Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,057 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2015

Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. ...

Hal. 2, File: Pergub DIY No. 1 Tahun 2015 ttg Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha.pdf

... GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ...

... Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi setelah dilakukan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN ...

Hal. 1, File: Pergub DIY No. 1 Tahun 2015 ttg Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha.pdf

... Pasal I Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Daerah ...

... Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6) pada Lampiran diubah sehingga struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian ...

... tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ...

Hal. 3, File: Pergub DIY No. 1 Tahun 2015 ttg Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERGUB Prov. DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

JASA USAHA – RETRIBUSI – PERUBAHAN

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BD.2015/NO.1

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Tarif retribusi yang telah dilakukan peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Setelah dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian terdapat beberapa tarif dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1950. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribrusi Jasa Usaha yang diubah, yaitu ditambahkan Pasal I dan Penambahan Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2015.
Mengubah Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha
3 HLM; -

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 1 Tahun 2012

Rencana Pembangunan Desa

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nomor 4587); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik; Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. ...

Hal. 3, File: Perda Buton Utara No.01 Tahun 2012.pdf

... Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang ...

... H alam an 2 d a ri 12 ...

Hal. 2, File: Perda Buton Utara No.01 Tahun 2012.pdf

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR : 1 TAHUN 2012 PERATURAN D AERAH KABUPATEN BUTON UTARA N O M O R : t TAHUN 2012 TENTANG PEREN C AN AAN PEM BA N G U N AN DESA DEN G AN RAHM AT TUHAN VANG M A ...

... sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya mulai dari proses perencanaan sampai pengendalian; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); ...

Hal. 1, File: Perda Buton Utara No.01 Tahun 2012.pdf

Download :
Perda Buton Utara No.01 Tahun 2012.pdf

Abstrak

DESA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2012 /No. 1 , LL 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kem asyarakatan di desa, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan kemandirian desa m a ka perlu memiliki rencana yang disusun secara partisipatif sesuai dengan kew enangannya; b. bahwa untuk menyusun rencana pembangunan desa diperlukan tata cara penyusunan yang sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya mulai dari proses perencanaan sampai pengendalian; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4587); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 3851); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4389); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 59, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nom or 4690); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nom or 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 0 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2 0 0 6 Nomor 97, Tam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nom or 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan Daerah (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nom or 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 3.UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4.Undang ...

... – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ...

... Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. ...

Hal. 2, File: 1.pdf

... WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI ...

... Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah ...

... dan KotaKota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); ...

Hal. 1, File: 1.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM I. ...

... Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. ...

... Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal ICukup jelas. ...

Hal. 7, File: 1.pdf

Download :
1.pdf

Abstrak

RETRIBUSI_PARKIR_JALAN UMUM

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No.1/2017, No Reg Perda 1/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

ABSTRAK:

bahwa guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan dalam rangka memberikan landasan hukum pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; perekonomian di Kota Pekalongan yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruasruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta kepastian hukum besaran tarif, maka perlu meninjau ulang tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Dasar Hukum penetapan Peraturan Daerah ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan KotaKota Besar dan KotaKota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23).
Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 12 dan angka 23 diubah, angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 17 dihapus 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1b), 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus dan ayat (4) diubah 4. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 5. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 6. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dihapus
8 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2020

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

... LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR HARGA PATOKAN EKSPOR ...

... (HPE) BIJI KAKAO PERIODE 1 FEBRUARI 2020 - 29 FEBRUARI 2020 NO URAIAN TERMASUK DALAM POS TARIF HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) 1. ...

... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, ttd. ...

Hal. 11, File: Permendag Nomor 1 Tahun 2020.PDF

... 6 Pasal 9 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2020 a.n. ...

... MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ttd. ...

Hal. 6, File: Permendag Nomor 1 Tahun 2020.PDF

... rt$ 44 "ftkin*P"''' MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN ...

... YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. � bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan � Menteri � Perdagangan ...

... � Nomor 36/M-DAG/ PER/ 5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan � Peraturan ...

Hal. 1, File: Permendag Nomor 1 Tahun 2020.PDF

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 17 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 94 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag Nomor 1 Tahun 2020.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2018

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2018

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490 ...

... ); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan ...

... Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

Hal. 3, File: PERDA NO 1 TAHUN 2018 PENYERTAAN MODAL PDAM.pdf

... II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 1820); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor ...

... 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TAHUN 2018 PENYERTAAN MODAL PDAM.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2018 I. ...

... UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

... 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk ...

Hal. 9, File: PERDA NO 1 TAHUN 2018 PENYERTAAN MODAL PDAM.pdf

Download :
PERDA NO 1 TAHUN 2018 PENYERTAAN MODAL PDAM.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1, TLD No.1, LL KAB. KAPUAS HULU: 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.1 Tahun 1984, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 1991, Perda No.14 Tahun 1996, Perda No.15 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal; Penganggaran; Laba Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
8 halaman dan 4 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1 Tahun 2016

Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... - 2 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 8. ...

Hal. 2, File: PERBUP NO. 1.pdf

... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang epublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 1.pdf

... DI DESA/KELURAHAN ……………………..KECAMATAN……………… KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Nomor : Pada hari ini …………..tanggal ………….bulan ………..tahun…………….. saya yang bertandatangan dibawah ini; NAMA :…………………. ...

... sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Permukiman, maka saya bersedia menyediakan ...

... Prasarana berupa : ………………… 2. Sarana berupa : ………………… 3. ...

Hal. 13, File: PERBUP NO. 1.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Hulu Sungai Selatan No. 37 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Download :
PERBUP NO. 1.pdf

Abstrak

Lingkungan Hidup

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 tahun 2013;9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meliputi: Ketentuan Hukum; Maksud Dan Tujuan; Pembentukan Tim Verifikasi; Pelaksanaan Penyerahan; Tata Cara Penyerahan; Syarat Pengajuan Permohonan; Pelaksanaan Penyerahan; Sertifikat; Sosialisasi; Pelaporan; Pembinaan,Pengendalian Dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan No. 1 Tahun 2016

Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis Dan Tenaga Teknis Lainnya Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2016.pdf

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ); ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ; 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365 ); Jalan Pelita Raya Nomor ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2016.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 14. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun ...

... Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Jaraga Sasameh Buntok Kabupaten Barito Selatan; ( Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 1 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

tambahan penghasilan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Medis, Tenaga Paramedis Dan Tenaga Teknis Lainnya Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja pelayanan kesehatan di RSUD Jaraga Sasameh seiring dengan tingginya tuntutan publik terhadap pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja untuk uang jaga sore / malam, uang jaga hari libur dan cuti hari besar keagamaan bagi tenaga medis, paramedis dan tenaga teknis lainnya di Lingkungan RSUD Jaraga Sasameh;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN; BAB III PEMBERIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB IV TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN; BAB V PENGAWASAN; BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2016.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2017

Penyelenggaraan Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... 2 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11. ...

Hal. 2, File: Perda No 1 2017 Penanaman Modal.pdf

... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); ...

Hal. 1, File: Perda No 1 2017 Penanaman Modal.pdf

... 21 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL I. ...

... UMUM Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. ...

... Sistem desentralisasi yang dilahirkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berimplikasi pada lahirnya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan ...

Hal. 21, File: Perda No 1 2017 Penanaman Modal.pdf

Download :
Perda No 1 2017 Penanaman Modal.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2022

STANDAR BELANJA KEGIATAN DI DESA

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf

... www.jdih.banglikab.go.id BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangli. 2. ...

... Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. ...

... BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa. ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

TENTANG-STANDAR-BELANJA-KEGIATAN-DI-DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BELANJA KEGIATAN DI DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perlu diatur batas tertinggi belanja kegiatan di Desa; b. bahwa untuk memberikan panduan dan kepastian besaran maksimal belanja kegiatan di Desa; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Kegiatan di Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2021 10. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2021 12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2021 13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Maksud dan Tujuan Pasal 5 Besaran Standar Belanja di Desa Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2022

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 ...

... Indonesia Nomor 6057): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 6. . ...

Hal. 2, File: PERBUP NO.1 THN 2022.pdf

... BUPATI AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 Menimbang ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah " (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang — Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 1 ...

Hal. 1, File: PERBUP NO.1 THN 2022.pdf

... Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067): 8. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 5). ...

... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Agam. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO.1 THN 2022.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Agam No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No. 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Agam Tahun 2022
perubahan pertama

Download :
PERBUP NO.1 THN 2022.pdf

Abstrak

administrasi - tunjangan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 7 Tahun 2006, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Perda Kab. Agam No. 5 Tahun 2017
Sistematika Perbup adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pengelompokkan Dan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah 3. Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 4. Tunjangan Perumahan 5. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD 6. Tunjangan Transportasi 7. Pakaian Dinas Dan Atribut 8. Kelompok Pakar Atau Tim Ahli DPRD 9. Tenaga Ahli Fraksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
12 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2020.