PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,019 detik
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tabun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tabun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana ...
... 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) BUPATI BUTON SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ...
... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINS! ...
... SULAWESI TENGGARA : 1/42/2022 MBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: i 2022 .n.n~~DUPATEN BUTON SELATAN , BUPATI BUTON SELATAN , LAO~SAm m ._ Ditetapkan di Batauga pada tanggal ! ...
... 9 More, I- 2022 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
... - 2 - 2. ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501); 10. ...
... Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 11. ...
... 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri ...
... Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 5903167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang… SALINAN ...
-
Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan
- Download :
- 1__PERBUP_NO_1_TH_2021_TTG_PTSL.pdf
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN ...
... - 2 - 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, ...
... - 19 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Po1isi Negara Republik Indonesia ...
... Ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 2 huruf a, dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun ...
... 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 29); dan b. ketentuan … ...
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
... 2 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...
... Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 3. ...
... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota dari Departemen/LPND; 15. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2002 Nomor 8); 16. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten Malinau Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 Nomor 11 ...
- Download :
- Perda Nomor 1 Tahun 2011.pdf
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. ...
... Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. ...
... Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 5. ...
... Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. ...
... Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038); 3. ...
... Peraturan Kcpala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 lentang Organisasi dan Tara Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Mengingat Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ...
... Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan 2. ...
... Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan ...
... Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2010 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JOYO WINOTO, Ph.D. ...
-
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
-
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Tertentu
- Download :
- PERKBPN No. 01 Tahun 2010_Gabungan.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA LAMPIRAN I : PERATURAN ...
... DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 1 TAHUN 2020 TANGGAL : 4 MARET 2020 TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 1. ...
... Jenis Pelayanan Besarnya Retribusi 1 2 3 1. ...
... 9 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 1 TAHUN 2020 TANGGAL : 4 MARET 2020 TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi No. ...
... Jenis Pelayanan Besarnya Retribusi 1 2 3 1. Telaga Sarangan: a. Dewasa, termasuk anak umur diatas 12 tahun Rp. 19.000,00 per orang sekali masuk b. ...
... Anak (umur 4 sampai dengan 12 tahun) Rp. 9.000,00 per anak sekali masuk 2. Telaga Wahyu: a. Dewasa, termasuk anak umur diatas 12 tahun Rp. 5.000,00 per orang sekali masuk b. ...
... 8 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 1 TAHUN 2020 TANGGAL : 4 MARET 2020 TEMPAT KHUSUS PARKIR No Jenis Pelayanan Tarif Retribusi 1 2 3 1 Mobil bus dan mobil barang dengan JBB lebih ...
... dari 3500 kg sekali parkir Rp. 3.000,00 2 Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang atau sama dengan 3500 kg sekali parkir Rp. 2.500,00 3 Sepeda motor sekali parkir Rp. 2.000,00 4 Tempat Khusus ...
Pajak dan Retribusi Daerah
... - 2 - 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran ...
... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan ...
... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan ...
... Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917); 8. ...
... Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 57); Dengan Persetujuan ...
... BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ...
... huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat : 1. ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...
- Download :
- Perda No 1 Tahun 2021.pdf
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 25. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... 2 Nomor 62, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah ...
... diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 2. ...
... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 ...
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
... ------------- 2 PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN. DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA NOMOR 14 TAHUN 1987 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH NGADA ABDI. ...
... Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. ...
... Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. bahwa Perusahaan Daerah Ngada Abdi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 14 Tahun ...
... ESA Mengingat Menimbang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA NOMOR 14 TAHUN 1987 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH NGADA ABDI TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
... NGADA NOMOR 1 TAHUN 2016 BUPATI NGADA PROVINS! ...
... 1 Perusahaan Daerah Ngada Abdi merupakan salah satu BUMD selain PDAM yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ngada yang pendiriannya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 1987. ...
... Beberapa persoalan ikutan tersebut apabila tidak segera disikapi akan berdampak pada opini berlanjut dalam Laoran Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT. ...
... UMUM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA NOMOR 14 TAHUN 1987 TENTANG PENDIRIAN DAN PENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH NGADA ABDI NOMOR 1 TAHUN 2016 PERA.TURAN DAERAH KABUPATEN ...
- Download :
- Perda Ngada No. 1 Tahun 2016.pdf
APBN
... diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir. ...
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA MOERDIONO ...
... www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan ...
... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1990 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1990/1991 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang ...
... Lima Tahun V yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/ 1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990 ...
... Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) www.djpp.depkumham.go.id ditjen Peraturan Perundang-undangan ...
... Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53); Dengan persetujuan ...
... DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1990/1991. ...
... Pasal 2 (1) Anggaran Belanja Tahun Anggaran 1990/1991 terdiri atas: a. Anggaran Belanja Rutin; b. ...
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 1990.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan