PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,028 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2017
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 4. ...

... Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ...

... 1 GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Menimbang ...

... Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan ...

... sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil; SALINAN ...

... Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 16. ...

... Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. 18. ...

... Pasal 2 Prinsip pemberian TPP kepada setiap PNS meliputi: a. pengalokasian anggaran TPP telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 3 Tahun 2019 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Diubah sebagian dengan :
  1. PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Mencabut :
  1. PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 a Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659 ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 25. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD -2014 Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 2); 29. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2006
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemertntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4138); 18. ...

... Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4574); 21. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 rentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tEntang Tata eara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 2 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah ...

... Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2017
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Komplek Gedung Perkantoran Km.5 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 2. ...

... 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ; 3. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ; ...

... Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 2. ...

... BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Komplek Gedung Perkantoran ( Temiang Km.5. ...

... BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... tanggal 26 Januari 2017 BUPATI PASER, YUSRIANSYAH SYARKAWI Diundangkan di Tana Paser pada tanggal 26 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, AJI SAYID FATHUR RAHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ...

... 2017 NOMOR 1 ...

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2018
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tujangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2018

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); \ 7. ...

... Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310); 9. ...

... Uridang-Undang Nomor 7Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia -Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 2. ...

... Indonesia Nomor 4438); 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ...

... Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. ...

... ·BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal10 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI)Pimpinan ...

... dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 4) dicabut: dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... .-1 '2..JflTU!¥ SEKRETARISDAERAHKOTALUBUKLINGGAU, NSANI BERITADAERAHKOTALUBUKLINGGAUTAHUN2018 NOMOR../.. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2019 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2019
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018
Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 563); 16. ...

... PeraturanMenteri � Perdagangan � Nomor 08/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 21. ...

... PeraturanMenteri � Perdagangan � Nomor 85/ M-DAG/ PER/ 12/ 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 11. ...

... PeraturanMenteri � Perdagangan � Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204); 14. ...

... PeraturanMenteri � Pertanian � Nomor 04 / PERMENTAN/ PP.340 / 2/ 2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... -27- 103 / M -DAG / PER/ 12 / 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1397), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. (2 ...

... dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1891) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 / M-DAG / PER/ � tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri ...

... Pasal 53 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/ M-DAG/ PER/ 12/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
  2. Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Mencabut :
  1. Permendag No. 74/M-DAG/PER/9/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103/M-Dag/Per/12/2015 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Beras
  2. Permendag No. 103/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2015
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Namar 199 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4020); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nemor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Namar 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomar 4890); 7. ...

... Peraruran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65); ...

... ); Tahun 2003 Nomor Negara Republik 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. ...

... Peraturan ... ...

... - BADAN STANDARDISASI NASIONAL Pasal6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal djundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya. pengundangan Peraturan Kepala memerintahkan ini penempatannya Indonesia. dalam Berita Negara dengan Republik Ditetapkan eli Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015 KEPALA ...

... HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 161 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BSN No. 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2021
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

APBD

Hasil pencarian pada file:

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jdih.pakpakbharatkab.go.id ...

... Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249). ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1979
Mengesahkan "Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Belgium Relating To The Granting Of Financial Assistance By The Government To The Republic Of Indonesia" Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Kerajaan Belgia, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 2 Nopember 1978

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 PERTAMA : Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Belgium relating to the Granting of Financial Assistance ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1979. ...

... MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 1 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM ...

... KERAJAAN BELGIA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 2 NOPEMBER 1978 Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa pada tanggal 2 Nopember 1978, di Jakarta, telah ditandatangani "Agreement ...

... Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : … ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2010
Penataan Dan Pembinaan Pergudangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan