... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 11.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor ...

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ...

... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): 2. 3. 4. 5. 6. 7. ...

... s1 BUPATI MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR I TAHUN 2017 TENTANG INSENTIF APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH Menimbang Mengingat KABUPATEN MUSI RAWAS ...

... mendapatkan penghargaan dalam bentuk pemberian insentif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan ...

... Bupati Musi Rawas Utara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): ...

... -2- 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. ...

... -3- Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 9. ...

... Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian ...

... BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DENGAN ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2 ...

... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) yang telah ...

... PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2002 LAMBANG DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Pakaian resmi Pemerintah Daerah dan Pakaian lainnya yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah. 2. ...

... Daerah ini ; (1) Pasal 12 Dilarang menggunakan Lambang Daerah di luar ketentuan yang berlaku.(2) BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13 Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas ...

... Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang. (2) LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI D Ditetapkan di Pada tanggal PENJABAT WALIKOTA SINGKAWANG AWANG ...

... PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA SINGKAWANG I.PENJELASAN UMUM Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan ...

... KEDUA : Pengkajian dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Tim Eksekutif Lambang Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 102 Tahun 2002. ...

... I.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. ...

... Badan Siber dan Sandi Negara tentang Logo dan Bendera Pataka Badan Siber dan Sandi Negara; Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik ...

... Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277); www.peraturan.go.id ...

... 2018, No.128 -2- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG LOGO DAN BENDERA PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA. ...

... Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ranah siber dan persandian; c. cabai rawit berwarna merah dengan 4 (empat ...

... 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) menandakan sejarah berdirinya Persandian Republik Indonesia; d. cabai rawit dan pena bulu paksi mengandung makna Badan Siber dan Sandi Negara mampu mengonsolidasikan ...

... 2018, No.128 -5- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2018 KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, ttd DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ...

... KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id ...

... Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi ...

... Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...

... Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara ...

... Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ...

... pada tanggal 9 Pebruari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, ttd FAKRUROJI LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 1, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH( 1 / 2018 ) ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017-2022 I. ...

... Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri ...

... \ ' Menetapkan - 2 3. Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; ...

... Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tent.ang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 14. ...

... Menimbang Mengingat WALIKOTA MADIUN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTAMADIUN WALIKOTA MADIUN, a. bahwa pengadaan ...

... Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; ...

... - 11 -BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik ...

... Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 28/G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Salinan sesuai dengan aslinya SERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 a.n. W ALIKOTA MADIUN NOMOR l/G SEKRETARIS DAERAH . b. HUKUM Pembina NIP. 1975011 7 199602 1 00 I ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ...

... terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan ...

... Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi ...

... dan tugas pembantuan’; 2. ...

... 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja ...

... Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daereih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemlxaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Neg£ira Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); PERANGKAT DAERAH KEBAG ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...

... ); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahsin Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); PERANGKAT DAERAH ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

... Hulu Sungai Utara, Nomor: 170/554/DPRD-HSU., Tanggal 10 Desember 2018, Perihal: Mohon Penetapan KKD Kab. Hulu Sungai Utara Tahun 2019; 2. ...

... Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7810/SJ., Tanggal 2 November 2017, Perihal: Penjelasan Terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. ...

... BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, disebutkan bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di SALINAN ...