Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... IndonesiaTahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 2687); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah IndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578 ); 4. ...
... Kedua atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 310); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ...
... 1 GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Menimbang ...
... Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan ...
... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil; SALINAN ...
... Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 16. ...
... Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 18. ...
... Pasal 2 Prinsip pemberian TPP kepada setiap PNS meliputi: a. pengalokasian anggaran TPP telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran; bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Tahun 2016 masih menggunakan penilaian berdasarkan disiplin, serta penentuan kriteria dan pengaturan pengurangan belum rasional, disamping belum menampung kondisi pengalihan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diotonomikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan pembentukan perangkat daerah baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan yang memenuhi rasa keadilan maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Prinsip pemberian TPP kepada setiap PNS meliputi: (1) pengalokasian anggaran TPP telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; (2) memenuhi kriteria; dan (3) mencukupi pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016
20 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4574); 17. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4575); 18. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4577); 20. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 13. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... IndonesiaNomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 a RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4659 ...
... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4737); 24. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5165); 25. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor2Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD -2014 Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor2); 29. ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Belitung Tahun 2012 No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Belitung menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/033/DPPKAD/2012.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perda Kab. Belitung No. 3 Tahun 2005; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2007; Perda Kab. Belitung No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Belitung No. 2 Tahun 2010; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2010; Perda Kab. Belitung No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Belitung No. 16 Tahun 2011; Perda Kab. Belitung No. 17 Tahun 2011; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yaitu bahwa Pendapatan Daerah sebesar Rp544.864.590.800,00, Belanja Daerah sebesar Rp616.147.117.800,00. Sedangkan pembiayaan daerah, penerimaan sebesar Rp74.982.527.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp3.700.000.000,00.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2012.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2006
... Peraturan Pemertntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4138); 18. ...
... RepublikIndonesiaNomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4574); 21. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 rentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3952); 8. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tEntang Tata eara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (L.embaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3312) sebagaimana telah diubah ...
... Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3685) sebagaimana ...
... 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1820 2. ...
... 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ra RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5679 ; 3. ...
... Peraturan Pemerintah RepublikIndonesiaNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5887 ; ...
... Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 2. ...
... BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Komplek Gedung Perkantoran ( Temiang Km.5. ...
... BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... tanggal 26 Januari 2017 BUPATI PASER, YUSRIANSYAH SYARKAWI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 26 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, AJI SAYID FATHUR RAHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ...
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - UPT KOMPLEK GEDUNG PERKANTORAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Komplek Gedung Perkantoran Km.5 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Komplek Gedung Perkantoran Km.5 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
UU No. 27 Tahun 1959;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang:
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Eselonisasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4712); 6. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4578); \ 7. ...
... Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor310); 9. ...
... Uridang-Undang Nomor 7Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara RepublikIndonesia -Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4114); 2. ...
... IndonesiaNomor 4438); 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) ...
... Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); 4. ...
... ·BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal10 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI)Pimpinan ...
... dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 4) dicabut: dan dinyatakan tidak berlaku. ...
PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2019
TUNJANGAN - KOMUNIKASI - INTENSIF - DAN - TUJANGAN - RESES - PIMPINAN - DAN - ANGGOTA DPRD
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2018/NO.1
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tujangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
untuk memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (5)
Peraturan Pemrintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
dan mencabut Permendagri nomor 21 Tahun 2007 ten tang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain ;UU No 7 Tahun 2001;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan PP No 21
Tahun 2007;PP No 58 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Perda No 13 Tahun 2006;Perda No 7 Tahun 2017;Perda No 13 Tahun 2017;Perwali No 32 Tahun 2016;Perwali No 40 tahun 2017
Materi pokok dalam peraturan ini adalah:Ketentuan Umum ,Tunjanagan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
Peraturan yang di cabut Peraturan
Walikota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan
besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI)Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017
Peraturan yang akan diatur Peraturan
Walikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjanagan Reses Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2017
Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Hasil pencarian pada file:
... RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 563); 16. ...
... Peraturan � Menteri � Perdagangan � Nomor 08/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 202); 21. ...
... Peraturan � Menteri � Perdagangan � Nomor 85/ M-DAG/ PER/ 12/ 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 2007); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANMENTERI ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3867); 11. ...
... Peraturan � Menteri � Perdagangan � Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 204); 14. ...
... Peraturan � Menteri � Pertanian � Nomor 04 / PERMENTAN/ PP.340 / 2/ 2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... -27- 103 / M -DAG / PER/ 12 / 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor 1397), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. (2 ...
... dan Impor Beras (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 1891) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 74 / M-DAG / PER/ � tentang Perubahan Atas Peraturan � Menteri ...
... Pasal 53 Pada saat PeraturanMenteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Perdagangan Nomor 103/ M-DAG/ PER/ 12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lem baran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Namar 199 Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Negara Nomor 4020); 6. ...
... Peraturan Pemerintah Nemor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Namar 127, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Negara Nomar 4890); 7. ...
... Peraruran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 65); ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5494); 4. ...
... - BADAN STANDARDISASI NASIONAL Pasal6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal djundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya. pengundangan Peraturan Kepala memerintahkan ini penempatannya Indonesia. dalam Berita Negara dengan Republik Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015 KEPALA ...
... HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2015 NOMOR 161 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas ...
... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6573); 9. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6573); 11. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jdih.pakpakbharatkab.go.id ...
... Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 310); 18. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2013 Nomor 1425); 17. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 249). ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4286); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355); 5. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan DPRD Kabupaten Pakpak Bharat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021.
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA - 2 PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Belgium relating to the Granting of Financial Assistance ...
... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1979. ...
... MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIKINDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 1979 NOMOR 1 ...
... PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIANOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM ...
... KERAJAAN BELGIA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 2 NOPEMBER 1978 Presiden RepublikIndonesia, Menimbang : a. bahwa pada tanggal 2 Nopember 1978, di Jakarta, telah ditandatangani "Agreement ...
... Amanat Presiden RepublikIndonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : … ...
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 1, LN. 1979 No. 1, LL SETNEG : 2 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan "Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Belgium Relating To The Granting Of Financial Assistance By The Government To The Republic Of Indonesia" Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Belgia, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 2 Nopember 1978
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 1979.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasrkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan peraturan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008.
1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK; 3. DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; 4. WILAYAH PEMUNGUTAN ; 5. SAAT PAJAK TERUTANG; 6. PENETAPAN; 7. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK; 8. PENGURANGAN PAJAK; 9. PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN; 10. KEDALUWARSA PENAGIHAN; 11. KETENTUAN PENYIDIKAN; 12. SANKSI ADMINISTRASI; 13. KETENTUAN PIDANA; 14. KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat