Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 Tahun 2003

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Putusan rapat diusahakan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai aklamasi, putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam hal putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, Ketua dan Wakil Ketua terpilih sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan lebih dari setengah anggota yang hadir.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

T.E.U.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi

Nomor

01/PMK/2003

Bentuk

Peraturan Mahkamah Konstitusi

Bentuk Singkat

Peraturan MK

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

24 September 2003

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

mkri.id; 4 hlm

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Mahkamah Konstitusi

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 24 kali

FILE-FILE PERATURAN

PMK Nomor 1 tahun 2003.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521