Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,035 detik

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2017

Pedoman Analisis Beban Kerja Dan Perhitungan Formasi Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... 2017, No.165 -2- Indonesia Nomor 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); ...

Hal. 2, File: Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 165, 2017 BPKP. Perhitungan Formasi. Analisis Beban Kerja. Pedoman. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id ...

Hal. 1, File: Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis; 14. ...

... Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penugasan Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1178); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA ...

Hal. 3, File: Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Download :
Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2023

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 2 ...

Hal. 2, File: PerBup MuBa No 1 Tahun 2023.pdf

... Pemberdayaan Masyarakat; (2) Prioritas kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah pada Penyelenggaraan Belanja : a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; b. jaminan kesehatan bagi ...

... Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Nomor Tahun ...

Hal. 7, File: PerBup MuBa No 1 Tahun 2023.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 611); 9. ...

... Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455) ...

... Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 10); Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Epil Barat Kecamatan Lais ...

Hal. 3, File: PerBup MuBa No 1 Tahun 2023.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

Download :
PerBup MuBa No 1 Tahun 2023.pdf

Abstrak

TATA CARA-PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN-ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN KEUANGAN-LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2023/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 47 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah No 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah No 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 87 Tahun 2018; Peraturan Bupati No 88 Tahun 2018; dan Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, pengelolaan alokasi dana desa, sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.
12 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2023

Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palembang

Badan Layanan Umum Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... - 2 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. ...

... Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1206); 8. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 11. ...

Hal. 2, File: PERWALI Kota Palembang No_1_THN_2023.pdf

... Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota; c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2011 ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang ..... ...

Hal. 1, File: PERWALI Kota Palembang No_1_THN_2023.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR TAHUN 2023 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PALEMBANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN ...

... Pelavanan Pengobatan Umum 1. pemeriksaan kesehatan umum untuk pasien baru 10.000 rawat jalan/lansia/ dewasa/bayi 2. pemeriksaan kesehatan umum untuk pasien lama 10.000 rawat jalan/lansia/ dewasa/bayi 3 ...

... dan buta warna) + surat keterangan 9. pemeriksaan kesehatan untuk umum dan tujuan 10.000. bekerja/ tenaga kesehatan Indonesia (belum termasuk pemeriksaan penunjang) + surat keterangan 10. pelayanan fisioterapi ...

Hal. 10, File: PERWALI Kota Palembang No_1_THN_2023.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Palembang No. 82 Tahun 2011 tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2011 ten tang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Download :
PERWALI Kota Palembang No_1_THN_2023.pdf

Abstrak

tarif-layanan-kesehatan-pada-badan-layanan-umum-Daerah

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2023/NO.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palembang

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakata dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021
Dalam Peraturan ini mengatur definisi Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Diatur mengenai ketentuan umum, kegiatan yang dikenakan tarif, kerjasama dengan pihak lain, keringanan biaya dan/atau pembebasan tarif, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Walikota No 82 Tahun 2011 tentang Biaya Jasa pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2011 ten tang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat
9 hlm, Lampiran : 10 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2022

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEEMRINTAH KOTA KENDARI

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

... Penyelenggaraan Jaringan Telekomuoikasi (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250); 17. ...

... Peraturan Menteri Komunikasi dan lnfonnatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Jnformasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 551); 20. ...

... Daerab Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Kendari (Lembar Daerah Kata Kendari Tahun 2020 Nomor 11 ...

Hal. 4, File: PERWALI NO. 1 TAHUN 2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairoana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); -2- ...

Hal. 2, File: PERWALI NO. 1 TAHUN 2022.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pernerintah Nomor L2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot8 Nomor 182); LS. ...

Hal. 3, File: PERWALI NO. 1 TAHUN 2022.pdf

Download :
PERWALI NO. 1 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

TATA

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEEMRINTAH KOTA KENDARI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari, diperlukan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu, terintegrasi, efektif, efisien, aman, berkesinambungan dan terpelihara secara berkelanjutan; b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Teknologi lnformasi dan Komunikasi lingkup Pemerintah Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pcmbentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1IIKendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 3. Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang Tnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5952); 4. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5587), sebagairnana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 12. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nornor: 41/PER/MEN.KOMINF0/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Ketola Teknologl lnformasi dan Komunikasi Nasional; 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor: 01/PER/M.KOMINF0/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomuoikasi (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250); 17. Peraturan Menteri Komunikasl dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan lnteroperabilltas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik; 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1235); 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Jnformasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551); 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Kendari (Lembar Daerah Kata Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telab diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerab Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Kendari (Lembar Daerah Kata Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
BAB I ketentuan Umum BAB II Pembangunan PIK BAB III Tata Kelola TIK BAB IV Data dan Informasi BAB V Aplikasi BAB VI Infrastruktur Teknologi BAB VII Sumber Daya Manusia BAB VIII Monitoring dan Evaluasi TIK BAB IX Pembiayaan BAB X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2022.
34 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. ...

Hal. 3, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2023.pdf

... - 2 - Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ...

Hal. 2, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2023.pdf

... Evaluasi Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan ...

... Pasal 124 (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan. (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Wawowonua Kabupaten ...

... hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri. ...

Hal. 63, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2023.pdf

Download :
PERDA NO. 1 TAHUN 2023.pdf

Abstrak

perusahaan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan sejak Tahun 2011 dengan maksud menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN BAB III RUANG LINGKUP USAHA BAB IV MODAL BAB V ORGAN DAN PEGAWAI BAB VI SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE, AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA BAB VII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BAB VIII PENGGUNAAN LABA BAB IX ANAK PERUSAHAAN BAB X PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA WAWOWONUA KABUPATEN KONAWE SELATAN BAB XI EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BAB XIII KEPAILITAN BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
81

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau

Badan Layanan Umum Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Taljur' 2OO9 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan; 12. ...

... Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; ...

Hal. 2, File: Pergub No 1 Tahun 2019.PDF

... GUBERNUR RIAU Menimbang PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PROVINSI RIAU b. c. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA 2. ...

... Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16461; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ...

... teotang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4431); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran ...

Hal. 1, File: Pergub No 1 Tahun 2019.PDF

... Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ MENKES/ SK/ Vll2OO2 terLlarLg Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit lHospital BU Laus)i 16. ...

... Keputusan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2014 tentang Penetepan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi sebagai Badan Layanan Umum Daerah; MEMUTUSKAN: MenetAPKAN : PERATUAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Riau. 2. ...

Hal. 3, File: Pergub No 1 Tahun 2019.PDF

Download :
Pergub No 1 Tahun 2019.PDF

Abstrak

peraturan

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2019/No.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengaturan tata cata penyelenggaraan Rumah Sakit mJliputi pengaturan internal korporasi dan peraturan inlernal staf medis sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Huruf r Undan-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menyusun dan melaksanakan Peraturan lnternal Rumah Salit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau; bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik good corporate governance ) dan tata kelola klinis yang baik good clinical govermance) pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Rahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002; Keputusan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 117 (seratus tujuh belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Peraturan Internal Korporasi; Peraturan Internal Staf Medis; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
41 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19

COVID-19 / Corona

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Nomor 4350), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), Undang-Undang ...

... diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 ...

... , Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2022.pdf

... Indonesia T ahun 2020 Nomor 227); MEMUTUSKAN : M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL ...

... Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 2020 Nomor 227), MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2022.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 1 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN ...

... TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR * PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 1 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN ...

... Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, maka dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan ...

Hal. 7, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2022.pdf

Download :
PERBUP NO 1 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan covid-19 - PERUBAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. No. 2022/1, LL KAB. KEP. ARU : 6 HLM.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta pendeteksian dini potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) varian Omicron sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) varian Omicron serta Penegakkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka perlu diubah Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022.
Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2020
Penjelasan 1 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 1 Tahun 2012

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Kendari Tahun Anggaran 2012

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196T Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 2824). 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2oo1 tentang pupuk Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O7g ). 8. ...

Hal. 2, File: Perwali Kendari No.01 Tahun 2012.pdf

... Pernerintahan Daereih Provinsi, clan Pemerintahan Dzrcrah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737j. 9. ...

... Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2OII tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tal:un 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. 10. ...

... Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87 lPermentan/ SR.130/I2|2OII tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2Ot2. 17. ...

Hal. 3, File: Perwali Kendari No.01 Tahun 2012.pdf

... Ketahanan pangan Nasional. b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berirnbang diperlukan adanya subsidi pupuk. c. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Menteri pertanian ...

... Nomor 87 lPermentan/sR.r3o / 12 /2orr tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2or2 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk ...

... Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2ol2 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2oLr tentang Harga Eceran Tertinggi (FIET) Pupuk Bersubsidi untuk ...

Hal. 1, File: Perwali Kendari No.01 Tahun 2012.pdf

Download :
Perwali Kendari No.01 Tahun 2012.pdf

Abstrak

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD. 2012 /No. 1 , LL 12 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Kendari Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting daiam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan pangan Nasional; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berirnbang diperlukan adanya subsidi pupuk; c. bahwa dengan ditetapkannya peraturan Menteri pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (FIET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Kota Kenclari Tahun Anggaran 2012.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196T Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824). 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2478); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411). 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang pupuk Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079 ). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 10. Keputusan Menteri Perindustrian Oq: Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar. 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan; 12.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An - Organik. 13.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik. 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012. 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan; 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/0T.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim pengawas pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2011 Tanggal 27 Desember 2011, Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2012; 20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008). 21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Kendari Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
12

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2008

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008

APBD

Hasil pencarian pada file:

... l.cmbaran Negara Nomor 4416)~ schagaimana telah iubah dengan Peraturan Pernerintah NomOI' 37 Tahun 20()5 tentang Peru ahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2()04 tcntang Kedu ukan Protokoler dan ...

... I Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran Negara Nornor 4437); II. lludang-undung Nomor 25 Tahun 2(;04 ...

... 10 Tahun 2004 tcntang Pembentukan Per.ituran Pcrundangan-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun:'2:004 i, ! ...

Hal. 2, File: Perwali Pagaralam No 1 Tahun 2008.pdf

... Undang-undang NomOI' 8 Tahun 2001 tcntang l'cmbcntukan Ko:!~Pagar Alam (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 'Iahuu 2001 N(iJnor 8g Tambahan l.ernbaran Negara Nomor 4115L 2. ...

... Undang-undang Nomor 18Tahun 199'i tentang Pajak Daerah d31~Rerribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Noriior 41, !. ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran NegaraHomor 3569); Mcngingat bahwa mernenuhi ketentuan Pasal 6 Peratur.u, Dacrah Nomor 1 Tahun ...

Hal. 1, File: Perwali Pagaralam No 1 Tahun 2008.pdf

... Nornor 55 Tahun 2005 tcniang Dana Perimbangan (Lcrnbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2(l()5 Nornor 137, Tambahan I.cmbaran Ncgaru Nomor 4575): 20. 19. 40, Tarnbahan l.cmbaran Negara Nomor 450'1): ...

... lcmh.rran Ncgara Nomor 4574); Pcraturan Pcmcriniah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi I'cmcrintahan (Lcrnbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 200S Nornor III I Pcraturan Pcmcrintah Nomor 54 ...

... Kcunngan Radan Layanan Umum (Lembaran N~~~'.araRepublik Indonesia Tahun 2()O) Nomor 4X, Tambahan l.cmbarun Ncgara Nornor 45(2); II 17. Pcraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 200) tentang Pengelolaan , ...

Hal. 3, File: Perwali Pagaralam No 1 Tahun 2008.pdf

Download :
Perwali Pagaralam No 1 Tahun 2008.pdf

Abstrak

penjabaran-anggaran pendapatan dan belanja daerah

2008

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2008/No.1.Seri A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

Menenuhi ketentuan Pasal 6 Perda No. 1 Tahun 2008 tentang APBD TA 2008, perlut ditetapkan Perwako tentang Penjabaran APBD TA 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD TA 2008.
Dasar Hukum : UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur mengenai penjabaran APBD TA 2008.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2008.
5 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Republik Indonesia omor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

Hal. 2, File: PERDA 1 TAHUN 2020 TENTANG TIBUM KABUPATEN LANDAK.pdf

... Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Dengan Persetujuan ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Landak. 2. ...

Hal. 3, File: PERDA 1 TAHUN 2020 TENTANG TIBUM KABUPATEN LANDAK.pdf

... Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 29 Juli 2020 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH ...

... KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: ( 1 )/( 2020 ) Diundangkan di Ngabang pada tanggal 29 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD VINSENSIUS ...

Hal. 26, File: PERDA 1 TAHUN 2020 TENTANG TIBUM KABUPATEN LANDAK.pdf

Download :
PERDA 1 TAHUN 2020 TENTANG TIBUM KABUPATEN LANDAK.pdf

Abstrak

pertahanan dan keamanan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/NO.1, LL Kab. Landak : 33 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat yang dinamis, aman, nyaman, tertib dan kondusif diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan;
Dasar hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PP No. 16 Tahun 2018.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ketertiban Umum; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
26 Halaman dan 7 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT