Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Desa Kertamukti Kecamatan Cilebar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Peta Batas Desa Kertamukti Kecamatan Cilebar, yang meliputi: Ketentuan Umum; Batas Wilayah; Peta Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 287 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Peta Batas Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur, yang meliputi: Ketentuan Umum; Batas Wilayah; Peta Batas Kelurahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2023
Pedoman - analisis - valuasi - dampak - program - pembangunan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - cirebon
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD 2023/Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permenpan RB No. 88 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 9 Tahun 2012; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 6 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Analisis Valuasi Dampak Program Pembangunan, Tata Cara Analisis Valuasi Dampak Program, Insentif dan Disinsentif, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 6 Tahun 2021.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 121 Tahun 2021
KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - DINAS - KEBUDAYAAN - DAN - PARIWISATA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 121, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 121
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu ditinjau, sehingga perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Permendikbud No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permenpan RB No. 17 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi Ketentuan umum, Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, Unsur dan susunan organisasi, Tugas unsur organisasi, Unit pelaksana teknis, Kelompok jabatan fungsional, Tata kerja, Tata hubungan kerja, Kepegawian, Pembiayaan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2019
Struktur OrganisasiPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Tegal No. 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Serta Staf Ahli Bupati Tegal
sekretariat dprd - sekretariat daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD.2019/No. 71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya, Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten tegal, maka perlu diatur lebih lanjut Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dan Sekretariat DPRD Kab Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dan Sekretariat DPRD Kab Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal;
UU No 13 tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 56 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, tata kerja, jabatan perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016
113 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 08 Tahun 2014
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAENE DAN KEPULAUAN
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 08, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2014 NOMOR 8
Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAENE DAN KEPULAUAN
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeserann antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan negara republik indonesia nomor 1822);
2. undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pperubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 62, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851);
3. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan negara republik indonesia nomor 3851);
4. undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 130, tambahan negara republik indonesia nomor 3989);
5. undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 246, tambahan negara republik indonesia nomor 4048);
6. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan negara republik indonesia nomor 4296);
7. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pembendaraan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan negara republik indonesia nomor 4355);
8. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan negara republik indonesia nomor 4400);
9. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional(lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan negara republik indonesia nomor 4421);
10. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah(lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan negara republik indonesia nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undnag-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
11. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang p[erimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan negara republik indonesia nomor 4438);
12. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah(lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 130, tambahan negara republik indonesia nomor 5049);
13. undang-undang nomor 12 tahun 201 t1entang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan negara republik indonesia nomor 5234);
14. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 118, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4138);
15. peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4139);
16. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan anggota DPRD (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 90 , tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4416) sebaigaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tehun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah ( lembaran negara reoublik indonesia tahun 2005 nomor 94, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4540);
17. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan pelayanan umum(lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 48, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4502);
18. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5165);
pasal 1 : perubahan anggaran
pasal 2 : belanja daerah
pasal 4 : uraian lebih lanjut
pasal 5 : bupati penetepan
pasal 6 : peraturan daerah in mulai berlaku
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2014.
10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 43 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pangandaran No. 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran
PENDELEGASIAN - KEWENANGAN - PENYELENGGARAAN - PERIZINAN - BERUSAHA - KEPADA - KEPALA - DINAS - PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD 2021/No.43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota.
UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Perda Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 70 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Pelaksanaan Perizinan Berusaha; Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 70 Tahun 2019
9 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2021
BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - PANDEGA - PANGANDARAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD 2021/No.51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Nomor 2022; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/ SK/II/2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1438/MENKES/ PER/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/MENKES/ PER/IV/2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016; . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 25/MENKES/ SK/V/2010; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/ SK/VI/2002; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran yang meliputi Ketentuan umum, Kelembagaan, Pengelolaan sumber daya manusia, Remunerasi, Pengelolaan keuangan, Pelaksanaan anggaran, Akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban, Jenis pelayanan minimal, Dewan pengawas, Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa, Kerja sama, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
112 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, evaluasi jabatan telah mendapat persetujuan sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor B/450/M.SM.02.00/2023, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah degan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; Permenpan RB No. 34 Tahun 2011; Permenpan RB No. 39 Tahun 2013; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup Cirebon No. 1 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 35 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 36 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang meliputi Ketentuan umum, Kelas jabatan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah degan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2013; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut No. 282 Tahun 2015
STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - PADA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DINAS - AKADEMI - KEPERAWATAN - DENGAN - STATUS - POLA - PENGELOLAAN - KEUANGAN - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - PENUH
2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 282, BD.2015/NO.14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan dengan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2007; Perda Kab. Garut No. 14 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 19 Tahun 2008; Perda Kab. Garut No. 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Garut No. 23 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; Perbup Garut No. 199 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Garut No. 690 Tahun 2014
Peraturan ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal AKPER; Pelaksanaan; Pengembangan Kapasitas; Pengawasan dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Perda Kab. Garut No. 22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Garut No. 23 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2014; Perbup Garut No. 199 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Garut No. 690 Tahun 2014
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
