I I ol '1 I Mengingat : 1., Pasal 1~ ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik I Indonesia Tahun 1945; I • 2. ...

... , USAHA MIKRO DAN KE~IL , I I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ' I 'I I I PERATURAN D,AERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW I ' ' I NO MOR 1. TAHUN 2018 I PROVINS! ...

Hal. 1, File: Perda No. 1 Tahun 2018.pdf

... SULAWESI UTAM NOMOR (8/2017) ·I;,EMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGQNDOW TAHUN 2017 NOMOR .i I , 2018 .. ...

... I ' Agar setiap :orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ' Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kab1;1J? ...

... aten Bolaarig Mongondow. ' BABV KETENTUAN PENtrrUP . ' (5) .l)etentuan: lebih lajut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan -sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan ...

Hal. 20, File: Perda No. 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perda No. 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PEMBERDAYAAN-UMKM

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.KAB.BOLMONG2018/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

ABSTRAK:

- Bahwa koperasi, usaha mikro dan kecil sebagia salah satu pembangunan ekonomi memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi koperasi, UMKM di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diberdayakan; - Pemda perlu membuat landasan hukum untuk pemberdayaan dunia koperasi dan UMKM yang ada di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 25 Tahun 1992; - UU No. 20 Tahun 2008; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 17 Tahun 2013; - Permendagri No. 80 Tahun 2015
- Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Pemda (Dinas), masyarakat dan Dunia Usaha; - Pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui fasilitas pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi usaha, dukungan kelembagaan; - Pemberdayaan UMKM melalui Fasilitasi dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; - Pemda mendorong Usaha Menengah dan Usaha Besar serupa untuk dapat memasarkan produk dari Usaha Mikro dan Kecil.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
24 halaman, terdiri dari 20 halaman batang tubuh (39 Pasal) dan 4 halaman lampiran.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 1 Tahun 2020

PENETAPAN PAGU DANA KELURAHAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15); 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46); ...

Hal. 3, File: Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro No 1 Tahun 2020.pdf

... ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, pemerintah daerah menetapkan pagu ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); ...

Hal. 1, File: Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro No 1 Tahun 2020.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); ...

Hal. 2, File: Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro No 1 Tahun 2020.pdf

Download :
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro No 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

APBD

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN PAGU DANA KELURAHAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah menetapkan pagu DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan di Lingkungan Kota Metro yang diatur dengan Peraturan Walikota 2. Agar pelaksanaan kegiatan pembagunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum 2. Bab II : Pagu Alokasi Dana Kelurahan 3. Bab III : Kegiatan 4. Bab IV : Penganggaran 5. Bab V : Pelaksanaan Kegiatan 6. Bab VI : Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 7. Bab VII : Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
16

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 ten tang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221); 9. ...

... Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin Lokasi; 10. ...

Hal. 2, File: Perwal Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA LUBUKLINGGAU, a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah ...

... Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 383g); ...

Hal. 1, File: Perwal Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... Izin Lokasi; 2. Izin Mendirikan Bangunan; 3. Izin Pan ti Asuhan; 4. Izin Panti Jompo; 5. Izin Praktek Dokter Umum; 6. Izin Praktek Dokter Gigi; 7. Izin Praktek Dokter Spesialis; 8. ...

... Izin Kerja Analisis Kesehatan 11. Izin Praktek Bidan 12. Izin Kerja Bidan; 13. Izin Kerja Perawat; 14. Izin Praktek Perawat; 15. Izin Kerja Perawat gigi; 16. Izin Kerja Radiologi; 1 7. ...

... Izin Promosi Kesehatan; 31. Izin Praktek Psikiater; 32. Izin Penelitian Laporan akhir (D.1,D.2,D.3,D.4); 33. Izin Penelitian Skripsi Starta 1 (S. l); 34. Izin Penelitian Tesis Starta 2 (S.2); 35. ...

Hal. 5, File: Perwal Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau

Download :
Perwal Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Perizinan-Pendelegasian-Kewenangan-PELAYANAN-TERPADU

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2017/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Adanya Perubahan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau. Urusan Pemerintah Kota Lubuklinggau menyangkut Pelayanan Perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur, Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tidak relevan lagi sehingga perlu di ganti.
Dasar Hukum Perwali ini adalah UU No. 3 tahun 1982; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2007; UU 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; Perpres No. 97 tahun 2014; Permenag/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999; Perda Kota Lubuklinggau No. 1 Tahun 2012; Perka BKPM No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Lubuklinggau No. 7 Tahun 2016; Perwali Lubuklinggau No. 53 Tahun 2016.
Materi Pokok yang diatur dalam Perwali ini antara lain mengatur mengenai ketentuan umum, Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, Jenis-jenis Perizinan yang Didelegasikan Kewenangan Penandatanganannya, Kewenangan Penandatanganan Perizinan, Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin, duplikasi izin dan pengesahan salinan izin, pembinaan teknis serta pengawasan ketaatan terhadap perizinan, Pencabutan izin. Jenis-jenis Perizinan yang telah dikeluarkan belum habis masa berlakunya maka tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Pasal 19, Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kata Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18, ( 1) Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau. (2) Hal-hal yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
10 Hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 1964 Nomor 7 ) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 1 9 6 4 Nomor 9 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. ...

... telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2 0 0 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u ...

... 2 0 0 4 N o m o r 9 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Ta h u n 2 0 0 7 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan ...

Hal. 2, File: (140) PERGUB NOMOR 01 TAHUN 2014.pdf

... GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ...

... Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 0 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu disesuaikan dengan dinamika ...

... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, h u r u f b dan h u r u f c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur N o m o r 0 9 Ta h u n 2 0 1 ...

Hal. 1, File: (140) PERGUB NOMOR 01 TAHUN 2014.pdf

... (3) Kegia tan sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (2) difasilitasi o l e h Sekretariat DPRD. 3. ...

... Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2014 NOMOR : 294 4 ...

Hal. 4, File: (140) PERGUB NOMOR 01 TAHUN 2014.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Mengubah sebagian :

PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Download :
(140) PERGUB NOMOR 01 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

revisi kedudukan keuangan pimpinan anggota dprd sulteng

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD2014/NO.294

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

ABSTRAK:

bahwa pemberian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran; bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; Permendagri Nomor 21 Tahun 2007; Pergub Sulteng Nomor 9 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Pergub Sulteng Nomor 9 Tahun 2012 diubah sebagai berikut: 1) Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 12 diubah; 2) Ketentuan huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f ayat (2) Pasal 15 diubah; 3) Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf c dan huruf d.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2014.
Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 9 Tahun 2012
4 halaman

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021

Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 9. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia ...

Hal. 3, File: Permen PPPA No 1 Thn 2021 ttg DAK.pdf

... PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN ...

... (6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Hal. 1, File: Permen PPPA No 1 Thn 2021 ttg DAK.pdf

... kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

... Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133); jdih.kemenpppa.go.id ...

Hal. 2, File: Permen PPPA No 1 Thn 2021 ttg DAK.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PPPA No. 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2022

Download :
Permen PPPA No 1 Thn 2021 ttg DAK.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 1, BN.2021/No.63, https://jdih.kemenpppa.go.id/ : 13 hlm.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473); 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Pelayanan PPA;Pengelolaan dan Pelayanan PPA; Ketentuan Penutup; Mekanisme Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
61 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 7. ...

... Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 459); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kem.enterian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); 14.Peraturan Menteri ...

Hal. 2, File: Permendagri Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... Undang-Uridang Nomor .23 Tahun 2014 Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587); 1. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. ...

... REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1TAI-ItJN2015 MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA ...

Hal. 1, File: Permendagri Nomor 1 Tahun 2015.pdf

... MEMUTUSKAN: 15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 ...

... Indonesia Tahun 2013 Nornor 1350); 17.Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tcntang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...

... Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40). ...

Hal. 3, File: Permendagri Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Mencabut :

PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Download :
Permendagri Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2022

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2022-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Abstrak

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 - 2025

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2022-2025

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ten tang Kepariwisataan dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Maros Tahun 2022 - 2025;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; · 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Unciang Nomor i 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang · Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan · Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi dan Kabtipaten/Kota [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015- 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2); 1 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karts Maros Pangkep (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Kawasan Taman Wisata Bantimurung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Tahun 1987 Nomor 3, Seri D Nomor 3); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pelestarian Situs dan Benda Cagar Budaya Dalam Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 96); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 (lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Maros, Pembangunan, Wisata, Wisatawan, Pariwisata, Kepariwisataan, Daya Tarik Wisata, Daerah Tujuan Wisata, Daerah Tujuan Pariwisata. BAB II KEDUDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Kedudukan RIPPAR-KAB, Pelaksanaan RIPPAR-KAB, Bagian Kedua Ruang Lingkup Pelaksanaan RIPPAR-KAB, Pembangunan Kepariwisataan Daerah. BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN CAKUPAN RIPPAR-KAB Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan RIPPAR-KAB, Bagian Kedua Cakupan RIPPAR-KAB, Bagian Ketiga Visi, Bagian Keempat Misi, Bagian Kelima Tujuan, Bagian Keenam Sasaran, Bagian Ketujuh Arah Pembangunan Kepariwisataan, Bagian Kedelapan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisataan, Bagian Kesembilan Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata, Bagian Kesepuluh Program dan Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan. BAB IV PENDANAAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2022.
TAHUN 2022 NO 1
22 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2015

Pemilihan Kepala Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 11. ...

Hal. 2, File: Perda-Polman-No.-1-Tahun-2015_Pilkades.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); ...

Hal. 1, File: Perda-Polman-No.-1-Tahun-2015_Pilkades.pdf

... c. dialog; d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan ...

... Pasal 37 (1) Pelaksana Kampanye dilarang: a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. ...

... melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongandan/atau Peserta pemilihan yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba ...

Hal. 13, File: Perda-Polman-No.-1-Tahun-2015_Pilkades.pdf

Download :
Perda-Polman-No.-1-Tahun-2015_Pilkades.pdf

Abstrak

kepala-desa

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.74 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.2 Tahun 2015.
dalam PERDA ini diatur mengenai Prosedur Pemiihan Kepala Desa, dan Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015.
mencabut berlakunya Peraturan Daerah No.10 Tahun 2006 sen=bagaimana telah diubah ke dalam PERDA No.6 Tahun 2013.
24 halaman, Penjelasan 7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21); dan 9. ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2019 ocr.pdf

... KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823 ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2019 ocr.pdf

... -3- Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan BUPATI BENGKAYANG MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN ...

... 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG. t I PASAL I j Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pehbentukan dan Susunan ...

... Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tipelogi A menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan ...

Hal. 3, File: Perda No 1 Tahun 2019 ocr.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bengkayang No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
PERDA Kab. Bengkayang No. 5 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Download :
Perda No 1 Tahun 2019 ocr.pdf

Abstrak

SOTK

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/NO.1, LL KAB.BENGKAYANG: 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat saerah dan unit kerja pada perangkat daerah memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.46 Tahun 2008, Permendagri No.140 Tahun 2017, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 3, Pasal 12, Pasal13, dan Pasal 14 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 2 halaman penjelasan.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT