PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,494 detik
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kesehatan Struktur Organisasi
... WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 23A TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 3D TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH ...
... 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal rumah sakit (Hospital Bylaws); b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ...
... Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...
... Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. ...
... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara ...
... Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); ...
... MEMUTUSKAN: Menetapkan � : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 3D TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 3D Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota ...
... Pekalongan Tahun 2022 Nomor 3D) diubah sebagai berikut : 1. ...
-
PERWALI Kota Pekalongan No. 3D Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
- Download :
- 2023perwal3375023A.pdf
Perikanan dan Kelautan
... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...
... - 86 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2020 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1114 ...
... PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/PERMEN-KP/2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN ...
... DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ...
... Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ...
- Download :
- Permen KKP Nomor 48 tahun 2020.pdf
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomr 1781); 4. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomr 1781); 4. ...
... Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5); 6. ...
... Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, ...
... Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, ...
... Satuan Harga J umlah (Rp) Satuan (Rp) 1 2 3 4 5 6 1 Desa Adat Gunaksa Kecamatan Dawan, 1 Paket 50.000.000 50.000.000 Kabupaten Kungkung 2 PKK Br.Dinas Beneng, Desa I 1 Paket 55.000.000 55.000.000 Getakan ...
... di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 No Penerima Hi b ah Vol. ...
... Satuan Harga Jumlah (Rp) Satuan (Rp) 1 2 3 4 5 6 1 Desa Adat Gunaksa Kecamatan Dawan, 1 Paket 50.000.000 50.000.000 Kabupaten Kungkung 2 PKK Br.Dinas Beneng, Desa I 1 Paket 55.000.000 55.000.000 Getakan ...
- Download :
- 2023kepbup5105120.pdf
Perizinan, Pelayanan Publik
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655); 2. ...
... Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 5. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781); ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah ...
... Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun ...
... 2021 Nomor 2); 7. ...
... LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 50/E-22/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERLENGKAPAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ...
... PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERLENGKAPAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NO JABATAN DALAM KEDINASAN KEDUDUKAN DALAM PANITIA HONORARIUM PER BULAN 1 2 3 4 1. ...
... Bupati Gianyar Pengarah Rp. 1.500.000 2. Wakil Bupati Gianyar Penanggung Jawab Rp. 1.250.000 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar Ketua Rp. 1.000.000 4. ...
- Download :
- 50.E-22.HK.2023.pdf
Badan Layanan Umum Kesehatan
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...
... Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 2. ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ...
... Menimbang MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! ...
... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III INDRAMAYU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...
... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... - 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian TU K www.jdih.kemenkeu.go.id ...
-
PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Download :
- 2~PMK.05~2019Per.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 11. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12 ...
... Republik Indonesia Nomor 5104); 13. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009); 8. ...
... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ...
... 2 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa ...
... kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran ...
- Download :
- Perwal_01.B_2017.pdf
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 8. ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah 2 ...
... BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 29.2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor l 5 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); ...
... (Serita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477); 9. ...
... Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2018 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinana Tinggi Pratama; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 ...
... Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2018 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Serita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai ...
-
Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2018 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- Download :
- Perbup Sleman Nomor 29.2 Tahun 2019.pdf
Badan Layanan Umum Transportasi Darat/Laut/Udara
... Tahun 1950 Nomor 45); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah ...
... beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan ...
... kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...
... Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ...
... LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR 2.1 TAHUN 2023 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANSPORTASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURAKARTA A. ...
... TARIF PELAYANAN ANGKUTAN MASSAL DAN PELAYANAN ANGKUTAN WISATA No JENIS PELAYANAN KATEGORI TARIF 1 Pelayanan Angkutan Massal 1) Batik Solo Trans Sewa armada BST Rp. 2.500.000/Tahun Sewa armada ...
... Feeder RP. 1.000.000/Tahun 2 Pelayanan Angkutan Wisata 1) Kendaraan Wisata Berbasis Listrik Sewa armada Rp. 105.000/trip Retail Rp. 15.000/penumpang 2) Bus Wisata Edukasi Sewa armada Rp. ...
- Download :
- Perwali Srkrt 2.1_2023.pdf
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
... Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ...
... Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); 3. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK ; 4. ...
... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...
... Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan Lembaran ...
... LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 67/E-14/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA, PENETAPAN TIM JURI, TATA RIAS PESERTA KOOR, TATA RIAS PESERTA SENAM , TATA RIAS PESERTA YEL-YEL, PELATIH KOOR, PELATIH ...
... KOREO, DAN PELATIH SENAM DALAM RANGKA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 51 TAHUN 2023. ...
... DAFTAR TIM JURI DALAM RANGKA HARI KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KE 51 TAHUN 2023 NO NAMA JURI DINAS/INTANSI/ ALAMAT LAMA PENILAIAN BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp) 1 2 3 4 ...
- Download :
- 67.E-14.HK.2023.pdf
Pariwisata dan Kebudayaan
... Nomor 4,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4. ...
... Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1O Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, ...
... Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 88/11/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Pengawasan Atas Pemberian Hibah Kabupaten Kungkung Untuk Urusan Kebudayaan ...
... Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 2 Maret 2023 BUPATI KLUNGKUNG, ttd. I NYOMAN SUWIRTA Tembusan Keputusan ini disampaikan kcpada Yth.: 1. Gubernur Bali di Denpasar. 2. ...
- Download :
- 2023kepbup5105107.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan