Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 0,942 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Pangandaran No. 98 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Diubah dengan

PERBUP Kab. Pangandaran No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Download file:

68. PERBUP NOMOR 68 TAHUN 2016.pdf

tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - badan - perencanaan - pembangunan - daerah

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BD.2016/68

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Pernagkat daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
30 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 69 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daearah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Pangandaran No. 99 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Perbup Kab. Pangandaran No. 76 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Download file:

69. PERBUP NOMOR 69 TAHUN 2016.pdf

tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - badan - pengelolaan - keuangan - daerah

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, BD.2016/69

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daearah

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 tahun 2016 Keududkan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU no. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu N. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres no. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 26 Tahun 2016; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Panfgandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
47 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Pangandaran No. 100 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Diubah dengan

PERBUP Kab. Pangandaran No. 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download file:

70. PERBUP NOMOR 70 TAHUN 2016.pdf

tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - badan - kepegawaian - dan - pengembagan - sumber - daya - manusia

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD.2016/70

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 tahun 2016 Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan kepegawaian dan pengembangan SDM.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diuah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
20 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 71 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Pangandaran No. 104 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Download file:

71. PERBUP NOMOR 71 TAHUN 2016.pdf

tugas - pokok n - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - kantor - kesatuan - bangsa - dan - politik

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD.2016/71

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Perda kab. Pangandaran No. 31 tahun 2016 Keududkan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Perbup maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
11 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 69 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bogor No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PERBUP Kab. Bogor No. 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Download file:

2016pb3201069.pdf

kedudukan - susunan - organisasi - tugas - dan - fungsi - serta - tata - kerja - badan - pengelolaan - keuangan - dan - aset - daerah

2016

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 69

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 2 Perda No. 12 Tahun 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda No. 12 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberpa kali diuabh terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Unsur Dan Susunan Organisasi, Tugas Unsur Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Tata Hubungan Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
19 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 52 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

Abstrak

Badan Layanan Umum BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bogor No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

Mencabut

PERBUP Kab. Bogor No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Penyelenggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah secara Penuh
PERBUP Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh

Download file:

perbup_no._52_tahun_2015 (1).pdf

pedoman - pengadaan - barang - dan - atau - jasa - pada - rumah - sakit - umum - daerah - di - kabupaten - bogor - sebagai - penyelenggara - pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - daerah - secara - penuh

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD Kab. Bogor Tahun 2015 No. 53

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan percepatan pelayanan kepada masyarakat dala bidiang kesehatan telah di tetapkan di rumah sakit Umum Daerah untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kab Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali dibah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2008; Perda No. 14 tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERBUP Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2024.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja yang tinggi, perlu melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diperlukan pedoman pelaksanaannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 10 Tahun 1983; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 79 Tahun 2021; PP No. 94 Tahun 2021; PerBKN No. 1 Tahun 2019; PerBKN No. 6 Tahun 2022; Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
68 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pemberian Kuasa Penandatangan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Naskah dinas di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016

Download file:

PERBUP LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2024.pdf

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Kuasa Penandatangan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

ABSTRAK:

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas- tugas dan ketertiban administrasi kepegawaian, maka perlu untuk mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian; Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Penandatangan Keputusan dan surat-surat di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 20 Tahun 2023; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 5 Tahun 2024; PP NO 10 Tahun 1983; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 49 Tahun 2018; PP NO 30 Tahun 2019; PP NO 94 Tahun 2021; PERMEN PAN RB NO 8 Tahun 2021; PERDA NO 18 Tahun 2016; PERBUP NO 81 Tahun 2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan tentang pemberian kuasa pendatangan naska dinas di bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah kabupaten lampung timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Lampiran File: 8 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Download file:

PERBUP Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2024.pdf

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 4

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

Dalam rangka Pengaturan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan; Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah mendapatkan persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia dengan surat persetujuan nomor B-BA.02.07/253/2023 tanggal 20 Desember 2023; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 78 Tahun 2012; Permendagri No. 83 Tahun 2022; PERKA No. 1 Tahun 2013; Perka No. 3 Tahun 2013; Perka No. 6 Tahun 2013; Perka No. 19 Tahun 2014; Perka No. 20 Tahun 2014; Perka No. 2 Tahun 2015; Perka No. 16 Tahun 2015; Perka No. 17 Tahun 2015; Perka No. 19 Tahun 2015; Perka No. 10 Tahun 2016; Perka No. 37 Tahun 2016; Perda Lampung Tengah No. 4 Tahun 2013; Perda Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
201 hlmn

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 91 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pangandaran No. 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Download file:

91. Perbup Nomor 91 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT