Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,029 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriDalam NegeriNomor21Tahun 2011; 25. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 2011 Nomor 450) sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor14 Tahun 2016 (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor541); 26. ...

Hal. 4, File: 01 TAHUN 2017.pdf

... 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5155); 15.Peraturan Pemerintah Nomor ...

... 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun ...

Hal. 3, File: 01 TAHUN 2017.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4712); 12.Peraturan Pemerintah ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5340); 13.Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005 ...

Hal. 2, File: 01 TAHUN 2017.pdf

Download :
01 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan untuk digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaannya
UU No.28 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.32 Tahun 2011; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.32 Tahun 2011; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.17 Tahun 2009; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.13 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang prinsip-prinsip pelaksanaan APBD, pelaksanaan pengelolaan APBD, pergeseran anggaran, pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar atau lokakarya serta kegiatan lainnya, dana bantuan sosial dan dana hibah, kerja lembur, dan pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2012

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2012

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 38.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5219); 39.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ...

Hal. 7, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... 5 21.Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ...

... Indonesia Tahun 2010 NomOT 1I0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585); 25.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan ...

Hal. 5, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012.pdf

... 4 15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

... Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ...

... Negara Republik Indonesia Nomor4502); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Majalengka No. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2012

Download :
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 1 Tahun 2014

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun Anggaran 2013

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. ...

Hal. 2, File: Perda_1_2014.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 2); Dengan ...

Hal. 3, File: Perda_1_2014.pdf

... SALINAN BUPATI MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO ...

... Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan yang dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor B. 369.VIII ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...

Hal. 1, File: Perda_1_2014.pdf

Download :
Perda_1_2014.pdf

Abstrak

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2013

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2014 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah, maka Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No. 28 tahun 1999 3. UU No 3 Tahun 2003 4. UU No. 17 Tahun 2003 5. UU No. 1 Tahun 2004 6. UU No. 32 Tahun 2004 7. UU No. 33 Tahun 2004 8. UU No. 28 tahun 2009 9. PP No. 24 tahun 2005 10. PP No. 58 Tahun 2005 11. PP No. 8 Tahun 2006 12. Permendagri No. 13 Tahun 2006 13. Permendagri No. 32 Tahun 2011 14. Permendagri No. 1 Tahun 2014 15. Perda Kab.MukoMuko No. 39 Tahun 2011 16. Perda Kab.MukoMuko No. 2 Tahun 2013
Peraturan daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten mukomuko tahun anggaran 2013. Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan Atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
6

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ...

... Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. ...

Hal. 3, File: Perda 1 Tahun 2019 ttg RPJMD.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

Hal. 2, File: Perda 1 Tahun 2019 ttg RPJMD.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3); 16. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26); Dengan persetujuan bersama ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Nusa tenggara Barat; 2. ...

Hal. 4, File: Perda 1 Tahun 2019 ttg RPJMD.pdf

Download :
Perda 1 Tahun 2019 ttg RPJMD.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2019 - 2023

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, jdih provinsi ntb

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 1958, UU No. 4 1993, UU No. 25 2004, UU No. 12 2011, UU No. 23 2014, PP No. 39 2006, PP No. 8 2008, PP No. 17 2017, Perpres No. 29 2014, Permendagri No. 54 2010, Permendagri No. 8 2014, Perda Kota Mataram No. 27 2001
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum, Prinsip Dan Pendekatan, Perencanaan, Anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
-
-
23

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2015

Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 20. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 21. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); ...

Hal. 3, File: perbup sukoharjo No 1 Tahun 2015.pdf

... - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. ...

Hal. 2, File: perbup sukoharjo No 1 Tahun 2015.pdf

... kepesertaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. ...

Hal. 1, File: perbup sukoharjo No 1 Tahun 2015.pdf

Download :
perbup sukoharjo No 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

JAMINAN-PELAYANAN-KESEHATAN-BAGI-MASYARAKAT-MISKIN-DAN-ATAU-TIDAK-MAMPU-DI-KABUPATEN-SUKOHARJO

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2015/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo maka perlu memperjelas dan mempermudah prosedur pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo; b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu mengatur jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo; c. bahwa dalam rangka memperluas kepesertaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Di Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Kepesertaan Jamkesda yang berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan daerah adalah : a. masyarakat yang tercantum pada data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati; b. bayi baru lahir dari peserta RTS dan JKN PBI per 1 Januari 2015 maksimal sampai anak ke tiga; c. penyandang disabilitas; d. penderita HIV/AIDS; e. balita gizi buruk dari keluarga miskin; f. kejadian luar biasa yang ditetapkan pemerintah daerah; g. bencana alam daerah pasca tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; h. peserta yang diajukan oleh dinas sosial yang meliputi : gelandangan, anak terlantar, penghuni panti yang mendapat surat rekomendasi dari dinas sosial, penghuni rumah tahanan melalui rekomendasi kepala rutan; dan i. penyakit katastropik kronis dan Ibu bersalin resiko tinggi miskin maksimal anak ke tiga yang telah ditetapkan sejak tribulan pertama kehamilan kecuali yang dilayani di RSUD yang dinyatakan oleh medis dan telah mendapatkan rekomendasi Bupati yang terdiri dari : 1. penderita gagal ginjal terminal yang membutuhkan pelayanan cuci darah (dialisis), baik berupa Hemodialisis (HD) maupun Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis (CAPD), termasuk obat; 2. penyakit jantung, baik tindakan invasive maupun non invasive, termasuk obat; 3. penyakit kanker yang membutuhkan perawatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis operatif, tindakan radioterapi maupun pengobatan kemoterapi, termasuk obat; 4. penyakit kelainan darah meliputi thalasemia, hemofilia, dan kelainan darah lainnya; dan 5. penyakit dengan gangguan jiwa. j. kasus kejadian ikutan pasca imunisasi dasar di puskesmas dan jaringannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 1 Tahun 2017

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran ...

... Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ...

... , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 2, File: pergub-1-2017.pdf

... bahwa Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ...

... Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ...

Hal. 1, File: pergub-1-2017.pdf

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok ...

... Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...

... dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN ...

Hal. 3, File: pergub-1-2017.pdf

Download :
pergub-1-2017.pdf

Abstrak

TENTANG-TAMBAHAN-PENGHASILAN-BERDASARKAN-PERTIMBANGAN-KONDISI-KERJA-PADA-BADAN-PENGELOLA-KEUANGAN-DAN-ASET-DAERAH-PROVINSI-BALI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

ABSTRAK:

a.bahwa Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja Kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Daerah Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 32) sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
BAB I Ketentuan Umum BAB II Maksud dan Tujuan BAB III Ruang Lingkup Besaran Alokasi Anggaran Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non PNS di LIngkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan

APBD

Hasil pencarian pada file:

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 6. ...

... Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O; 7. ...

Hal. 2, File: perbup 01 2018 new.pdf

... Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan. 2. ...

... Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 10. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4~/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018; 11. ...

Hal. 3, File: perbup 01 2018 new.pdf

... a. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 tahun 2017 Ten tang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai ...

... Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2. ...

Hal. 1, File: perbup 01 2018 new.pdf

Download :
perbup 01 2018 new.pdf

Abstrak

pedoman perjalanan dinas

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non PNS di LIngkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 tahun 2017 Ten tang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengari ketentuan yang berlaku
1. UU Drt No. 4 Tahun 1956 2. UU No. 5 Tahun 2014 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 24 Tahun 2004 5. PP No. 58 Tahun 2005 6. Permendagri No. 13 Tahun 2006 7. Permendagri No. 57 Tahun 2011 8. Permenkeu No. 113/PMK.05/2012 9. Permendagri No. 33 Tahun 2017 10. Permenkeu No. 49/PMK.02/2017 11. Perda Kab. Bengkulu Selatan No. 09 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai: 1. Komponen Biaya Perjalanan Dinas 2. Golongan Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas: a. Golongan A: Bupati dan Wakil Bupati b. Golongan B: Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah c. Golongan C: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II b) d. Golongan D: Pejabat Administrator (Eselon III) e. Golongan E: Pejabat Pengawas (Eselon IV) f. Golongan F: Pelaksana Golongan IV dan III g. Golongan G: Pelaksana Golongan II dan I

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017
16

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2020

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020 - 2040

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomoi 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345), 23. ...

... Peracuran Menrert Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi R&ncangnn Ptraturan Daerah tcntang Rencana Tata Ruang Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464|, 24 Peraturan Menteri ...

... Indonesia yang memegang kekuasaan pemenntahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Mrnteri sebagajmana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Areh ...

Hal. 4, File: Qanun No 1 Thn 2020 Ttg Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.pdf

... QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA ZONASl WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAUKECIL ACEH TAHUN 2020-2040 BISMlLLAHlRRAHMANIRRAHIM DENOAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGAS1H LACI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ...

... ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Memmbang � a bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerirtah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between 7"He ...

... ayat {S] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang ...

Hal. 1, File: Qanun No 1 Thn 2020 Ttg Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.pdf

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautari (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), 12 Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaiaan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21. ...

... Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wdayah Per'ahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574); 17 Peraturan ...

Hal. 3, File: Qanun No 1 Thn 2020 Ttg Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.pdf

Download :
Qanun No 1 Thn 2020 Ttg Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.pdf

Abstrak

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020 - 2040

2020

Qanun NO. 1, LA.2020/NO.1

Qanun tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ACEH TAHUN 2020 - 2040

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic Of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Bahwa sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh memiliki potensi untuk perikanan tangkap, wisata dan perikanan budidaya belum dikelola secara optimal, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang signifikan; - Bahwa untuk mewujdukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu ditetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 4 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2013; PP Nomor 68 Tahun 2014; PP Nomor 3 Tahun 2015; PP Nomor 23 Tahun 2015; PP Nomor 46 Tahun 2017; PP Nomor 24 Tahun 2018; PP Nomor 32 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2016; Permen kelautan dan perikanan Nomor 23.PERMENKP/2016; Permendagri Nomor 116 Tahun 2017; Permendagri Nomor 4 Tahun 2019; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 88 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Jangka Waktu dan fungsi, BAB III Lingkup Wilayah, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi, BAB IV Rencana Alokasi Ruang, BAB V Indikasi Program. BAB VI Peraturan Pemanfaatan Ruang, BAB VII Perizinan, Insentif, dan Disinsentif, Serta Arahan Pengenaan Sanksi, BAB VIII Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, BAB IX Monitoring dan Evaluasi, BAB X Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, BAB XI Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat, BAB XII Larangan, BAB XIII Tim Koordinasi Penataan Ruang Aceh, BAB XIV Kerja Sama, BAB XV Penyelesaian Sengketa, BAB XVI Gugatan Perwakilan, BAB XVII Sanksi, BAB XVIII Ketentuan Penyidikan, BAB XIX Ketentuan Pidana, BAB XX Ketentuan Lain-lain, BAB XXI Ketentuan Peralihan, BAB XXII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2019.
244

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2004

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggran pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002Nomor 73 Tambahan lembaran Negara Nomor 4212); 19. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan peneriman pendapatan lain-lain; 21. ...

... Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah 22. ...

Hal. 4, File: Perda No 1 th 2004 ttg Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

... 2 lembaran Negara Nomor 3839); 2. ...

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara. 7. ...

... Peraturan pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 201, Tambahan lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ...

Hal. 2, File: Perda No 1 th 2004 ttg Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

... 48 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR : 1 TAHUN 2004 TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH I. ...

... PENJELASAN UMUM Dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, dengan tetap menjamin konsistensi dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia pendelegasian ...

... Pasal 86 ayat (4) UU No. 22 Tahun 1999, menegaskan bahwa Pedoman Tentang Penyusunan, Perubahan Dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan pada ayat (6) dikemukakan bahwa Pedoman Tentang ...

Hal. 48, File: Perda No 1 th 2004 ttg Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

Download :
Perda No 1 th 2004 ttg Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

Abstrak

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2004/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah dan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 110 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP no. 66 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2003; Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002; Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tanggal 20 Desember 2003.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, prosedur anggaran pendapatan dan belanja daerah, prinsip-prinsip pengelolaan kas, pelaksanaan barang dan jasa, sistem akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, kerugian keuangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 63 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Laut No. 1 Tahun 2016

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...

Hal. 2, File: Perda Balut 2016_01.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); ...

Hal. 1, File: Perda Balut 2016_01.pdf

... memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. ...

... (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. ...

... Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan ...

Hal. 7, File: Perda Balut 2016_01.pdf

Download :
Perda Balut 2016_01.pdf

Abstrak

Kepala desa - pemilihan dan pemberhentian

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga perlu Kepala Desa untuk memimpin pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; bahwa untuk menetapkan Kepala Desa yang akuntabel dan kompeten serta didukung sepenuhnya oleh rakyat, maka diperlukan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah menetapkan kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa setempat warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi persyarakatan. Pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, pemilihan kepala desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa di wilayah kabupaten banggai laut. Masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pemilihan kepala desa dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan dan pemberhentian kepala desa bertujuan : a. Menjamin hak warga Negara atau masyarakat untuk dapat dipilih sebagai calon kepala desa dan memilih calon kepala desa; b. Menjamin agar penyelenggaraan pemilihan umum kepala desa berjalan secara demokratis, transparan, jujur dan adil.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2016.
28 halaman; Penjelasan 3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT