PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,006 detik
Sistem Pengendalian Intern
... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor I57l1' ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); 10. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2otg Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 1 1. ...
... Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730\; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. ...
- Download :
- PERBUP_NO_1_TAHUN_2021.pdf
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO\; 6- Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2otg tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLB Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2o7g tentang Penerapan standar perayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2O1g Nomor lSaO); 9. ...
... Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan perumahan Rakyat Nomor 29 IPRT lM I 2ots tentang standar Teknis Pelayanan Minimal pekerjaan umum dan perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o1g Nomor ...
... BUPATI BARITO SELATAN, bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor'9O Tahun'2A19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklaturr, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka' Peraturan ...
... Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 N0mor 712, Tambahan ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Mengingat : 1. b. c. 2. ...
... (1) {2) (3i (4) (s) BAB VII ESELON Pasal 38 Kepala Dinas merupakan Jabatan struktural Eselon II b atau Pimpinan Tinggi pratama. sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Adrninistrator ...
... BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Dengan berlakunya Peratrrran Bupati ini maka Peratrrran Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja ...
... Dinas Pekerjaan umum dan penitaan Ruang (Berita Dearah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016) dinyatakan dicabut dan tidak DeriaKu. 36 ...
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 14. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 15. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 22. ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Nomor 4090 12. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 raturan Pemerintah Nomor ...
... G:\JDIH BPK FINAL 2016\SOFTCOPY PERDA KABUPATEN PANGKEP TAHUN 2010 sd 2016\2013\PERATURAN DAERAH KABUPATEN 2012.doc I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 1 TAHUN 2013 TENTANG ...
... : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang ...
... Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, Kepala Daerah mengajukan ...
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 201 7 Ten tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018; MEMUTUSKAN ...... . ...
... PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELUARAN KAS DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK BELANJA YANG t:~q:i:. ...
... Kota Praja . di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 73; Ta mbah an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. ...
... Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tan g Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3 ...... . ...
... Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS DAE RAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB ...
... Pasal 2 Pengeluaran kas daerah untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dapat dilaku~an sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2018. ...
... Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan / atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. ...
- Download :
- Lahat_Perbup_1_2018.pdf
Perizinan, Pelayanan Publik
... 2 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 7. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayananan Terpadu Satu Pintu; 11. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 12. ...
... BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ...
... Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timursebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. ...
... Pembina Tingkat I NIP. 19630619 199303 2 003 BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 47 Tahun 2013tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan ...
... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... M.Hum Pembina Utama Madya NIP. 19590527 198503 1 019 BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI G1 ...
Penanaman Modal dan Investasi
... isme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahon 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...
... Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3. ...
... Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355); ...
... Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. ...
... Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3851). 2. ...
... Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. ...
... Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 14.Peraturan Pemerinlah Nomor ...
... 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15.Peraturan Pemerintah NomOf 56 Tahun 2005 tenlang ...
... lnvestasi Pemerinlah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); Menetapkan 22.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ...
- Download :
- Perda No. 1 Tahun 2011.pdf
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ...
... 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negar~ Republik Indonesia Nomor 2687}; a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi ,su.lawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengefolaan Sumber Daya Air dibatalkan oleh Menteri ...
... Undang-Undang Nomor 26 Tahun · 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. ...
... Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -2- Menetapkan ...
... LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR: NOREG PERATUR;\N DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (1/58/2017) NURALAM d a r i - 4 - 2017 I TENGGARA, LUKMAN ABUNAWAS SEKRETARIS DAERAH ITENGGARA ...
... , Diundangkan di Kendari Pada tanggal Jr; -y - 2017 Ditetapkan di Pada tanggal GUBERNURSU Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. -3- ...
-
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
-
PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Download :
- Perda Provinsi No. 1 Tahun 2017.pdf
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 13. ...
... - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4588); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN jdih.kalteng.go.id ...
Pendidikan
... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. ...
... Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...
... PROPINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang : a. bahwa ...
... Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); ...
... Pasal 30 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun ...
... 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Cap/Ttd PERY HASANUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN: (1,8/2020) ...
-
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
- Download :
- Perda_Nomor 1.pdf
Pangan, Pertanian dan Peternakan
... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015). 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 12. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ...
... poin (4) bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ SR.130/11/2009 untuk segera di tindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET ...
... Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. ...
... -3- MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010. ...
... Penyalur dilini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 13. ...
... Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 14. ...
- Download :
- Pergub-No-1-Th-2010-final.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan