... MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIKINDONESIAPERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIKINDONESIANOMOR 01/PMK/2003 TENTANG TATACARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK ...
... Pasal 24 dan 24C Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4316). ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 September 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIKINDONESIA Ketua, Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 September 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIKINDONESIA Ketua, Prof. ...
pemilihan ketua dan wakil ketua - mahkamah konstitusi
2003
Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 01/PMK/2003, mkri.id; 4 hlm
Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
ABSTRAK:
Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi perlu diatur tata cara pemilihannya.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24 dan 24C; dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 4 ayat (5).
Putusan rapat diusahakan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai aklamasi, putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam hal putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, Ketua dan Wakil Ketua terpilih sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan lebih dari setengah anggota yang hadir.
CATATAN:
Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran file: 6 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 6)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 18A Tahun 2023
Partai Politik dan PemiluBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... RepublikIndonesiaTahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3381); 7. ...
... IndonesiaTahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6177); PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun2020 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 36 ...
... Partai Politik (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1777); MEMUTUSKAN : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun2020 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah ...
... 2Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5189); 5. ...
... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR � TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ...
... Nama Jabatan � : Ketua Umum/Ketua Alamat 2. Nama Jabatan � : Sekretaris Jenderal/Sekretaris Alamat 3. Nama Jabatan � : Bendahara Alamat Dengan ini menyatakan bahwa : 1. ...
... Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik 2. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pekalongan
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanj a Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan
Wali kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penberian dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik, perlu disesuaikan; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali kota Pekalongan Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 5, perubahan Pasal 7 ayat (3), perubahan Pasal 9 ayat (3), penambahan huruf g, huruf h dan huruf i pada Pasal 16, penambahan huruf h pada Pasal 17 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2018 diubah.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 7.B Tahun 2015
Pariwisata dan KebudayaanPendidikanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4833) sebagaimana ...
... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2020-2024 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 10); 9. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 1447); 11 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5887) sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6178). 10. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781). 15. ...
... TAHUN2020-2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PONTIANAK, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi ...
... Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun2020-2024; 1. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; Mengingat: ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18.1 TAHUN 2021
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53.1, BD.2022/NO.53.1, LL KOTA PONTIANAK : 82 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dilakukan dalam waktu Verifikasi dan V alidasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Nomor 18.1 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2021;
Pendahuluan; Gambaran Pelayanan; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Tujuan dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan Wali Kota Nomor 18.1
5 Halaman dan 77 Halaman Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2020
... Undang-Undang Nomor2Tahun2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi ...
... IndonesiaTahun2020Nomor 134, Tambahan Lemba,ran Negara RepublikIndonesiaNomor 6515); 9. ...
... Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 98); 10. ...
... Menteri Keuangan ten~ang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukaj serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan ...
... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Unda.ng Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kctentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3262) sebagaimana ...
... Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 378) sebagaimana -telah diubah de,ngan Peraturan ...
... Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk ...
... Keperluan Penanganan Pan demi Corona Virus Disease 201 9 ( CO VID19) (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 715). 2. ...
PMK No. 126 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeaan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVIS-19) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeaab Dan/ATau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Diubah dengan :
PMK No. 164/PMK.04/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PMK No. 92/PMK.04/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Mengubah :
PMK No. 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PMK No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
Peraturan Menteri Keuangan NO. 149/PMK.04/2020, BN.2020/NO.1162, https:jdih.kemenkeu.go.id : 7 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan dalam memberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19,perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999), UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.133, TLN No.4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.150, TLN No.5069), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.105, TLN No.4755), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6515), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 34/PMK.04/2020 (BN Tahun 2020 No.378) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 83/PMK.04/2020 (BN Tahun 2020 No.715)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Lampiran huruf A Permenkeu RI 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor, Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
Mengubah:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
-
9 HLM, Lampiran halaman 8-9.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 32/HK/2023 Tahun 2023
... - p Nomor2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6841); 3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6322); 4 Peraturan ...
... Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); 5. ...
... 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1655 ); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56); MEMUTUSKAN ...
... Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023. ...
... Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura. 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem. 3. Kepala Badan/Dinas dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. 4. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 32/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperlancar program/kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk
Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium
di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati ten tang Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Karangasem Tahun Anggaran 2023,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
-
-
14 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 26/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
a. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi yang dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
b. prevalensi stunting di Kabupaten Sarolangun masih cukup tinggi
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.33 Tahun 2012; PP No.86 Tahun 2019; Perpres No.42 Tahun 2013; Perpres No.72 Tahun 2021; Permentan No.43/Permentan/OT.140/7/2010 Tahun 2010; Permenkes 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes No.75 Tahun 2013; Permenkes No.23 Tahun 2014; Permenkes No.25 Tahun 2014; Permenkes No.41 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; Peraturan BKKBN No.12 Tahun 2021; Perbup Sarolangun No.17 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Usaha Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sarolangun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
15
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.05/2019
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia N omor 4502 ...
... RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia N omor 5340); 2. ...
... PeraturanMenteri Keuangan Nomor 100/ PMK.05/ 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER ...
... KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga; b. bahwa Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia melalui Surat Nomor B/2785/V /REN.2.3./2018/ Pusdokkes tanggal ...
... - 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia. ...
... SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2019 NOMOR 378 www.jdih.kemenkeu.go.id ...
... Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); 4. ...
... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33); 5. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. ...
... Diundangkan di Sleman pada tanggal 28 Agus'us 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, (Cap/ttd) SUMADI BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 3.1 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka dan bersaing, perlu didukung kualitas sumber daya aparatur pelaksana pengadaan barang/jasa dengan menjunjung tinggi kode etik pengadaan barang/ jasa;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa; Komite Etik; Honorarium; Pemeriksaan dan Keputusan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
Jumlah Halaman: 14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
