PERBUP Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan Pembangunan Daerah, salah satunya adalah pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagai bentuk dari koordinasi, konsultasi dan evaluasi baik dengan Pemerintah Pusat, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah lainnya maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan, serta untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih terarah, bermanfaat, dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan Daerah, perlu mengatur ketentuan terkait dengan Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2023, Permendagri No 77 Tahun 2020, PERDA Kab Bone Bolango No 7 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pelaksana dan jenis perjalanan dinas, kewenangan persetujuan dan menandatangani surat tugas dan surat perjalanan dinas, biaya dan sistem pembayaran perjalanan dinas, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2024
Hari Kerja Dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2024 (15)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan hari kerja dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, serta ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, merupakan pedoman terbaru yang telah disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan saat ini.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, PP No 49 Tahun 2018, PP No 94 Tahun 2021, Permen PAN-RB No 6 Tahun 2022, Permen PAN-RB No 7 Tahun 2022, Keppres No 68 Thaun 1995, Kepmen PAN-RB No 8 Tahun 1996.
Dalam peraturan ini diatur tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, hari kerja, jam kerja, kehadiran, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2024
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2024 (16)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayayan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birorkrasi, penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja, serta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan perangkat daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thaun 2023, UU No 20 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, PP No 49 Tahun 2018, PP No 30 tahun 2019, PP No 94 Tahun 2021, Permen PAN-RB No 3 Tahun 2020, Permen PAN-RB No 7 Tahun 2022, Permen PAN-RB No 1 Tahun 2023, PERDA Kab Bone Bolango No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab Bone Bolango No 1 Tahun 2021, Perbup Bone Bolango No 3 Tahun 2024, Surat Mendagri No 100.2.2.6/4520/OTDA.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, mekanisme kerja, proses bisnis, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah Terutang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 40 ayat (S5), Pasal 47 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (2) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah Terutang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 12 Tahun 2019, PP No 35 Tahun 2023, PERDA Kab Bone Bolango No 1 Tahun 2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Besaran Pajak Daerah Terutang termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, besaran presentase dan nilai perolehan pajak terutang, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap No. 4 Tahun 2017
Perbup Kab. Cilacap No. 127 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Dan Surat Persetujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Wilayah Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di wilayah Kab Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam negeri dan pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, maka dalam rangka pengendalian izin penelitian dan izin pengabdian masyarakat di wilayah Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang ditindaklanjuti dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, maka dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk dicabut dengan menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat yang memberikan pembatasan istilah dalam pengaturannya. Bahwa Pemberian Rekomendasi/Izin tidak dikenakan biaya dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau orang lain. Rekomendasi Penelitian dan Rekomendasi Pengabdian Masyarakat serta Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan. Jika melebihi 3 (tiga) bulan wajib mengajukan perpanjangan izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat. Sanksi yang diberikan apabila tidak sesuai dengan surat permohonan yaitu berupa pencabutan Izin Penelitian dan/atau izin Pengabdian Masyarakat. pelaporan atas Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat dan Izin Penelitian dan Izin Pengabdian dikeluarkan oleh Kepala Bappelitbangda dilaporkan kepada Bupati yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali. Pemantauan dan evaluasi oleh Bupati dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu kegiatan Penelitian dan/atau Pengabdian Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2007
Harga Jual Obat Pada Apotik RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2007/No.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Harga Jual Obat Pada Apotik RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan terjangkaunya harga obat-obatan bagi masyarakat pada apotik RSUD andi djemma masamba, maka dipandang perlu menetapkan kembali harga jual obat apotik RSUD andi djemma masamba;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas , maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara republik indionesia nomor 3826);
2. undang-undang nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II luwu utara (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 47, tambahan lembran negara republik indoneisa nomor 3826);
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286);
4. undang-undang nomor 32 tahn 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentanhg perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara republik indoensia nomor 4548);
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lemabaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438);
6. undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 150, tambahan lembaran negara republik indoensia nomor 4456);
7. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya (lembaran negara republik indoensia tahun 1991 nomor 90, tambahan lembaran negara republik indoensia nomor 3456);
8. peraturtan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerinatahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737);
9. peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 53 tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten luwu utara sebagai daerah otonomi (lembaran daerah kabupaten luwu tahun 2000 nomor 82);
10. peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 04 tahun 2003 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum (lembaran daerah kabupaten luwu tahun 2003 nomor 05);
pasal 1 : keuntungan obat
pasal 2 : keuntungan obat sebesar 25%
pasal 3 : pendistribusian jasa
pasal 4 : dengan ditetapkannya peraturan ini
pasal 5 : peraturan bupati ini dinyatakan mulai
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2007.
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2019
PERWALI Kota Bekasi No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Sewa Panggung Reklame Milik Pemerintah
perusahaan - umum - daerah - air - minum - tirta - patriot
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2021/No.1 Seri E
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum TIrta Patriot
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat Dan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air Dan untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Perda tentang PUD Air Minum Tirta Patriot.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Dan Pegawai Perumda Tirta Patriot, Satuan Pengawas Intern, Perencanaan, Operasional, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah Kepada Perumda Tirta Patriot, Penetapan Penggunaan Laba, Pelaporan, Pembubaran, Pembinaan Pengawasan Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2021.
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 dicabut.
42 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018
kebijakan - akuntansi - pemerintahan - kabupaten - pangandaran
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD.2018/55
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 97 PP No. 68 Tahun 2005 berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No. 64 Tahun 2013 untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dipandang perlu menerapkan standar akuntansi maka perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No,. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendzgri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perrmendagri No. 13 tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2013; permendagri No. 19 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 26 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2018; Perbup Pangandaran no. 10 Tahun 2017; Perbup Pangandaran no. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2018.
50 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 69 Tahun 2019
Perbup Kab. Cilacap No. 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri Di Kabupaten Cilacap
Mencabut
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; bahwa dalam rangka pengisian jabatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap; bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang persyaratan bakal calon kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, proses pengangkatan kepala sekolah, penugasan kepala sekolah, tugas pokok kepala sekolah, pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah, pembinaan karir kepala sekolah, penilaian prestasi kerja kepala sekolah, pemberhentian tugas kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Pada Sekolah Negeri di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
