Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2014

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 32. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 35. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690); 36. ...

Hal. 4, File: Perda No. 1 Tahun 2014 ttg APBD Tahun 2014.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. ...

Hal. 3, File: Perda No. 1 Tahun 2014 ttg APBD Tahun 2014.pdf

... 2 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Tahun 2014 ttg APBD Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bulungan No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Download :
Perda No. 1 Tahun 2014 ttg APBD Tahun 2014.pdf

Abstrak

APBD – TA 2014

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2014/NO 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Bulungan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2014, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kaltara No. 903/K.21/2014 tanggal 24 Januari 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bulungan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Bulungan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014. Penyempurnaan dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2014.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005 PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permendagri No. 27 Tahun 2013; Perda Kab. Bulungan No. 1 Tahun 2008; Perda Kab. Bulungan No. 2 Tahun 2008; Perda Kab. No. 1 Tahun 2011.
Dengan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulungan dan Bupati Bulungan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Penerimaan, Pengeluaran, Uraian lebih lanjut APBD, Peraturan tentang Penjabaran APBD, Pengundangan Peraturan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014

IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

Administrasi dan Tata Usaha Negara Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 9. ...

Hal. 2, File: PERDA+NO+1(2).pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

... sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); ...

Hal. 1, File: PERDA+NO+1(2).pdf

... BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua IMTN yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan ...

... dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan Izin Membuka/Memanfaatkan Tanah Negara dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut. (2) Permohonan ...

... IMTN yang sudah melalui proses registrasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Ini. (3) Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan ...

Hal. 10, File: PERDA+NO+1(2).pdf

Download :
PERDA+NO+1(2).pdf

Abstrak

-IZIN-TANAH NEGARA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

ABSTRAK:

kegiatan membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara di Kota Balikpapan berkembang dengan pesat sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan di bidang pertanahan yang tidak hanya mampu menumbuhkan iklim investasi, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.32 Tahun 2004; UU No.26;UU No.12 Tahun 2011; PP No.24 Tahun 1997; PP No.16 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007
Peratran ini mengatur tentang tata cara membuka tanah negara

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2014.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan ...

Hal. 1, File: PERDA 1 TH 2019.pdf

... 2 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4_ Tahun 2012 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...

Hal. 2, File: PERDA 1 TH 2019.pdf

... PASAL DEMI PASAL Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan ...

... di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan ...

... UMUM PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2019 ATAS PENJELASAN ...

Hal. 9, File: PERDA 1 TH 2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

PERDA Kab. Grobogan No. 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Download :
PERDA 1 TH 2019.pdf

Abstrak

retribusi-perizinan-tertentu

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No.1/2019, No Reg Perda 12/2019

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, maka · ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan izin gangguan harus disesuaikan; b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan ini mengatur penyesuaian produk hukum daerah khususnya yang mengatur mengenai izin gangguan. Salah satu bentuk tindak lanjutnya adalah dengan menyesuaikan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang didalamnya mengatur mengenai Retribusi lzin Gangguan. Dengan dihapusnya ketentuan mengenai retribusi izin gangguan diharapkan akan memberikan kemudahan berusaha ( ease of doing business) di Ka bu paten Grobogan. Dengan demikian diharapkan akan memicu peningkatan investasi dan jaminan kepastian hukum berinvestasi di Kabupaten Grobogan yang akan berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja, sehingga akan semakin menyejahterakan masyarakat Kabupaten Grobogan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 16. ...

Hal. 3, File: Perbup Kab Seruyan No 1 Tahun 2019 ttg Perub Perbup No 29 tahun 2014.pdf

... 2 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347); 11. ...

... Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47); ...

Hal. 2, File: Perbup Kab Seruyan No 1 Tahun 2019 ttg Perub Perbup No 29 tahun 2014.pdf

... BUPATI SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH ...

... Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN ...

Hal. 1, File: Perbup Kab Seruyan No 1 Tahun 2019 ttg Perub Perbup No 29 tahun 2014.pdf

Abstrak

kesehatan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka perlu ditetapkan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Seruyan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2014
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 29) diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 29) diubah
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2019

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Download :
Perbup No 1 Thn 2019 Ttg DD 2019.doc

Abstrak

Arsip

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa; Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Pemantauan dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 1 l. ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019-PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERCALONAN,PEMILIHAN,DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.pdf

... Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 29301, sebagaimana diubah dengan Undang* Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 273Ol; Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 523a ...

Hal. 1, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019-PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERCALONAN,PEMILIHAN,DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.pdf

... |TIAN KEPALIT DE1SA UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Q14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang ...

... Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 perlu juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll2 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2AI7 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

Hal. 14, File: PERDA NOMOR 1 TAHUN 2019-PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERCALONAN,PEMILIHAN,DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.pdf

Abstrak

DESA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 1/2019

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

BAHWA PUTUSAN MK NOMOR 128/PUU-XIII/2015 MENYATAKAN KETENTUAN PASAL 33 HURUF G UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT; BAHWA BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN;
PASAL 18 UUD 1945; UU 12/1950; UU 12/2011; UU 6/2014; UU 23/2014; DST
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA PASAL 1; PASAL 2; PASAL 4; PASAL 11; PASAL 25; PASAL 31; PASAL 34; PASAL 43; PASAL 47A; PASAL 47B; PASAL 47C; PASAL 52; PASAL 55; PASAL 55A; PASAL 59A; PASAL 59B; PASAL 60; PASAL 60A; PASAL 60B; PASAL 60C; PASAL 60D; PASAL 60E

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015
15 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 1 Tahun 2008

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Negara republik Indonesia Nomor 4574 19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia ...

... 4576 21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4577 22.Peraturan Pemerintah ...

... Republik Indonesia Nomor 4614 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ...

Hal. 3, File: 01 TAHUN 2008.pdf

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 9. ...

... .Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4138 14.Peraturan Pemerintah ...

... Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ...

Hal. 2, File: 01 TAHUN 2008.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 UndangUndang Nomor 12 Tahun ...

... 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 2. ...

... Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 3. ...

Hal. 1, File: 01 TAHUN 2008.pdf

Download :
01 TAHUN 2008.pdf

Abstrak

APBD

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2008/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama WaliKota Banjarbaru telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Gubernur ; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2008.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 1O. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 15. ...

Hal. 3, File: Perda_Nomor_1_tahun_2021.pdf

... berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (21 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); ...

Hal. 1, File: Perda_Nomor_1_tahun_2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana ...

... kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

Hal. 2, File: Perda_Nomor_1_tahun_2021.pdf

Download :
Perda_Nomor_1_tahun_2021.pdf

Abstrak

DESA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD TAHUN 2021 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (21 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016Btentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 157)
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEANGGOTAAN BPD; MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD; KELEMBAGAAN; FUNGSI DAN TUGAS; HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN WEWENANG; PEMBERHENTIAN; TATA TERTIB BPD; PENDANAAN; HUBUNGAN BPD DENGAN LEMBAGA LAIN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2O06 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 9 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
28 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 1 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 11. ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1.pdf

... 17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH I. ...

... Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatur 8 jenis Pajak Daerah. ...

... Oleh karena itu, melalui perubahan Peraturan Daerah ini maka diatur semua jenis Pajak Daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. II. ...

Hal. 17, File: PERDA NO 1.pdf

Download :
PERDA NO 1.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017

Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 9. ...

... Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ...

Hal. 2, File: Permenkes Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297); 11. ...

... Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580); 12. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ...

Hal. 3, File: Permenkes Nomor 1 Tahun 2017.pdf

... PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan peningkatkan kemampuan dan profesionalisme ...

... berbasis kompetensi melalui izin belajar; b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan ...

Hal. 1, File: Permenkes Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkes No. 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.